Badan Penerimaan Bukan ”Panasea” Masalah Pajak
Presiden dan wapres peraih suara terbanyak Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ingin memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kemenkeu, namun sejumlah kalangan mengingatkan, pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan ”panasea” atau obat mujarab satu-satunya untuk mengatasi masalah pajak. Alasan yang melatar belakangi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era Prabowo-Gibran adalah rendahnya tingkat rasio perpajakan Indonesia yang dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 10 % dari PDB nasional. Idealnya, negara berkembang memiliki rasio perpajakan 15 %. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terhadap PDB nasional.
Kenaikan rasio perpajakan sangat krusial dalam pembangunan,
semakin tinggi pendapatan negara, semakin mampu pemerintah mengeksekusi program
dan kebijakan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada utang. Pendiri
dan konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman,
mengatakan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan Ditjen Pajak (DJP)
Kemenkeu, otoritas pajak yang independen atau semi-independen (tidak di bawah
Kemenkeu) memang berdampak pada kenaikan penerimaan negara. Namun, kenaikannya
tidak signifikan. ”Angka kenaikannya hanya 3 %. Kalau mau menaikkan tax ratio
kita menjadi 23 %, tidak mungkin tercapai dengan membentuk otoritas pajak baru.
Harus ada upaya terobosan lain,” tutur Raden, saat dihubungi, Sabtu (30/3).
Peneliti pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, menyebutkan pembentukan Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) yang terpisah dari Kemenkeu bukan sebuah ”panasea” atau obat mujarab terhadap masalah pajak. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Peru saat kinerja Sunat (National Tax Administration Super Intendency) menurun akibat presiden saat itu mengubah kebijakan fiskalnya menjadi lebih populis demi kepentingan politik. Jadi, pembentukan SARA bukan sebuah ’panacea’. Ada syarat dan hal-hal lain yang perlu dipenuhi,” paparnya. Hal itu, antara lain, menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang disiplin, melakukan modernisasi administrasi, menjamin dukungan dan komitmen politik, serta mencegah praktik korupsi. (Yoga)
Integrasi Tiktok Shop dan Tokopedia Segera Rampung
Proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia segera rampung. Kedua perusahaan berkomitmen guna melindungi dan membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. ”Migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia hampir selesai,” ujar Head of Corporate Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan, Minggu (31/3) di Jakarta. Dalam paparan publik, beberapa waktu lalu, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo mengatakan, proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia akan rampung pertengahan April 2024. Untuk proses integrasi ini, GoTo terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah.
”Proses migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia mengalami kemajuan yang baik,” ujarnya. Menurut Patrick, mengikuti ketentuan yang ada, promosi barang-barang dilakukan lewat Tiktok Shop Indonesia. Sementara pembayaran belanjaan akan diproses oleh sistem Tokopedia. Seperti diberitakan, proses transaksi investasi Tiktok ke Tokopedia telah selesai dilakukan pada akhir Januari 2024. Unit bisnis e-dagang GoTo, yaitu Tokopedia, dan Tiktok Shop Indonesia juga telah bergabung di bawah PT Tokopedia, yang dimiliki bersama oleh GoTo dan Tiktok. Tiktok berinvestasi lebih dari 1,5 miliar USD atau Rp 23,38 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasionalisasi bisnis Tokopedia. (Yoga)
Bank Makin Hati-hati Serap Surat Utang BUMN Karya
Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.
BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.
Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)
Puncak Gunung Es Korupsi Tambang
Kasus dugaan megakorupsi PT Timah yang
merugikan negara hingga Rp 217 triliun hanya puncak dari gunung es kusutnya
tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN
tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA,
hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi, melibatkan pelaku mulai
dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras
kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala
daerah. Modusnya sangat luas dan beragam, mulai dari kongkalikong dalam pemberian
izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana
reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung
pernah menyebut, setidaknya ada 14 modus operandi.
Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di
wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah
diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan
bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasusnya dan memeriksa para
saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak
pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Megakorupsi PT Timah
mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, seper sepuluh nilai
APBN dan menyeret nama crazy rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami
artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dugaan kerugian Rp 271 triliun itu
baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya.
Dari pemeriksaan Kejagung terungkap peran sentral Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.363 hektar luas lahan PT Timah, yang memiliki IUP 88.900 hektar. Sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari skala perputaran uang di sektor ekstraktif yang menjadikan lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dengan kekayaan tak masuk akal. Sejak lama, sejumlah lembaga menyinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya bekingan aparat, dan kongkalikong dengan pejabat. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun. (Yoga)
Harga Beras Masih Tinggi, Pembeli Antre di Swalayan
Harga beras dan bahan pokok lainnya melambung menjelang Idul
Fitri. Harga beras medium masih bertengger di Rp 14.070 per kg, tidak mengalami
penurunan berarti sejak awal Ramadhan. Harga komoditas lainnya, seperti cabai
merah, bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan telur, juga masih mahal. ”Sudah
sebulan harga beras naik dan tidak turun-turun. Meskipun sudah ada operasi
pasar, harga beras belum turun-turun,” kata Rahmat, pedagang beras di Pasar
Modern Bintaro, Tangsel, Banten, Minggu (31/3). Harga beras medium, jenis beras
yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, masih di atas Rp 14.000 per kg. Beras
premium dengan kualitas lebih baik harganya mulai Rp 17.000 hingga Rp 20.000
per kg.
”Pembeli protes beras mahal, tetapi tetap dibeli karena kebutuhan
menjelang Lebaran,” ucapnya. Selain beras, harga bahan pokok lainnya juga
meningkat pesat. Harga telur di pasar Rp 32.000 per kg, cabai merah Rp 52.000
per kg, serta harga bawang putih dan merah Rp 52.000 per kg. Sementara, pasar
swalayan juga mulai dipenuhi pembeli untuk berbelanja kebutuhan Lebaran
terutama beras premium yang harganya sedikit lebih murah dibandingkan di
pasar tradisional, akibatnya banyak pembeli yang memenuhi pasar swalayan modern
seperti yang terjadi di Kota Tangsel. Pembeli berbelanja sambil berdesakan ,
mengakibatkan antrean panjang di kasir swalayan.
Harga kebutuhan pokok di pasar swalayan juga masih cukup
tinggi. Untuk beras premium, harganya Rp 75.000 hingga Rp 90.000 per 5 kg, telur
ayam ras Rp 33.000 per kg, ayam broiler Rp 40.000 per ekor, dan daging sapi Rp
14.000 per 100 gram. ”Kami baru dapat THR dari kantor dan langsung belanja ke
sini. Harga sejumlah bahan pokok lagi naik, tetapi mau bagaimana lagi. Kami
butuh lebih banyak karena saat Lebaran banyak yang mau datang silaturahmi ke
rumah untuk kumpul keluarga,” kata Ira Tumiarty, pembeli di swalayan. (Yoga)
Tiket Angkutan Umum Hampir Habis Terjual
Masyarakat di sejumlah daerah akan mulai mudik
awal pekan ini. Berbagai moda transportasi bersiap mengangkut 193,6 juta orang
ke kampung halaman. Tiket kereta api, bus, kapal laut, hingga pesawat sudah
hampir ludes terjual. Badan usaha jalan tol hingga kapal penyeberangan juga bersiap
memberikan layanan untuk pemudik. Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan
mudik Lebaran di Bandung, Jabar, Minggu (31/3) mengatakan, ”Tol Cipali menjadi
concern pada arus mudik tahun ini. Di situ ada bottle neck. Rest area juga
menjadi pekerjaan rumah. Akan ada pembatasan berhenti di rest area, yakni
setengah jam,” kata Budi.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada
Sabtu (6/4) hingga Senin (8/4), sebagaimana Survei Angkutan Lebaran 2024 yang
dilakukan Kemenhub, dimana kereta api menjadi moda yang paling banyak digunakan,
yakni 39,32 juta orang. Namun, tiga moda
transportasi yang akan menggunakan jalan tol secara keseluruhan jauh lebih
besar. Angkutan bus diperkirakan mengangkut 37,51 juta orang, mobil pribadi
35,42 juta orang, dan mobil sewa 11,64 juta orang. Total 84,57 juta orang atau
43,67 % menggunakan tiga moda ini. (Yoga)
Zaman Berganti, Parsel Tak Pernah Mati
Dari bingkisan konvensional berupa makanan dan
kini berevolusi menjadi hadiah digital, parsel mengisi fungsi sosial untuk menjalin
keakraban sesama. Pada saat yang sama, parsel menjual seni dan keterampilan.
Satu per satu ojek daring dan kurir berdatangan
mengambil pesanan di rumah Dijah (46) di Cikini, Jakpus, Selasa (26/3) siang.
Pesanan itu siap diantar menuju berbagai tempat di Jabodetabek. Produknya berupa
parsel tanda kasih hari raya Idul Fitri. Dijah merupakan satu dari banyak
pedagang parsel musiman yang mencari berkah Ramadhan di Cikini yang melayani pemesan
parsel, baik perorangan maupun partai besar. Harga parselnya beragam, Rp
100.000 dipatok untuk parsel berukuran kecil berisi makanan ringan.
Dijah mengatakan, Ia juga menerima pesanan
khusus dari para pelanggan. Parsel jenis ini unik-unik karena isinya
bermacam-macam. Harganya juga jauh di atas parsel makanan, bisa mencapai Rp 10
juta. Paket termahal biasanya berisi barang-barang premium non-makanan, seperti
barang pecah belah dan elektronik. Bahkan, Dijah pernah membuat parsel berisi
televisi. Setiap hari mereka mampu memproduksi 100 parsel ukuran kecil hingga
sedang. Untuk parsel pesanan khusus, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari
tergantung kerumitannya agar enak dipandang. Dijah menjalani bisnis ini sejak
tahun 1980-an, ia merintis dari berjualan langsung di pinggir jalan. Sekarang
ia bisa menyuplai para pedagang di Pasar Cikini.
Pelanggan setianya mulai dari perorangan,
instansi pemerintah, hingga perusahaan ternama. Bahkan, ada pelanggan yang
sejak tahun 1980-an hingga saat ini masih memesan kepadanya setiap menjelang
Lebaran.
Tradisi berbagi juga mengalami pergeseran
seiring perkembangan zaman. Selain parsel konvensional yang berbentuk fisik,
mulai muncul parsel-parsel dalam bentuk lain. Salah satunya berupa parsel digital,
yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM). Mereka mengubah parselnya dari
bingkisan fisik menjadi voucer belanja digital kepada ratusan karyawannya melalui
program Bingkisan Puasa dan Lebaran.
“Ini bagian dari kebijakan kami untuk
mengapresiasi karyawan yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang, kami sudah
beralih ke saldo digital,” ujar Manajer Umum Bidang Komunikasi Perusahaan PT AHM
Ahmad Muhibbudin. Parsel memang menjadi salah satu tradisi menjelang hari raya.
Secara rata-rata, masyarakat mengalokasikan dana Rp 302.321 untuk membeli parsel
lebaran. Hal ini seperti yang dilakukan Rini (67), warga Ciledug, Tangerang,
Banten, yang jauh-jauh ke Cikini untuk berburu parsel untuk saudaranya di Sukabumi,
Jabar, yang tidak bisa ia kunjungi saat Lebaran. (Yoga)
Insiden Gudang Amunisi Jadi Momentum Evaluasi
Terbakarnya salah satu unit gudang di kompleks
Gudang Amunisi Daerah Komando Daerah Militer Jaya di Ciangsana, Bogor, Jabar, menjadi
momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan gudang
amunisi militer. Pasalnya, saat ini di sekitar
kawasan itu tumbuh permukiman warga. Pengawasan terhadap penataan ruang kawasan
tempat kompleks militer berada, termasuk gudang amunisi, perlu menjadi
perhatian agar asas perlindungan bagi warga tetap terpenuhi. Anggota Komisi I
DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengatakan, Gudang Amunisi Daerah
(Gudmurah) Kodam Jaya yang mulai dioperasikan pada 1982 pada mulanya jauh dari
permukiman warga.
”Sekarang (kawasan di sekitar Gudmurah) sudah
jadi perumahan,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/3). Menurut
Hasanuddin, syarat mutlak gudang amunisi adalah berada jauh dari permukiman
masyarakat. Jika amunisi yang disimpan seberat 5 kg, radius bahayanya berkisar
2-3 km, berarti jarak gudang amunisi dengan wilayah permukiman setidaknya 5 km.
Melihat kondisi kompleks Gudmurah Kodam Jaya yang kian dikepung permukiman,
Hasanuddin menilai perlu dipertimbangkan untuk memindahkan gudang amunisi ke lokasi
lain yang lebih aman. Meski bukan perkara mudah, hal itu perlu dipertimbangkan secara
serius. (Yoga)
IHSG Berpotensi Rebound Pekan Ini
Indeks Harga Saham Gabungan (BEI) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan. Sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang Rebound IHSG cukup melemah -083% pada pekan lalu yang lalu kami sampai -0,83% pada pekan lalu ke posisi 7.288. "IHSG mestinya bisa mix to hinger dengan suppport 7.237 investor," kata senior investmen Information-Retail Business Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta . Dari dalam negeri Nafan mengungkap pelaku pasar menanti data inflasi dan PMI manufacturing Indonesia yang segera dirilis. "Apabila data inflasi cenderung stabil, tentu ini akan mendatangkan sentimen positif ke pasar. Sementara kalau PMI manufacturing tetap ekspansif dan hasilnya menunjukkan di atas ekspektasi, juga akan memberikan pengaruh positif ke market," ujar dia (Yetede)
GAMANG ATURAN IMPOR
Regulasi impor yang berlaku sejak 10 Maret 2024 menuai pro dan kontra. Kalangan pengusaha menilai perlu adanya ralaksasi sejumlah ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hanya saja, relaksasi dan berbagai penyesuaian nantinya jangan sampai memberi ruang bagi peredaran produk impor ilegal. Konsistensi negara dalam menjalankan regulasi impor mesti tegas dijalankan guna melindungi pasar dan dunia usaha dari serbuan barang-barang ilegal. Pemerintah diminta juga bijak dalam mengatur produk yang bahan bakunya belum sepenuhnya dapat diproduksi dari dalam negeri untuk menjaga kelangsungan industri.









