Kendati pulih lebih cepat dari hantaman pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun, industri logistik Indonesia harus bersiap menghadapi masalah yang tak kalah pelik pada 2023, yakni resesi global. Terlebih bagi mereka yang berbisnis lintas negara. Sebab, resesi yang merajalela berisiko membuat perdagangan antarnegara lesu karena permintaan yang menurun. Alhasil, para pelaku usaha sektor logistik pun perlu segera menyusun mitigasi agar dapat bertahan menghadapi aneka tantangan ekonomi, utamanya dari sektor eksternal. Wanti-wanti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para pelaku sektor logistik. Menurutnya, ancaman resesi global diprediksi dapat menghambat laju perekonomian pada 2023. Resesi global pun dapat membuat tantangan yang dihadapi pelaku sektor logistik makin besar. Kinerja logistik yang tecermin dalam lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal II/2020 sebesar -30,78% (year-on-year/YoY) hingga kuartal I/2021 sebesar -13,09%.

General Manager Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Krisna mengatakan bahwa pihaknya tengah menerapkan sejumlah inovasi dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan recovery rate dari sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang ada di kawasan tersebut. “Kami terus berupaya menahan laju penurunan produksi alamiah dengan menerapkan praktik-praktik engineering terbaik dalam operasi produksi, drilling, well intervention atau well connection, maintenance atau inspection works,” katanya, Senin (7/11). Krisna menambahkan, langkah strategis itu dilakukan untuk memenuhi target WP&B 2022 yang diberikan oleh SKK Migas dengan capaian produksi gas bumi sebesar 550 MMSCFD, dan 19,5 Kbbld minyak.

Pemerintah secara resmi mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Beleid tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum bahan bakar minyak (BBM) diatur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa aturan teknis mengenai antisipasi dan penanggulangan krisis energi seharusnya dikeluarkan pemerintah sejak lama. Apalagi, Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum Permen ESDM No. 12/2022 telah dikeluarkan sejak 2016. Menurutnya, stok ketahanan energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara lain di dunia.

Pemerintah resmi menghentikan siaran TV analog atau Analog Switch-Off (ASO) mulai Rabu (2/11) pekan lalu. Namun implementasi migrasi ke TV digital yang berawal dari wilayah Jabodetabek ini, masih menyisakan problem di lapangan. Terutama, akses atas set top box (STB) yang belum merata. Alhasil, kondisi ini bisa mempengaruhi audience share dan berujung menggerus pendapatan iklan para pengelola stasiun televisi. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI) memprediksi migrasi ke TV digital berdampak bagi penurunan pangsa pemirsa (audience share) hingga berimbas ke pemasukan iklan televisi swasta. "Hal ini karena tingkat kepemilikan pesawat dan/atau perangkat penerima siaran digital seperti STB di masyarakat masih rendah," jelas Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI), Gilang Iskandar, kepada KONTAN, kemarin.

Berharap dapat meniru cara Brasil mengolah tebu menjadi gula dan bioetanol, pemerintah menyiapkan regulasi tentang percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Namun, urgensinya menuai diskusi publik. Sebab, selama ini Indonesia kepayahan mengejar target swasembada dan menjadi pengimpor gula dalam jumlah yang tidak sedikit. Regulasi itu akan dituangkan dalam Perpres tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Selain menjamin ketahanan pangan, target swasembada gula itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, dan meningkatkan ketahanan energi. Kendati telah berulang menjadi ambisi pemerintah, bahkan sejak tahun 1970-an, target swasembada gula belum benar-benar terwujud. Pada 2002, misalnya,  pemerintah mencanangkan swasembada gula pada tahun 2007, lalu diundur jadi 2008, kemudian direvisi jadi 2009 dan hanya untuk gula konsumsi masyarakat, tak termasuk gula untuk industri. Selama kurun 2010-2020, target mengejar swasembada gula belum reda. Namun, upaya mewujudkannya tidak semudah mengalkulasi produksi di atas kertas. Kini, mimpi itu muncul lagi.

Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, Brasil dapat menerapkan kebijakan itu karena penentuan porsi untuk bioetanol dan gula bergantung pada harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional. ”Dampaknya, nilai ekonominya dapat optimal,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (4/11). Artikel Layanan Riset Ekonomi Departemen Pertanian AS (USDA) mencatat, pada periode 2017/2018, harga gula di pasar dunia anjlok. Guna menyiasati pendapatan yang turun dari produksi dan ekspor gula, Brasil meningkatkan produksi etanol dari tebu. Pada periode berikutnya, Brasil hanya mengolah sepertiga tebu di wilayah tengah-selatan untuk gula, sedangkan sisanya untuk etanol. Di Indonesia, Khudori mempertanyakan minat masyarakat dalam menggunakan bioetanol. Agar kontinuitas penggunaannya terjaga, pemerintah mesti menjaga harganya agar kompetitif atau lebih murah jika dibandingkan bahan bakar konvensional yang fluktuaktif di pasar global. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mencurigai rancangan perpres tersebut memberikan keleluasaan untuk mengimpor gula. ”Prosesnya (penyusunan rancangan perpres) yang terburu-buru menimbulkan dugaan adanya kepentingan yang tidak ditampakkan,” katanya. (Yoga)

Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) meneken MoU dengan DSIA (The Defense and Security Industry Association) Republik Ceko. Kesepakatan berlangsung saat pameran Indo Defence di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2022. Penandantanganan MOU disaksikan pejabat teras di Kemhan RI, Duta Besar Czech Republic untuk Indonesia yaitu H.E. Jaroslav Dolec?k dan Wakil Menhan Czech Republic, H.E Daniel Blažkovec. Ketua Umum Pinhantanas, Evi Lusviana, yang didampingi oleh Ketua Harian Pinhantanas, Mayor Jenderal (Purn) Jan Pieter Ate, dan beberapa CEO dari perusahaan anggota Pinhantanas menyatakan bahwa produk pertahanan yang diproduksi oleh para anggota Pinhantanas telah sejak lama menyuplai kebutuhan TNI, Polri, BAKAMLA, dan BNPB.

Selain alat militer, anggota Pinhantanas juga menghasilkan produk untuk kebutuhan sipil seperti solar panel dan peralatan berteknologi tinggi seperti water filter dalam skala besar. Artinya, penanda tanganan MOU ini menjadi gerbang pembuka kerja sama yang lebih luas dengan industri alat pertahanan dan keamanan Republik Ceko. Evi berharap setelah penandatanganan MOU akan berlanjut ke tahap realisasi kerja sama strategis antara Pinhantanas dan DSIA. “Terlebih anggota Pinhantanas ada yang telah menjajaki kerja sama lebih jauh dengan Aerospace Industry dari Czech Republic yaitu PT Prasandha Dumayasa untuk menggarap market transportasi udara antar pulau di Indonesia,” kata Evi. (Yoga)

PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) berhasil mengamankan pasokan semikonduktor untuk komponen otomotif yang diproduksi perusahaan hingga tahun depan. Presiden Direktur Astra Otoparts Tbk. Hamdani Dzulkarnaen Salim mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mendapat tambahan pasokan cip semikonduktor dari perusahaan baru. Sebelumnya, perusahaan memiliki dua pemasok cip semikonduktor, kini jumlah tersebut bertambah menjadi empat supplier. “Cara kami untuk meng­amankan adalah mencari sumber baru ke beberapa perusahaan. Kalau dulu cuma satu atau dua , sekarang kami tambah jadi tiga atau empat perusahaan,” katanya di Bogor, Rabu (2/11).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini sudah ada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang berminat untuk membangun pabrik cip semikonduktor di Indonesia. “Saya tidak bisa mengatakan perusahaan apa yang akan datang ke Indonesia untuk investasi di industri semikonduktor. Namun, sudah ada beberapa yang duduk bareng dan akan dapat dukungan dari pemerintah AS,” kata Agus, Selasa (1/11). Dalam kurun 3 bulan terakhir, sambungnya, pemerintah sudah dua kali mengunjungi AS guna membahas realisasi investasi tersebut dengan Kementerian Perdagangan AS, pejabat terkait, dan pelaku industri. Beberapa platform kerja sama dagang regional akan dijadikan salah satu instrumen utama oleh Indonesia untuk menarik perhatian investor dan pemerintah AS untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. “Kami sudah sampaikan ke AS bahwa kami akan fokus pada pengembangan semikonduktor di Indonesia,” ujarnya.

Industri internet of things atau IoT dalam negeri membutuhkan setidaknya 41 juta unit cip semikonduktor sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut 11% lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan tahun lalu.Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (Asioti) Teguh Prasetya menjelaskan bahwa 41 juta unit cip semikonduktor yang dibutuhkan industri IoT akan digunakan untuk ponsel pintar sebanyak 30 juta unit, perangkat smart home 10 juta unit, serta smart building dan smart industry 1 juta unit.Peningkatan kebutuhan cip semikonduktor di industri IoT didorong oleh kenaikan permintaan pada tiap subsektor tersebut. Bahkan, permintaan konsumen terhadap perangkat ponsel pintar di Tanah Air diperkirakan tumbuh sekitar 8% pada tahun ini.Sementara itu, permintaan untuk perangkat smart home seperti CCTV masih sesuai dengan tren pertumbuhan, yakni 10 juta per tahun. Mengutip WSTS, penjualan cip semikonduktor diperkirakan naik secara menyeluruh di pasar global. Penjualan di kawasan Asia Pasifik sendiri diperkirakan naik 10,5% secara tahunan. Sementara itu, kawasan Benua Amerika dan Jepang 14,2%, serta Eropa 14%.

Pemerintah menargetkan perakitan industri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dapat dilakukan sepenuhnya di dalam negeri hingga 2025.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kinerja industri produk telepon genggam, komputer genggam, dan komputer tablet atau HKT terus menunjukkan tren positif setelah pemerintah mewajibkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 35%.“Berdasarkan roadmap yang telah disusun, Kemenperin [Kementerian Perindustrian] menargetkan perakitan produk HKT dapat dilakukan secara completely knocked down mulai tahun ini hingga 2025,” katanya, Minggu (30/10). Telepon seluler sendiri menjadi salah satu produk yang terus didorong dalam program substitusi impor 35%. Selain itu, Kemenperin juga memasukan telepon seluler ke dalam neraca komoditas untuk 25 produk elektronika dengan nilai impor tertinggi.