Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (20/10). Harga pembukaan lelang pada sesi pertama sebesar Rp 12.485 per kg. Harga tersebut akan terus berubah seiring penambahan volume jual-beli dan diharapkan bisa dijadikan harga acuan di 2024. Sesi pertama perdagangan perdana Bursa CPO yang dilakukan pada pukul 10.00-11.00 diikuti enam pembeli pemegang kontrak, yang berbasis di Dumai, Riau, dan Belawan, Sumut. Pembeli yang melakukan lelang di awal adalah perusahaan lokal pemilik sertifikat asal Dumai dengan inisial CPOLDI. Mereka memasang harga Rp 12.485 per kg untuk minimal pembelian 1 lot atau 25 metrik ton minyak CPO. Pada pukul 10.40, CPOLDI berhasil menerima penjualan dan bertransaksi sebanyak 4 lot atau 100 metrik ton yang setara 100.000 kg dengan harga Rp 11.305 per kg, lebih murah 9,45 % dari harga yang diharapkan pembeli.

”Ini baru perdagangan oleh dua dari 18 peserta bursa terdaftar. Mereka enggak bisa mengetahui perusahaan yang melakukan bid dan offer sampai ketika sudah match (cocok),” kata Yugieandy Tirta Saputra, Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), selaku penyelenggara bursa, dalam acara Go Live Transaksi Bursa CPO di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini baru 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi sebagai penjual dan pembeli secara sukarela. Namun, kini sudah ada 12 pelaku usaha lain yang tengah bersiap, khususnya menyiapkan biaya jaminan transaksi yang ditentukan sebesar Rp 32 juta. Dana itu dipakai untuk mengganti kerugian ketika terjadi wanprestasi. Peserta bisa berdagang di Bursa CPO menggunakan mekanisme kontrak pasar fisik CPO atau kontrak standar jual dan beli CPO dari Bappebti Kemendag. Terdapat dua jenis kontrak fisik, yakni kontrak fisik CPO dengan penyerahan segera dan kontrak fisik dengan penyerahan kemudian. (Yoga)

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Setelah tertunda-tunda, akhirnya bursa CPO diluncurkan 13 Oktober lalu dengan tujuan menjadikan Indonesia barometer harga CPO dunia, karena Indonesia produsen terbesar CPO, menyumbang 85 % produksi CPO dunia pada 2022. Selama ini Indonesia tergantung pada bursa Rotterdam dan Malaysia dalam penentuan harga sawit. Dengan adanya bursa CPO di dalam negeri, pembentukan harga CPO diharapkan lebih adil, transparan, akuntabel, dan real time (Kompas, 14/10). Persoalannya, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan jika hanya sebagian kecil, yakni 10 %, CPO yang diperdagangkan lewat bursa? Akibatnya, harga yang terjadi juga tidak mewakili kondisi riil pasar yang sebenarnya. Hal ini tampaknya juga disadari oleh otoritas bursa. Berkaca pada pengalaman bursa CPO Malaysia, perlu belasan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Komitmen dan dukungan semua pihak penting di sini.

Bagaimana ”memaksa” pelaku industri sawit masuk bursa jadi salah satu tantangan, sebab, selain keikutsertaan di bursa bersifat sukarela, kalangan pengusaha umumnya sudah telanjur nyaman dengan pola business to business (B to B) secara langsung yang berlaku selama ini sehingga perlu insentif lebih untuk ”memaksa” mereka bertransaksi lewat bursa. Saat ini sudah ada 18 perusahaan yang bergabung di bursa CPO ini, terutama perusahaan yang selama ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tetapi tak ada jaminan mereka akan bertransaksi di bursa CPO. Selain terbiasa B to B, mereka umumnya terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir sehingga produk akhir bukan lagi CPO, melainkan olahan. Yang pasti, kehadiran bursa ini harus bisa menjadi titik awal atau bagian penting dari pembenahan industri sawit nasional secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di dalamnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan petaninya yang selama ini sering menjadi korban permainan harga karena posisi tawar yang rendah. (Yoga)

Harga referensi minyak sawit atau CPO di Indonesia ditargetkan sudah terbentuk pada kuartal I/2024 menyusul peluncuran bursa CPO kemarin. Dengan harga referensi itu, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia diharapkan tidak akan bergantung lagi pada pembentukan harga di bursa luar negeri. Setelah diluncurkan pada Jumat (13/10), bursa CPO yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) itu ditargetkan berjalan penuh atau live mulai 23 Oktober. Artinya, sejak itu, bursa CPO bisa membentuk price discovery atau penentuan harga perdagangan fisik antara penjual dan pembeli. Price discovery selanjutnya diharapkan menjadi harga referensi, baik harga patokan ekspor CPO Indonesia maupun barometer harga dunia. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan Indonesia selama ini tidak memiliki harga acuan sendiri meskipun negara ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap kebutuhan CPO dunia. Harga patokan ekspor dihitung berdasarkan harga di bursa Rotterdam, Malaysia, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesa (ICDX). Selain itu, penentuan harga patokan dalam negeri dianggap belum transparan oleh beberapa pelaku usaha, terutama petani sawit. Sejauh ini, 18 pelaku usaha CPO siap bergabung dan berdagang dalam bursa ini. Mereka meliputi PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Budi Nabati Perkasa, PT Eagle High Plantation Tbk., PT Duta Palma Nusantara, PT Graha Inti Mas, PT Sampoerna Agro, PT Salim Ivomas Pratama, PT Sari Dumai Sejati, PT SMART Tbk. Berikutnya, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Energi Unggul Persada, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Medcopapua Hijau Selaras, TH Indo Platations, PT Citra Riau Sarana, PT Tebo Indah, PT Henson Inti Persada, dan PT Mitra Austral Sejahtera. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada paksaan bagi para pengusaha untuk bergabung ke bursa CPO. ICDX menargetkan 50 anggota bursa pada pengujung tahun ini. Direktur ICDX Yugieandy Tirta Saputra mengatakan, untuk menjadi referensi harga, bursa CPO harus kredibel dengan banyak pembeli dan penjual yang terlibat di dalamnya. Dengan bursa yang ramai, harga yang terbentuk akan dapat dipertanggungjawabkan. Merespons peluncuran bursa CPO, saham emiten sawit ditutup beragam pada perdagangan kemarin. Saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) ditutup sama dengan hari sebelumnya di Rp7.250. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) ditutup naik 0,5% ke posisi Rp980. Sebaliknya, saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) turun 0,2% menjadi Rp4.310.

Pemerintah telah meluncurkan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO secara hibrida, Jumat(13/10) di Jakarta. Bursa yang akan mulai efektif beroperasi pada 23 Oktober 2023 itu ditargetkan mampu membentuk harga acuan CPO pada triwulan I-2024. Bursa CPO diluncurkan Mendag Zulkifli Hasan. Penyelenggara bursa adalah Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) di bawah pengawasan Bappebti.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, Bursa CPO dibentuk agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Selama ini, referensi harga CPO Indonesia mengacu pada bursa komoditas berjangka Malaysia dan Rotterdam, Belanda. Perdagangan secara fisik melalui Bursa CPO akan dimulai pada 23 Oktober 2023. Perdagangan bersifat voluntary atau sukarela dan sudah ada 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi di bursa tersebut. ”Hingga sisa akhir tahun ini, Bappebti berharap proses price discovery (penemuan harga) dapat terjadi. Kemudian pada triwulan I-2024, reference price (harga acuan) CPO Indonesia ditargetkan terbentuk,” kata Didid. (Yoga)

Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.

Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000 ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga) 

Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.

Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)

Harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO kembali di atas 4.000 ringgit Malaysia per ton. Kenaikan itu dipengaruhi sentimen pasar yang mengkhawatirkan dampak El Nino. Trading Economics mencatat, perdagangan CPO di Bursa Derivatif Malaysia, Jumat (1/9)  ditutup seharga 4.040 ringgit Malaysia (RM) per ton, meningkat 3,19 %, baik secara bulanan maupun secara tahunan. Harga CPO itu mendekati level tertinggi yang sebelumnya dicapai pada 26 Juli 2023, yakni 4.050 RM per ton. Harga itu juga menuju kenaikan ketiga berturut-turut sepekan terakhir di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap El Nino.

Faktor lain yang turut menopang kenaikan harga adalah menguatnya kembali permintaan dari India dan China. Permintaan dari India diperkirakan meningkat beberapa bulan mendatang, didorong perayaan Diwali pada November 2023. Adapun di China, aktivitas manufaktur mulai meningkat perlahan meski masih di bawah ambang batas ekspansi, yakni 50. Per Agustus 2023, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur China mencapai 49,7 atau meningkat tipis dari Juli 2023 yang sebesar 49,3. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono  mengatakan, dampak El Nino pada tahun ini tidak akan separah tahun 2015 dan 2019. Pada musim kemarau kali ini, hujan masih terjadi di sejumlah daerah penghasil sawit kendati curahnya tidak terlalu tinggi. (Yoga)

Industri sawit nasional tidak sedang baik-baik saja. Produksi minyak sawit terus menurun dalam empat tahun terakhir, hingga pada 2022 hanya 46,72 juta ton. Target produksi 90 juta ton per tahun pada 2045 jauh panggang dari api. Biang keroknya adalah produktivitas yang menurun akibat tanaman yang menua, serta peremajaan tanaman yang mandek. Hambatan dagang di luar negeri dan kebijakan dalam negeri juga menjadi tantangan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Hartono dalam diskusi bersama media di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (23/8) mengatakan, Indonesia hingga kini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Pada 2022, industri sawit menyumbang devisa 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Namun, berbagai tantangan menghadang di tengah penurunan produksi.

”Produksi sawit nasional sudah mencapai puncak dan sedang berada dalam tren menurun. Jangan sampai seperti industri gula nasional yang dulu pernah terbesar kedua di dunia, lalu terpuruk karena kebijakan enggak pas dan enggak kondusif,” kata Eddy. Penyebab utama menurunnya produksi sawit nasional adalah komposisi tanaman tua di perkebunan sawit rakyat yang semakin besar. Sementara, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah menargetkan PSR seluas 185.000 hektar per tahun. Namun, realisasinya hanya 25.000 hingga 30.000 hektar per tahun, hanya 16 % dari target. (Yoga)

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kinerja kurang memuaskan di separuh pertama tahun 2023. Pendapatan dan laba emiten perkebunan kelapa sawit ini negatif karena mengalami penurunan penjualan crude palm oil (CPO). Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa mencermati, penghasilan AALI yang mengecewakan karena biaya tinggi dan penjualan yang lebih rendah. Penjualan CPO alias minyak sawit mentah lesu karena harga CPO global tidak mendukung. Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY menjadi Rp 9,39 triliun. Sementara, laba merosot 54,6% yoy menjadi Rp 368 miliar karena semua segmen mengalami pertumbuhan negatif. Pendapatan AALI yang melesu terutama karena harga CPO dunia yang lebih rendah dari perkiraan di semester I-2023. Rata-rata, harga CPO dunia turun 4,4% secara kuartalan menjadi RM 3.840 per ton di kuartal kedua 2023. Sehingga, harga rata-rata CPO global menjadi RM 3.929 per ton untuk periode semester I-2023, atau turun 37,8% secara tahunan. Dari segi produksi, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO AALI masih relatif sejalan dengan estimasi Ciptadana Sekuritas. Produksi TBS menjadi 2,11 juta ton pada semester I-2023, atau meningkat 7,9% secara tahunan. Sedangkan produksi CPO mencapai 619.000 ton atau sedikit turun 3,1% secara tahunan karena rata-rata utilisasi pabrik yang lebih rendah. Sisi baiknya, program pencampuran biodiesel yang lebih tinggi sebesar 35% dari 30% di tahun lalu diharapkan mendukung permintaan minyak sawit dalam negeri. Peningkatan kebutuhan biodiosel dari B30 ke B35 tersebut artinya porsi CPO yang dibutuhkan juga turut meningkat. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menyebutkan, sentimen positif untuk meningkatkan permintaan CPO adalah kehadiran China dan India untuk menyerap ketersediaan minyak sawit mentah. Prospek perekonomian yang lebih baik dari kedua negara importir terbesar CPO tersebut akan membantu penyerapan. Dari domestik, pemilu bisa menjadi momentum untuk mengangkat permintaan minyak sawit mentah yang memiliki produk turunan salah satunya minyak goreng.