Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Kinerja emiten saham pekebun kelapa sawit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), bisa terdampak El-Nino. Namun demikian, manajemen SMAR berharap kinerja bisnis bisa membaik hingga tutup tahun 2023. Sebagai gambaran, penjualan bersih Sinar Mas Agro Resources & Technology turun 14,25% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 48,91 triliun per kuartal III-2023. Pada saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk SMAR juga menyusut 85,44% yoy menjadi sebesar Rp 522,08 miliar. Manajemen Sinar Mas Agro Resources & Technology menyebutkan, penurunan kinerja keuangan SMAR dipengaruhi oleh harga rata-rata pasar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Harga CPO untuk free on board (FOB) Belawan sudah terkoreksi 33% yoy menjadi US$ 922 per ton hingga akhir kuartal III-2023. Harga rata-rata CPO dinilai ke posisi normal usai melejit tinggi pada tahun lalu. Penurunan produksi produk kelapa sawit ini tidak lepas oleh curah hujan yang tinggi di Kalimantan pada awal tahun 2023. Ditambah lagi, emiten tersebut sedang mempersiapkan kegiatan penanaman kembali ( replanting ) pada sejumlah perkebunan uzur milik perusahaan. Secara keseluruhan, SMAR saat ini mengelola 136.402 Ha perkebunan sawit yang berada di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Investor Relations Sinar Mas Agro Resources & Technology Pinta S Chandra menyampaikan, terlepas hasil yang didapat oleh SMAR hingga akhir September 2023, pihaknya tetap memandang positif prospek industri sawit secara jangka panjang. Sayangnya, ia tidak bisa membeberkan proyeksi kinerja keuangan dan operasional Sinar Mas Agro Resources & Technology sampai akhir tahun nanti.

Komoditas dunia dan ekspor unggulan Indonesia, seperti CPO, batubara, dan nikel, tengah berproses menuju pembentukan harga fundamentalnya. Tren harga sejumlah komoditas itu diperkirakan akan tetap turun, tetapi tidak akan serendah harga sebelum pandemi Covid-19. Kenaikan harga terjadi sejak pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Vice President for Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, saat ini, normalisasi harga komoditas dunia tengah terjadi. Normalisasi yang terjadi sejak awal 2023 itu diperkirakan berlangsung hingga 2025. ”Kendati masih bergejolak, tren harga komoditas akan terus turun meskipun tidak akan lebih rendah dari harga pada 2019,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/11).

Menurut Dendi, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan harga CPO pada 2024 dan 2025 sekitar 761,8 USD per ton dan 771,7 USD per ton. Harga perkiraan pada 2024 dan 2025 itu lebih rendah dibandingkan perkiraan harga pada 2023, yakni 869,4 USD per ton. Namun, harga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada 2019, yakni 524,5 USD per ton. ”Kami melihat ada beberapa faktor risiko ke depan yang bisa menekan harga CPO. Di sisi lain, ada juga faktor lain yang tidak akan membuat harga CPO turun drastis,” katanya. Risiko tersebut adalah pelemahan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga global yang bisa menciptakan sentimen negatif di pasar CPO. (Yoga)

Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.

”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis) tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia berupaya membangun ‘kerajaan’ anyar dengan menciptakan Bursa CPO Indonesia yang transaksi perdagangannya dimulai akhir pekan lalu.Ketergantungan harga produk CPO yang selama ini bertumpu pada bursa Malaysia dan Rotterdam, Belanda, perlahan-lahan akan dikurangi. Bahkan, ambisi Indonesia ingin menjadikan Bursa CPO di Tanah Air sebagai rujukan global. Upaya menjadikan Bursa CPO sebagai singgasana global, perlu dimulai dari peran pelaku usaha di dalam negeri untuk memeriahkan aktivitas perdagangan di bursa agar tercipta harga yang transparan dan kredibel.

Indonesia telah resmi menyediakan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) atau Bursa CPO untuk menyediakan pasar fisik CPO, Jumat (20/10). Mekanisme yang dimiliki di Tanah Air dinilai lebih efektif daripada bursa CPO di Malaysia yang telah hadir lebih awal. Head of Risk Management Clearing and Group Controller Indonesia Clearing House (ICH) Yudhistira Mercianto menjelaskan, Indonesia berupaya membentuk referensi harga sendiri, tetapi dengan mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda dengan yang dilakukan di negeri jiran. ”Di Malaysia, ada keharusan penjual mengirim CPO ke tangki publik terlebih dahulu, sedangkan di kita langsung ke tangki pembeli.

Misalnya, kita membuat persyaratan harus masuk ke tangki yang dikelola bursa atau kliring, itu akan mengubah proses bisnis mereka (pelaku usaha CPO),” kata Yudhistira, akhir pekan lalu, di Jakarta. Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) selaku penyelenggara bursa dan lembaga kliring seperti ICH menyerahkan mekanisme pengiriman CPO kepada penjual langsung kepada pembeli sesuai kontrak yang ada, tidak sampai pada membuat tangki publik. ”Cara Malaysia, saya pikir enggak cocok karena cost akan meningkat dari penjual ke tangki publik, lalu dikeluarkan lagi ke tangki pembeli. Itu jadi double cost. Kalau bursa ini, penjual yang langsung siap kirim ke pembeli. Jadi, menghemat biaya operasional tangki publik dan juga dari sisi efektivitas pengiriman,” tutur Yudhistira. (Yoga)