JAKARTA-Pemerintah menyatakan realisasi insentif untuk sepeda motor listrik tunggal tinggal menghitung hari. Payung hukum kebijakan ini bakal segera terbit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan diskon pembelian sepeda motor listrik baru mau pun konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Insentif ini berlaku selama dua tahun, tapi dengan quota terbatas. Tahun ini, bantuan hanya diberikan untuk 250 ribu sepeda motor, Sedangkan pada 2024, jumlahnya sebanyak 750 ribu unit. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun. "Kebutuhan anggaran tahun ini Rp1,75 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 5,25 triliun," tuturnya, kemarin 20 Maret 2023. Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Perindustrian guna menyalurkan bantuan pembelian sepeda motor listrik baru, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya  (ASDM) untuk bantuan sepeda motor listrik  konversi pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, penerima bantuan ini dibatasi untuk pelaku UMKM penerima kredit usaha rakyat serta bantuan produktif usaha mikro. (Yoga)

JAKARTA, ID-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta agar 10% dari dana APBD dialokasikan menjadi dana desa. Usulan penambahan anggaran dana desa ini bertujuan untuk mempercepat berbagai jenis pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia,  penanganan stunting dan gizi buruk, hingga pengentasan rumah kumuh. Saat ini, setiap desa menerima dana sekitar Rp 1 miliar per tahun. Hal ini ditegaskan ketua Apdesi, Surta Wijaya dalam acara peringatan UU Desa ke-9 di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/03/2023). "Semua itu jawabannya adalah (peningkatan-red) dana desa. Jadi merupakan harga mati kedepan dana desa 10% dari APBN," kata Surta. Acara peringatan UU Desa ke-9 bertajuk 'Membangun Indonesia dari Desa' ini digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan  Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (Abdesnas). (Yoga)

PT Bundamedik Tbk (BMHS) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 200 miliar tahun ini. Dana ini digunakan untuk melanjutkan ekspansi bisnis yang dimulai pada 2022. Managing Director Bundamedik Nurhadi Yudiyantho mengatakan, capex itu akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan digital, dan ekspansi bisnis organik. “Kami optimistis, kas internal yang kami miliki masih mencukupi untuk membiayai pengeluaran tahun 2023,” katanya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Tahun lalu, perseroan gencar melakukan ekspansi dengan membuka tiga rumah sakit (RS) baru, dua klinik, serta 30 laboratorium baru.

Ekspansi ini sejalan dengan niatan perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan. “Tahun ini, fokusnya akan ke operasional dari jaringan aset yang telah dibangun tahun 2022, sebagai impelmentsi dari investasi kami,” ujar dia. Dia melanjutkan, perseroan akan mengintegrasikan layanan dalam ekosistem guna menghadirkan mutu layanan terbaik untuk masyarakat. Selama 2022, perseroan berpendapatan bersih Rp 1,22 triliun dan laba bersih Rp 73,72 miliar. (Yoga)

Realisasi pengembalian pajak alias restitusi pajak kembali melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak kuartal ketiga tahun lalu. Ini pula yang menjadi pendorong moncernya realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, restitusi pajak selama periode Januari hingga 28 Februari 2023 sebesar Rp 25,67 triliun. Angka tersebut turun 28,92% year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, restitusi pajak tercatat sebesar Rp 36,11 triliun. Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, penurunan restitusi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik. "Pertumbuhan negatif nilai restitusi di dua bulan pertama 2023 ini menandakan kondisi perekonomian yang semakin baik, dan basis restitusi tahun lalu yang cukup tinggi," kata Neilmaldrin yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II kepada KONTAN, Jumat (14/3). Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung menambahkan, penurunan restitusi PPN dalam negeri lantaran adanya program percepatan penyelesaian permohonan restitusi akhir tahun 2022.

Pemprov Lampung mengoptimalkan layanan elektronik sistem administrasi manunggal satu atap desa atau e-Samdes untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kini, membayar pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan dari desa. Siti Aisyah (41), operator e-Samdes Kampung Bandar Agung, KecamatanTerusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung, sibuk merekap data masyarakat yang membayar kendaraan bermotor, Selasa (14/3) siang. Selama satu pekan terakhir, 20 warga membayar pajak sepeda motor ataupun mobil. Data dan uang pajak yang sudah terkumpul bakal ia setorkan ke kantor Samsat Lampung Tengah. Sebelum ada e-Samdes, warga sekitar harus menempuh jarak 25 kilometer ke kantor Samsat Lampung Tengah yang berada di Kecamatan Terbanggi Besar.

Selain jauh, warga Bandar Agung yang sebagian besar bekerja sebagai petani atau pedagang harus meninggalkan pekerjaannya seharian untuk mengurus pajak. Warga juga harus mengeluarkan ongkos transportasi. Tidak sedikit pula warga yang tidak paham prosedur dan dokumen apa saja yang harus dibawa saat mengurus pajak kendaraan. Sejak adanya layanan e-Samdes, kini warga bisa membayar pajak kendaraan dari desa. Mereka tinggal datang ke loket e-Samdes yang dikelola oleh pengurus BUMDEs dengan membawa dokumentasi dan uang pajak yang akan dibayarkan, pengurus BUMDEs yang akan membantu mengurus pajak kendaraan bermotor warga ke petugas Samsat. (Yoga)

Aktivitas masyarakat paska pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) langsung berimbas ke ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir Februari 2023 yang mencapai Rp 25,85 triliun. Angka ini meningkat 9,7% secara tahunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar Rp 23,57 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pajak daerah mengalami peningkatan, terutama pada jenis pajak konsumsi. Misalnya, pajak hiburan yang mencapai Rp 306,07 miliar, naik 61,5% secara tahunan (yoy). "Artinya masyarakat sudah melakukan kegiatan yang sifatnya hiburan yang menghasilkan pendapatan pajak untuk pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani saat paparan APBN Kita, Selasa (14/3). Sementara dilihat dari pajak daerah non-konsumsi, Sri Mulyani melaporkan, bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi, yakni Rp 7,35 triliun atau naik 6,1%. Pajak reklame pun tumbuh 27,5% atau tercatat Rp 371,95 miliar. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga tumbuh 23,1% atau tercatat Rp 0,82 triliun. Hanya saja, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan menurun 68,2% atau tercatat Rp 0,23 triliun. Begitu pun realisasi lain-lain PAD yang sah juga terkontraksi 36,7%, dari Rp 5,09 triliun di Februari 2022 menjadi Rp 3,22 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, peningkatan pajak hiburan ini memang dipicu meningkatnya aktivitas masyarakat yang mulai normal, sehingga membutuhkan pengeluaran untuk biaya hiburan. Ia mengambil contoh di daerah destinasi wisata yang mulai banyak digelar acara seni budaya.

JAKARTA, ID - PT Freeport Indonesia telah mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi persetujuan ekspor ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin ekspor Freeport berakhir pada 19 Maret nanti. Izin ekspor diberikan untuk periode satu tahun dan dapat diperpanjang bila memenuhi persyaratan. Vice President Corporate Communications Freport Indonesia Katri Krisnati mengatakan permohonan sudah diajukan ke Kementerian ESDM. Namun hingga kini masih dievaluasi pemerintah. “Kami masih menunggu persetujuan dari pemerintah,” kata Katri kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (15/3). Perpanjangan ekspor diberikan bila kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) minimal mencapai 90% dari rencana kerja. Adapun kemajuan smelter Freeport telah mencapai 54,5%. Progres tersebut melampaui rencana kerja yang ditetapkan sebesar 52,9%. Freeport membangun smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Freeport telah menanamkan investasi hingga US$ 1,78 miliar atau setara Rp 27 triliun dari total US$ 3 miliar atau setara dengan Rp 45 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Mineral dan Batu bara menyatakan izin ekspor konsentrat hanya diberikan hingga 10 Juni 2023. Ketentuan ini merujuk dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri oleh seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD mencapai Rp 1.171 triliun pada tahun ini, atau 95% dari total pagu anggaran barang dan jasa 2023. Upaya strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di Tanah Air. “Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai sejak 2022. Tahun ini, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Business Matching Tahap V 2023 dengan tema “Produk Dalam Negeri Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa” di Jakarta, Rabu (15/03/2023). Presiden Jokowi mengatakan, upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini dilakukan dengan kedisiplinan dalam merealisasikan anggaran. Jokowi mengingatkan kepada seluruh instansi pengguna anggaran negara dan daerah, produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog, jangan dibiarkan saja tetapi harus dibeli. (Yetede)

Realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir Februari 2023 tercatat masih positif, dan tetap menjadi penyokong utama anggaran negara. Untuk itu, pelayanan di sektor pajak perlu diakselerasi lebih jauh dengan mereformasi sistem administrasi perpajakan. Selain agar meningkatkan penerimaan, reformasi dibutuhkan untuk menghindari celah korupsi yang berpotensi dilakukan oleh para pegawai pajak. Salah satu cara yang akan ditempuh ialah penerapan sistem Core Tax yang direncanakan dilakukan pada tahun 2024.Menkeu Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pendapatan yang diterima negara hingga akhir Februari 2023 sebesar Rp 419,6 triliun, atau sudah mencapai 17 % dari target pendapatan negara sebesar Rp 2.463 triliun. Selain itu, belanja negara pada Januari-Februari 2023 sebesar Rp 287,8 triliun, atau naik 9,4 % secara tahunan.”Pendapatan negara hingga Februari 2023 naik 38,7 % secara tahunan. Artinya, APBN 2023 masih surplus Rp 131,8 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3). 

Adapun total pendapatan negara ini didapatkan dari penerimaan pajak Rp 279,98 triliun, bea-cukai Rp 53,27 triliun, dan PNBP Rp 86,4 triliun. Penerimaan pajak hingga Februari 2023 dinilai masih kuat berdasarkan pertumbuhan penerimaan di beberapa pos. Pada pos Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, pemerintah telah mengumpulkan pajak Rp 137,09 triliun, atau 15,69 % target tahun 2023 yaituRp 2.021 triliun, atau naik 24,35 % secara tahunan. Sementara di PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), pemerintah mengumpulkan Rp 129,27 triliun, atau naik 72,87 % secara tahunan. Dari PBB, negara mendapatkan Rp 1,95 triliun atau naik 29 % secara tahunan. Mulai April 2023, DJP melatih 460-an pegawainya untuk mempelajari operasionalisasi sistem Core Tax, hingga 45.000 pegawai DJP mampu mengoperasikan program ini di akhir tahun 2023. ”Harapannya, dengan digitalisasi ini, negoisasi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi secara signifikan,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp 279,98 triliun atau 16,3% dari total target penerimaan Rp 1.718 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, terjadi pertumbuhan 40,4%. “Pertumbuhan secara keseluruhan dari penerimaan pajak pada Februari 2023 ini adalah 40,35% bandingkan ada Februari 2022 yang tumbuh 36,5%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Penerimaan pajak sebesar Rp 279,98 triliun ini terbagi dalam empat kelompok, pertama yaitu Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas Rp 137,09 triliun atau 15,69% dari target. Bila dibandingkan tahun lalu terjadi pertumbuhan 24,35%. Kedua yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 128,27 triliun atau 17,27% dari target, angka ini tumbuh 72,87%. Ketiga yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 1,95 triliun atau 4,87% dari target tumbuh 29,33%. Keempat yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 12,67 triliun atau 20,62% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terjadi kontraksi 6,36%. (Yetede)