Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)

Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar CPO dunia masih lesu. Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 % hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. ”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cenderung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak  ekspor, ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6.000 per liter, yang berasal dari biaya pengemasan dan distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi produksi Minyakita. (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjelang  Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mempersiapkan stok CPO dan  menjaga harga tidak bergejolak. Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Sayangnya saat ini peran BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit diikutkan memproduksi minyak goreng. 

Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, menjelang dan selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. Salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membekukan sebagian hak ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya hingga 1 Mei 2023. Hak ekspor CPO dan tiga produk turunan itu diperoleh eksportir setelah memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO). Saat ini, rasio DMO CPO dan tiga produk turunan yang diterapkan pemerintah sebesar 1:6. Artinya, eksportir berhak mengekspor enam kali lipat jumlah pemenuhan DMO. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/2) mengatakan, dalam rapat koordinasi pemerintah bersama produsen minyak goreng, disepakati pasokan minyak goreng di dalam negeri ditingkatkan 50 % hingga memasuki masa Lebaran.

Pemerintah juga memutuskan mendepositokan 66 % hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini untuk sementara waktu. ”Para eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut secara bertahap  per 1 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga minyak goreng tetap stabil,” kata Luhut melalui siaran pers Kemenko Kemaritiman dan Investasi Senin malam. Pada 30 Januari 2023, Badan Pangan Nasional dan Kemendag telah menaikkan DMO minyak goreng dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Kebijakan itu berlaku selama Februari-Maret 2023. Mendag Zulkifli Hasan bahkan menjanjikan Minyakita seharga Rp 14.000 per liter akan banyak tersedia di pasar dalam dua minggu ke depan. (Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Perjalanan ekspor minyak sawit mentah sepanjang tahun ini bakal penuh onak. Tidak hanya menghadapi larangan Eropa, ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diadang dua kebijakan domestik. Keduanya yaitu pemangkasan rasio volume ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 yang berlaku 1 Januari 2023 dan kebijakan Biodiesel 35% (B35) yang berjalan mulai 1 Februari 2023. Sejumlah kalangan khawatir kebijakan itu memangkas volume ekspor CPO tahun ini. Kehadiran program B35, membuat jatah ekspor sawit bakal merosot. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan estimasi kebutuhan B35 sebesar 13 juta kilo liter atau meningkat sekitar 19% daripada tahun lalu, bakal menyedot kuota ekspor CPO. Dia khawatir tren penurunan ekspor CPO selama 3 tahun berturut-turut berlanjut tahun ini. Tren penurunan volume ekspor CPO juga berkolerasi dengan penurunan produksi komoditas unggulan itu. Pada 2020, produksi CPO mencapai 47,03 juta ton. Setahun berikutnya produksinya melorot menjadi 46,8 juta ton dan turun lagi pada 2020 menjadi hanya 46,7 juta ton. “Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023,” ungkapnya. Sebaliknya, dia tak mengkhawatirkan larangan CPO Uni Eropa melalui lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi. Alasannya adalah produk sawit Indonesia masih memiliki peluang pasar menjanjikan di luar Eropa.

Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.

Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)