Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) cetak kinerja gemilang berkat meningkatnya kunjungan rawat di semester pertama 2024. Emiten rumah sakit swasta ini juga bakal disokong pemasukan tambahan dari Rumah Sakit (RS) baru. Analis Indo Premier Sekuritas Andrianto Saputra mencermati, kinerja positif MIKA di semester pertama 2024 berkat meningkatnya volume lalu lintas rumah sakit. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan rawat inap dan rawan jalan MIKA. Seperti diketahui, pendapatan rawat inap Mitra Keluarga meningkat 22,63%yoy di semester pertama 2024. Pendapatan rawat jalan MIKA juga ikut meningkat sekitar 14,63% yoy di periode tersebut. Di sisi lain, Ebitda MIKA tahun ini naik 29,6% yoy menjadi Rp936 miliar dengan Margin Ebitda sebesar 38.2% di semester I-2024. Khususnya pada kuartal kedua, Ebitda MIKA tumbuh kuat yang didukung oleh peningkatan margin. Andrianto mencermati, pendapatan kuartal kedua MIKA meningkat 18%yoy dan 1,2%qoq menjadi Rp 1,2 triliun. Hal ini karena pendapatan dari rawat inap per hari yang luar biasa sekitar 6,8% yoy dan 1,2% qoq, ditambah dengan kuatnya lalu lintas rawat inap 13,5% yoy dan -1,7% qoq selama periode tersebut. Ebitda MIKA di kuartal kedua tumbuh signifikan 30,7%yoy dan 1,7%qoq menjadi Rp472 miliar, dengan margin Ebitda sebesar 39% didorong oleh peningkatan margin pada Gross Profit dan tingkat Ebitda.

Pada saat yang sama, biaya pengeluaran (Opex) terhadap penjualan pada kuartal kedua turun 85bps qoq menjadi 22,5% (-37bps yoy) karena gaji turun menjadi 7.2%. Alhasil, MIKA mencatat laba bersih triwulan kedua tahun ini sebesar Rp 312 miliar, atau meningkat 40% yoy dan 7,7%qoq. “Secara keseluruhan, pencapaian MIKA di semester pertama 2024 berada di atas pedomannya yaitu pertumbuhan pendapatan sebesar 12%-15% yoy dan margin Ebitda sebesar 35,5% - 37%,” ungkap Andrianto dalam riset 18 Juli 2024. Analis Buana Capital Sekuritas James Stanley Widjaja menjelaskan bahwa margin Ebitda MIKA adalah yang tertinggi di antara para pesaingnya. Hal itu berkat pengendalian biaya yang unggul, dengan margin Ebitda tahun 2023 sebesar 34,8% dibandingkan margin HEAL ataupun SILO yang masing-masing sebesar 26,8% dan 25,2%. Hanya saja, kemungkinan dampak penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) belum akan terasa di tahun ini. Pemerintah menargetkan aturan KRIS berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan akan dijadikan satu tarif atau tunggal baru diterapkan usai pemberlakuan KRIS. 

Adapun aturan KRIS memerintahkan untuk semua kamar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dibuat sesuai 12 kriteria standar KRIS yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 tahun 2024. Dengan demikian, iuran BPJS kesehatan kemungkinan juga bakal mengalami penyesuaian. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai, rencana MIKA menambah rumah sakit baru akan memperluas branding dan kegiatan usaha perseroan. Dengan demikian, MIKA dapat lebih menjangkau sejumlah daerah dan juga menambah pemasaran pasien-pasiennya. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan beban biaya operasional MIKA dari pembukaan rumah sakit baru tersebut. Beban keuangan yang tidak terkontrol bisa menjadi penghalang bagi MIKA yang bertujuan untuk mengincar pendapatan tambahan lewat RS baru. Indo Premier Sekuritas meyakini bahwa MIKA kemungkinan akan melampaui panduan tahun ini di tengah pertumbuhan lalu lintas yang padat. Selain itu, MIKA berencana membatalkan saham treasurinya yakni sekitar 2,38% total saham beredar, dan ini akan meningkatkan free float MIKA sebesar 83bps menjadi 34,94%.

Investasi di pulau-pulau kecil cenderung dikuasai industri-industri ekstraktif yang merusak pesisir dan memicu bencana ekologis pulau. Dari data Forest Watch Indonesia, sebanyak 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar (ha). Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 ha. Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin mengemukakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini mengabaikan amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah cenderung menggunakan landasan UU Minerba untuk membuka investasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 UU No 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk penambangan minyak dan gas serta penambangan mineral yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun merugikan masyarakat sekitarnya. ”Kesesatan berpikir penyelenggara negara dalam paradigma pembangunan yang menyamakan pulau kecil dan pulau besar telah menjadikan pulau kecil menjadi ladang usaha pertambangan dan konsesi kehutanan. Akibatnya, pulau kecil mengalami bencana kerusakan ekologi dan masyarakat lokal tersingkir,” kata Parid, Selasa (16/7).

Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang privatisasi pulau. Penguasaan 70 % lahan pulau kecil untuk investasi dinilai telah memberikan ruang besar bagi investor untuk menguasai pulau. Pengelolaan pulau-pulau kecil dinilai harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Sebagian pulau kecil juga jadi tempat bersandar nelayan kecil saat cuaca buruk perairan. Berdasarkan catatan Walhi, jumlah nelayan korban krisis iklim pada tahun 2020 sebanyak 251 orang, jauh meningkat dibandingkan nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut yang berjumlah 87 orang. Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga mengemukakan, deforestasi pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. 4,42 juta hektar atau 62 % wilayah pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara.

Itu menjadi pintu masuk dari beberapa investasi yang ekstraktif atau merusak, seperti pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit. FWI mencatat, pulau-pulau kecil dikuasai oleh konsesi yang merupakan industri ekstraktif atau merusak sumber daya alam. Luas izin konsesi usaha di pulau-pulau kecil 843.635,76 ha, sedangkan izin konsesi di pesisir 302.123,37 ha. Investasi di pulau-pulau kecil meliputi 149 izin tambang seluas 244.906,45 ha dan 12 izin HPH seluas 309.966,68 ha. Selain itu, 5 izin HTI seluas 94.216,56 ha, 50 izin kebun kelapa sawit seluas 194.546,06 ha, serta lahan tumpang tindih antara izin konsensi HPH, HTI, kebun dan pertambangan seluas 35.217,43 ha. (Yoga)

Holding BUMN beraset ratusan triliun rupiah akan meramaikan BEI lewat penawaran umum perdana (IPO) saham. IPO dinilai menjadi solusi untuk membenahi amburadulnya tata kelola dan lemahnya manajemen risiko di perusahaan-perusahaan BUMN. Beberapa holding yang disebut bersiap IPO yaitu PT Pelabuhan Indonesia alias Pelindo, kemudian PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney). Merujuk pada laporan konsolidasi tahun buku 2023, serta ketiga holding BUMN ini total mencapai Rp 476,82 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menekankan, holding atau perusahaan induk harus melakukan tata kelola keuangan secara terintergrasi termasuk kepada perusahaan-perusahaan anak. "Ini dulu tidak terjadi, sehingga banyak terjadi kecuraangan (fraud) di level anak usaha. Sekarang, kami lakukan secara menyeluruh," ujar pria yang dekat disapa Tiko itu baru-baru ini.

Kebijakan pemerintah merampingkan formasi tujuh BUMN di sektor konstruksi menjadi tiga entitas bisa mewujudkan efisiensi dan perbaikan kinerja BUMN Karya. Namun, terdapat risiko perseroan dengan kinerja baik malah akan terbebani rapor merah BUMN lainnya. Skema penggabungan yang direncanakan Kementerian BUMN mencakup penggabungan, pertama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero), dengan focus pada proyek pembangunan air dan rel kereta api.

Penggabungan antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan. Skema ketiga, konsolidasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berfokus menggarap pelabuhan laut; bandar udara; rekayasa, pengadaan dan konstruksi; serta bangunan hunian (residensial). Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai upaya penggabungan itu akan menimbulkan sinergi dan efisiensi kinerja para BUMN Karya.

Peleburan ini juga akan mengurangi persaingan di antara BUMN, khususnya terkait lelang proyek. ”Komponen overhead cost (biaya produksi) dan management cost (biaya manajemen) bisa dihemat,” ujarnya, Selasa (16/7). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu tidak mengalami perubahan. ”Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki (Menteri PUPR) dan sudah di-review (ditinjau) oleh Menkeu (Sri Mulyani). Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya, Rabu (10/7) malam. (Yoga)

Zyrex Indonesia, perusahaan terkemuka dalam bidang teknologi, mengumumkan proyek peningkatan kapasitas pabrik dan gudang  baru tiga kali lipat yang terletak di Jakarta Barat. Pembangunannya diharapkan selesai akhir 2024, sehingga bisa segera beroperasi. Ekspansi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas logistik hingga  minimal tiga kali lipat karena akan memungkinkan Zyrex untuk melayani pelanggan dengan produksi, pengiriman, dan logistik dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. Direktur Utama Zyrex Indonesia Timothy Siddik mengatakan, ekspansi  itu merupakan langkah strategis yang penting bagi Zyrex Indonesia dalam upaya untuk terus berkembang dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. (Yetede)

Industri semen nasional belum juga menunjukkan indikasi perbaikan di semester I-2024, dengan kinerja yang diperkirakan masih dibawah estimasi konsensus. Di paruh kedua tahun ini, emiten semen papan atas seperti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) diharapkan mampu membalikkan kinerja ke arah positif, yang didorong kenaikan harga dan ekspektasi  peningkatan volume penjualan. "Kami memperkirakan baik SMGR maupun INTP akan menunjukkan pembalikan arah volume penjualan di semester II-2024, yang didorong lebih banyaknya hari kinerja dan history kinerja yang lebih baik di paruh kedua  setiap tahunnya," kata Analis BRI Danareksa Sekuritas Richard Jerry dan Christine Sitorus dalam riset terbarunya. (Yetede)

Pemerintah mengklaim suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke perusahaan negara sudah tak lagi berbasis pada utang. Hal inil berlandaskan nilai total dividen pemerintah atas laba BUMN yang dalam lima tahun terakhir lebih besar dibanding total PMN. Dalam rapat dengar pendapat KomisiVI DPR di Jakarta, Rabu (10/7) malam, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut surplus lebih dari Rp 68 triliun antara jumlah dividen yang disetor ke kas negara dan PMN dalam lima tahun terakhir menunjukkan PMN sudah tak lagi bersumber dari utang negara.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai, klaim yang menyebut PMN tak lagi mengandalkan utang negara tidak tepat mengingat dividen laba BUMN yang menjadi bagian pemerintah masuk dalam kas negara dan bergabung dengan penerimaan lain. ”Tentu kita tidak bisa pastikan asal dananya. Penerimaan negara dari laba BUMN, dalam hal ini dividen, masuk dalam akun atau kantong penerimaan negara bersama dengan pajak dan penerimaan lain. Setelah itu, baru diredistribusi oleh Mentkeu,” ujarnya, Kamis (11/7).

Berdasar data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit BPK dan Nota Keuangan APBN, periode 2019-2023, total dividen yang disetor BUMN untuk kas negara mencapai Rp 300 triliun. Adapun nilai total PMN yang disuntik dari kas negara kepada BUMN dalam periode yang sama mencapai Rp 225,3 triliun. Herry mengatakan, kendati dalam lima tahun terakhir total setoran dividen lebih besar dari suntikan PMN, di periode dua tahun pandemi Covid-19, yakni tahun 2021 dan 2022, injeksi modal dari kas negara untuk BUMN lebih besar dari dividen yang diterima pemerintah.

Dalam rapat dengar pendapat, Rabu malam, Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN kepada 16 BUMN dengan total Rp 44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi 69 % atau Rp 30,5 triliun. Untuk pengembangan usaha mencapai 27 % (Rp 11,94 triliun), sedang restrukturisasi sebesar 4 % (Rp 1,76 triliun). Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. (Yoga) 

PT Primissima (Persero) BUMN bidang tekstil di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, menghentikan operasinya sementara karena kekurangan modal kerja. Akibatnya, ratusan karyawan perusahaan tersebut dirumahkan. Dirut PT Primissima (Persero) Usmansyah menyatakan, aktivitas operasional perusahaan itu berhenti sejak 1 Juni 2024, karena Primissima kekurangan modal kerja sehingga tidak memiliki uang untuk menggaji karyawan, membayar listrik, dan membeli bahan baku. Mulai 12 Juni 2024, sebanyak 425 karyawan Primissima dirumahkan. Selain itu, dua anggota direksi dan satu komisaris juga berstatus dirumahkan.

”Semua karyawan, termasuk direksi dan manajemen, dirumahkan karena ketidakmampuan kami membayar gaji,” kata Usmansyah, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (11/7). Dua bulan terakhir, seluruh karyawan, manajemen, dan direksi Primissima belum dibayar gajinya. Ada pula kekurangan gaji beberapa bulan sebelumnya yang belum dibayar. Selama karyawan dirumahkan, perusahaan berjanji memberi 25 % gaji mereka. Namun, pembayaran 25 % gaji itu tidak bisa dilakukan sekarang karena Primissima masih kesulitan keuangan. Primissima merupakan perusahaan patungan pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), karena itu, perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1971 tersebut berstatus BUMN.

Produk utama Primissima adalah kain cambric atau kain mori yang biasa digunakan untuk membuat batik. Primissima sebenarnya tidak kekurangan pembeli karena kain mori produksi perusahaan tersebut masih diminati sejumlah usaha batik. Meski pesanan banyak, Primissima kekurangan modal kerja karena masalah yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada 2011 Primissima menjalin kontrak jangka panjang untuk membeli kapas dari negara lain sebagai bahan baku, baru tiga bulan jalan, harga kapas jatuh. Primissima tetap harus membeli kapas dengan harga lebih tinggi, akibatnya, kondisi keuangan perusahaan turun. Pada 2011-2013, banyak karyawan Primissima generasi awal yang pensiun.

Manajemen membayar pesangon mereka sekaligus. ”Dalam tiga tahun, Rp 40 miliar keluar untuk membayar pesangon. Akibatnya, cash flow (arus kas) perusahaan jatuh. Mulai saat itulah kami kesulitan modal kerja,” ungkap Usmansyah. Primissima tidak bisa berutang kepada bank karena seluruh aset perusahaan telah menjadi jaminan utang sejak beberapa tahun lalu. Saat ini Primissima dalam proses penyehatan, oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sejumlah langkah dilakukan, misalnya efisiensi operasionalisasi dan restrukturisasi utang. Talangan modal kerja dari PPA diharapkan cair 20 Juli 2024. Setelah dana cair, Primissima diharapkan bisa beroperasi kembali meskipun belum dalam kapasitas penuh. (Yoga)