Kekayaan sumber daya mineral yang ada di Tanah Air membuat pemerintah percaya diri Indonesia bakal menguasai produksi baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dunia.Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan tembaga, nikel, bauksit, dan timah yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Hal itu bisa menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menguasai produksi baterai EV.“Saya pernah hitung-hitung 60% nanti produksi baterai EV dunia itu ada di Indonesia, percaya saya,” katanya dalam Rapimnas Kadin Indonesia, Jumat (2/12). Saat ini, produksi sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik masih tersebar, seperti nikel ada di Morowali dan Weda Bay, tembaga di Papua dan Sumbawa, bauksit di Kalimantan Barat dan Bintan, serta timah di Bangka Belitung. Jokowi melanjutkan bahwa apabila ekosistem besar tersebut telah terbangun, nantinya Indonesia akan menjadi tujuan investasi utama bagi para produsen kendaraan listrik.

JAKARTA, ID — Investor dan industri yang mampu memproduksi barang substitusi impor perlu diberikan insentif. Kebijakan ini merupakan satu dari empat langkah pemerintah untuk mendorong keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/11/2022). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah selanjutnya, kata Presiden, yakni dengan peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu menyubstitusi produk impor. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. (Yetede)

Aset di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) semakin membesar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset IKNB pada Oktober 2022 senilai Rp 3.026,16 triliun. Pencapaian itu naik 8,55% secara tahunan. Kenaikan sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,95% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiyono menyebutkan, aset terbesar sektor IKNB berasal dari tiga industri, yakni asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Industri asuransi termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi yang terbesar ,dengan aset senilai Rp 1.855 triliun atau naik 16,01% secara tahunan. Lalu lembaga pembiayaan yang senilai Rp 629,65 triliun atau naik 8,26% Dan dana pensiun yang tumbuh 4,20%, ujar Ogi, dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Senin (28/11).

JAKARTA, ID – Aset industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun mengontribusi pertumbuhan total aset industri keuangan nonbank (IKNB), yang per Oktober 2022 mencapai 3.026,16 triliun atau tumbuh 8,55% secara year on year (yoy). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sektor IKNB tergolong tangguh dan tumbuh positif di tengah kondisi pemulihan ekonomi. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, total aset perasuransian tumbuh 4,69%, lembaga pembiayaan tumbuh 8,36%, dan dana pensiun tumbuh 4,20%. Demikian pula pada periode sama, investasi di sektor IKNB mencatatkan pertumbuhan 6,57% (yoy) mencapai Rp 1.800 triliun, terutama didorong oleh kinerja investasi sektor IKNB pada aset yang ditransaksikan di pasar modal. “Akan tetapi, pelaku sektor IKNB perlu mewaspadai risiko ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian nasional. Selain itu, pelaku sektor IKNB perlu mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan menjelang berakhirnya penerapan kebijakan countercyclical khususnya di sektor jasa keuangan,” kata Ogi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/11/2022) (Yetede)

Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, penerapan standar industri hijau merupakan alat bagi industri manufaktur untuk memenuhi regulasi negara tujuan ekspor. "Terutama tentang praktik berkelanjutan dan manajemen risiko komoditas, sehingga menjadi daya saing tersendiri bagi industri nasional,” kata Andi, akhir pekan lalu. Penerapan standar industri hijau sendiri bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebih pada sumber bahan baku dari alam, serta mengurangi eksploitasi energi dan air. Selain itu, standar industri hijau juga diharapkan bisa mengurangi emisi dan limbah, serta penanganan non-product output untuk dimanfaatkan kembali sebagai waste to energy maupun waste to product. Sebagai contoh, industri tekstil yang merupakan salah satu andalan manufaktur Indonesia. Komitmen perusahaan tekstil terhadap penerapan standar industri hijau masih sangat minim. Hal itu juga tecermin dari jumlah perusahaan yang sudah melapor penerapan standar industri hijau ke Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, sampai dengan saat ini baru satu perusahaan di industri pertekstilan yang sudah mendapatkan sertifikasi industri hijau.

Suntikan modal PT Pertamina (Persero) ke PT Tuban Petrochemical Industries diperkirakan dapat mengerek produksi polipropilena domestik sehingga mampu menekan impor bahan baku tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Senin (21/11), disepakati mengenai penambahan modal sebesar Rp2,4 triliun melalui pengeluaran saham baru Seri B yang nantinya akan diambil sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero).Direktur Utama TubanPetro Sukriyanto mengungkapkan keputusan persetujuan pengeluaran saham baru Seri B, sejalan dengan hasil RUPSLB TubanPetro pada 6 Oktober 2022. Dengan adanya setoran modal itu, TubanPetro akan melakukan penambahan modal di anak perusahaan yakni Polytama untuk pelaksanaan proyek double capacity PP 2 Balongan. Proyek PP 2 Balongan ini diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga US$323,3 juta, dengan porsi ekuitas mencapai USD160 juta.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pengusulan PLTU Paiton dalam program pensiun dini telah mempertimbangkan kinerja dan sistem kelistrikan yang ditopangnya. “PLN kemarin sudah mengusulkan PLTU Cirebon, kemudian Pelabuhan Ratu. Kita juga kan mengusulkan Paiton, tapi itu usulan berdasarkan angka ya. Ada pilihan-pilihan lainnya berdasarkan kinerja dan sistemnya,” katanya, Rabu (23/11). Dadan menjelaskan, pihaknya telah memiliki daftar 33 PLTU yang bakal masuk ke dalam program pensiun dini melalui skema pendanaan global. Selain melalui skema energy transition mechanism (ETM) yang disokong oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), JETP turut menjadi opsi pembiayaan murah yang bisa digunakan. “Nanti kita lihat mana pilihan PLN, ESDM juga punya pilihan. Sekarang ADB juga sedang melakukan kajian dan mereka akan feasibility study. Kita kumpulkan semua, nanti ujungnya Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan yang memutuskan.”

Pemerintah meminta perusahaan hulu minyak dan gas bumi melakukan diversifikasi dalam operasionalnya agar bisa menyelaraskan kegiatannya dengan upaya transisi energi yang menargetkan net zero emission pada 2060. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandang transisi energi dan upaya mengurangi emisi karbon menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh perusahaan hulu minyak dan gas bumi atau migas. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan berdasarkan laporan Emission Gap yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), total emisi pada 2021 mencapai 52,8 giga ton CO2. Dari jumlah tersebut, energi fosil, termasuk migas menyumbang sebesar 37,9 giga ton CO2 atau sekitar 72% dari keseluruhan emisi. Hal itu membuat sejumlah lembaga pendanaan global menghentikan pembiayaan untuk proyek eksplorasi dan eksploitasi migas baru, dan beralih mendanai proyek energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, lanjut dia, perusahaan migas harus melakukan diversifikasi operasi dengan memperbesar investasi di luar bisnis utamanya, terutama di sektor energi yang lebih hijau.

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa tumbuh jadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Industrialisasi diharapkan jadi motor penggerak utama. Meski demikian, pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan menuju visi itu. ”Indonesia sekarang memasuki masa pemulihan (pasca)-pandemi. Sementara kami masih menargetkan Indonesia bisa jadi negara berpendapatan tinggi tahun 2045. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami merasa perlu mendesain ulang kebijakan untuk mencapai hal itu,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia Development Forum (IDF) 2022 hari kedua, Selasa (22/11) di Badung, Bali. Motor penggerak utama untuk mencapai target 2045 adalah industri. Menurut Airlangga, ketika sektor industri jadi motor penggerak utama, hal itu bisa berdampak langsung, mulai dari transfer teknologi sampai penyerapan tenaga kerja. Hilirisasi industri tetap akan dijalankan.

Langkah strategis ini dinilai telah terbukti berdampak luas, di antaranya terhadap devisa ekspor dan penyerapan tenaga kerja. ”Kami (tetap) bertekad mengurangi ketergantungan impor 35 %. Melalui program Making Indonesia  4.0, industrialisasi fokus menyasar sejumlah sektor industri, antara lain tekstil, makanan-minuman, dan farmasi. Kami juga tidak melupakan perkembangan disrupsi digital yang diperkirakan makin banyak terjadi lima tahun mendatang,” ujarnya. Pada saat bersamaan, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, pengembangan industri harus menggunakan paradigm baru. Sejauh ini, paradigma baru yang telah disiapkan pemerintah berpijak pada sejumlah pilar, yaitu digitalisasi, energi terbarukan, industri hijau, penguatan rantai pasok, perluasan ke luar Jawa, dan SDM. (Yoga)

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, Senin (21/11), di Jakarta, mengungkapkan, Indonesia menghabiskan Rp 3,5 miliar per tahun untuk membuang plasma darah yang tidak terpakai. Padahal, jika dimanfaatkan, plasma dapat diolah menjadi berbagai produk darah untuk terapi kesehatan dalam negeri. Permenkes baru yang sedang disiapkan pemerintah membuka peluang pihak swasta ataupun BUMN untuk ikut andil dalam industri fraksionasi plasma. (Yoga)