Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat mampu memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan, serta terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Beberapa waktu terakhir, media massa ramai memberitakan permasalahan antara lembaga jasa keuangan (LJK) dengan konsumen, karena ketidaksepahaman atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk memperkecil kejadian ini terulang, dibutuhkan upaya, dimana LJK harus mampu memastikan masyarakat yang akan membeli produk dan layanan keuangan paham akan manfaat, risiko, biaya dan ketentuan tentang produk.

Sebagai konsumen, masyarakat dianjurkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Hal inilah yang mendasari pentingnya tingkat literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. OJK bersama BPS telah melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang terangkum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 66,46 % dan tingkat inklusi keuangannya 80,51 %. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya agar literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara masif, merata dan menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dimana OJK bersinergi dengan semua pihak termasuk kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, LJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), melalui Peraturan OJK (POJK) No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan PUJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara berkala kepada konsumen dan masyarakat serta melaporkannya kepada OJK. Sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.988 peserta. Pemenambahan pemahaman tentang produk/layanan keuangan dapat dilakukan dengan mengakses media pembelajaran OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) (https://lmsku.ojk.go.id (Yoga)

OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer to peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan bahwa mengatur batas maksimimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. "Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang ilegal (pinjol)" ungkap Agusman. Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelengaraan serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat. (Yetede)

OJK terus mendorong lahirnya bank syariah besar lainnya di Indonesia guna menciptakan iklim persaingan yang sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki banyak pilihan produk dari berbagai bank syariah yang menawarkan margin kompetitif. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua bank syariah baru yang memiliki aset cukup besar. Diharapkan kedua anak syariah ini bisa menjadi pesaing PT Bank Syariah Indonesia  Tbk (BSI) yang sudah menjadi pemimpin pasar syariah. Sebab untuk menciptakan pasar yang efisiean sehat, dan adil, dibutuhkan kompetitor lain yang juga kuat dari sisi modal, teknologi, dan juga jaringan. Dia menjelaskan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengambangan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan memperluas keuangan syariah. OJK berupaya mendorong unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan spin off. "Kalau kami lihat di perbankan memang untuk yang skala cukup besar, belum sebesar BSI, tapi kami harapkan dalam jangka menengahnya bisa menuju kesana. Dalam waktu dekat ini ada dua bank," ujar Mahendra. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

OJK menilai inflasi medis masih sangat menghantui industri asuransi Indonesia. Sebab, inflasi di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan  negara lainnya, sehingga diperlukan regulasi. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan beberapa periode terakhir. Ogi menilai hal ini harus dilakukan untuk mendukung asuransi kesehatan itu sendiri. Mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor  kesehatan, farmasi, dan juga perusahaaan-perusahaan asuransi. OJK dalam hal ini memperkuat dari sisi regulasi, baik terkait dengan manajemen risiko maupun tata kelola itu sendiri. Dari pemetaan yang dilakukan oleh OJK, memang pada tahun 2023 rasio klaim asuransi  kesehatan mencapai 97,5%, dan menurun sedikit pada 2024 menjadi 71,2%, di luar opex yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sekitar 10-15%. Sehingga, combined ratio untuk 2023 masih diatas 100% dan di 2024 sedikit di bawah 100%. Ogi juga menyebut bahwa di awal tahun ini memang terjadi penurunan rasio klaim, karena beberapa perusahaan asuransi melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polisnya. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 10.016 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online, meningkat dari sebelumnya 8.618 rekening. Permintaan pemblokiran ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian NIK dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut (enhance due diligence).

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan akan menindak tegas pelaku maupun bandar judi online. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden memerintahkan seluruh jajaran untuk memerangi judi online hingga ke akarnya.

OJK menyambut baik apabila terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Ini karena Indonesia memiliki potensi untuk pemanfaatan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bullion yang terintegrasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kegiatan usaha bullion salah satunya mencakup pembiayaan emas. Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Indonesia berada di posisi kedelapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar. "Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional  yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bullion," jelas Dian. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, intrusmen investasi emas menjadi salah satu pilihan masyarakat. Kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan moneitasasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas dalam negeri. Mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel. (yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)