MODA RAYA TERPADU : MRT Barat-Timur Dimulai Agustus
PT MRT Jakarta menargetkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk proyek moda raya terpadu lintas barat-timur fase pertama tahap kesatu digelar pada Agustus tahun ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan bahwa ground-breaking proyek moda raya terpadu (MRT) east-west line fase pertama tahap kesatu rencananya dilakukan di sekitar kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Sejauh ini, dia mengungkap Jepang telah mengucurkan pinjaman senilai ¥140,69 miliar atau Rp14,51 triliun (kurs ¥1=Rp103,29) ke Indonesia untuk membangun MRT timur-barat fase pertama tahap kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria Jakarta. Menurutnya, skema pengembalian pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan MRT Jakarta lintas barat-timur akan ditanggung oleh pemerintah pusat serta Pemprov DKI Jakarta.
Secara terperinci, dia memaparkan Pemprov DKI Jakarta akan menanggung sebesar 51% dari pinjaman melalui APBD atau sekitar Rp7,4 triliun, sementara pemerintah pusat menanggung 49% dari total pinjaman atau sekitar Rp7,1 triliun melalui APBN.
Dengan model itu, pemerintah pusat akan memberikan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membayar sebagian pinjaman dari JICA. Counsellor Bagian Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Hironori Yahata menjelaskan Jepang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membangun MRT Jakarta east-west line fase pertama tahap (stage) kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.
PARIWISATA MINAT KHUSUS : PEMERINTAH SIAPKAN DISPENSASI CABOTAGE KAPAL PESIAR
Pemerintah berencana memberikan relaksasi operasional kapal pesiar asing di pelabuhan dan dispensasi cabotage guna mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa wisata minat khusus kapal pesiar memiliki potensi yang luar biasa sehingga perlu kebijakan yang mendukung pengembangan wisata tersebut. “Nanti juga akan ada relaksasi peraturan di pelabuhan dan dispensasi cabotage yang lebih banyak dalam konsep pilot project, sehingga akan ada kemudahan sistem perizinan yang terintegrasi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/5). Sandiaga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Optimalisasi Aktivitas Bisnis Kapal Asing di NIPA Transshipment Anchorage Area (NTAA) dan Benoa Cruise Terminal Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, peminat wisata jenis itu cukup tinggi dengan pangsa pasar yang teridentifi kasi adalah silver market atau pasar usia lansia. Beragam paket itu ditawarkan kepada wisatawan mancanegara karena Indonesia memiliki destinasi wisata bahari yang beragam. Adapun, beberapa destinasi yang menjadi favorit seperti Bintan, Batam, Labuan Bajo, Sorong, dan Maluku dengan hub yang ada di Tanjung Benoa. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait berkolaborasi untuk menghadirkan regulasi yang mampu mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar.
Menurutnya, wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar dapat mengeluarkan sekitar Rp31 juta per penumpang di Indonesia. Sandiaga menyampaikan pemerintah siap memperkuat pengembangan wisata kapal pesiar melalui sejumlah relaksasi kebijakan serta pengayaan paket wisata yang dapat menarik lebih banyak minat wisatawan. Dia mengharapkan spendingdari wisatawan kapal pesiar dapat mencapai angka di atas US$1.000 per penumpang hingga US$2.000 per penumpang atau setara Rp15 juta hingga Rp31 juta per penumpang. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub berkomitmen memastikan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan terkini di sektor kapal pesiar. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting menyatakan komitmen itu tecermin melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4/2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14/2023.
Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Rifanie Komara menjelaskan dalam pelaksanaan perubahan kedua Permenhub Nomor PM 4/2022 itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangatlah krusial. Dia tetap berkomitmen agar perubahan regulasi ini menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan sektor pariwisata dan transportasi laut ke depannya. Terdapat beberapa poin yang diusulkan di antaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri.
ia menegaslan perlunya mendalami karakteristik kapal, kebutuhan layanan, pengembangan infrastruktur, serta dampak ekonomi dan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Pemahaman itu tidak hanya terbatas pada tingkat pelayanan di pelabuhan, tetapi juga mencakup dampak positif bagi ekonomi lokal, peluang pekerjaan, dan promosi pariwisata Indonesia secara global.
RENCANA MERGER FREN & EXCL : Smartfren Janji Lebih Efisien
PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) berjanji memberikan pelayanan paling efektif dan efi sien menyusul rencana merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL). Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan bahwa layanan Smartfen kepada 36 juta pelanggan termasuk tarif termurah yang berada di peringkat empat di dunia. “Semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Memang kita kurang murah? Kita itu nomor 4 paling murah di dunia,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Merza menjelaskan bahwa perusahaan siap memberikan layanan yang efi sien dengan adanya aksi korporasi tersebut. Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru MergeCo.
Rencana merger itu masih dalam tahap evaluasi awal, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo.
Manajemen Axiata menjelaskan bahwa validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU. “Setiap perkembangan penting yang berhubungan dengan MoU ini akan diumumkan sebagaimana diperlukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward berpendapat rencana merger antara FREN dan EXCL akan membuat tarif layanan menjadi lebih murah.
KASUS LNG PERTAMINA : JK Bingung Karen Tersangka
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku bingung karena Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), didakwa merugikan keuangan negara akibat kasus korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). “Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa, bingung, karena dia menjalankan tugasnya,” ujar JK saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dari pihak Karen dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5). Pernyataan JK itu menjawab pertanyaan Hakim Anggota Sri Hartati yang melontarkan pertanyaan alasan dia dihadirkan dalam persidangan itu. Hakim Sri juga bertanya soal alasan Karen dijadikan terdakwa dalam sidang kasus tersebut.
JK lalu menyampaikan bahwa Perpres itu diterbitkan saat dia menjadi wakil presiden kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati demikian, JK mengatakan tidak tahu menahu soal kerugian negara melalui Pertamina sebagaimana didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai, Pertamina sebagai entitas bisnis bisa untung atau merugi.
KECERDASAN BUATAN : Ancaman Serius Pasar Tenaga Kerja
Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini bukan hanya mencemaskan para ahli di semua bidang, tapi juga para pekerja. Ada kekhawatiran mendalam di kaum pekerja mereka akan tergantikan oleh AI. Saat ini, sudah menjadi tumpuan beberapa perusahaan teknologi dunia dan juga mulai dilirik sebagai masa depan teknologi militer. Tak dapat dinafi kan, ada kemungkinan pengaruh AI akan lebih permanen di masa mendatang. Melansir Context.id, yang mengutip dari Fortune, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan AI ini akan menghantam pasar tenaga kerja layaknya tsunami. Prediksinya, transformasi apik dari AI akan berdampak pada 60% pekerjaan di negara maju dan 40% pekerjaan di seluruh dunia dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
PENYELUNDUPAN NARKOBA : Anggota Kartel Meksiko Dibekuk di Filipina
Polisi menangkap anggota sindikat narkoba internasional kartel Sinaloa Meksiko yang juga buronan Badan Narkotika Nasional (BNN), Gregor Johann alias Fernando Tremendo. Kepala Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti mengatakan Gregor merupakan penyelundup narkoba di Asia ditangkap di Filipina. “Iya benar [Fernando] ditangkap,” ujarnya saat dikonfi rmasi, dikutip Kamis (16/5). Krishna menjelaskan Gegor berkebangsaan Australia. Penangkapan bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari BNN, Interpol, hingga Polisi Filipina. Berdasarkan unggahan Instagram @Krishnamurti_bd91, Gregor ditangkap saat berada di dalam mobil. Saat penangkapan, tidak ada perlawanan. Adapun, Gregor nampak memiliki perawakan tinggi, kulit putih, dengan tato yang terukir di tangan dan kakinya.
BERGULAT UNGKIT KINERJA DAGANG
Laju ekonomi Indonesia berpotensi masuk jalur cepat, setelah pada awal tahun sempat tersendat di jalur lambat. Deru mesin ekonomi nasional juga mulai menguat sejalan dengan perbaikan kinerja perdagangan pada awal kuartal II/2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada April 2024 mencapai US$19,62 miliar atau naik 1,72% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu US$19,28 miliar. Adapun, total impor pada bulan yang sama 2024 mencapai US$16,06 miliar atau terkerek 4,62% dibandingkan dengan April 2023 yang hanya US$15,35 miliar. Menariknya, nilai impor bahan baku/penolong dan barang modal pada April tahun ini cenderung meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Hal ini memberikan sinyal positif mulai bergairahnya industri manufaktur di dalam negeri yang menyerap bahan baku/penolong dan barang modal.
Sinyal positif itu diperkuat dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang tetap masuk zona ekspansif di level 52,9 pada April, lebih baik dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu pada level 52,7. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada April 2024 berada di level 52,50, sedangkan pada April 2023 bertengger pada level 51,38. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai impor Indonesia pada April 2024 tercatat positif sebesar 4,62% (year-on-year/YoY). “Secara tahunan, impor seluruh jenis penggunaan meningkat, dengan kenaikan terbesar pada kelompok barang modal yang meningkat 13,7%,” katanya, Rabu (15/5).
Kabar baiknya, Pudji menyatakan neraca perdagangan barang Indonesia tetap mencetak surplus pada April 2024 sebesar US$3,56 miliar atau 48 bulan secara berturut-turut. Bila dihitung sejak Mei 2020, nilai surplus neraca perdagangan selama 4 tahun berturut-turut mencapai US$157,21 miliar. "Jika dipilah menurut komponen migas dan nonmigas selama 48 bulan terakhir, komponen migas defisit US$66,93 miliar dan nonmigas surplus US$224,15 miliar," ujarnya. Surplus kinerja neraca perdagangan yang panjang itu juga pernah terjadi pada Juni 1995—April 2008 atau selama 152 bulan berturut-turut. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan industri pengolahan domestik mulai bergeliat, sejalan dengan performa apik industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki serta industri tekstil dan pakaian jadi selama triwulan I/2024.
Pertumbuhan positif industri itu disebabkan permintaan luar negeri dan domestik yang masih kuat. Pada kuartal I/2024, permintaan luar negeri untuk produk tekstil mengalami peningkatan volume yaitu 7,34% YoY, produk pakaian jadi naik 3,08 YoY, dan kenaikan 12,56 YoY untuk alas kaki. Ketua Komite Tetap Kebijakan Pablik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menyebutkan kinerja perdagangan pada kuartal II/2024 masih dibayangi oleh perlambatan ekonomi di negara mitra seperti Jepang dan Uni Eropa. Oleh karena itu, dia memperkirakan kinerja ekspor pada kuartal II/2024 tidak banyak mengalami perubahan signifikan. Sebaliknya, konflik geopolitik yang berkepanjangan dan kebijakan suku bunga tinggi The Fed memengaruhi daya beli di negara mitra dagang Indonesia. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai penurunan surplus neraca dagang pada April 2024 dipicu normalisasi harga komoditas dan meningkatnya ketidakpastian global.
Aral Mengadang Kinerja Dagang
Neraca perdagangan Indonesia rupanya masih moncer kendati ketidakpastian sedang membayangi ekonomi global. Malah, sudah 48 bulan atau empat tahun terakhir ini, neraca perdagangan nasional selalu tercatat surplus. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada April 2024 neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,56 miliar yang bersumber dari sektor nonmigas sebesar US$5,17 miliar, sedangkan defisit tercatat di sektor migas senilai US$1,61 miliar. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan sejak Januari—April 2024 mencapai US$10,87 miliar.
Pada Maret 2024, surplus neraca perdagangan tercatat US$4,47 miliar, sedangkan pada April 2023, surplus neraca perdagangan mencapai US$3,94 miliar. Jika mengurai data BPS, maka dapat kita ketahui juga bahwa kinerja ekspor pun kurang solid, utamanya jika dilihat secara bulanan. Nilai ekspor Indonesia April 2024 tercatat US$19,62 miliar, atau turun 12,97% ketimbang Maret 2024. Setali tiga uang, secara kumulatif Januari—April 2024 pun kinerja ekspor belum cukup tangguh. Nilai ekspor Indonesia Januari–April 2024 mencapai US$81,92 miliar atau turun 5,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.
Capaian itu agaknya tak terlalu mengherankan lantaran kinerja sektor industri pengolahan yang mulai kedodoran. Hal itu terlihat dari ekspor sektor industri pengolahan pada April 2024 yang melorot 15,95% dari bulan sebelumnya.
Ancaman inflasi tinggi yang merembet ke era suku bunga tinggi, berkelindan dengan dampak konflik geopolitik berisiko membuat permintaan lesu. Bahkan ketika permintaan naik pun, risiko gangguan rantai pasok masih ada di depan mata. Melihat dinamika tersebut, kebijakan yang bersahabat dengan pelaku usaha, termasuk industri manufaktur amat diperlukan. Baik berupa insentif fiskal maupun kemudahan dalam hal regulasi.
Survei Konsumen April 2024 yang digelar Bank Indonesia, diketahui bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2024 yang berada pada zona optimis sebesar 127,7, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat 123,8. Demikian pula jika melihat kondisi keuangan konsumen pada April 2024 di mana rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, untuk pembayaran utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan tercatat relatif stabil ketimbang bulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 73,6%; 9,7%; dan 16,7%.
Kejar Swasembada Gabah, Lupa Mengurus Beras
Dari sisi ekonomi, usaha tani padi masih menjanjikan. Selain menguntungkan (BPS, 2018), usaha tani padi juga berdaya saing kuat (Agustian, 2014). Masalah terjadi setelah padi atau gabah berubah jadi beras. Berbagai kajian menunjukkan, daya saing beras terus menurun yang menandai beras Indonesia tak punya daya saing di pasar dunia (Azahari dan Hadiutomo, 2013; Syahyuti, 2020). Ini terjadi karena selama puluhan tahun pemerintah lebih fokus swasembada gabah, tapi melupakan beras. Industri padi/gabah dan industri beras sejatinya saling terkait erat dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah, kurang atau tak diurus, keduanya akan melemah atau tak terurus. Harga beras, kualitas beras dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan tingkat produktivitas (gabah kering giling/hektare) dan efisiensi pada tingkat usaha tani, tapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi. Dua tahapan pascapanen ini amat menentukan kualitas dan produktivitas beras, serta efisiensi yang dicerminkan pada harga beras.
Sialnya, di dua tahapan pascapanen itu kita amat lemah. Ini terkait dominasi penggilingan padi kecil dan sederhana. Merujuk data BPS (2020), jumlah penggilingan padi mencapai 169.789 unit, turun 12.000 unit dari 2012 (182.199 unit). Dari 169.000 unit, 95% tergolong penggilingan kecil, disusul penggilingan menengah 44,32% dan besar 0,62%. Dominasi penggilingan padi kecil adalah hasil kebijakan era 1970-an, ketika konsumen masih memperlakukan beras sebagai komoditas homogen. Berbagai atribut kualitas pada beras, seperti butir patah, rasa, dan kepulenan, belum jadi isu penting. Masalahnya, lebih dua dekade terakhir telah terjadi perubahan drastis pada preferensi konsumen beras. Dominasi penggilingan padi kecil menghambat upaya menekan kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan, rendemen giling rendah, dan mempersulit peningkatan kualitas beras.
Betapa tidak efisiennya pascapanen padi di Indonesia tampak dari kehilangan saat panen dan pascapanen sebesar 10,82%. Rendemen giling hanya 62,74%, jauh lebih rendah dari Thailand (69,1%) dan Vietnam (66,6%) (Patiwiri, 2016). Potensi kehilangan hasil padi mulai dari proses pengeringan, penggilingan, dan rendemen giling pada 2018—2019 sebesar 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun atau setara Rp15,4 triliun (Sawit dan Burhanuddin, 2020). Kehilangan tertinggi terjadi pada tahap pengeringan: Rp5,3 triliun. Ini karena penggilingan padi kecil rerata tak punya dryer. Dari total kehilangan itu, 80% atau Rp12,32 triliun disumbang oleh penggilingan padi kecil. Bila input usaha tani, seperti pupuk, pestisida, BBM, benih, dan pekerja juga dihitung maka kehilangan 2,75 juta ton GKG pemborosan yang luar biasa. Kalau potensi kehilangan hasil padi ini bisa ditekan, katakanlah 50%, ada peluang tambahan 0,86 juta ton beras. Apalagi bila bisa ditekan 100% akan ada tambahan 1,72 juta ton beras.
IUPK VALE INDONESIA : Kepastian Investasi INCO Terjaga
Polemik izin operasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mereda setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan khusus atau IUPK perusahaan hingga 28 Desember 2035. Sederet proyek jumbo yang digarap perusahaan pun mendapat kepastian untuk dilanjutkan. IUPK yang diterima INCO menjadi angina segar di tengah sederet rencana kerja perusahaan, termasuk rencana investasi senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan pertambangan dan smelter di Sulawesi. Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur INCO, menyampaikan IUPK yang diterima Vale Indonesia pada 13 Mei 2024 memberikan kepastian hukum bagi perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya, dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Berdasarkan IUPK, INCO wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik perseroan. Sebagai pemegang IUPK, INCO kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari laba bersih kepada Pemerintah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu membuat kontribusi perseroan kepada negara dan daerah meningkat.
Mengutip prospektus rights issue perusahaan, INCO akan melepas 603.445.814 saham dan nilai nominal Rp25 per saham. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham INCO kepada MIND ID sebesar 14%. MIND ID akan membeli dan menerima pengalihan dari Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam private placement. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah memberikan tenggat agar INCO merealisasikan komitmen investasinya yang senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan tambang dan smelter di Sulawesi pada 2029.
Setidaknya terdapat empat proyek milik INCO yang sedang berjalan, yaitu proyek Sorowako HPAL, SOA HPAL, Bahodopi RKEF, dan stainless steel, serta Pomalaa HPAL. Lebih terperinci, Sorowako HPAL adalah kerja sama INCO dengan Huayou untuk pembangunan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 Ni per tahun dalam MHP. Proyek dengan nilai investasi Rp30 triliun disebut akan menggandeng pabrikan otomotif atau non-investor China, seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW. Kemudian, Proyek Pomalaa HPAL dengan kapasitas hingga 120.000 ton Ni per tahun. INCO menggandeng Huayou dan Ford untuk investasi dengan nilai Rp66 triliun termasuk pabrik dan tambang. Saat ini, konstruksi sedang berjalan dengan penghiliranlebih lanjut hingga prekursor atau bahan dasar baterai. Terakhir adalah Proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun. Proyek ini telah menyelesaikan eksplorasi tahap akhir dengan potensi pabrik HPAL minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP.









