Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program ketahanan pangan dan  menjadikan sebagai prioritas  dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp124,4 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 108,8 triliun. Diharapkan, ketersediaan pangan dalam program tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan bukan impor. Anggaran ketahanan pangan di RAPBN 2024 diigunakan bagi kegiatan praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen.

Praproduksi mencakup bantuan alat tangkap ikan 20 ribu unit, subsidi pupuk 8,5-9,5 juta ton, alat dan mesin pertanian (alsintan) 1.012 unit, benih ikan 131,6 juta hektar, benih pangan 2.267 hektare, KUR Pertanian/alsintan, serta subsidi resi udang. Produksi berupa food estate di tiga lokasi (Kalteng, Sumut, NTT), cetak sawah 250 ha, pengembangan kawasan padi 485 ribu ha dan jagung 250 ribu ha, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu ha, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian 1 juta ha. (Yetede)

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan efisiensi proses transisi pemerintahan dinilai sebagai langkah positif. Karenanya keputusan Presiden Joko Widodo yang diambil di akhir periode kedua  pemerintahan itu berpotensi menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian maupun iklim berusaha di Indonesia. Penunjukkan Roslan Reoslani sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, diperkirakan akan direspons positif oleh investor dan pasar. Apalagi, Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang memilki pemahaman mendalam tentang iklim investasi di Indonesia. "Tentunya menjalin relasi yang baik (juga) dengan pelaku usaha," ujar Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Sedangkan penunjukkan Bahlil Lahdahlia sebagai menteri ESDM- sebelumnya adalah menteri investasi/kepala BKPM-dianggap memiliki pengalaman yang relevan untuk meningkatkan investasi, terutama untuk proyek-proyek strategis sektor energi. (Yetede)

Dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri penting. Perubahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan menjaga kepercayaan investor. Menteri baru yang dilantik termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Meskipun masa jabatan mereka singkat, mereka berkomitmen untuk mencapai target kementerian masing-masing.

Bahlil Lahadalia, kini Menteri ESDM, menyatakan bahwa fokusnya adalah meningkatkan lifting minyak dan mengurangi impor melalui hilirisasi LPG. Rosan, sebagai Menteri Investasi, optimis bisa mencapai target investasi Rp1.650 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, Supratman diberi arahan oleh Presiden untuk melakukan reformasi hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya transisi pemerintahan yang baik. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai masa jabatan singkat menteri baru tidak akan membawa perubahan regulasi yang signifikan. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memastikan kelanjutan program-program pembangunan pemerintah di masa transisi menuju pemerintahan baru.

Kurang dari 100 hari sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan merombak tujuh posisi penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi. Perombakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjaga stabilitas politik dan kebijakan di masa perubahan tersebut.

Reshuffle yang dilakukan jelang transisi pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses peralihan, serta memberikan sinyal positif kepada publik dan investor terkait kelanjutan program pemerintahan. Tokoh penting yang terlibat dalam transisi ini adalah Presiden Jokowi, yang mengambil langkah reshuffle untuk mengupayakan sinergi antara pemerintah lama dan yang baru, serta memastikan visi dan misi pemerintahan berikutnya dapat berjalan efektif.

Namun, keputusan reshuffle ini juga memicu berbagai polemik, terutama terkait dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kecermatan dan transparansi diperlukan agar perombakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengganggu stabilitas dan kontinuitas kebijakan.

Realistis dan penuh kewaspadaan. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan RAPBN 2025, yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tecermin dari target asumsi dasar ekonomi makro yang cukup moderat, dengan kebijakan fiskal yang sedikit sempit. Apalagi, pada saat bersamaan Prabowo memiliki aneka program tambahan yang membutuhkan dana cukup besar. Di sisi lain, potensi penerimaan negara sedikit menantang sehingga butuh ekstensifikasi dan intensifikasi guna menguatkan modal fiskal. Berpijak pada data dan kondisi tersebut, peluang pemerintahan baru untuk menyusun APBN Perubahan pun cukup terbuka.

Pemerintah rupanya memilih tak muluk-muluk dalam menetapkan sejumlah target ekonomi tahun depan. Buktinya, sejumlah asumsi ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 lebih mencerminkan sikap realistis ketimbang ambisius. Pemerintah menetapkan target ekonomi yang realistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menghadapi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Program-program besar seperti makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mendapat alokasi dana yang jauh dari kebutuhan, sehingga pemerintahan baru Prabowo-Gibran mungkin perlu melakukan penyesuaian fiskal di awal masa jabatan mereka. Namun, mereka juga akan menghadapi tantangan seperti beban utang yang tinggi dan penerimaan negara yang sulit ditingkatkan. Adaptasi dan kebijakan yang cermat dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci bagi pemerintah baru dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.