Dengan keputusan DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang, di Jakarta, Kamis (28/3/2024), maka masa jabatan kepala desa (kades) dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun. Alih-alih mengatasi permasalahan desa, perpanjangan masa jabatan ini malah akan membuat para kades merasa memiliki kewenangan yang besar, apalagi jika kontrol masyarakat tidak kuat. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (29/3), mengatakan, masa jabatan kades yang diperpanjang menjadi delapan tahun tidak serta-merta akan mengatasi persoalan di desa. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan itu akan menjadikan kades merasa memiliki kewenangan yang besar. Hal ini mengingat ada banyak kades yang terlibat dalam korupsi dana desa.

”Kasus-kasus penyelewengan dana desa, yang menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW melibatkan banyak kepala desa, memberikan gambaran bahwa tak semua kepala desa memiliki integritas,” kata Herman. Mengutip data ICW, kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021. Korupsi dana desa pada 2015 sebanyak 21 kasus dan meningkat jadi 154 kasus pada 2021. ICW mencatat, dana desa yang digelontorkan pemerintah selama 2015-2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Selama periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Menurut Herman, yang dibutuhkan adalah tata kelola desa yang baik, baik itu penguatan perencanaan, penganggaran, hingga penerapan pembangunan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pengawasan kinerja kades harus dioptimalkan dan kontrol masyarakat juga harus kuat. (Yoga)

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan tak semua aset keluarga Rafael Alun Trisambodo merupakan hasil korupsi dan gratifikasi selama menjadi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Dalam putusan pada 7 Maret 2024, hakim banding menyatakan rumah di Simprug Golf, Jaksel, seharga Rp 5,75 miliar milik Ernie Meike, istri Rafael. Atas putusan hakim banding itu, KPK menyatakan banding. KPK yakin semua aset Rafael Alun Trisambodo yang telah disita dan dijadikan barang bukti di pengadilan merupakan hasil korupsi. Karena itu, semua aset tersebut harus dikembalikan kepada negara melalui asset recovery.

“Tim jaksa tetap yakin beberapa aset dalam putusan sebelumnya adalah hasil korupsi yang dilakukan terdakwa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Kamis lalu, 28 Maret 2024. Ali Fikri merujuk pada pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menegaskan bahwa seluruh aset yang dimiliki Rafael Alun terbukti hasil korupsi. “Namun, dalam pertimbangan status barang bukti, hakim banding menilai dikembalikan kepada terdakwa,” kata Ali. “Sehingga terjadi inkonsistensi dalam poin amar putusan.” Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka dugaan gratifikasi pada 30 Maret 2023.  Adapun dugaan korupsi itu terjadi selama 12 tahun terakhir masa kerjanya di Kemenkeu. (Yetede)

Mendari Tito Karnavian bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 28 Maret lalu, pukul 13.30 WIB, beberapa saat setelah dia mengikuti rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Rapat DPR itu mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang merupakan implikasi terbitnya UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. UU IKN telah disahkan Jokowi pada 15 Februari 2022. Dampak dari itu, DPR mesti membuat undang-undang untuk mengatur Jakarta dengan kekhususannya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Saat menyampaikan pendapat akhir untuk mewakili Presiden dalam sidang di DPR, Tito menyoroti sejumlah poin dalam RUU DKJ. Antara lain soal gubernur dan wakil gubernur yang tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat, tidak ditunjuk oleh presiden. Pemilihan langsung gubernur melalui pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 10 RUU DKJ. Hal lain, definisi kawasan aglomerasi Jakarta serta ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi oleh presiden melalui peraturan presiden. Tito menyebutkan pemerintah, DPR, dan DPD sepakat sinkronisasi Jakarta dan wilayah sekitarnya diperlukan untuk menangani masalah yang kompleks.

Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden sehingga diharapkan tercipta keharmonisan dan keserasian pembangunan wilayah aglomerasi. Ihwal aset pemerintah pusat di Jakarta, yakni kawasan Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, dan Kemayoran, Tito menyebutkan ada kesepakatan tetap dikelola pemerintah pusat karena mengandung nilai-nilai sejarah Indonesia. Tito juga mengatakan pemerintah, DPR, dan DPD sepakat membuat norma masa transisi perpindahan agar Jakarta dapat merencanakan penyesuaian secara bertahap seiring degan pembangunan yang sedang berjalan di IKN. (Yetede)

Memburuknya sejumlah indikator yang dianggap sebagai sinyal kuat atas melemahnya daya beli masyarakat harus nulai dan terus diwaspadai. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah serius guna menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga, agar kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB Indonesia tidak terganggu.

Indikator tersebut diantaranya, penjualan mobil dan motor yang terus terkontraksi dalam delapan dan enam bulan terakhir. Hingga Februari 2024, penjualan mobil turun tajam hingga 18,8 % secara year on year (yoy) sedangkan penjualan motor turun 2,9 % (yoy). Ekonom senior yang juga Menkeu periode 2013-2014 Chatib Basri membenarkan terjadinya pelambatan konsumsi akibat daya beli menurun. (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bakal menerbitkan surat utang senior berdenominasi dolar AS atau global bond sebesar USD 500 juta atau Rp 7,94 triliun (kurs Rp 15.874). Aksi korporasi tersebut sebagai upaya diversifikasi sumber pendanaan perseroan untuk menyalurkan kredit valuta asing (valas).

Perseroan telah menyelesaikan roadshow pada 26 Maret 2024 dan pricing pada 27 Maret 2024 sehubungan rencana penerbitan surat utang senior senilai USD 500 juta dengan indikasi kupon sebesar 5,28 % per tahun. Dengan merujuk ketentuan Regulation S berdasarkan US Senior Act, yang akan terdaftar di Singapore Stock Exchange. (Yetede)

PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) menargetkan laba bersih 2024 tumbuh 3,6 % menjadi Rp 461,32 miliar dari tahun lalu di Rp 445,29 miliar. Peningkatan laba tersebut sejalan dengan ekspektasi penjualan yang akan naik 7,8 % menjadi 2,64 triliun dibanding sebelumnya Rp 2,44 triliun. Optimisme itu, kata Chief Operating Officer Arwana Edy Suyanto didasari harga jual rata-rata keramik yang meningkat menjadi Rp 39.735 per meter persegi (m²).

Perseroan juga akan memperluas jaringan pemasaran dengan membuka enam depo baru yang berlokasi di Dumai, Probolinggo, Aceh, Singkawang, Pangkalan Bun dan di Kaltara. “Dengan adanya enam depo baru ini, diharapkan meningkatkan kemampuan pelayanan kami di 38 ribu outlet kami di seluruh Indonesia,”kata Edy dalam paparan public yang digelar Arwana di Aula Nuansa Plant II, Serang, Banten. (Yetede)

Emiten Grup Bakrie dan Salim, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk USD 10,9 juta sepanjang 2023. Angka itu turun 97,9 % dari USD 525,3 juta pada 2022. Pendapatan Bumi Resources (BUMI) secara konsolidasian (termasuk PT Kaltim Prima Coal/KPC) sebesar USD 6,57 miliar pada 2023, turun 23 % dari USD 8,53 miliar pada periode FY 2022.

“Pendapatan bruto sebesar USD 6,57 miliar periode FY 2023 vs USD 8,53 miliar periode FY 2022 atau turun tajam 23 % dikarenakan kondisi pasar dan harga batubara yang turun sebesar 33 % yoy,” jelas Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava dalam keterangan resmi, Jumat (29/3). (Yetede)

BI melaporkan aliran modal asing keluar bersih (capital outflow) di pasar keuangan domestik mencapai Rp 1,36 triliun dalam periode 25-27 Maret 2024. Dalam keterangan tertulis Kamis (28/3) Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, nilai modal tersebut berasal dari aliran modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 0,97 triliun dan modal asing keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masing-masing sebesar Rp 1,59 triliun dan Rp 0,74 triliun. (Yetede)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyiapkan uang tunai senilai Rp 736 miliar untuk melayani kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idufitri tahun ini. Dirut Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, uang tersebut disiapkan untuk penukaran uang baru  dan penarikan tunai di ATM dan kantor cabang. Persiapan ini sekaligus mendukung program BI untuk memastikan kesiapan uang tunai layak edar selama Ramadhan dan Idulfitri 1445 Hijriah

Menurut dia, menjelang libur lebaran, kebutuhan transaksi perbankan masyarakat seperti pengiriman dan penarikan uang meningkat. “Oleh karena itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kami kembali berpartisipasi  dengan menyiapkan uang tunai. Hal ini sekaligus wuhjud kontribusi kami dalam melayani umat,” ujarnya, Jumat (29/3). (Yetede)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo selaku ketua majelis hakim pemeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, Kamis (28/3) di Jakarta mempertimbangkan untuk menghadirkan sejumlah menteri selaku pihak yang ingin didengarkan keterangannya oleh MK. Para menteri yang dimohon untuk dihadirkan dalam persidangan adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Mendag Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pertimbangan itu sebagai respons terhadap permohonan tim hukum calon presiden-calon wakil presiden, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terkait pembagian bansos kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung, yang diduga sebagai salah satu tindakan yang mengakibatkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara di Pilpres 2024.

Adapun Gibran adalah Wali Kota Surakarta, anak sulung Presiden Jokowi. Suhartoyo mengatakan, mahkamah bisa memanggil para menteri tersebut sepanjang diperlukan oleh MK. Jika nantinya sejumlah menteri dihadirkan dalam persidangan, para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan. Sebab, pihak yang membutuhkan keterangan dari menteri adalah MK sehingga yang boleh mengajukan pertanyaan pun hanya MK. (Yoga)