Dewan sekolah pada empat distrik di Ontario, Kanada, menggugat perusahaan induk Tiktok hingga Facebook dan Instagram karena dinilai membahayakan pelajar. Meta, Bytedance, dan Snap diminta membayar ganti rugi 2,96 miliar USD. Gugatan diajukan dari Distrik Toronto, Peel, Katolik Toronto, dan Ottawa-Carleton. Dalam pernyataan pada Kamis (28/3) penggugat menyebut tiga perusahaan media sosial tersebut merancang produk yang mendorong penggunaan kompulsif. Produk itu juga mengubah cara anak-anak belajar, berperilaku, dan belajar. Penggunaan media sosial menyebabkan krisis pembelajaran dan kesehatan mental pada siswa. Dampaknya, sekolah harus berinvestasi lebih banyak untuk menyusun program-program dukungan.

Gugatan diajukan ke Facebook dan Instagram yang dibawahkan Meta. Tiktok yang dibawahkan Bytedance serta Snapchat juga menjadi sasaran gugatan. Meta dan Bytedance belum menanggapi gugatan itu. Sementara jubir Snap Inc, Tanya Johnson, mengatakan, Snapchat membantu pengguna tetap terhubung dengan teman-temannya. ”Snapchat terbuka langsung ke kamera, bukan unggahan konten, dan tidak memiliki tombol tanda suka atau komentar publik,” katanya. Johnson menyebut, Snapchat senantiasa siap membantu remaja menghadapi aneka tantangan.

Anggota Dewan Sekolah Distrik Toronto, Rachel Chernos, mengatakan bahwa guru dan orangtua menyimak masalah anak-anak kurang bergaul dan mudah cemas di media sosial. Selain itu, ada masalah perundungan dan kecenderungan mencari perhatian dengan cara tidak lazim lewat unggahan di media sosial. Tidak kalah penting, ada masalah mental pada anak-anak yang kecanduan media sosial. ”Perusahaan-perusahaan ini secara sadar telah menciptakan program-program yang bersifat adiktif yang ditujukan dan dipasarkan pada kaum muda. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan sehingga kami tidak bisa diam begitu saja dan tidak angkat bicara mengenai hal ini,” kata Chernos. (Yoga)

Marbot masjid perlu mendapatkan perhatian dan kesejahteraan, khususnya dari pemerintah, meski pekerjaan mereka bersifat sukarela. Pemerintah melalui Kemenag berupaya menyejahterakan mereka, salah satunya dengan menerbitkan pedoman pengupahan bagi marbot masjid. Guru Besar Bidang Sosiologi Agama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Khusna Amal menyampaikan, marbot umumnya merupakan orang-orang yang mampu mengisi sektor pekerjaan informal. Sama dengan pekerjaan informal lainnya, jaminan kesejahteraan marbot rendah.

”Menjadi marbot bersifat sukarela dan tidak ada tekanan. Namun, marbot adalah pekerjaan informal yang kurang strategis karena upahnya tergantung dari kemampuan masjid dan jemaahnya. Untuk masjid di kota besar, kesejahteraan marbot lebih bagus,” ujarnya, Jumat (29/3). Khusna menilai, marbot sebenarnya pihak yang lemah dan tak punya hak untuk menuntut kesejahteraan mereka karena tidak ada kontrak dan bersifat sukarela. Namun, secara sosiologis, idealnya pihak-pihak tertentu harus memperhatikan kesejahteraan marbot mengingat mereka sudah merawat masjid sehingga menjadikan ibadah jauh lebih nyaman.

Dirjen Bina Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengakui, kesejahteraan marbot masjid masih menjadi pekerjaan rumah bersama. ”Partisipasi, kontribusi, dan kolaborasi masyarakat menjadi keharusan,” ujar Kamaruddin saat diwawancara Kompas TV beberapa waktu lalu. Mengingat perannya amat besar, Kemenag akan terus berupaya menyejahterakan marbot, dengan merancang dan akan segera menerbitkan pedoman pengupahan atau honorarium bagi marbot masjid. Pengupahan bagi marbot bisa berasal dari berbagai sumber, antara lain APBN, APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta sumber lain, seperti Baznas dan warga. Besaran jumlah honorarium bagi marbot nantinya akan disesuaikan dengan tipologi masjid, seperti masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, dan masjid jami. Selain itu, honorarium disesuaikan dengan pendapatan kas masjid bulanan. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memastikan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 % pada 2025. Secara undang-undang (UU), pemerintah dapat menaikkan tarif PPN hingga 15 % sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan PPN telah dimulai pada 1 April 2022, saat pemerintah menaikkan tarifnya menjadi 11 % dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak Rp 1.510 triliun sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan Covid-19. Mengingat kontribusinya yang begitu besar pada penerimaan pajak, maka wajar bagi pemerintah menjadikan PPN sebagai komponen penerimaan pajak yang perlu dioptimalkan. Sepanjang masa pandemi, tepatnya sejak 2020, kinerja PPN terus mengalami peningkatan.

Menkeu Sri Mulyani saat itu mengatakan, penerimaan PPN sepanjang 2021 mencapai Rp 551,0 triliun atau 106,3 % dari target awal Rp 518,55 triliun. Untuk 2023, penerimaan PPN Rp 764 triliun. Meskipun menaikkan tariff PPN akan menaikkan penerimaan pajak, kenaikan PPN juga punya efek lain dan yang paling niscaya adalah kenaikan pada harga barang konsumsi. Pada 2022, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis laporan mengenai tanggapan masyarakat ketika tarif PPN naik menjadi 11 %, melibatkan 800 responden di 40 provinsi, hasilnya 77,37 % responden menolak kenaikan tarif PPN, karena kenaikan tarif PPN bisa menghambat pemulihan ekonomi yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Menaikkan tarif PPN saat pemulihan ekonomi belum maksimal berpotensi memukul masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Efek dominonya, angka kemiskinan bertambah, berujung pada semakin melebarnya jurang kesenjangan ekonomi. (Yoga)

Limbah makanan jadi masalah global. Setiap tahun, miliaran ton makanan terbuang. Hal ini jadi ironi di tengah kelaparan yang dihadapi ratusan juta orang. Laporan PBB mencatat 1,05 miliar ton makanan terbuang. Volume sampah makanan mencapai 19 % makanan yang diproduksi secara global. Di sisi lain, 783 juta orang mengalami kelaparan pada 2022 dan sepertiga umat manusia menghadapi kerawanan pangan. Dalam Laporan Indeks Limbah Makanan 2024 yang disusun Program Lingkungan PBB (UNEP) bersama Waste and Resources Action Program (WRAP) terungkap, jumlah sampah makanan naik drastis di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (Kompas.id, 28/3/2024).

Limbah makanan merugikan perekonomian global dan memicu perubahan iklim dan polusi. Laporan UNEP terbit menjelang Hari Tanpa Sampah Internasional yang diperingati setiap 30 Maret dan memberi perkiraan global paling akurat mengenai limbah makanan di tingkat ritel dan konsumen. Menurut Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen dalam keterangan di laman UNEP, sampah makanan adalah tragedi global. Jutaan orang kelaparan di tengah banyak makanan terbuang sia-sia di seluruh dunia. Dari analisis yang dilakukan, setiap orang membuang rata-rata 79 kg makanan per tahun, setara 1 miliar porsi makanan terbuang per hari di seluruh dunia. Sekitar 60 % sampah makanan berasal dari rumah tangga, 28 % dari jasa makanan, dan 12 % dari ritel.

Tingginya volume sampah makanan itu terkait perilaku masyarakat. Selain kebiasaan tidak menghabiskan makanan, sebagian warga makan tidak sesuai porsi makanannya, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, serta gengsi menghabiskan makanan di depan banyak orang. Pengurangan limbah pangan berperan penting dalam transformasi sistem pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan produksi pangan, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan pola makan sehat. Upaya ini juga menjadi salah satu  strategi utama mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengurangan limbah makanan membantu negara dan dunia usaha memitigasi dampak perubahan iklim. Aksi ini sekaligus bisa melestarikan dan melindungi ekosistem serta sumber daya alam, yang jadi sandaran masa depan pangan. (Yoga)

Harga rumah berukuran kecil mengalami pertumbuhan yang signifikan selama triwulan I-2024. Data Flash Report Maret 2024 yang dirilis Rumah123 mengidentifikasi pergerakan harga  hunian tumbuh signifikan untuk rentang ukuran di bawah 60 meter persegi hingga 90 meter persegi. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan, pertumbuhan harga median tertinggi untuk rumah dengan luas di bawah 60 meter persegi terdapat di Bandung, tumbuh 34,1 % dengan median harga Rp 590 juta per unit. Sementara rumah dengan rentang luas 60-90 meter persegi mengalami pertumbuhan harga tertinggi di Denpasar, yakni 38,2 %, dengan median harga mencapai Rp 1,3 miliar per unit.

Pertumbuhan signifikan harga rumah berukuran di bawah 60 meter persegi juga terjadi di Jakarta Barat, yakni naik 25 % dengan harga rata-rata Rp 1,25 miliar per unit, Medan naik 17,5 % dengan median harga Rp 470 juta per unit, Bekasi tumbuh 15 % dengan median harga Rp 575 juta per unit, dan Tangerang naik 12,9 % dengan median harga Rp 789 juta per unit. Selain itu, harga rumah ukuran di bawah 60 meter persegi juga meningkat di Bogor sebesar 11,1 % dengan rata-rata harga Rp 500 juta per unit, Surakarta tumbuh 9,3 % dengan median harga Rp 470 juta per unit, dan Jaksel naik 7,3 % dengan median harga Rp 750 juta per unit.

Marisa menambahkan, kenaikan signifikan harga rumah berukuran kecil dengan luasan di bawah 60 meter persegi dan rentang 60-90 meter persegi dikarenakan permintaan yang tinggi, terutama di perkotaan yang strategis karena didukung fasilitas dan layanan umum yang memudahkan akses ke tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga transportasi. ”Bagi sebagian konsumen, harga tetap menjadi salah satu faktor penting dalam memilih rumah. Meskipun mereka mencari rumah yang sesuai dengan anggaran, mereka juga mengharapkan rumah kecil dengan nilai tambah dan kualitas yang baik,” kata Marisa dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3). (Yoga)

Isu mengenai pinjaman pelajar (student loan) yang ditujukan untuk mahasiswa perguruan tinggi terus bergulir. Terdapat dua pokok bahasan yang menyelimuti isu tersebut, yakni skema pinjaman yang mencakup tenor, suku bunga, dan sumber pendanaan serta risiko gagal bayar sebagaimana dialami beberapa negara. Pemerintah masih terus membahas skenario pendanaan bagi para mahasiswa, termasuk aspek perlindungan terhadap mahasiswa, melalui regulasi. Salah satu skema yang diusulkan ialah pinjaman lunak atau pinjaman yang berasal dari negara atau lembaga multilateral yang menyasar para mahasiswa dari kalangan menengah bawah mengingat kalangan ini kerap mengalami kendala keuangan dan tunggakan uang kuliah, tetapi tidak memenuhi syarat mendapatkan beasiswa.

Tidak tertutup kemungkinan bunga pinjaman lunak tersebut seperti kredit mikro sebesar 3 % per tahun atau bahkan tanpa bunga. Pemerintah sedang mengkaji pendanaan yang berasal dari lembaga nonpemerintah, seperti filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dalam mendukung pinjaman lunak tanpa bunga. Untuk menghindari gagal bayar, pemerintah juga tengah mempertimbangkan integrasi data nomor induk kependudukan (NIK) penerima pinjaman guna kebutuhan pelacakan. ”Sedang dibahas bagaimana pinjaman bersifat pinjaman lunak, pengembalian ketika mahasiswa lulus dan bekerja. Bisa saja pengembalian setelah lulus tahun kedua,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito (Kompas.id, 18/3/2024). (Yoga)

Sepanjang triwulan pertama 2024, rupiah terus mengalami tekanan hingga terdepresiasi 2,6 %. Pelemahan diprediksi berlanjut pada awal April. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terhadap USD pada penutupan perdagangan Kamis (28/3) sebesar Rp 15.873,00 per USD, melemah ketimbang penutupan sehari sebelumnya di Rp 15.853 per USD. Sepanjang tiga bulan pertama 2024, penurunan nilai atau depresiasi rupiah telah mencapai 2,6 % dari Rp 15.473 pada awal tahun. Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam laporan analisisnya memperkirakan, rupiah masih akan berfluktuasi di ruang pelemahan pada pekan depan atau awal April 2024.

”Untuk perdagangan Senin (1/4) depan, mata uang rupiah fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp 15.840-Rp 15.910,” katanya dalam laporan yang dikutip Jumat (29/3). Tren pelemahan rupiah dipicu ketidak pastian turunnya suku bunga bank sentral AS, The Fed, akibat inflasi yang belum sesuai target. Pasar masih menanti sejumlah data ekonomi AS. Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell dan anggota Federal Open Market Committee (FOMC), Mary Daly, juga akan menyampaikan pidato terkait arah kebijakan The Fed. Ekonom senior Mirae Asset Sekuritas, Rully Wisnubroto, dalam pemaparannya dengan media, Rabu (27/3), menjelaskan bahwa meski ada konsensus penurunan suku bunga AS pada bulan Juli, frekuensi penurunan diperkirakan tak sesuai harapan, menjadi hanya tiga kali dari perkiraan awal 6-7 kali tahun ini.

Situasi ini akan membuat BI sulit menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Kejatuhan rupiah juga dipicu aksi jual surat berharga negara (SBN) yang cukup masif oleh investor asing. Berdasarkan data settlement dari awal tahun hingga 27 Maret 2024, investor asing melakukan jual neto sebesar Rp 33,31 triliun di pasar SBN. Kondisi ini membuat imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik menjadi 6,73 %. Adapun premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 27 Maret 2024 sebesar 71,39 bps, naik ketimbang 22 Maret 2024 sebesar 70,90 bps. (Yoga)

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Rabu (27/3) dalam sidang terpisah, memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Di sidang perdana sengketa hasil pilpres ini, sebagian pemohon menyampaikan harapannya agar MK berani membuat keputusan monumental dengan menembus ruang keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Kalangan ahli hukum pun menilai, sidang sengketa pilpres ini jadi momentum menguji sikap kenegarawanan hakim konstitusi. MK diharapkan membuktikan diri sebagai peradilan konstitusional dan penjaga demokrasi. Hal ini mengingat penanganan sengketa ini telah didahului pelanggaran etik di MK.

Sidang sengketa hasil pilpres yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra dan enam hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, Rabu, dimulai dengan pembacaan permohonan yang diajukan oleh capres-cawapres Anies-Muhaimin. Sidang ini turut dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta anggota KPU, August Melasz dan Yulianto Sudrajad, didampingi para kuasa hukum. Hadir pula pihak Bawaslu sebagai pemberi keterangan, yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu, yakni Totok Hariyono dan Lolly Suhenty. Selain itu, hadir pula sejumlah pengacara yang mewakili Prabowo-Gibran selaku pihak terkait dalam perkara ini, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Hotman Paris Hutapea. (Yoga)

Peluang kuliah calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat seleksi nasional masih terbuka pada jalur tes atau seleksi nasional berdasarkan tes. Kuota penerimaan mahasiswa baru untuk jalur tes di perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan pendidikan tinggi vokasi masih tersedia sekitar 247.000 kursi. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Ganefri, Rabu (27/3) di Jakarta, mengatakan, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (PTN) ada dua jalur. Keduanya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) yang disubsidi penuh oleh pemerintah alias gratis dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) yang disubsidi pemerintah sebagian.

Tahapan seleksi di jalur prestasi sudah selesai, kini seleksi nasional bergeser ke jalur tes lewat ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang pendaftarannya dibuka hingga 5 April. ”Kesempatan untuk kuliah diPTN masih terbuka dijalur tes dan jalur mandiri. Daya tampung PTN tahun ini terbuka untuk 589.000 mahasiswa baru. Kuota jalur tes terbanyak Selanjutnya, ada jalur mandiri yang dilaksanakan di tiap PTN, kuotanya lebih dari 176.000 kursi,” kata Ganefri. Menurut Ganefri, pemerintah mengoptimalkan tiap jalur masuk, terutama di seleksi nasional. Tujuannya agar daya tampung yang disediakan terpenuhi demi mendukung peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sanksi juga diterapkan jika peserta yang lolos jalur tes tidak mendaftar ulang. Peserta tidak boleh ikut seleksi jalur mandiri di PTN mana pun. (Yoga)

Sejumlah aturan berkait dengan industri digital sudah dikeluarkan Uni Eropa (UE). Akan tetapi, kepentingan mereka belum tercapai. Mereka hanya bertahan. Raksasa teknologi Apple, Google Alphabet, dan Meta Platforms menjadi target pertama pemberlakuan UU Pasar Digital Uni Eropa. UU yang berlaku mulai 7 Maret 2024 itu bertujuan mempermudah masyarakat berpindah layanan digital dan memberi pilihan untuk layanan lebih murah, bahkan gratis. Komisi Eropa pada Senin (25/3) menyatakan, perusahaan-perusahaan yang termasuk sebagai ”penjaga gerbang” itu dapat dikenai denda besar jika terbukti melanggar UU Pasar Digital (DMA). Denda dapat mencapai 10 % omzet tahunan perusahaan secara global (Kompas.id, 26/3). Aturan ini hanyalah satu dari sekian aturan di Uni Eropa yang telah diberlakukan di kawasan itu dan negara-negara di Eropa.

Semangat awal yang muncul adalah mereka bertahan di tengah serbuan produk teknologi digital dari luar kawasan itu. Sampai sekarang masih sedikit produk dan inovasi dari UE yang bisa menandingi kemampuan produk dan inovasi dari AS dan China. Dalam posisi seperti itu, pilihan mereka adalah bertahan dan membatasi perluasan pasar mereka sambil mencari peluang. Mereka tentu memahami bahwa UE adalah pasar yang besar. Pemain-pemain raksasa di bidang teknologi tak bisa begitu saja memanfaatkan kawasan itu sebagai pasar semata. UE harus melindungi warganya dan tentu berusaha agar pemain di dalam UE bisa bersaing. Meski demikian, hingga sekarang kemampuan perusahaan-perusahaan teknologi dari kawasan itu belum bisa menandingi pemain dari China dan AS. (Yoga)