Agenda Politik di Balik Revisi UU MD3
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PSHK) Rizky Argama menilai sebelum ataupun setelah pemilu kerap dimanfaatkan
anggota DPR untuk merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam setiap
revisi UU MD3, anggota Dewan lebih sering mengutak-atik komposisi pimpinan MPR
dan DPR ataupun alat kelengkapannya. “Semua perubahan UU itu dilakukan hanya
untuk memfasilitasi kehendak partai politik berkuasa,” kata Rizky pada 31 Maret
2024. Rizky mengatakan kursi pimpinan DPR dan MPR ataupun alat kelengkapannya
sangat diminati karena strategis dalam proses pengambilan keputusan di
parlemen. Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik akan berusaha
agar ketentuan dalam UU MD3 selalu menguntungkan kepentingannya.
Contohnya revisi UU MD3 pada 2018 dan 2019. Dalam perubahan
ketiga pada 2018 itu, DPR menambahkan Pasal 427 D, yang salah satu isinya
mengatur ketua DPR berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama
di Senayan. Pada 2019, terjadi lagi perubahan UU MD3, tapi hanya khusus Pasal
15. Pasal ini, di antaranya, mengatur bahwa pimpinan MPR, baik ketua maupun
wakil ketua, merupakan representasi dari wakil fraksi dan kelompok anggota DPD.
Dengan ketentuan ini, semua fraksi di DPR mendapat jatah wakil ketua MPR. Agenda
revisi UU MD3 kembali menggelinding setelah Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membuka
peluang perubahan UU tersebut khususnya dalam memperebutkan posisi ketua DPR. Menurut
dia, dinamika itu sangat tergantung pembicaraan antara ketua umum partai
politik Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming Raka dalam pilpres 2024, yang terdiri atas tujuh partai, dimana
hanya empat partai politik yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2024, yaitu
Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dengan 280 kursi dari total 580 anggota
DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya akan dimiliki PDI P,
Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Tanda-tanda revisi juga terlihat dengan masuknya perubahan
keempat UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024. Tahun lalu, revisi keempat UU
MD3 juga masuk Prolegnas Prioritas. Rizky Argama berharap DPR tak merevisi UU
MD3 jika tujuannya hanya hendak mengutak-atik komposisi kursi pimpinan DPR dan
MPR. Ia mengatakan agenda revisi undang-undang seharusnya lebih berfokus pada
reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi parlemen. Arah revisi UU MD3 juga
seharusnya menciptakan parlemen yang akuntabel. UU MD3 perlu memperketat
pertanggung jawaban anggota ataupun fraksi berupa kewajiban penyusunan laporan
tahunan kinerja. (Yetede)
Pendapatan Operasional Topang kinerja Positif Barito Pasific
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) merilis hasil kinerja positif
pada 2023 dengan mencetak laba bersih konsolidasi setelah pajak tumbuh sebesar
213 % menjadi USD 100 juta atau Rp 1,58 triliun dibanding tahun sebelumnya USD
32 juta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pendapatan operasional yang
meningkat dibanding 2022.
“Keberhasilan kami dalam memperoleh prospek pertumbuhan baru
telah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menghasilkan sumber pendapatan
yang lebih stabil serta memberikan nilai tambah,” kata Dirut Barito Pacific
Agus Pangestu dalam keterangan resminya, Minggu (31/3).
Indikator penopang pertumbuhan kinerja BRPT pada tahun buku
2023 terlihat dari bisnis perseoan di segmen panas bumi yang menghasilkan
Ebitda konsolidasi tumbuh 28,8 % yoy menjadi USD 612 juta dibanding tahun
sebelumnya USD 475 juta. Margin Ebitda juga menguat 614 basis poin menjadi 22,2
%. (Yetede)
2023, Hibank Cetak Laba Rp 130,18 Miliar
PT Bank Hibank Indonesia (Hibank) perusahaan anak dari PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berhasil membukukan laba bersih
senilai 130,18 miliar. Perolehan tersebut melesat 58,72 % dibandingkan laba
bersih 2022 senilai Rp 82,02 miliar. Pertumbuhan yang tinggi tersebut didukung
setelah proses akuisisi oleh BNI sehingga Hibank lebih ekspansif dalam
meningkatkan kinerjanya, lantaran didukung oleh Induk.
Kredit yang disalurkan Hibank sepanjang 2023 sebesar Rp 6,02
triliun, meningkat 90.51 %. Hibank merupakan bank digital yang difokuskan untuk
menyasar segmen UMKM. Dengan penyaluran kredit tersebut, total aset Hibank
menjadi Rp 14,6 triliun, tumbuh 25,97 % (yoy) pada Desember 2023. (Yetede)
Menjaga Rupiah
Ketika The Federal Reserve (The Fed) menyatakan rencana
penurunan suku bunga acuan sebanyak tiga kali pada semester II-2024, banyak
yang memprediksi rupiah akan menguat. Kapital inflow diperkirakan mengalir
deras ke Indonesia. Selain itu hajatan politik yang berlangsung damai serta
fundamental politik yang kuat akan membantu penguatan rupiah terhadap dolar AS.
Namun dinamika isu moneter dalam sepekan justru membuat pelemahan rupiah.
Berdasar kurs Jisdor BI, kamis pecan lalu, rupiah melemah
0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sementara
sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %. Nilai tukar rupiah terus turun terimbas
kondisi pasar keuangan global, terutama di AS, dimana perekonomian global
terutama AS membaik, berpeluang menurunkan suku bunga bank sentral AS (The
Fed).
Sebenarnya sejak 2023 pemerintah sejak 2023 sudah memiliki
jurus untuk menjaga rupiah tetap kokoh. Per 1 Desember 2023, pemerintah
mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di Indonesia, namun
implementasi kebijakan ini masih belum optimal, apalagi neraca perdagangan
Indonesia belum membaik. Harapannya implementasi kebijakan DHE optimal sehingga
dana ratusan triliun rupiah di luar negeri bisa masuk Indonesia. Hal lain
adalah menggenjot investasi asing, dengan memberi karpet merah pada investor
asing. Semuanya harus dilakukan agar nilai tukar rupiah stabil dan terjaga. (Yetede)
Mudik Lebih Awal, Pemerintah Tawarkan Diskon Tarif Tol
Pemerintah berencana memberikan potongan tarif untuk ruas tol
tertentu di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran arus
mudik lebaran 2024. Anggota BPTJ (Badan Pengatur Jalan Tol) dari unsur
masyarakat, Tulus Abadi mengatakan, potongan tarif tol atau diskon merupakan
kompetensi badan usaha jalan tol (BUJT).
Namun begitu pihak asosiasi tol telah bersurat ke menteri
PUPr, menginformasikan aka nada diskon tarif tol dengan besaran maksimum 20 %,”
kata Tulus di Jakarta, Minggu (31/03). Tulus mengungkapkan belum ada informasi
resmi dari BPTJ, namun dia memastikan akan ada diskon tarif tol dengan besaran
maksimal 20 % untuk ruas tol Jawa. (Yetede)
Libur Lebaran, Penumpang InJourney Airport Naik 10 %
Holding
BUMN Pariwisata dan Pendukung, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau
InJourneybersama anak usahanya siap memeberikan pelayanan terbaik bagi para
pemudik dan juga wisatawan yang akan merayakan Hari Idul Fitri 1445 Hijriah.
Direktur Pemasaran dan Program InJourney Group, Maya Watono mengatakan, Seluruh
anggota InJourney Group mulai dari airport, airport service, retail,
hospitality hingga pengelolaan destinasi pariwisata telah mempersiapkan sebaik-baiknya
berbagai fasilitas dan layanan untuk masyarakat,” kata Maya di Jakarta, Jumat (29/3).
Berdasarkan
proyeksi InJourney Airport, pada lebaran 2024, sebanyak 7,9 juta penumpang
diperkirakan beragkat melalui 58.000 penerbangan di 35 bandara InJourney
Airports. Jumlah Penumpang dipresiksi meningkat 10 %, sementara jumlah
penerbangan naik 7 %. Pada bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I dan II,
diperkirakan puncak arus mudik pada 5 April dan puncak arus balik pada 14 April
2024. (Yetede)
2028, Nilai Pasar Komputer RI Tembus USD 961 Juta
Total
nilai pendapatan/pasar/omzet komputer yang didesain untuk penggunaan
harian disatu tempat/meja (personal komputer/PC deskstop) Di Indonesia
diperkirakan mencapai USD 961,87 juta pada 2028 dari tahun 2023 masih US$
861,99 juta. Nilainya meningkat US$ 99,9 juta atau bertumbuh 11,59 % dalam lima
tahun kedepan. Atau tumbuh dan rata-rata 2,22% setiap tahun (compound growth
rate/CAGR).
Data
pasar computer desktop dari Statista,lembaga konsultan dan riset global untuk
berbagai industri tersebut tidak memasukkan laptop dan notebook. “Makin
populernya perangkat laptop dan selular yang bisa dibawa kemana-mana
mengakibatkan permintaan PC di Indonesia menurun,” ungkap Departemen Riset
Statita, Minggu (31/3). (Yetede)
Panen Anjlok, Harga Kopi di Lampung Melambung
Harga kopi di Lampung melonjak seiring
kurangnya pasokan dari sentra produksi. Petani berharap kondisi ini tidak dimanfaatkan
oleh importir untuk membanjiri pasar domestik dengan kopi impor. Saat ini,
harga biji beras kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani Rp
50.000-Rp 52.000 per kg. Adapun harga biji kopi yang telah disangrai (roasted)
Rp 75.000-Rp 85.000 per kg. Sementara harga kopi bubuk Rp 120.000-Rp 200.000 per
kg menyesuaikan kualitas. Kenaikan harga itu bertahap dari semula Rp 35.000 per
kg (green bean). Bahkan, pada musim panen raya yang lalu, harganya hanya Rp
20.000 per kg.
Abdul Charis (58) petani kopi Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, Sabtu (30/3) menuturkan, menipisnya pasokan biji kopi petani disebabkan fenomena El Nino sehingga hasil panen petani anjlok 90 %. Dari 1 hektar lahan, hasil kopi yang didapat tak sampai 1 kuintal. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan produksi saat normal yang bisa mencapai 1 ton per hektar. ”Saat ini, kami hanya mampu memasok ke tiga kedai kopi dari sebelumnya puluhan kedai. Stok kopi sudah susah didapat,” kata Abdul Charis. (Yoga)
Polemik Pembatasan Barang Bawaan
Penerapan aturan pembatasan barang bawaan
penumpang dari luar negeri berdasarkan Permendag No 36 Tahun 2023 telah menuai
protes dari berbagai pihak, mulai dari pelaku jasa titipan hingga pekerja migran
Indonesia. Imbas dari ketentuan baru tersebut, kuantitas barang yang bisa
dibeli lewat jastip kini menjadi terbatas. Maria Margaretha Ratih Utami (36),
karyawati swasta berpendapat, “ini merugikan karena saya membeli barang dari
luar negeri akibat produk itu tidak tersedia di dalam negeri ataupun harga di
dalam negeri jauh lebih mahal karena pajak yang sangat tinggi. Pembatasan
barang bawaan dari luar negeri seharusnya terukur. Aturan pembatasan itu perlu
dikaji ulang. Di sisi lain, jastip sekarang makin menjamur karena dibutuhkan”.
Safira Salza (22), penyedia jasa titip asal
Surabaya mengatakan, “Peraturan pembatasan barang berdampak kepada kami. Kami
harus menambah biaya jasa kepada customer. Hal tersebut sangat merugikan, karena
sejatinya customer mengharapkan biaya jasa rendah dengan pengiriman barang yang
cepat. Akibat peraturan tersebut, proses pengiriman barang customer terhambat
sehingga estimasi kedatangan jadi lebih lama dari sebelumnya. Karena itu, kami
berharap pemerintah dapat memikirkan hal ini. Wijayanti Mangala (27) pekerja
migran Indonesia di Taiwan berkata, “Kami keberatan kalau disamaratakan antara
penumpang dengan visa wisata dan visa pekerja migran, kami di sini kerja.
Apalagi, kami di sini tahunan. Kami pasti beli barang yang kami ingin. Kalaupun
dibawa pulang atau dikirim via ekspedisi, barang kami itu barang bekas kami
sendiri, bukan barang baru. Jadi, seharusnya ada toleransi untuk kami yang
pekerja migran”. (Yoga)









