SEJUMLAH elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Selasa, 27 Agustus 2024, masih berkutat dengan rapat untuk menentukan calon kepala daerah yang belum diumumkan oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Senin, 26 Agustus 2024. Nama-nama calon yang belum diumumkan adalah untuk pemilihan kepala daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tiga wilayah ini menjadi palagan yang paling berat untuk partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebutkan rapat tersebut bertujuan memfinalkan bakal calon kepala daerah dalam pilkada di tiga daerah tadi. "Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, ini sedang difinalkan sekarang," kata Eriko di lokasi rapat, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Eriko, rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu digelar atas permintaan Megawati. Hasil rapat akan segera disampaikan kepada Mega. Ia mengatakan ada peluang calon kepala daerah yang diputuskan sang ketua umum tak akan diumumkan secara resmi seperti pada dua gelombang sebelumnya. Mereka bisa saja langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Jakarta menjadi palagan pilkada yang paling disorot untuk PDIP. Musababnya, peluang partai ini sebelumnya sudah tertutup karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tak memungkinkan mereka mengusung calon sendiri. PDIP ditinggal oleh koalisi gemuk 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus. Koalisi pro-pemerintah itu mengusung calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono. (Yetede)

Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat melalui sektor properti. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk mengangkat konsumsi kelas menengah. Ada dua bentuk bantuan yang akan pemerintah berikan. Pertama, memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti atas bagian dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar, hingga Desember 2024. Kedua, menambah kuota rumah subsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit di tahun ini dari semula 166.000 unit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan kuota ini berlaku mulai September 2024. Harapannya, kebijakan ini bisa menjaga daya beli kelas menengah. Sementara dari catatan KONTAN, sebanyak 22.449 pembeli rumah sudah memanfaatkan insentif PPN DTP perumahan hingga semester I 2024. "Tahun ini, sekitar 40 ribuan kita prediksi akan dimanfaatkan untuk membeli rumah komersial," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Febrio Kacaribu. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan, penjualan rumah tahun ini tumbuh sekitar 5% hingga 10% pada tahun ini, terdorong oleh kebijakan tersebut.

Pemerintah memasang target penerimaan cukai Rp 244,19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka ini naik 5,93% dibanding outlook tahun 2024 yang senilai Rp 230,50 triliun. Namun demikian, pemerintah tidak memasukkan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam RAPBN 2025. Dalam dokumen buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah tak mencantumkan rencana kenaikan tarif CHT dalam penerimaan cukai tahun depan. Padahal di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 sebelumnya, pemerintah berniat menaikkan lagi tarif CHT dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears serta menyederhanakan layer tarif CHT. Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto tidak mengiyakan apakah pemerintah akan menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu membeberkan alasan pemerintah menunda kebijakan cukai plastik di 2025. Dia menyatakan bahwa saat ini pemerintah fokus terlebih dulu mengendalikan konsumsi gula berlebih, mengingat cukai adalah instrumen untuk mengendalikan konsumsi terhadap barang-barang yang punya efek negatif. "Kami melihat potensi. 

Karena alasannya cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kami ingin prioritas tentang kesehatan terkait konsumsi gula," kata Febrio, belum lama ini. Ekonom Celios Nailul Huda menilai, sebenarnya kenaikan tarif CHT dan cukai MBDK bisa terapkan bersamaan. Ini bukan dilihat dari sisi penerimaan saja, melainkan pengendalian konsumsi. "Jika konsumsi rokok dirasa kurang terkendali dengan tarif sekarang, opsi menaikkan tarif CHT bisa dipertimbangkan," ujar dia, kemarin. Huda menyebutkan, cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang dinilai mempunyai efek eksternalitas negatif terhadap masyarakat. "Rokok, alkohol, MBDK, termasuk plastik harus dikenakan cukai. Berikan disintetif bagi masyarakat untuk tidak mengonsumsi barang tersebut," kata Huda.

Pemerintah memasang target penerimaan pajak yang tinggi sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Target tersebut bakal menantang di tengah kondisi perekonomian global yang lesu, ekonomi domestik yang stagnan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Target penerimaan pajak itu tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. Meskipun disusun pada rezim saat ini, yang menjalankannya kelak adalah rezim Prabowo Subianto. Dengan target tersebut, untuk pertama kalinya, target penerimaan pajak melampaui Rp 2.000 triliun. Pada 2015, di awal kepemimpinan Jokowi, target setoran pajak adalah Rp 1.294,3 triliun, naik 31,3 % dibanding realisasi pajak 2014. Sementara pada 2020, di awal periode kedua pemerintahan Jokowi, target penerimaan pajak Rp 1.198,8 triliun, turun 10,04 % akibat pandemi Covid-19.

Meski nominalnya besar, melampaui Rp 2.000 triliun, dari sisi persentase kenaikan, target setoran pajak tahun 2025 sebenarnya tidak terlalu tinggi. Meski demikian, target penerimaan pajak 2025 tetap menantang untuk dikejar di tengah kondisi perekonomian yang lesu dan kinerja pajak yang loyo. Peneliti Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Senin (26/8) mengatakan, sepanjang Januari-Juli 2024 saja, penerimaan pajak sudah terus mengalami kontraksi. Data per 31 Juli 2024, penerimaan pajak terkontraksi 5,75 % secara tahunan. Meski sudah memasuki bulan kedelapan, setoran pajak baru Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 % dari target. Kinerja yang lesu itu disebabkan merosotnya setoran dari dua penyumbang terbesar penerimaan pajak.

Pertama, anjloknya setoran PPh Badan dari perusahaan berbasis komoditas akibat penurunan harga komoditas global yang cukup tajam. Per 31 Juli 2024, PPh Badan terkontraksi 33,5 % secara neto dan 23,8 % secara bruto. Kedua, PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebagai penyumbang pajak terbesar juga terkontraksi 7,8 % secara neto, disebabkan naiknya restitusi dari industri pengolahan, khususnya industri kelapa sawit dan logam dasar bukan besi. Restitusi terjadi ketika wajib pajak meminta negara mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Fajry mengatakan, capaian pajak tahun depan sulit dikejar, terutama dari sisi capaian PPh yang ditargetkan naik 13,8 %. (Yoga)

Pembangunan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi pintu gerbang menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Karenanya, penyusunan RAPBN 2025 dilakukan dengan mengakomodasi seluruh visi, misi dan program presiden dan wakil presiden  terpilih Prabowo-Gibran. Apalagi pemerintahan berikutnya juga akan melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan saat ini. RAPBN 2025 disusun dengan asumsi antara lain inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5% dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2%, Sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.613 triliun, dan penerimaan negara dipatok  Rp 2.997 triliun tertutama bersumber dari pajak sebesar Rp 2.490 triliun. Tahun 2025 menjadi penting  karena merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 225-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2030. Selain itu 2025 juga menjadi tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. (Yetede)

Warga berharap bukan hanya ada penambahan jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta. Jika mungkin, ada anggaran bantuan pembelian biaya perlengkapan sekolah dan buku yang selama ini membebani keuangan keluarga kurang mampu. Pemprov DKI Jakarta akan menambah hingga 2.900 sekolah swasta gratis dari SD sampai SMA atau sederajat mulai tahun 2025. Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman itu di DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8). Sumber anggarannya berasal dari pengalihan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Ida (43), warga Kampung Luar Batang, Jakut, langsung setuju dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta gratis. Apalagi, anaknya masuk sekolah swasta karena tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan KJP Plus-nya dicabut sejak akhir tahun 2023.

”Enggak apa-apa tidak ada KJP Plus asal semua biaya dan kebutuhan sekolah gratis. Daripada KJP Plus banyak disalahgunakan,” ujarnya, Minggu (25/8). Ida punya empat anak. Dua anak usia sekolah, SMP dan SMK, serta dua anak lainnya masih balita. Ia sepenuhnya ibu rumah tangga, sedang sang suami bekerja dengan gaji UMR Jakarta, Rp 5,06 juta. Keluarganya masih menumpang di rumah kakak di Luar Batang. Tak heran ia bingung saat KJP Plus anaknya dicabut setelah pendataan tahun 2023. Warga Luar Batang lainnya, Sofia (50), berharap hal serupa. Ia kelimpungan KJP Plus anaknya dicabut karena dianggap dari keluarga mampu. ”Saya bilang, tim pemeriksa ke rumah saja. Nge-cek saya mampu atau enggak. Saya orangtua tunggal, masih numpang orangtua,” ujarnya. Sofia berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan, ”KJP Plus otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Masih kami dalami angkanya, tetapi bisa terpenuhi semua dari anggaran KJP Plus,” kata Budi. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan akan ada penyesuaian atau perbaikan dan tahapan yang harus dilakukan sampai penambahan jumlah sekolah swasta gratis berjalan tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi cerita anak putus sekolah atau terhambat karena alasan ekonomi. ”Yang penting kami sepakat ingin menjalankan sekolah swasta gratis pada 2025. KJP Plus tidak ada lagi, dihapus. Anggarannya dialokasikan untuk sekolah gratis,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan besar untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Prabowo untuk menyesuaikan belanja pada Tahun Anggaran 2025, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya hanya direncanakan berkontribusi 20% dari total kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp466 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung proyek ini, dengan anggaran yang nantinya akan diputuskan oleh presiden terpilih.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menegaskan, "Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi presiden terpilih [Prabowo Subianto]."

Sementara itu, ekonom menilai pentingnya keseimbangan anggaran. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran untuk IKN, karena APBN juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. "Pemerintah perlu berhati-hati mengambil keputusan terkait alokasi anggaran untuk IKN," kata Josua.

Penambahan alokasi anggaran untuk IKN dianggap realistis oleh ekonom seperti Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menyatakan, "Investor tidak akan tertarik apabila peran negara dibatasi, terlebih kondisi di pusat pemerintahan baru itu membutuhkan pembangunan yang cukup kompleks."