Kementerian Perhubungan tengah merancang regulasi yang mengatur jual-beli armada bus di Indonesia menyusul maraknya perpindahan kepemilikan armada angkutan umum berbasis jalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno menjelaskan rancangan peraturan baru itu merupakan salah satu langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan bus yang berulang. Dalam tragedi kecelakaan bus Trans Putera Fajar di Subang Jawa Barat, kendaraan yang dipakai sudah lima kali berpindah kepemilikan. Selain itu, Kemenhub juga menemukan adanya modifi kasi pada badan bus tersebut. Kecelakaan bus Trans Putera Fajar pada pekan lalu menewaskan 11 orang. 

Selain regulasi kepemilikan bus, imbuhnya, Kemenhub juga meminta Dinas Perhubungan daerah untuk membenahi database kendaraan. pembenahan itu perlu dilakukan agar pengawasan armada dengan status Uji KIR masih aktif atau Uji KIR sudah mati. Saat momen libur panjang, dia meminta pengecekan bus-bus pariwisata dilakukan lebih intensif di lokasi wisata bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah. Hendro mengatakan Ditjen Perhubungan Darat akan mengumumkan PO bus yang berizin dan laik jalan secara berkala. Namun, dia berharap masyarakat atau pengguna jasa ikut berperan serta dalam mengecek kelaikan jalan setiap armada yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau spionam.dephub.go.id.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2025 mengingat besarnya dampak bagi masyarakat Indonesia. Sofyan Djalil, Menko Bidang Perekonomian periode 2014—2019, menyatakan program Kartu Prakerja harus berkelanjutan. Bila program itu tidak berlanjut, dia memprediksi seluruh kurva pembelajaran yang telah dipelajari selama 4—5 tahun bisa hilang dan merugikan bangsa Indonesia. “Membangun kembali akan berat sekali,” katanya dalam rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5). Tak sebatas melanjutkan program yang sudah ada, Sofyan juga mengharapkan pemerintah melakukan perbaikan program Kartu Prakerja. Salah satunya perbaikan itu menyasar kekurangan yang ada dalam program Kartu Prakerja. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan program Kartu Prakerja perlu dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. 

Susiwijono yang menjabat Sekretaris Komite Cipta Kerja menyebutkan Kartu Prakerja menjadi program yang digadang-gadang dalam berbagai forum internasional, khususnya mengenai layanan pemerintah secara digital. Oleh karena itu, dia mengharapkan program itu dapat dilanjutkan dan lebih baik ke depannya. “Itu yang kita harapkan bersama,” ujarnya. Kartu Prakerja merupakan salah satu program politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun kedua menjabat. Program itu menjadi salah satu inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia di Tanah Air. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Manajemen Pelaksana Program (PMO) Cahyo Prihadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kelanjutan program Prakerja. Alasannya, PMO hanya sebatas manajemen pelaksana, bukan pembuat kebijakan. “Itu arahan dari Komite Cipta Kerja,” kata Cahyo. Total anggaran Prakerja sebesar Rp4,8 triliun pada tahun ini sebesar 0,93% dimanfaatkan untuk operasional dan 99,08% untuk pendanaan program. Nantinya, setiap peserta program mendapatkan beasiswa sebesar Rp4,2 juta. 

Jumlah bantuan beasiswa itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei. Pada tahun ini, setidaknya sudah ada 850.000 peserta yang mengikuti program Prakerja atau mencapai 74,5% dari target yang dipatok pemerintah. Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menambahkan usulan anggaran program Kartu Prakerja 2025 merupakan permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. “Kami sudah berkonsulatasi dengan Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] tentang berapa jumlah target yang akan dilayani tahun depan dan kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan,” kata Denni. Merujuk survei yang didanai Asian Development Bank (ADB), Denni menyebut Prakerja dengan skema normal berada di jalur yang tepat dengan dari peserta yang menganggur mendapat pekerjaan dalam waktu 1 bulan pascapelatihan berakhir. 

Dengan adanya perubahan skema dari sebelumnya semi bantuan sosial, Denni menyebut lebih banyak peserta yang menjadi karyawan dibanding wirausaha. Pada 2023, pemerintah memangkas insentif pascapelatihan dari semua Rp2,4 juta per individu menjadi Rp600.000 per individu. Namun, pemerintah mengerek biaya pelatihan dari semula Rp1 juta menjadi Rp3,5 juta per individu. Perubahan anggaran terjadi lantaran program Kartu Prakerja tak lagi bersifat semi bansos sehingga bantuan pelatihan yang diberikan lebih besar daripada insentif pascapelatihan. Head of Mitra Financial Services Bukalapak Nungky Aprilia menyampaikan sudah ada lebih dari 450 ragam pelatihan yang bisa dibeli di platform marketplace Bukalapak dan terus bertambah. Program pelatihan prakerja yang disediakan oleh BUKA terdiri atas 3 pilihan format yaitu daring, luring (tatap muka), serta pembelajaran mandiri.

Performa industri alas kaki di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kian kokoh setelah melanjutkan pertumbuhan ekspor sepanjang kuartal I/2024. Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat bahwa ekspor alas kaki wilayah ini menembus US$11,37 juta pada 3 bulan pertama tahun ini. Negara tujuannya adalah Korea Selatan, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, Chile, dan Jibouti. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengungkapkan, memang dalam beberapa tahun terakhir industri alas kaki di wilayahnya terus bertumbuh. Selain mampu meningkatkan ekspor daerah, industri ini juga menyerap tenaga kerja banyak, sehingga minat untuk bekerja ke luar daerah atau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) mampu ditekan. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengatakan potensi besar pasar Eropa sebagai tujuan ekspor perlu dioptimalkan guna merebut pangsa pasar China di kawasan tersebut. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan, produk-produk China dikenakan tarif bea masuk yang sangat tinggi di Uni Eropa.

Sejumlah pemain pusat data berbondong-bondong meningkatkan kapasitas pusat data mereka di Indonesia. Langkah ini tak terlepas dari prospek ekonomi digital Indonesia yang terus bertumbuh. Upaya ini sekaligus dapat menjadi fondasi kokoh transformasi digital pada masa depan. Terbaru, pemain utama pusat data di Indonesia, NTT DATA mengumumkan bahwa divisi Global Data Centers saat ini tengah membangun pusat data Jakarta 2 Annex (JKT2A) yang dijadwalkan selesai pada awal 2026. Sebagai bagian dari kompleks Jakarta 2 NTT DATA, JKT2A dirancang untuk memenuhi kebutuhan hyperscalers dan korporasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pembangunan JKT2A merupakan bagian dari rencana investasi NTT DATA senilai lebih dari US$ 10 miliar untuk mengembangkan pusat data mulai 2023 hingga 2027 di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Rencananya, pusat data Jakarta 2A akan memiliki kapasitas sebesar 12 megawatt (MW). Sementara, Untuk JKT2 yang berlokasi di Kuningan, Jakarta memiliki kapasitas 9,6 MW, sedangkan data center JKT3 memiliki kapasitas 45,6 MW. CEO dan Presiden Global Data Centers di NTT DATA Doug Adams menjelaskan bahwa peluncuran JKT2A yang baru ini menegaskan posisi kepemimpinan NTT di Indonesia, terutama dengan pertumbuhan jejak pusat data global perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. 

Dia mengatakan bahwa pembangunan JKT2A ini bakal memperluas kehadiran NTT DATA di Jakarta, serta melengkapi kompleks JKT2 dan JKT3 yang sudah ada. Presiden Direktur Global Data Centers Indonesia, NTT DATA, dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kajiki menjelaskan bahwa peluncuran pusat data Jakarta 2 Annex merupakan langkah signifikan untuk memenuhi permintaan klien yang terus berkembang, di saat pelanggan menerapkan solusi kecerdasan buatan (artifi cial intelligent/AI) generasi berikutnya, dan memperluas interkoneksi di seluruh wilayah, Menurutnya, dari segi konektivitas jaringan, JKT2A akan mencakup berbagai jaringan seperti Global IP Network (GIN) NTT, JKT-IX yang menyediakan pertukaran internet terbesar di Indonesia, APRICOT Submarine Cable, dan koneksi langsung dengan layanan cloud publik utama. Dengan kebijakan carrier-neutral, imbuhnya, klien dapat memperoleh keuntungan dari berbagai layanan jaringan. 

Selain itu, ekosistem jaringan seperti ini memungkinkan klien untuk memiliki rangkaian layanan ICT yang lengkap, termasuk cloud hybrid, manajemen jaringan, dan kolaborasi. Sebelumnya, pemain bisnis pusat data di Indonesia juga tengah bersiap menambah kapasitas data center, menyusul kehadiran satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, di pasar ritel Tanah Air. Chief Executive Offi cer (CEO) PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) Jimmy Kadir mengatakan bahwa masuknya Starlink bagi bisnis pusat data sangat bagus. Hal yang sama disampaikan oleh manajemen PT Indointernet Tbk. (EDGE) atau Indonet. Direktur Utama Indonet Andy Rigoly menilai apabila satelit rendah milik Elon Musk beroperasi di Indonesia, maka akan mempermudah lalu lintas data. Hal itu merupakan sinyal positif, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hugua meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan praktik politik uang dalam ajang pemilihan umum (pemilu). Permintaan itu disampaikan Hugua dalam forum rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/5). Usulan Hugua untuk melegalkan praktik politik uang diminta untuk diatur dalam Peraturan KPU dalam batasan tertentu. 

Dia merasa bahwa dengan kondisi politik saat ini, tidak akan ada masyarakat yang memilih calon apabila tidak memberikan uang ketika kampanye pemilu karena praktik politik seperti itu sudah menjadi ekosistem di Indonesia. Meski demikian, Hugua menjelaskan harus ada batasan politik uang yang boleh digunakan oleh peserta pemilu. Hugua menjelaskan, jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu maka Bawaslu akan tahu kapan bergerak dan menindak peserta pemilu yang gunakan politik uang dengan nilai tak wajar.

Pesohor Sandra Dewi kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015–2022. Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan kali ini bertujuan untuk mendalami soal kepemilikan harta Sandra Dewi yang merupakan istri dari Harvey Moeis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pantauan Bisnis, Sandra Dewi tiba di Kejagung, Rabu (15/5), tidak melalui Gedung Kartika Kejagung. Diduga, dia masuk ke ruang pemeriksaan via akses rubanah atau basement. Awak media sudah berada di lokasi itu sejak pukul 07.00 WIB. Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur mengatakan Sandra Dewi tiba di Kejagung sekitar 8.40 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan.

Neraca perdagangan Indonesia pada April 2024 mengalami surplus sebesar US$ 3,56 miliar. Pencapaian ini memperpanjang  daftar surplus neraca perdagangan  menjadi 48 bulan berturut-turun atau  selama empat tahun. Namun demikian, surplus pada April 2024 itu turun 22,3% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 4,58 miliar serta lebih rendah dari periode sama tahun yang lalu masih di angka Rp 3,94 miliar. Komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih menjadi penopang  utama dari pencapaian  surpus neraca perdagangan dalam empat tahun terakhir, bukan disokong oleh kenaikan  nilai ekspor, melainkan lebih karena nilai impor yang lebih konsisten  turun, terlebih sepanjang tahun 2024. Head of Industry & Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani menyatakan, ketergantungan terhadap sektor  komoditas telah lama menjadi problem  struktural ekspor Indonesia yang semestinya sudah dibenahi sejak dulu. "Penyebabnya, industrialisasi di Indonesia  ketinggalan jauh sehingga  ekspor manufaktur tumbuh lamban dan tidak mengalami peningkatan," ujar Dendi kepada Investor Daily. (Yetede)

Saham Grup Barito, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menguasai tiga besar kapitalisasi pasar (market cap) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kontribusi masing-masing mencapai 10,9% dan 6,49%. Saham BREN kokoh ini di posisi puncak dengan market cap Rp1.335 triliun, sedangkan saham yang dikendalikan Prajogo Pangestu lainnya, TPIA, berada di urutan ketiga dengan market cap Rp789 triliun. Sementara itu, di posisi kedua, ada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan market cap Rp 1.159 triliun. Kemarin, saham-saham Group Barito melejit, sehingga turut mengerek  indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 1,36% ke level 7.279. Nilai transaksi  di bursa pada perdagangan  kemarin mencapai Rp11,73 triliun, dengan 296 saham mencatatkan kenaikan, 257 saham terkoreksi, dan 224 saham stagnan. "Derasnya capital inflow yang masuk ke BREN dan TPIA membuat market cap-nya terus meningkat, sehingga wajar saja kalau dua saham tersebut berhasil masuk tiga besar market cap bursa," kata Senior Invesment Information-Retail Business Mirea Aseet Sekurita Muhammad Nafan Aji Gusta Utama kepada Investor Daily. (Yetede)

Kabar penggabungan usaha (merjer) antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)  resmi memasuki babak baru, lewat penandatanganan MoU  dari masing-masing induk perseroan. Merjer diekspektasikan menghasilkan  efisiensi belanja modal di tengah  industri telekomunikasi  yang sunset. Induk EXCL, Axiata  Group Berhad, menekan MoU yang bersifat tidak mengikat dengan Grup Sinar Mas melalui PT Wahana  Inti Nusantara (WIN), kemudian PT Global Nusa Data (GND), dan PT Bali Media Telekomunikasi (BMT). Tujuannya, untuk menjajaki rencana merjer antara EXCL dan FREN dalam rangka menciptkan entitas baru (MergeCo). 

Manajeman Axiata Group Berhad menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai  saat ini masih tahap evaluasi awal. mengingat, baik Axiata maupun Sinar Mas  sama-sama berkeinginan menjadi pemegang saham pengendali MergeCo. Makanya, diskusi yang sekarang berlangsung diantara para pihak belum menghasilkan kesepakatan  atau penyelesaian rencana  transaksi yang mengikat. validasi atas penggabungan  dan penciptaan nilai bagi  pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama  dan kesepatakan atas   persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajagakan yang diatur dalam MoU. (Yetede)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani yang juga Wakil Ketua MPR menilai, ada potensi kerja sama antara Badan Amil Zakat Indonesia (Baznas) dan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam program pelaksanaan makan siang gratis. Namun demikian, peluang kerja sama ini belum diputuskan karena masih  dibicarakan dengan semua pihak terkait setelah pelantikan presiden 2024. "Baznas memiliki kesiapan untuk bisa bersama-sama mendukung program pemerintah makan siang gratis dan minum susu gratis," ungkap Muzani. Program makan siang gratis ini diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berencana melibatkan berbagai pihak untuk meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN. Sementara itu, Baznas RI menyatakan siap untuk mendukung program pemerintah terpilih dalam mengadakan makan siang dan minum susu gratis untuk anak. "Ke depan, kalau bisa (kita) kolaborasi apalagi ada program makan siang gratis InsyaAllah Baznas siap," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad. (Yetede)