Ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air semakin marak dengan hadirnya korporasi yang semakin fokus dalam bisnis ini. Penyediaan kendraan listrik dan ekosistem penunjang diharapkan memaksimalkan potensi adaptasi transportasi nonbahan bakar fosil tersebut. ”Kami mengakui dan sadar EV (electrical vehicle/kendaraan listrik) ini punya potensi dengan adopsi dan penetrasi yang dilakukan, dengan ditunjang model kendaraan yang lebih baik, dan berkembangnya infrastruktur pendukung,” kata Presdir PT Astra  International Tbk Djony Bunarto Tjondro dalam acara RUPS Tahunan 2024 yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (30/4) sore. Ia menuturkan, pengembangan kendaraan listrik juga menjadi fokus perusahaannya. Sejauh ini, menurut dia, masyarakat Indonesia lebih banyak mengadaptasi kendaraan hibrida yang menggunakan dua sumber bahan bakar, yaitu baterai listrik dan bensin berbahan bakar fosil.

Sampai tahun 2023, mobil hibrida masih mendominasi hingga 75 % total kendaraan terelektrifikasi di dalam negeri. Kendaraan model ini, kata Djony, juga masih lebih banyak diproduksi Astra yang memiliki pangsa pasar secara agregat 56 %. Meski demikian, perseroan yang terdaftar di bursa dengan nama ASII ini meyakini kendaraan berteknologi baterai listrik dapat menggantikan dominasi tersebut. Untuk mendukung hal itu, segenap anak usaha Astra berencana menggarap produk-produk dan layanan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. ”Saat ini PT Toyota Astra Motor dan PT Astra Honda Motor juga memiliki rencana baterai EV ke depan,” tutur Djony. Ia melanjutkan, PT Astra Otoparts juga akan ikut menyediakan stasiun pengisian baterai listrik.

Direktur Astra International Hamdani Dzulkarnaen Salim menambahkan, PT Astra Otoparts mendukung transisi ke kendaraan berbaterai listrik dengan memasok komponen kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Strategi ini memanfaatkan posisi perusahaan yang menjadi penyedia peralatan asli untuk pasar domestik dan regional. Penjualan bertumbuh Analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer, menilai, pasar kendaraan listrik Indonesia kini mengalami pertumbuhan luar biasa sebesar 246 %. Penjualan kendaraan listrik oleh Astra sendiri meningkat 69 % secara tahunan, menjadi 17.200 unit dari 10.400 unit. Meski demikian, penjualan kendaraan berbahan bakar fosil masih menjadi kontributor terbesar pada perusahaan. (Yoga)

Massa buruh berunjuk rasa di sejumlah daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5). Selain pencabutan UU Cipta Kerja, mereka juga menolak kebijakan pengupahan serta menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan perlindungan pekerja dalam hubungan kemitraan. Terkait Hari Buruh Internasional, Presiden Jokowi memberi ucapan selamat melalui media sosial. Presiden menegaskan bahwa setiap pekerja adalah pahlawan sehari-hari. Buruh memiliki peran dalam menjaga roda perekonomian terus berputar. ”Mari kita teruskan semangat juang para buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, berharap agar pekerja Indonesia kian sejahtera dan kompak. Soliditas buruh diakui bakal berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Lima tahun ke depan, peningkatan kompetensi buruh bakal diutamakan pemerintahannya yang akan dibentuk. YLBHI menilai, perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan buruh terus dikurangi atas nama kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga dianggap telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi buruh. Buruh tak lagi mampu turut menentukan kebijakan dan keputusan politik yang berdampak pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak buruh dan keluarganya.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menilai, rezim berganti dengan mempertahankan kebijakan perburuhan yang tidak berpihak kepada buruh dan serikat buruh. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh, juga digelar di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bandar Lampung, dan Banda Aceh. Di Jakarta, massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti penerapan upah minimum yang nilai riilnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal lain yang juga disuarakan buruh dalam unjuk rasa di sejumlah daerah adalah pencabutan UU Cipta Kerja. Penyusunannya dinilai inkonstitusional dan mengabaikan prinsip demokrasi. (Yoga)

Minggu (28/4) adalah Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internasional. Sejumlah PR klasik masih menghantui para pekerja. Namun, belakangan muncul ancaman lain yang membuat persoalan semakin kompleks: perubahan iklim. Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam laporan ”Ensuring Safety and Health at Work in A Changing Climate” yang dirilis guna memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Internasional pada 28 April 2024, memaparkan ancaman perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Suhu rata-rata permukaan bumi pada 2023 mencatatkan rekor terpanas dan Juli 2023 menjadi bulan terpanas yang pernah terekam. Selama periode 2011-2020, suhu rata-rata permukaan bumi 1,1 derajat celsius lebih hangat dibanding suhu rata-rata akhir abad ke-19.

Situasi ini menyebabkan perubahan yang luas dan cepat pada atmosfer, daratan, lautan, dan wilayah es. Perubahan iklim telah mengakibatkan cuaca dan iklim ekstrem di semua benua sehingga meningkatkan risiko K3 bagi pekerja. ILO membagi enam risiko perubahan iklim yang berdampak pada K3 secara global, meliputi panas berlebihan, paparan sinar ultraviolet, peristiwa cuaca ekstrem, polusi udara, penyakit yang ditularkan lewat vektor, dan agrokimia. ”Keenam risiko K3 yang ada dalam laporan tersebut sangat dekat dengan kehidupan  pekerja. Semuanya bisa mengganggu produktivitas dalam bekerja,” ujar National Programme Officer ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Abdul Hakim, Jumat (26/4) di Jakarta. Dalam laporan yang terbit Senin (22/4) itu, ILO memperkirakan lebih dari 2,4 miliar orang akan terpapar panas berlebih selama bekerja.

Jika dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja global, proporsinya meningkat dari 65,5 % menjadi 70,9 % sejak 2000. Pada 2020 saja 26,2 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit ginjal kronis akibat tekanan panas di tempat kerja, sekitar 1,6 miliar pekerja diperkirakan terpapar radiasi ultraviolet, dengan lebih dari 18.960 kematian terkait pekerjaan setiap tahunnya akibat kanker kulit nonmelanoma. Pekerja usia muda, misalnya, sering kali terpapar panas berlebih. Apalagi, jika mereka bekerja di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, dan pengelolaan limbah. Dalam Laporan ”Working on a Warmer Planet” yang dirilis pada 2019, ILO memproyeksikan, pada 2030, 2,2 % total jam kerja di seluruh dunia akan hilang akibat suhu tinggi. ”Selain penyakit fisik, risiko panas berlebih yang ditimbulkan perubahan iklim juga berdampak terhadap mental. Pekerja lebih rentan stres dan akhirnya produktivitasnya menurun,” ucapnya. (Yoga)

Divestasi yang berlarut-larut dan piutang usaha yang menumpuk berpotensi membuat target PT PP Tbk (PTPP) untuk menurunkan beban utang bak panggang jauh dari api. Kini, perseroan  mengerem besar-besaran eksposur pendanaan perbankan dan selektif mengembangkan proyek investasi. Kebijakan itu tidak diambil tidak lepas dari utang menggunung yang ditanggung PTPP. Dalam laporan keuangannya, emiten BUMN Karya ini mengoleksi total utang sebesar Rp41,38 triliun, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,79 triliun. Imbasnya jumlah aset perseroan sedikit menciut dari sebelumnya Rp 57,61 triliun, menjadi Rp56,52  trriliun pada tahun buku 2023. Pada saat bersamaan, PTPP juga bakal menghadapi kewajiban yang mesti  dipenuhi dalam jangka  pendek sebesar Rp26,99 triliun dan jangka  panjang sebesar Rp 14,38 triliun. (Yetede)

Kolaborasi Indrawan S Adji dan Budi Kisrimanto membawa industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut, Jabar, ke tingkatan lebih tinggi. Produknya menembus pasar nasional hingga menjadi bahan jok maskapai penerbangan. Budi Kisrimanto (61) konsultan Bidang Pengembangan Produk dan Teknik GMP mengawasi setiap proses produksi.Teknologi yang digunakan mengikuti perkembangan zaman. Ia pun turut menyiapkan prosedur dan standar kerja fasilitas pengolahan air limbah hasil produksi agar tidak mencemari lingkungan. Saat itu, Chief Operating Officer GMP Indrawan S Adji (57) bertemu rekanan produsen bahan kimia untuk pengolahan kulit sapi di ruang kerjanya, lalu ia memverifikasi beberapa lembar kulit yang melewati tahapan akhir produksi untuk jok pesawat milik Lion Air Group.

Sebelum bergabung dengan GMP, keduanya bekerja di PT Mastroto Indonesia di Sentul, Bogor, Jabar. Mastroto bergerak di penyamakan kulit. Di sana, Indrawan adalah pemimpin pabrik dan Budi manajer kualitas. Keduanya pensiun pada 2019. Keahlian mereka dilanjutkan di PT GMP, bagian dari grup PT Widodo Makmur Perkasa. GMP yang berdiri tahun 2014 sebelumnya hanya perusahaan penyamakan kulit dengan konsumen di Garut serta sejumlah kabupaten dan kota di Jabar. Kualitas produknya hanya untuk pasaran lokal dengan orderan hanya 30.000-50.000 square feet (1 square feet berukuran 929 cm²). Indrawan dan Budi mengubah GMP menjadi perusahaan penyamakan kulit level premium dengan segmen pasar nasional, demi mendapatkan profit optimal serta tidak mematikan 50 UMKM yang bergerak di bidang penyamakan kulit dengan pasaran lokal.

Mereka mendatangkan alat dengan teknologi mutakhir serta menggelar pelatihan dan perekrutan pegawai dari lulusan kampus terbaik di Indonesia. Kualitas produk GMP naik kelas ke level premium. Pemesan produk GMP dari berbagai institusi dan perusahaan besar berdatangan. Harga jual produk GMP dengan kualitas standar berkisar Rp 30.000-Rp 34.000 per 1 square feet, sementara produk dengan kualitas premium Rp 50.000. Pesanan besar dimulai dari kalangan militer Indonesia untuk bahan sepatu pada 2020-2023. Selain itu, ada pula 12.000 jaket kulit pada 2021.

Perusahaan sepatu dari luar negeri hingga sejumlah perusahaan perangkat juga kepincut. Hingga akhirnya, datang pesanan kulit sapi untuk jok 12 pesawat Lion Air Group pada akhir 2023. Butuh hampir setahun demi menghasilkan produk jok kulit pesawat yang sesuai standar industri penerbangan. Sebelum pemesanan untuk jok pesawat, produk kulit GMP telah memenuhi uji coba di laboratorium BRIN; Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta; serta laboratorium lainnya. Manajer Produksi PT Batam Aero Teknik Budi Yuwono mengungkapkan, produk kulit GMP memenuhi tahap uji yang paling krusial untuk keselamatan penerbangan, yakni tahan bakar. Produk kulit GMP ketika dibakar tidak meluas lebih dari 12 inci atau 30,48 cm. Kini produk GMP telah mengudara ke penjuru Nusantara dengan maskapai tersebut. (Yoga)

United Tractors Tbk (UNTR) menerangkan kesiapannya untuk kembali melakukan akuisisi tambang dan perusahaan energi baru terbarukan (EBT), setelah sebelumnya berhasil merampungkan pengambilalihan sejumlah  aset di industri tersebut. Dengan posisi keuangan yang solid dan  ketersediaan dana hingga US$ 2 miliar atau setara Rp32 triliun, entitas Grup Astra ini akan dengan mudah menambah aset baru di dua sektor strategis tersebut. "Fokus kami saat ini ke tambang mineral dan energi terbarukan. Namun yang jadi pertanyaan, kesempatan akuisisi perusahaan EBT. "Saat ini perseroan tidak sedang dalam masa tenang untuk akuisisi bisnis EBT terbaru. Berkaca pada tahun lalu, setiap ada kesempatan menarik, kami selalu memanfaatkan dengan baik. Semisalnya dengan mengakuisisi PT Arkora Hydro Tbk (ARKO)," ujarnya. 

Lowongan pekerjaan baru cenderung marak dibuka setelah Lebaran, pemicunya ialah pengunduran diri pekerja yang ramai terjadi selama Ramadhan dan setelah pekerja menerima THR. ”Kalau berbicara tren pasar tenaga kerja pasca-Lebaran, pasti peningkatan lowongan pekerjaan baru. Klien-klien saya sejak awal Lebaran sudah berpesan agar mencarikan pekerja yang siap mengisi setelah Lebaran dan awal Mei 2024. Hal ini didukung fakta kecenderungan pengunduran diri yang marak setelah (pembagian) THR sehingga posisi yang ditinggalkan perlu diisi karyawan baru,” ujar Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (22/4) di Jakarta.

Menurut Haryo, karyawan yang ramai-ramai mengundurkan diri biasanya telah mengantongi surat penawaran perekrutan dari perusahaan lain. Mereka kemudian menunggu pencairan THR terlebih dahulu, yang berlanjut dengan pengajuan surat pengunduran diri. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti proses perekrutan di perusahaan lain 1-2 bulan sebelum Lebaran. ”Pokoknya, THR sudah turun baru mereka berani mengajukan surat pengunduran diri. Lalu, mereka bergabung ke perusahaan baru pada awal atau pertengahan Mei 2024,” katanya.

Jika ditelusuri, lanjut Haryo, penyebab utama karyawan melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak memperoleh remunerasi yang baik di kantor lama. Adapun tempat kerja yang baru berani memberikan remunerasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, ada pula karyawan yang ingin mengundurkan diri karena mencari remunerasi lebih baik, tetapi memutuskan bertahan di kantor lama karena manajemen di kantor lama bersedia menaikkan gaji lebih tinggi. Namun, Haryo meyakini, fenomena seperti itu tidak banyak.” Ia menambahkan, pemicu lain maraknya lowongan pekerjaan baru seusai Lebaran ialah banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi. Langkah ini biasanya juga membutuhkan pekerja baru. (Yoga)

Kesempatan perempuan di dunia kerja sudah makin terbuka. Semakin banyak perusahaan atau industri yang memberi kesempatan sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarya di perusahaan. Hal itu disampaikan Theresia Christianti (31). Pekerja swasta di Jakut itu mengatakan, tidak ada perbedaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier di tempat kerjanya. ”Asal kerja bagus, semua punya kesempatan sama untuk naik jenjang karier,” katanya, Minggu (21/4). Itu juga yang disampaikan Meiskhe (36), pekerja swasta di Jakpus. Selama lima tahun ia bekerja di tempat kerjanya saat ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pemilihan karyawan pun tidak menjadikan jender sebagai pertimbangan.

Mengutip data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan telah meningkat. Pada 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 58,84 %, menjadi 60,18 % pada 2023. Namun, kesenjangan angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih terjadi. Pada 2023, angkatan kerja laki-laki sebesar 86,97 %. Menurut Meiskhe, tantangan pekerja perempuan saat ini lebih dari itu. Meiskhe yang bekerja untuk penyelenggaraan acara sering kali harus pulang larut malam. ”Sebagai perempuan, pulang malam itu tidak aman. Risikonya lebih besar,” ujarnya. Posisi perempuan di masyarakat masih rentan. Selain itu, perempuan masih terjebak dalam tuntutan ganda. Perempuan yang berkeluarga sering kali dihadapkan dengan dilemma tuntutan pekerjaan dan rumah tangga. Sering kali akhirnya perempuan pun harus memilih di antara keduanya.

Yuliana Putri (31), warga Tangerang, Banten, yang kini menjadi ibu rumah tangga, memilih berhenti kerja untuk lebih fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Sebagai perempuan pekerja kantoran yang ketika itu dalam kondisi hamil, bukan hal yang mudah bagi Yuliana. Apalagi, tiga tahun lalu masih pandemi Covid-19. Kantor tempat ia bekerja tidak memberlakukan sistem bekerja dari rumah (WFH) sehingga ia masih harus berangkat dari rumah ke tempat kerjanya sejauh 23 km. Tidak ada paksaan dari suaminya. Namun, sebagai perempuan sekaligus sebagai ibu, akhirnya ia memutuskan berhenti bekerja.

”Dulu, waktu sebelum punya anak, tidak terbayang harus ada pertimbangan seperti itu. Dulu, sepertinya gampang, kalau punya anak bisa dititipkan dan saya bisa tetap bekerja. Ternyata setelah merasakannya tidak semudah itu,” tuturnya. ”Resign dari kantor memang pengorbanan. Namun, ini pengorbanan yang menyenangkan karena saya bisa selalu bersama anak. Akhirnya, saya harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi. Kalau tidak, mungkin akan stres,” ujar Yuliana. Dengan tuntutan sebagai ibu, tetapi juga masih punya keinginan untuk berkarya, Yuliana memutuskan bekerja di sektor informal. Dengan demikian, ia lebih bisa mengatur waktu kerjanya dengan tuntutan sebagai ibu rumah tangga. (Yoga)

Beberapa perusahaan milik negara dalam kurun 1 tahun terakhir, mesti berkutat dengan urusan hukum. Masalah tata kelola yang lemah sering menjadi temuan lembaga pengawasan, tapi kerap diabaikan. Dalam catatan Bisnis, terdapat beberapa perkara kasus dugaan korupsi yang melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN. Awal tahun ini saja, Kejaksaan Agung menyidik perkara dugaan rasuah di PT Timah Tbk. Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik perkara dugaan investasi fiktif di Taspen yang melibatkan mantan Direktur Utama Antonius Kosasih.

Sebelumnya, beberapa lembaga hukum juga melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi di lingkungan BUMN. Belum lagi persoalan utang di perusahaan BUMN Karya yang masih terus berproses hingga sekarang. Peneliti BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan bahwa sistem audit berlapis yang berfokus pada compliance audit, penting untuk memperkuat pengawasan BUMN.

Sebagai contoh, kasus di PT Timah (TINS) menunjukkan lemahnya good corporate governance(GCG) di korporasi milik negara. Padahal, TINS merupakan BUMN terbuka. Artinya, pengawasan berlapis di BUMN tersebut lewat mekanisme three lines of defense tidak berjalan baik. Internal manajemen, para investor, maupun Kementerian BUMN selaku perwakilan shareholder utama, belum bisa mengendus sisi-sisi gelap perusahaan pelat merah yang performanya kurang bagus. Selain itu, untuk memudahkan kerja jajaran komisaris, beberapa komite khusus seperti komite audit, komite risiko, serta komite nominasi/remunerasi, perlu ditingkatkan perannya dalam mekanisme pengawasan. 

Strategi kelembagaan terkait pembentukan holding company, merger, dan lainnya, akan kurang optimal bila tidak didukung perubahan pola pikir pegawai BUMN. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril menyatakan kasus hukum yang melibatkan korporasi BUMN menggambarkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Di lain hal, kata Oce, upaya bersih-bersih dan penataan di BUMN menunjukkan keseriusan Kementerian BUMN dan penegak hukum dalam melakukan pembenahan di perusahaan pelat merah.

Korporasi pelat merah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional dan menopang aktivitas ekonomi di dalam negeri. Meski performa perusahaan milik negara cukup baik, sejumlah persoalan tata kelola masih menyelimuti sejumlah BUMN. Awal Maret lalu, tiga pejabat penting berkumpul di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka yang bertemu yakni Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Erick membawa 33 direktur utama di sejumlah BUMN. Di sana, mereka meneken nota kesepahaman untuk pengembangan, penerapan serta tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan korporasi pelat merah. Erick yang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin Kementerian BUMN sejak periode 2019, telah melakukan berbagai transformasi di perusahaan milik negara itu. Jumlah korporasi pelat merah kian ramping dari sebanyak 114 perusahaan pada 2018, susut menjadi sekitar 65 perusahaan sampai pengujung 2023. Perusahaan pelat merah yang masih aktif beroperasi itu dikelompokkan menjadi 12 klaster dan satu perusahaan induk. 

Sementara itu, perusahaan yang ‘sakit’ dilakukan pendekatan restrukturisasi hingga penutupan usaha. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian BUMN pada 2022, aset korporasi pelat merah mencapai Rp9.788,64 triliun dengan laba bersih yang dikumpulkan hingga Rp309 triliun. Klaster ini dihuni bank-bank pelat merah yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan kerap mengisi 10 besar emiten pilihan investor (blue chip) seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kendati performa korporasi BUMN cukup moncer dan langkah transformasi yang dijalankan, masalah tata kelola membayangi bisnis sejumlah perusahaan pelat merah. Dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini saja, setidaknya ada dua kasus dugaan korupsi yang membelit perusahaan pelat merah yakni perkara dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Kasus itu sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Perkara lain sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan PT Taspen. 

Perkara dugaan korupsi itu muncul di tengah usia Kementerian BUMN yang menginjak 26 tahun pada April 2024. Dia meminta BUMN untuk segera meninjau ulang biaya operasional belanja modal, utang jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji ketahanan atau stress test dalam melihat situasi terkini. Sementara itu, perusahaan pelat merah perbankan juga diimbau menjaga porsi kredit secara proporsional yang diperkirakan terdampak volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak. Menurutnya, BUMN yang terdampak bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri dalam dolar Amerika Serikat (AS), seperti Pertamina, PLN, BUMN farmasi, serta MIND ID, agar mengoptimalkan strategi mitigasi untuk menghindari risiko pelemahan nilai tukar. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Gunawan Wibisono menyatakan BPKP berkomitmen turut mengawal dan mengawasi tata kelola di korporasi BUMN. 

Menurutnya, apabila muncul temuan oleh BPKP terkait dengan penyelewengan tata kelola, hal itu merupakan permintaan dari pemangku kepentingan BUMN terkait. Kemudian, hasil temuan dan rekomendasi tindak lanjutnya akan dilaporkan secara langsung kepada pihak terkait. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Rizal, cukup banyak pencapaian kementerian perusahaan pelat merah yang patut diapresiasi. Mulai dari langkah konsolidasi antar BUMN, pembentukan holding, merger, hingga aksi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Salah satu yang menjadi sorotan yakni kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, jelasnya, ekonomi RI bergantung kepada kinerja ekspor komoditas tambang dan crude palm oil (CPO). Selain tambang, Faisol juga menyoroti sektor pangan yang meliputi perkebunan, pertanian, dan perikanan.