Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar melakukan bersih-bersih terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Di awal tahun ini saja, sudah ada empat BPR tak sehat yang ditutup atau izinnya dicabut. Terbaru, BPR yang dilikuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Bhakti. Izin bank ini resmi dicabut sejak 16 Februari 2024. Sedangkan tiga BPR yang sudah lebih dulu ditutup adalah BPR Wijaya Kusumadi Madiun, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dan BPR Usaha Madani Karya Mulia di Solo. Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan Dian Ediana Rae mengungkapkan, tak tertutup kemungkinan jumlah BPR yang ditutup tahun ini lebih banyak dari biasanya. Rata-rata BPR dicabut izin usahanya per tahun hanya tujuh. "Mungkin saja lebih banyak. Saya ingin secepatnya membereskan BPR yang masih bermasalah,” ujar Dian ke KONTAN, Jumat (16/2). Dian menegaskan, upaya penyelamatan selalu diupayakan terlebih dahulu sebelum BPR diputuskan ditutup. "Jika ada yang masih bisa diperbaiki, pasti akan diselamatkan," kata dia. Dian bilang, OJK akan memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat, dengan rasio permodalan dan rasio keuangan lainnya sesuai ketentuan. Harapannya, BPR bisa jadi bank andalan rakyat yang bisa dipercaya dan memberi kontribusi ke perekonomian. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono menambahkan, pencabutan izin usaha BPR tak perlu dikhawatirkan. Mengingat, simpanan nasabah dari BPR yang dicabut izin usahanya segera dilakukan pembayaran klaim penjaminan oleh LPS. Di sisi lain, OJK menargetkan jumlah BPR berkurang menjadi 1.000 pada 2027. Selain menutup bank-bank bermasalah, OJK akan mendorong BPR melakukan konsolidasi, dengan mewajibkan memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar paling lambat pada akhir 2024. Bank yang dimiliki satu pemegang saham diminta untuk segera merger.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027. Pelaku industri perbankan syariah di Tanah Air tentu menyambut baik dan berharap keberadaan roadmap perbankan syariah terbaru tersebut bisa lebih memperkuat daya saing dari industri ini dan pada saat yang sama turut mendorong minat konsumen lebih tinggi lagi dalam memilih layanan perbankan syariah (melalui program literasi dan insentif langsung maupun tak langsung). Sesuai dengan RP3SI tersebut, maka peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan inovasi untuk memperkuat diferensiasi produk dan layanan. Sektor perbankan syariah di Indonesia memang terus menunjukkan pertumbuhan yang makin pesat. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IDFI) 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dalam peta keuangan syariah global, sekaligus posisi ketujuh untuk aset syariah tertinggi di dunia. Sementara, dari dalam negeri, data OJK Juni 2023 menunjukkan pertumbuhan keuangan syariah nasional mencapai 13,37% dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jika mengacu pada data OJK per Juni 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 7,3%. Capaian itu memang masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan pada sejumlah negara lain, sebut saja Malaysia yang pangsa pasar perbankan syariahnya sudah mencapai 46% pada Mei 2023. Selain itu perbankan Syariah juga diharapkan untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui solusi-solusi keuangan yang unik. Shariah wealth management merupakan sistem pengelolaan kekayaan yang mengusung prinsip-prinsip syariah untuk membantu masyarakat mencapai tujuan jangka panjang. Ini merupakan layanan keuangan yang unik dan komprehensif yang tidak sekadar replikasi dari layanan yang ditawarkan perbankan konvensional. Yang menjadikannya berbeda, shariah wealth management tak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi juga spiritual dan sosial melalui pilar wealth purification dan wealth distribution. Upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah tentu menjadi pekerjaan rumah bersama dari seluruh ekosistem di sektor ini.

OJK mendukung penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan penilaian kredit atau credit scoring. Dukungan tersebut diberikan melalui mekanisme regulatory sandbox yang kini telah menghasilkan dua prototipe penyelenggara model bisnis inovasi penilaian kredit di sektor jasa keuangan. Pemerintah tengah mencanangkan program penyaluran KUR melalui skema credit scoring berbasis data alternatif. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2025 sehingga diharapkan dapat mempercepat sekaligus memperluas penyaluran KUR, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan perbankan (unbanked). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait lainnya, seperti Kemenkopi dan UKM untuk mendukung program pemerintah tersebut.

”Kami sedang melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan platform credit information/scoring yang ada, seperti SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan Innovative Credit Scoring (ICS), serta beberapa platform lainnya yang dikelola oleh industri guna meningkatkan pelayanan sekaligus mempercepat penyaluran KUR kepada sektor UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (21/1). Hasan menambahkan, saat ini, terdapat sejumlah platform di sektor keuangan yang berkecimpung di bidang credit scoring. Platform tersebut dapat menjadi solusi atas masalah akses pendanaan UMKM, terutama yang bergerak di sektor informal atau unbanked apabila didesain dengan baik secara kredibel dan efisien. (Yoga)

Otoritas jasa keuangan (OJK)  terus mendukung perkembangan industri perbankan ke depannya. Dimana tahun ini OJK akan menerbitkan sejumlah ketentuan di sektor perbankan,  sehingga bank dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Adapun ketentuan tersebut berupa Peraturan  OJK (SEOJK). "Pada 2024 OJK akan menerbitkan 27 ketentuan sektor perbankan, terdiri atas 18 POJK dan 9  SEOJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Salah satu ketentuan yang kemungkinan besar akan diterbitkan tahun ini adalah POJK (RPOJK) Transparan dan Publikasi SBDK bagi Bank Umum Konvensional (BUK). Pasalnya, pada 13 November 2023, OJK mengeluarkan Rancangan POJK dan meminta tanggapan kepada masyarakat umum sebelum menerbitkan POJK SBDK. (Yetede)

Proposal rencana PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang hendak mengakuisisi  pionir bank syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, diperkirakan tidak lama lagi akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Diskusi pihak terkait sih sudah lama, tapi proposal belum kami terima. Mungkin enggak lama lagi ya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dian menegaskan bahwa saat ini belum ada permohonan perizinan terkait rencana aksi korporasi dimaksud. Namun demikian, kedua pihak telah melakukan komunikasi dengan OJK. "Dalam hal terdapat bank mengajukan permohonan kepada  OJK, maka kami akan segera mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku," sambung dia. (Yetede)

Tahun ini industri asuransi jiwa diperkirakan akan mencatat kinerja  yang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Dimana pendapatan premi 2024 diperkirakan bisa rebound atau tumbuh positif, setelah mengalami pertumbuhan negatif  pada 2022-2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun Jasa Otoritas Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi jiwa telah mengimplementasikan  Surat Edaran OJK (SEOJK)  terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), dan diharapkan berdampak positif pada kinerja tahun ini dan ke depannya. "Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan telah terbentuknya ekuilibrium baru untuk produk unitlink di tengah implementasi SEOJK PAYDI, premi asuransi jiwa pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,4% dengan akumulasi premi sebesar Rp 165,92 triliun," ungkap Ogi. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatakn keras kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya karya (WIKA) yang melalaikan kewajiban mereka, baik terhadap kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Buntut dari perilaku indispliner tersebut, otoritas bursa menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham Waskita dan Wika. Bahkan, OJK mengingatkan agar emiten  BUMN Karya itu senantiasa memperhatikan kepentingan  para investor. Belum cukup sampai di situ, OJK juga meminta perbankan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari manajemen risiko dalam menjalankan pemberian kredit, termasuk meminta bank untuk membentuk pencadangan kredit yang memadai dalam mengantisipasi potensi kerugian sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OKJ) telah menerima rencana bisnis bank (RBB)  yang disampaikan oleh industri perbankan untuk 2024-2026. Di tanam ini, dari sisi profitabilitas, laba bersih diperkirakan  bisa tumbuh hingga dua digit dibandingkan dengan 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, posisi margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan per November 2023 berada di posisi 4,83%. Namun, cenderung meningkat dari posisi November 2022 yang di level 4,7%. Sementara itu, untuk return of asset (ROA) bank pada November 2023 cenderung stabil di posisi November 2022 yang di level 4,7%. "Adapun, laba (2024) melanjutkan pertumbuhan positif  dengan laba bersih meningkat 9-10% year on year, juga capaian NIM 4-5%," tutur Dian. (Yetede)