Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, seiring masih tingginya ketidapastian global dan merosotnya surplus neraca perdagangan nasional. Pemerintah dan BI diminta segera bertindak untuk meredam gejolak rupiah. Berdasarkan kurs Jisdor BI, Kamis pekan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %.

Karena itu, untuk meredam gejolak rupiah, BI perlu menggencarkan intervensi di pasar keuangan, seperti triple intervention serta mengoptimalkan beberapa instrument yang sudah rilis,, antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui implementasi term deposit (TD) DHE valas BI dan penerbitan Sertifikat Rupiah BI (SRBI) serta Sekuritas Valas BI (BEI).

Pemerintah juga harus tegas ke eksportir sumber daya alam yang belum menempatkan DHE di dalam negeri, yang bisa menambah pasokan valas dan menjaga stabilisasi rupiah. Iklim investasi juga harus diperbaiki agar pemodal asing tertarik menanam modal di Indonesia, sehingga bisa mengurangi impor. (Yetede)

OJK resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrutukrisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid 19 pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang  sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan restrukturisasi kredit ini telah mencapai  Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur  penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.(Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kebutuhan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit diperkirakan mendorongpendanaan non dana pihak ketiga (non-DPK) semakin meningkat. Meski demikian, likuiditas perbankan yang masih memadai saat ini dan selisih biaya menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan.

“Pemanfaatan pendanaan non-DPK potensial lebih banyak digunakan bank skala menengah dan atas untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mendapatkan selisih biaya dana yang lebih murah,” Jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber dana non-DPK meningkat 3,28 % (yoy) pada Januari 2024 yang mencapai Rp 585,82 triliun atau terkoreksi 0,59 % secara bulanan (month to month/mtm). Kenaikan pendanan non-DPK secara tahunan terutama dikontribusi oleh meningkatnya kewajiban bank lain sebesar Rp 17,78 triliun dan pinjaman pembiayaan diterima sebesar Rp 27,46 triliun. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang rebound IHSG cukup terbuka setelah melemah -0,83 % pada pekan lalu ke posisi 7.288.

“IHSG semestinya bisa mixed to higher dengan support 7.238-7.179 dan resistance 7.321-7.346,” kata Senior Investment Information-Retail Business Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Minggu (31/3). Nafan menyebut, banyak data ekonomi domestic dan global yang rilis pekan ini, akan memengaruhi pergerakan IHSG, diantaranya PMI Manufakturing, data inflasi dan lainnya. “Juga perkembangan sentimen terkait dinamika the Fed ke depan dan kita juga menantikan US Nonfarm Payroll,” tutur dia. (Yetede)

Penerapan kebijakan pajak terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER) kembali menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya menjelang penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun ini. Pasalnya skema tariff yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 tersebut mengurangi pendapatan bersi yang diterima masyarakat.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menjelaskan, TER dibuat dengan metode rata-rata berdasarkan jumlah penghasilan waji pajak. Dengan berlakunya tariff secara progresif, maka tarif TER akan meningkat seiring peningkatan penghasilan diterima pegawai. Pegawai yang menerima THR menerima tarif TER lebih tinggi dari bulan lainnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analyst (CITA) Fajry Akbar mengatakan, bagi wajib pajak pasti akan ada kenaikan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Dampak langsungnya, gaji yang diperoleh berkurang karena besaran pajak. “Dampak tidak langsungnya ada penurunan daya beli, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana pengeluaran rumah tangga meningkat,” kata dia, Minggu (31/3). (Yetede)

Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dinilai ikut mendorong perekonomian nasional. Pengembangan PIK 2 dan BSD akan menyerap investasi Rp 58,54 triliun yang mencakup PIK 2 Rp 40 triliun dan BSD sebesar Rp 18,54 triliun.

“Pembangunan ini (2 PSN itu) akan membantuperekonomian masyarakat yang akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Staf Khusus Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, baru-baru ini. Gubernur BI Perry Wajiyo mengatakan, kehadiran PSN ikut mendorong investasi bangunan, yang pada gilirannya mendorong ekonomi nasional. (Yetede)

Pemerintah memastikan segera menyetujui perpanjangan kontrak Freeport selama 20 tahun hingga 2061 dengan persyaratan bahwa pemerintah akan mendapatkan penambahan 10% saham Freeport tanpa mengeluarkan investasi baru. Selain tambahan 10% saham, Freeport juga diminta membangun smelter baru di Fakfak, Papua Barat, guna memastikan penghiliran mineral tembaga berjalan lancar agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. Poin-poin strategis tersebut dicapai sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson di Amerika Serikat, pada November tahun lalu. Demi perpanjangan izin tambang itu, Adkerson kembali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3). Turut menyertai Adkerson yakni President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. “Disinggung sedikit [perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK] tapi enggak detail, [karena] itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony. Dalam pertemuan selama 40 menit dengan Kepala Negara, turut dibahas soal penghiliran dan progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Manajemen Freeport juga melobi pemerintah ihwal perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hingga pabrik smelter di Gresik tersebut beroperasi penuh pada Desember 2024. Pembangunan smelter di Gresik saat ini diklaim sudah mencapai 92%. Namun, Presiden justru lebih memilih fokus membahas penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak tambang Freeport Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 109 beleid tersebut, permohonan perpanjangan jangka waktu operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Dengan merujuk pada aturan tersebut, IUPK Freeport yang berakhir pada 2041, seharusnya baru dapat diproses paling cepat pada 2036.

Revisi PP No. 96/2021 bisa memungkinkan Freeport mengajukan perpanjangan IUPK lebih cepat tanpa harus menunggu sampai 2036. Kontrak pertambangan Freeport rencananya diperpanjang hingga 20 tahun. Sebagai kompensasinya, pemerintah meminta penambahan kepemilikan saham di Freeport menjadi 61% dari sebelumnya cuma 51%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan hingga batas waktu yang diberikan oleh Presiden tadi, pemerintah terus berupaya mengejar penyelesaian revisi PP 96/2021. Menurutnya, revisi aturan tersebut akan menuangkan sejumlah kebijakan salah satunya perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia. Setelah rampung, aturan itu akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah sekaligus mewajibkan PTFI membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat. “Nantinya, pemerintah enggak keluar duit [investasi tambahan] lagi. Mudah-mudahan di Juni [selesai],” katanya. Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia. “Artinya Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita,” kata Jokowi. Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah. Oleh karena itu, rencana penambahan saham RI di Freeport menjadi 61% akan semakin menguntungkan negara. Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhepi), menilai bertambahnya saham Indonesia di Freeport Indonesia akan berdampak positif bagi pemerintah, termasuk program penghiliran tambang mineral. “Penambahan jumlah saham tentu akan mendapatkan penambahan dividen. Juga pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris,” katanya

Sebagai salah satu instrumen investasi, penerbitan surat berharga negara ritel tidak pernah sepi peminat. Setiap kali diluncurkan, selalu kelebihan permintaan meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik. Sukuk ritel seri SR020, misalnya, yang diterbitkan berdekatan dengan Ramadan, Idulfitri, dan ketika harga kebutuhan pokok meningkat, ternyata tak menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk investasi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, masa penawaran seri SR020 berlangsung dari 1-27 Maret, dan diterbitkan dalam dua seri yakni SR020-T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan SR020-T5 tenor lima tahun memiliki kupon 6,4% per tahun. Pemerintah, di awal penerbitannya, menyebutkan kuota penerbitan surat utang itu mencapai Rp15 triliun. Di akhir pemasarannya, pemerintah ternyata berhasil menggalang dana sebesar Rp21,45 triliun atau melampaui dari yang ditetapkan. Meski lebih rendah dari pencapaian SBN ritel sebelumnya yaitu penerbitan obligasi negara ritel seri ORI025T3 dan ORI025T6 yang mencapai senilai Rp23,92 triliun, permintaan SR020 masih bisa disebut berhasil, mengingat pada bulan ini kebutuhan dana meningkat. 

Realisasi DPK kelompok nasabah ritel menyentuh Rp4.027,7 triliun pada Februari 2024 atau tumbuh 3,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan ini lebih landai dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2024 yang tumbuh 5,4% YoY. Setelah sukuk ritel, akan keluar sukuk tabungan dengan masa penawaran pada April hingga Mei, selanjutnya diikuti dengan penerbitan savings bond ritel (SBR) pada Juni hingga Juli, begitu seterusnya hingga pengujung tahun. Pada 2023 pemerintah berhasil meraup dana dari surat berharga negara ritel senilai Rp147,42 triliun, pada tahun ini diharapkan bisa mencapai di kisaran Rp140 triliun hingga Rp160 triliun. Di tengah kian gencarnya pemerintah dalam meraih dana dari masyarakat, terdapat tantangan yang dapat menjadi penghambat dalam mencapai target yang ditetapkan. Tantangan penerbitan SBN ritel datang dari likuiditas di pasar yang akan semakin terbatas dibandingkan tahun lalu. Selain itu, dengan kondisi ekonomi RI yang semakin pulih, maka tren investasi masyarakat di SBN ritel juga akan beralih. Bila melihat karakter pembeli SBN ritel seri sebelumnya, diketahui bahwa kelompok masyarakat pembeli berada pada usia generasi milenial, diikuti generasi X, baby boomers, dan generasi Z. Dengan masuknya generasi Z, meski secara persentase belum terlalu besar, menandakan bahwa produk investasi itu sudah merambah ke beragam usia.

Perusahaan pembiayaan atau leasing PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance/WOMF) mengincar pertumbuhan laba bersih moderat, sebesar 4% secara tahunan pada 2024 sehingga menutup tahun dengan capaian Rp246 miliar. Direktur Keuangan Wahana Ottomitra Multiartha Cincin Lisa Hadi mengatakan bisnis pembiayaan pada tahun ini masih prospektif. “Target kami tahun 2024 yang kami target ke OJK [Otoritas Jasa Keuangan] itu sebesar Rp246 miliar atau naiknya sebesar 4%,” katanya dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (28/3). Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar mengakui bahwa tahun ini membawa sejumlah tantangan, tetapi masih memberikan ruang pertumbuhan. Perusahaan pun berhati-hati dalam merespons perkembangan pasar. “Perseroan akan terus menjaga kualitas aset yang sehat. Namun, terus bertumbuh seiring dengan upaya kami melakukan ekspansi ke wilayah baru ke depannya,” kata Djaja. Perusahaan berencana melakukan ekspansi ke luar Pulau Jawa dengan membuka 13 cabang baru. Perusahaan memperkuat proses penagihan untuk memaksimalkan capaian di wilayah yang sudah ada. Sejalan dengan capaian itu, perusahaan pun mengumumkan pembagian dividen tunai sebanyak Rp70,92 miliar untuk tahun buku 2023 yang mencerminkan 30% terhadap laba bersih perusahaan. Nilai tersebut setara dengan Rp20,37 per saham. Selain pembayaran dividen, perolehan laba bersih tahun 2023 digunakan untuk dana cadangan umum sebanyak Rp2,5 miliar dan Rp162 miliar akan dicatat sebagai laba ditahan.

Kalangan ekonom memproyeksi inflasi Maret melaju dengan estimasi tengah atau median sebesar 2,91% secara tahunan. Berdasarkan data Bloomberg, konsensus yang terdiri dari 25 ekonom memperkirakan bahwa inflasi tahunan periode Maret 2024 mencapai 2,91% atau lebih tinggi dari realisasi pada Februari 2024, yakni 2,75% YoY. Dari proyeksi tersebut, estimasi inflasi tertinggi sebesar 3,3% YoY dan terendah 2,1% YoY. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono mengatakan bahwa tingkat inflasi umum di dalam negeri masih terkendali, terutama ditopang oleh laju infl asi inti yang rendah.Di sisi lain, Doni menyoroti tingkat inflasi harga bergejolak atau volatile food yang masih mengalami peningkatan. Per Februari 2024, inflasi volatile food tercatat sebesar 8,47%. Doni mengatakan sejumlah tantangan, terutama menjelang Ramadan perlu terus diantisipasi dalam rangka mengendalikan harga pangan. Tantangan tersebut baik dari sisi pasokan, distribusi, kondisi curah hujan yang tinggi, maupun pemenuhan pasokan komoditas pangan impor agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi lebih lanjut. 

Mengutip dari Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin, (29/3) pukul 09.35 WIB, rata-rata harga bawang merah naik 0,35% menjadi Rp34.110 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih bonggol naik 0,74% menjadi Rp41.970 per kilogram. Selain itu, rata-rata harga daging sapi murni kemarin naik 1,17% menjadi Rp137.130 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras naik 0,8% menjadi Rp31.590 per kilogram. Harga cabai rawit merah kemarin terpantau naik Rp2.170 menjadi Rp47.870 per kilogram. Senasib, harga minyak goreng kemasan sederhana kemarin naik tipis 0,17% menjadi Rp17.840 per liter dan rata-rata harga tepung terigu curah kemarin naik 0,6% menjadi Rp10.650 per kilogram. Terkait kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, lonjakan harga pangan yang terjadi saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis. Adapun, Kemendag melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di berbagai kota terus melakukan pemantauan di lebih dari 600 pasar tradisional di 500 lebih kabupaten/kota.