BUMN Karya sedang diliputi momentum positif. Sejumlah korporasi pelat merah di sektor konstruksi itu, dipastikan mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) 2025. Kabar itu pun turut membawa angin segar bagi kinerja saham mereka di pasar modal yang belakangan moncer. Adapun, sentimen positif lainnya adalah rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). Dus, beragam kabar baik itu pun diharapkan menjadi katalis pendorong kinerja BUMN Karya di tengah seretnya nilai kontrak baru pada paruh pertama 2024. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Faktanya, sampai dengan semester I/2024, nilai akumulasi kontrak baru dari WIKA, ADHI, dan PTPP mencapai Rp30,02 triliun, atau turun 16,84% secara tahunan/year-on-year (YoY). Secara terperinci, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan PTPP mengakumulasikan Rp9,56 triliun. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan. Sementara itu, PTPP memberikan sinyal adanya perolehan proyek jumbo yang ditaksir mencapai Rp2 triliun pada Juli 2024. Senada, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menyampaikan PMN dibutuhkan perseroan untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja. “PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity. ” Adapun, perihal rencana pembentukan holding BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan upaya ini akan terus berlanjut. Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur yakni Hutama Karya, ADHI, PTPP, WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, momentum positif BUMN Karya, utamanya lantaran kucuran PMN, juga perlu dibarengi dengan perbaikan secara internal. Hal itu bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.

Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk tahu anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. "Kami lagi ajukan (PNM). Sudah disampaikan kementerian BUMN, dan kementerian BUMN sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada Investor Daily. Jumlah PMN yang WIKA minta, tutur mahendra, sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut sesuai dengan usulan yang diziinkan para pemegang saham.

Sekaligus, boleh jadi, usulan PMN RP 2 triliun ini merupakan tindak lanjut dari PMN pada tahun anggaran 2023 yang seharusnya WIKA terima sebesar Rp 8 triliun. Pada tahun anggaran 2023, WIKA sedianya dicanangkan untuk menerima PMN sebesar Rp 8 triliun. Namun usulan tersebut kemudian ditolak, dan disepakati perseroan memperoleh PMN sebesar Rp 6 triliun melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMH-METD/right issue). (Yetede)

Nyala dari manfaat BUMN dalam memberikan layanan publik dan menggerakkan berbagai sektor strategis akan semakin berpijar apabila dapat berpadu dengan sektor swasta yang mempunyai kapasitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Sayangnya, hingga saat ini kolaborasi swasta dan BUMN masih menghadapi beberapa tantangan fundamental berupa adanya perbedaan prioritas dalam proses bisnis serta kesenjangan kapabilitas dan sumber daya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih kreatif agar bisa dikerjakan dan menguntungkan pihak BUMN dan swasta.

Kondisi ini terungkap dalam Afternoon Tea#18 Kompas Collaboration Forum bertema ”Memacu Kolaborasi Swasta BUMN dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”, Kamis (4/7) di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Dalam diskusi yang dihadiri pemilik dan pimpinan perusahaan anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memandang peran BUMN sebagai agen pembangunan membuat tugas entitas ini tidak hanya mencari untung. Namun, juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam skala ekonomi yang sulit dilakukan swasta. Orientasi ini, sayangnya, malah memaku banyak BUMN.

Sehingga tidak menciptakan kultur kerja yang mendukung tata kelola BUMN menjadi efisien dan produktif. ”Kalau saya belajar dari Jepang, spirit ’Restorasi Meiji’ menjadi soft skill untuk menjadikan smart teknokatrik industri Jepang yang maju. Begitu juga di Vietnam di mana spirit ’Ho Chi Minh’ menjadi kekuatan ekspansi industri. Ini tak terlihat di BUMN,” kata Aria Bima. Sektor swasta cenderung memiliki prioritas yang tinggi pada aspek keuntungan finansial dan inovasi. Untuk berkolaborasi dengan swasta secara optimal, BUMN perlu meningkatkan efisiensi operasionalisasi dan tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk kinerja optimal dan kepercayaan publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan studi pasar yang komprehensif dalam tiap program pembangunan untuk memastikan BUMN dan swasta diuntungkan dalam kolaborasi. Peningkatan kolaborasi BUMN-swasta telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Salah satu kolaborasi BUMN dan swasta yang didesain Bappenas adalah proyek pembangunan PLTA di atas bendungan yang digarap BUMN atas penugasan negara. ”Swasta cukup mengeluarkan modal untuk menyewa lahan waduk dan mendapat penghasilan dari PLTA. Sementara waduk menghasilkan irigasi sebagai bentuk pelayanan publik,” kata Suharso. (Yoga)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

PT Indofarma Tbk (INAF) menghadapi perseroan berat mulai dari dugaan indikasi kecurangan (fraud) yang berujung rugi, restrukturisasi utang, hingga gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Nasibnya kini berada di ujung tanduk antara dipertahankan atau dilikuidasi. Uraian permasalahan emiten BUMN farmasi  ini terperinci dalam laporan tahunan yang dipublikasikan INAF pada Rabu (3/7/2024). Dari laporan tersebut, INAF menderita kerugian  kecurangan total mencapai Rp436 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kecurangan kerugian perseroan akibat pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi perseroan sejak 2020 sampai semester 1-2023. Berlanjut, INAF juga menghadapi PKPU sementara yang diajukan dua kreditor separatis dengan tagihan jumbo sebesar Rp 301 miliar, sehingga total kreditur tercatat perseroan sebanyak 104 kreditur. (Yetede)

Perekonomian kawasan Indonesia Timur yang tumbuh pesat semakin menarik investor menanamkan modalnya. Mengutip data BPS pada triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur tumbuh lebih besar dibanding kawasan Indonesia lainnya. Pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi lebih tinggi dibanding kawasan lainnya, seperti Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua mencapai 12,15 %, tertinggi dibanding semua kawasan lainnya. Menurut BPS, pertumbuhan ini ditopang pertambangan, penggalian, administrasi pemerintahan, dan perdagangan. Adapun pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,35 %, didorong industri pengolahan, pertambangan, penggalian, dan konstruksi.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi/BKPM melaporkan total investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di kawasan Indonesia Timur pada triwulan I-2024 mencapai Rp 63,8 triliun atau setara 15,9 % dari total investasi di Indonesia. Investasi di Sulawesi mencapai Rp 35,9 triliun. Sementara investasi di Maluku dan Papua mencapai Rp 27,9 triliun. Melihat potensi besar dari makin menggeliatnya berbagai kegiatan ekonomi besar di Indonesia Timur, sejumlah perusahaan mulai melakukan ekspansi antara lain perusahaan manufaktur bantalan atau bearing (laher) mesin industri SKF Indonesia. Perusahaan mesin industri yang berdiri 1907 di Swedia itu kini tersebar di 130 negara, termasuk di Indonesia.

Direktur Pelaksana Indonesia dan Presdir PT SKF Indonesia Satheswaran Mayachandran mengatakan, Indonesia punya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan 20-40 tahun ke depan, bersumber dari kawasan Indonesia Timur. Kawasan itu, memiliki potensi, pertambangan, konstruksi, hingga pengolahan logam. Kegiatan ekonomi yang masif di wilayah itu akan mendatangkan perusahaan-perusahaan yang operasionalnya menggunakan mesin industri. Melihat peluang ini, SKF Indonesia memasok bantalan mesin dan menawarkan jasa pendampingan pemeliharaannya operasionalisasi mesin-mesin industri tersebut. Untuk itu, SKF Indonesia membuka kantor perwakilan di Makassar. ”Semua industri membutuhkan bearing. Mesin apa saja yang berputar membutuhkan bearing. SKF Indonesia hadir untuk menyokong dan menjadi sistem pendukung kegiatan ini,” ujar Satheswaran di kantornya, Jakarta, Selasa (2/7). (Yoga)

Peran perusahaan negara yang dilindungi undang-undang sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian membuat entitas ini punya kekuatan besar untuk mengintegrasikan potensi dan kapasitas sektor swasta demi meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Total nilai aset milik seluruh BUMN yang pada 2022 tercatat mencapai 622 miliar USD (Rp 10.185 triliun) bukanlah modal yang kecil untuk memacu terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sayangnya, dalam pemanfaatan dan pengembangan aset itu, banyak BUMN yang belum optimal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, kolaborasi kedua entitas dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Dirut PT Hotel Sahid Jaya International Tbk Hariyadi Sukamdani menilai, terdapat perbedaan karakteristik pengembangan bisnis antara sektor swasta dan BUMN. Dalam merumuskan strategi dan arah bisnis, pihak swasta selalu mengedepankan perhitungan yang didasarkan pada mekanisme pasar. Sementara BUMN memiliki penugasan khusus dari mandat yang diberi negara untuk menjadi perintis, sekaligus membangun fondasi untuk keberlanjutan. Dari rintisan tersebut, kata Hariyadi, pasar akan tercipta dan para pelaku usaha serta industri di sektor swasta akan tergerak membantu.

”BUMN dan swasta bisa saling mengisi. Dibutuhkan kerangka kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Hariyadi. Namun, kondisi yang terjadi saat ini, kerja sama atau kemitraan antara pihak swasta dan BUMN belum optimal. Di sektor pariwisata, misalnya, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, belum pernah menggandeng pihak swasta untuk sama-sama merancang target pertumbuhan bisnis. ”Kalau mau bersinergi, harus ditetapkan dulu tujuan bersamanya. Kemudian, programnya dibuat dan dibagi, lini mana yang digarap InJourney dan lini mana yang digarap swasta. Ini akan sangat ideal jika ditentukan bersama,” ucap Hariyadi. (Yoga)