Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dinilai akan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan  daya beli masyarakat. Rencana menghilangkan BBM dengan oktan 90  itu sebaiknya diserahkan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. DI sisi lain, Pertamina menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah dalam menghapus pertalite. Pertalite merupakan bahan bakar jenis penugasan yang artiannya alokasi kuota per tahun dan besaran harga ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebelumnya menetapkan Premium sebagai BBM penugasan.

Namun peredaran BBM dengan oktan 88 itu dihentikan pada 2021. Sejak itu Pertalite menyandang status penugasan. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Rahdy mengatakan penerapan Pertalite  sebenarnya belum sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beleid tersebut menyatakan batas Oktan BBM minimum sebesar 91. Sedangkan Pertalite memiliki oktan 90. Ia menyebutkan BBM internasional dengan standar Euro 4 atau setara dengan BBM beroktan 95. (Yetede)

Investasi China di manufaktur Indonesia mencapai US$ 15,4 miliar atau Rp245,1 triliun (kurs Rp15.906) sepanjang 2019-2023. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan kerja sama di sektor industri dengan pemerintah China. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto menerangkan, industri di Tanah Air memiliki potensi besar untuk bisa meningkatkan devisa negara, sehingga investasi yang masuk ditujukan untuk mendorong industrialisasi itu bisa dilakukan melalui pengisian pohon-pohon industri yang masih kosong, supaya lebih memberikan  dampak positif, serta bisa membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. "Kita ingin memperkuat pendalaman struktur industri. Kedua kita ingin meningkatkan daya saing. Ketiga tentu kita harus menciptakan nilai tambah karena pada akhirnya kan ke penyerapan tenaga kerja nanti," ucap Eko. 

Dalam mengevaluasi dan membentuk bus pariwisata yang berkeselamatan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap memberi efek jera bagi para pelaku pelanggar peraturan, khususnya moda angkutan darat yang mengancam keselamatan penumpang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat koordinasi  dengan kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, para pakar transportasi dan pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda). Rapat ini dilakukan guna mengevaluasi dan membentuk bus pariwisata yang berkeselamatan. Menhub menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memberi rasa jera pada pelaku pelanggaran peraturan, khususnya pada angkutan darat yang mengancam keselamatan penumpang. Seperti pada kecelakaan Bus Trans Putera Fajar yang terjadi di Subang, Jawa barat pada 11 Mei 2024. "Dalam jangka pendek, kami akan melakukan penegakan hukum dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang benar. Sehingga bukan saja supir yang salah, tetapi harus ada pihak lain yang turut bertanggung jawab," kata Menhub. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi (telko) senilai Rp 26,52 triliun pada 2023 atau turun Rp0,61 triliun (-2,25%) dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Rp27,13 triliun. Namun pencapaian PNBP telko tahun 2023 juga lebih baik atau melampaui 105,74 dari yang ditargetkan senilai Rp25,08 triliun. PNBP Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama, yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telko dengan besaran kontribusi terhadap total PNBP Kemenkominfo tahun lalu masing-masing sebesar 80,31% dan 4,96%.

Selain itu, terdapat PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan lainnya di Kemenkominfo yang berkontribusi sebesar 15,20%. BPH frekuensi selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Dalam catatannya, Kemenkominfo berhasil  memungut BPH frekuansi Rp 21,14 triliun, BPH Telko Rp1,24 triliun, PNBP BLU (USO) Rp3,12 triliun, sertifikasi perangkat telekomunikasi Rp 217 miliar, Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Rp 37 miliar, serta PNBP lainnya Rp 520 miliar pada 2023. (Yetede)

Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor energi industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-8% lebih pada tiga tahun kedepan untuk menjadi negara maju pada 2045. "Hal yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong aktivitas sektor industri dan juga mendorong iklim kompetisi di Indonesia makin membaik," kata Ekonom Utama Departeman Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Rahmayandi. Dia menjelaskan, ADB memprediksi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2024 dan 2025. Konsumsi rumah tangga akan terus jadi penopang utama produk domestik bruto (PDB). Namun kontribusi ekspor diperkirakan masih akan lemah pada tahun ini. Melemahnya ekpsor merupakan imbas  dari gejolak perekonomian global, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia namun juga oleh berbagai negara lainnya. (Yetede)

Wilayah agromerasi Daerah Khusus Kota Jakarta (DKI) diusulkan memiliki pulau pengelolaan sampah dengan masa operasi bisa kita dengan 100 tahun ke depan. Penurut Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi DKI itu harus meningkat mengingat Jakarta sudah tidak memiliki lahan untuk dijadikan lahan pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan. Dia menegaskan, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mungkin mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Tempat pembuangan sampah yang kita bicarakan hari ini kalau pemikiran saya tidak hanya untuk Jakarta. Tetapi juga untuk Bekasi, Depok, Tangsel. Dan masa depan kota aglomerasi 100 tahun ke depan," kata Heru. Fasilitas tersebut memanfaatkan sedimen atau lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta dan sampah-sampah masyarakat. Tumpukan sedimen dari sungai-sungai Jakarta itu dinilai menjadi persoalan karena setiap dikeruk tidak memiliki tempat pembuangan sehingga perlu memindahkan ke area pesisir laut utara yang kemudian menyerupai pulau. (Yetede)