Celah wajib pajak perorangan maupun korporasi nakal menghindari kewajiban perpajakan makin sempit. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini punya kewenangan kuat atas praktik anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan kewenangan  itu. Selama ini, Ditjen Pajak berwenang mengintip rekening keuangan milik orang pribadi dengan saldo minimal Rp 1 miliar. Bahkan, Ditjen Pajak bisa memelototi rekening keuangan entitas tak ada batas nominal. Lembaga keuangan wajib melaporkan informasi itu kepada Ditjen Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kini pemerintah mempertegas hal tersebut. Lewat Pasal 30A PMK 47/2024 terbaru, pemerintah menegaskan larangan kesepakatan atau praktik yang bertujuan menghindari kewajiban atas akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan. Bahkan, Ditjen Pajak juga punya kewenangan menentukan kesepakatan yang termasuk dalam penghindaran itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti juga bilang, PMK 47/2024 menambah satu tahapan baru, yaitu penelitian yang diatur Pasal 31. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, sudah saatnya Ditjen Pajak melakukan pengawasan berdasar rekening keuangan. Sebab, "Selama ini data rekening keuangan sulit untuk dibantah oleh wajib pajak, dan sedikit sengketa antara petugas pajak dengan wajib pajak jika berdasarkan rekening bank," jelas dia. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mewanti-wanti petugas pajak agar lebih objektif dan terukur. Sebab melalui PMK ini, mereka punya kewenangan lebih luas dalam menetapkan kesepakatan atau praktik penghindaran kewajiban perpajakan. "Jangan sampai menimbulkan abuse dari kewenangan ini," kata Fajry.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan kemungkinan lonjakan utang di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan berbagai program populis yang akan dijalankan, rasio utang pemerintah bisa naik signifikan. Dalam 2024 Article IV Consultation edisi Agustus 2024, IMF mengimbau pemerintah dalam lima tahun ke depan mengelola belanja dengan baik. Sebab, belanja yang lebih tinggi bisa membuat defisit fiskal mencapai batas maksimal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan. Akibatnya, tren utang akan naik bertahap. Bahkan, berisiko menembus 41% PDB pada 2029, melampaui level saat pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,7% PDB. "Meskipun angka ini berada di bawah batas maksimum utang PDB sebesar 60%, hal ini membawa risiko signifikan berupa potensi pelanggaran batas atas defisit 3% PDB," jelas IMF dalam laporan tersebut. Adapun Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 609,7 triliun, setara 2,70% PDB.

Angka itu melebar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Sementara itu, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 sebesar Rp 8.444,87 triliun setara 39,13% PDB. Dengan penarikan utang yang masih akan dilakukan hingga akhir tahun, kemungkinan posisi sekaligus rasio utang pemerintah meningkat. Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin memperkirakan, rasio utang pemerintah bahkan bisa melonjak hingga 41% PDB pada 2026 apabila pemerintah tidak berhati-hati, dan terus melakukan financial engineering dengan melempar pekerjaan dan proyek besar ke BUMN yang dibiayai dengan penyertaan modal negara (PMN) hingga penjaminan utang. Ia melihat, rasio utang pemerintah juga akan semakin parah mengingat rasio pajak belum akan naik dalam tiga tahun ke depan. Ini merupakan buntut dari perlambatan ekonomi, beban bayar utang yang besar, dan insentif pajak berlebih yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo memastikan visi dan misi alias program yang sudah dirancang telah mempertimbangkan perlambatan ekonomi. Bahkan, menurut dia, TKN telah melakukan simulasi anggaran dengan risiko perlambatan ekonomi tersebut.

Selama satu dekade memimpin negara, Presiden Joko Widodo dianggap telah berhasil mencatatkan beberapa capaian yang harus diakui cukup memuaskan, terutama di sektor infrastruktur, reformasi birokrasi, serta berhasil mengelola krisis pandemi Covid-19. Akan tetapi, sejumlah pihak juga menganggap masih ada 'catatan hitam' yang patut dibersihkan. Di antaranya goyahnya independensi Bank Indonesia (BI), rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya angka kemiskinan. Dunia usaha pun belum semuanya merasakan efek positif dari berbagai pembangunan yang telah dicanangkan dalam dasawarsa terakhir. Catatan ini hendaknya menjadi bahan renungan dan evaluasi yang bisa dicarikan solusi oleh pemerintahan mendatang.

Anggaran peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia membengkak, mencapai 87 miliar karena dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Presiden Jokowi menilai hal tersebut wajar. ”Iya, namanya dulu (peringatan Proklamasi Kemerdekaan) hanya di satu tempat. Karena ada transisi menjadi (dilangsungkan) di dua tempat. Tapi, kan, bukan lompatan yang anu (Presiden mengangkat tangan ke atas). Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetneg,” tutur Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menyerahkan SK Hutan Sosial, TORA, dan Sawit Rakyat serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan untuk Masyarakat, di Jakarta, Jumat (9/8).

Mensetneg Pratikno menyampaikan, anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN membengkak. ”Ya, karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujar Pratikno, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (6/8). Selasa (6/8) pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai perayaan HUT Ke-79 RI di IKN terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.

Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi Covid-19. ”Perayaan HUT RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat,” tutur Nur secara tertulis. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bansos, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Yoga)

Sistem pelayanan dana masyarakat untuk lingkungan akan diluncurkan pada puncak acara Festival LIKE 2 yang diselenggarakan KLHK. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mendapat pendanaan 2.000 sampai 50.000 USD untuk membiayai berbagai program terkait lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (8/8). Festival LIKE 2 berlangsung pada 8-11 Agustus 2024 di JCC sebagai ruang untuk menyebarluaskan capaian kinerja KLHK selama satu dekade terakhir.

”Sistem pelayanan dana masyarakat untuk lingkungan contohnya bisa untuk kegiatan penanganan sampah. Tapi, ruang lingkupnya bisa digunakan untuk anak-anak sekolah dalam kegiatan menanam pohon,” ujar Siti. Terkait nominal anggaran, Siti mengarahkan kepada tim KLHK dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar proposal kegiatan masyarakat bisa diakomodasi pada angka 2.000 sampai 50.000 USD atau berkisar Rp 31 juta hingga Rp 760 juta. Menurut Siti, peluncuran sistem pelayanan dana masyarakat untuk lingkungan merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Pemerintah menganggap bahwa aksi masyarakat untuk lingkungan memerlukan dukungan termasuk dari pemda. ”Dana-dana ini bukan dari APBN, melainkan dana dari lingkungan, filantropi, kerja sama bilateral, multilateral, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dukungan dana yang cukup besar, begitu pula aksi iklim,” tuturnya. ”Jadi, dengan sistem ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk akses dana secara langsung kepada BPDLH sesuai tema-tema yang ada,” ungkapnya. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan evaluasi tarif  atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor  perhubungan udara seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan inflasi. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubunagn Udara, Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan uji publik revisi  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas  atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenhub. Ia menegaskan pentingnya acara ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Forum strategis ini diadakan dengan tujuan untuk bertukar pikiran dan mendapatkan berbagai saran serta masukan terkait konsep perubahan peraturan yang sedang dibahas. Dengan demikian, diharapkan forum ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi semua pihak yang terlibat," ujar Sigit. (Yetede)