Prospek kinerja emiten perkebunan sawit semakin licin. Tren naiknya harga minyak sawit atau crude palm oil ( CPO) di kuartal tiga tahun ini diproyeksi bakal jadi sentimen pendorong kinerja emiten CPO. Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO pada penutupan Selasa (3/9) di posisi MYR 3.990 per ton. Jika dihitung dalam sebulan, harga CPO sudah mendaki 5,33%. Contoh ASP PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO). Head of Investor Relation Sampoerna Agro, Stefanus Darmagiri mengatakan, di semester pertama tahun ini, ASP SGRO mencapai Rp 12.300 per kilogram (kg). "ASP ini tumbuh 4% secara tahunan," kata Stefanus pada KONTAN, Senin (2/9). Sekretaris Perusahaan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) Joni Tjeng mengatakan, enam bulan pertama tahun ini, ASP TAPG berada di kisaran Rp 12.500 per kg. "ASP ini diperkirakan masih tumbuh single digit, melihat sentimen positif dari belum membaiknya stok minyak nabati global," katanya. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menimpalli, kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak bulan Juli 2024 dan akan berlanjut pada September ini. Sentimen pendorongnya adalah peningkatan permintaan CPO di periode itu akibat keterbatasan suplai global.

Kemendag mengurangi target penyediaan minyak goreng rakyat dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan, seiring dicoretnya minyak goring curah dari program Minyak Goreng Rakyat. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng. Para eksportir CPO dan sejumlah produk turunan hanya wajib menyediakan minyak goreng dalam kemasan sederhana merek Minyakita.

”Target penyediaan minyak goreng kemasan dalam bentuk Minyakita itu 250.000 ton per bulan. Kami juga telah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) Minyakita Rp 15.700 per liter,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (19/8). Meskipun dicoret dari program Minyak Goreng Rakyat, lanjut Moga, minyak goreng curah tetap boleh diperdagangkan. Harganya tidak lagi diatur pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan itu bertujuan mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienitas, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin.

Kebijakan baru itu diatur dalam Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Regulasi itu menegaskan, minyak goreng rakyat bukan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Penyediaan Minyakita di dalam negeri menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunan. Selain itu, permendag tersebut juga mewajibkan Minyakita disalurkan dalam kemasan botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. (Yoga)

Permintaan minyak sawit di pasar ekspor masih lesu, indikasinya realisasi ekspor minyak sawit sebagai imbalan atas pemenuhan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng untuk Januari dan Februari tahun ini lebih rendah dari persetujuan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini disebabkan penurunan pembelian dari negara imporir serta persaingan harga dengan minyak nabati lain.

Dalam laporan yang dikeluarkan Kemendag pada Januari 2024, persetujuan ekspor (PE) minyak sawit dan produk turunannya yang diterbitkan dalam kerangka DMO minyak goreng sebanyak 1.904.123 ton, namun realisasinya hanya 1.893.932 ton, sehinga berdampak pada DMO Januari 2024 di 212.116 ton (70 % target 300 ribu ton). Konsekuensinya masih terdapat hak ekspor 5,58 juta ton yang belum direalisasikan.  (Yetede)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu, kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.

Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Harga minyak goreng untuk rakyat, berupa minyak curah dan kemasan sederhana merek Minyakita, naik. Hal ini terjadi lantaran pasokan minyak goreng yang berasal dari kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng seret. BPS mencatat, pada pekan pertama Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng Rp 17.825 per liter. Harga komoditas tersebut naik 0,44 % dibandingkan harga rerata pada Februari 2024. Kenaikan harga minyak goreng itu terjadi di 236 daerah atau 65,56 % dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah daerah tersebut bertambah dari pekan kelima Februari 2024 yang sebanyak 228 daerah.

Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 13 Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah dan Minyakita sama, yakni Rp 15.600 per liter. Harga tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto, Rabu (13/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita terjadi lantaran realisasi pemenuhan DMO rendah. Pada Februari 2024, realisasi DMO hanya mencapai 123.536 ton atau 41,2 % dari target DMO bulanan sebanyak 300.000 ton.

”Realisasi DMO pada Februari 2024 itu terendah sejak Juni 2022,” ujarnya dalam Rakori Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Kemendag mencatat, penurunan realisasi DMO minyak goreng itu terjadi sejak Desember 2023. Pada Desember 2023, realisasi DMO tersebut sebanyak 249.044 ton atau 83 % dari target bulanan. Kemudian pada Januari 2024, realisasi DMO itu turun menjadi 212.115 ton atau 70,7 % dari target bulanan. Penurunan realisasi DMO terjadi lantaran permintaan ekspor CPO dan produk turunan masih rendah. Salah satu indikasinya, hak ekspor minyak sawit sebagai insentif atas pemenuhan DMO masih menumpuk, yakni 5,58 juta ton atau setara kebutuhan ekspor 2,5 bulan. (Yoga)

Pada tahun 2022, Pakistan, yang menggantungkan 95 % kebutuhan minyak nabatinya dari impor, panik atas kebijakan mendadak Indonesia yang menghentikan keran ekspor sawit karena 90 % sumber pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia. ”Saya ingat betul, stok (minyak sawit) tinggal 21.000 ton. Hanya cukup untuk seminggu,” kata Rasheed Jan Mohammed, CEO Konferensi Minyak Nabati Pakistan (PEOC) 2024, dalam pertemuan jejaring bisnis yang digelar Konjen RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kamis (11/1) di Karachi, Pakistan. Pertemuan digelar sebelum penyelenggaraan PEOC 2024 pada Sabtu (13/1) di Karachi.

Pakistan mengolah sebagian besar minyak sawit asal Indonesia menjadi bermacam produk makanan, termasuk minyak goreng dan tentunya minyak vanaspati ghee (minyak nabati dengan tekstur semipadat). Kuliner di Pakistan yang serba berminyak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok, seperti juga di Indonesia. ”Minyak sawit bagi Pakistan seperti darah yang mengaliri tubuh. Sangat berdampak pada rasa di dapur dan di meja makan,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konjen RI di Karachi. Bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor sawit Indonesia tersebut, di Pakistan terjadi ketidakstabilan politik akibat PM Pakistan saat itu, Imran Khan, digulingkan dalam mosi tidak percaya parlemen.

Agar krisis itu tak menjadi petaka, Jan Mohamed bersama pejabat negaranya bergegas ke Jakarta untuk melobi agar larangan ekspor minyak sawit Indonesia dibuka kembali dan dikabulkan dikabulkan Pemerintah Indonesia. ”Ketika sudah diperbolehkan ekspor, kapal kami yang harusnya membawa sawit ke negara lain langsung diminta dialihkan ke Pakistan,” ujar pelaku industri sawit dari Indonesia yang berpartisipasi dalam PEOC 2024 yang berlangsung Sabtu (13/1). Bagi Indonesia, Pakistan nomor tiga terbesar negara tujuan ekspor sawit, hampir 3 juta ton setiap tahun. Dari sisi perdagangan kedua negara, sawit menguasai neraca perdagangan Indonesia. Dari 4,3 miliar USD ekspor Indonesia ke Pakistan, sebesar 3,1 miliar USD berasal dari komoditas sawit. (Yoga)

Komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu unggulan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memacu laju pertumbuhan ekonomi mendatang. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola dan kepastian hokum melalui pembentukan dewan atau lembaga khusus yang berwenang langsung terhadap sawit. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1). Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).

Turut hadir perwakilan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat; perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan; serta perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana. Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu contributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BPS mencatat, ekspor CPO Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar USD atau setara Rp 462,04 triliun. Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat.

”Kami dari pasangan Amin punya concern serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.,” ujar Achmad.. Panji Irawan menyebut, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Danang Girindrawardana berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. (Yoga)

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)