Sudah lebih setahun Alan Sahril (27) bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali, Sulteng, untuk membantu meringankan beban orangtua dan menabung untuk bikin usaha kecil-kecilan. Info gaji pekerja tambang Rp 6 juta per bulan di luar lembur membuatnya mantap meninggalkan pekerjaan di Palu dan memilih ke Morowali. Saat ini dia bekerja di divisi penyediaan dan pengangkutan material untuk tungku smelter. ”Yang tidak saya sangka, di sini biaya hidup cukup tinggi. Biaya indekos dan biaya makan cukup menguras kantong. Jika tak pandai mengatur uang, tak ada yang bisa ditabung atau dikirim ke orangtua di Donggala,” kata Alan.

Indekos Rp 1 juta per bulan dengan kamar seberapa besar dan bangunan semi permanen, yakni lantai keramik dan dinding papan, tanpa kasur dan lemari, listrikpun bayar sendiri. Kamar mandi di luar juga digunakan bersama penghuni lain. Untuk makan, dia mendapat jatah dari perusahaan saat bekerja. Di luar itu, dia membeli makanan sendiri. Seporsi nasi dan sepotong kecil ayam harganya Rp 25.000-Rp 40.000. Jika mau yang murah, nasi tempe seharga Rp 10.000-Rp 15.000. ”Intinya bisa makan dan kenyang. Untuk mengirit, saya dan beberapa teman memasak nasi, lalu urunan beli lauk jadi dan makan bersama,” katanya. Untuk mengirit uang listrik,

Alan tak memasang televisi atau perangkat elektronik lain, hanya lampu yang dinyalakan seperlunya. Selebihnya listrik hanya untuk mengisi daya telepon genggam. Bensin, dia lebih banyak membeli eceran Rp 15.000-Rp 20.000 per liter. Lebih dari setahun bekerja, dia mengaku baru punya tabungan belasan juta rupiah. Bani (60), warga Sampoddo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bercerita bagaimana Anshar, anaknya yang bekerja di Morowali, susah payah mengatur keuangan. ”Bayar kos dan kebutuhan harian mahal. Beberapa kali saya datang menengok dia di Morowali. Dia jarang pulang karena biaya bus Rp 300.000. Maka, saya tak menuntut dia mengirim uang setiap bulan. Saya cukup paham keadaannya,” katanya, Rabu (27/12). (Yoga)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2024 sebesar US$ 150-200 juta atau setara dengan Rp 2,36-3,15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran, maintance, dan menunjang bisnis anak usaha. "Sumber dana capex berasal dari kas operasional dan pembiayaan pihak ketiga," kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BREN Merly kepada Investor Daily di Jakarta. Merujuk pada laporan keuangan BREN per 30 September 2023, anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 320,18 juta atau setara Rp 5 triliun. Sedangkan kas bersih yang diperoleh BREN dari aktivitas operasi hingga kuartal III-2023 mencapai US$ 223,40 juta atau Rp 3,52 triliun. (Yetede)

Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)

Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.

Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016, kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024 lalu.

Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)

Hentong Optic-Electric International Co Ltd selaku  pengendali baru PT Voksel Electric Tbk (VOKS) akan melakukan penawaran tender wajib (mandotary tender offer)  sebanyak-banyaknya 1,11 miliar saham VOKS di harga Rp 226 per saham, atau sama dengan harga yang dikeluarkan perseroan untuk akuisisi 42,97% saham VOKS. Harga itu terbilang premium, karena lebih tinggi dari rata-rata selama 90 hari terakhir yang sebesar Rp 195 per saham,  dan diatas penutupan Senin (5/2/2024) di posisi Rp 222 per saham. Dalam pernyataan penawaran tender wajib yang dipublikasikan Senin (5/2/2024), Hengtong akan melakukan tender offer atas 1.119.920.350 saham atau 26,95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor VOSK. "Harga penawaran tender wajib sebesar Rp 226 per saham, yang merupakan harga per saham tertinggi  diantara rata-rata harga  tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia  (BEI) dalam waktu 90 hari terakhir yaitu pada 8 Mei-5 Agustus 2023 yang sebesar Rp 195. Sehingga nilai penawaran  tender wajib sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp 253.101.999.100," tulis manajemen Hengtong. (Yetede) 

Kemenaker mengingatkan, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima saat mereka bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Peringatan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker No 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja / Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat edaran ini telah ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada Jumat (26/1) dan ditujukan kepada seluruh gubernur untuk kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota. ”Hari libur atau yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Ida. Oleh karena itu, pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.

Apabila pada hari-H pemungutan suara, pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha perlu mengatur waktu kerja supaya mereka tetap dapat menggunakan hak pilih tersebut. Upah kerja lembur Pekerja atau buruh yang ternyata harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, disampaikan Ida pada surat edaran itu, mereka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diperoleh ketika mereka dipekerjakan pada libur resmi nasional sesuai perundang-undangan. Menanggapi beleid itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha siap melaksanakan regulasi perundang-undangan dan SE Menaker No 1/2024. Kendati menghormati ketentuan, dunia usaha merasa, jika setiap tanggal dan waktu pemungutan suara pekerja/buruh libur, hal itu berpotensi mengurangi produktivitas kerja. (Yoga)

PT Petrosa Tbk (PTRO) meraih kontrak senilai Rp4,6 triliun dari BP Berau Ltd untuk pengerjaan arahan early works engineering, procurement & construction (EPC) di proyek Ubadari, Tangguh EGR/CCUS & Tangguh Onshore Compression (UCC). Corporate Secretary Petrosa Anto Broto mengatakan,  kontrak yang diraih Petrosa ini untuk  pemberian pelayanan EPC kepada BP Berau. Dengan diraihnya proyek ini, akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan, serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. "Perseroan dan BP tidak memiliki hubungan afiliasi," tutur dia. BP Berau merupakan anak usaha British Petroleum Global yang menjalankan proyek gas alam cair Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek LNG Tangguh telah  beroperasi sejak tahun 2009 di Teluk Bintuni, Papua barat yang dinamakan Train -1 dan Train-2. Pada 29 November 2012, LNG Tangguh mengembangkan Train-3 yang bertujuan untuk memproduksi      cadangan gas sebelum berakhirnya  Kontrak Kerja Sama pada tahun 2035. (Yetede)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo  sepanjang tahun 2023 membukukan pendapatan sebesar Rp 30,9 triliun  atau tumbuh 4% jika dibandingkan pendapatan 2022 yang mencapai Rp 29,7 triliun (unaudited). Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan, Pelindo tetap optomistis pertumbuhan bisnis perseroan pada 2024 akan melesat lebih bagus dibandingkan 2023. "Alhamdulillah Pelindo realisasi bisa meningkatkan dan bertumbuh, saya tentu senang karena secara kinerja sangat jauh meningkat secara kinerja sangat jauh meningkat sejak merger dilakukan perusahaan sangat sehat," kata Arif kepada Investor Daily di pelindo Tower Jakarta, Senin (29/01/2024). Arif menuturkan kinerja perseroran terutama ditopang dari empat entitas layanan bisnis yakni non-petikemas, petikemas, layanan logistik dan jasa fasilitas kepelabuhan. (Yetede)

Sebanyak 45 % dari 1.180 orang perekrutan profesional yang disurvei penyedia laman lowongan kerja Jobstreet by Seek meyakini aktivitas perekrutan tenaga kerja pada paruh pertama 2024 lebih aktif dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan skala kecil dan menengah memimpin rencana perekrutan pegawai tetap dan kontrak pada semester I-2024. ”Kepercayaan terhadap pasar tenaga kerja masih tinggi. Iklim ekonomi di Indonesia dipandang masih menjanjikan,” ujar Country Marketing Manager Jobstreet by Seek untuk Indonesia, Sawitri, saat peluncuran laporan survei Rekrutmen, Kompensasi, dan Manfaat 2024, Kamis (25/1) di Jakarta. Survei Jobstreet by Seek dilakukan pada September 2023. Jumlah responden yang mencapai 1.180 orang perekrutan profesional itu datang dari perusahaan besar atau mempunyai 100 karyawan lebih (49 %), perusahaan skala menengah atau memiliki 51-99 karyawan (16 %), dan perusahaan kecil atau memiliki karyawan hingga 50 orang (35 %).

Latar belakang perusahaan responden beragam, dari manufaktur; teknologi informasi, listrik, elektronik, dan telekomunikasi; serta ritel dan perdagangan. Dilihat dari latar belakang sektornya, Sawitri menyebutkan, perusahaan yang akan aktif merekrut berasal dari makanan dan minuman; manufaktur; ritel dan penjualan; serta teknologi. Ada beberapa fungsi bidang pekerjaan yang tren jumlah perekrutannya berkurang ataupun bertambah karena perusahaan selalu berusaha menyesuaikan bisnis. ”Perekonomian Indonesia yang masih dipandang positif membuat sejumlah perusahaan  ingin bertumbuh pada 2024. Jika ingin bertumbuh, perusahaan harus mempunyai aset sumber daya manusia,” kata Sawitri. Sales Director Jobstreet by Seek untuk Indonesia, Wisnu Dharmawan, mengatakan, jika pada paruh I-2024 terdapat 45 % yang percaya aktivitas perekrutan lebih aktif, maka pada paruh II-2024 terdapat 44 % dari total responden yang meyakini perekrutan lebih aktif. Ini berarti ada konsistensi kepercayaan terhadap perekrutan yang lebih baik. (Yoga)