Pemerintah belum mampu menyubsidi secara penuh biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) Bantuan operasional PTN yang tersedia hanya mampu memenuhi 30 % biaya operasional kampus. Karena itu, PTN tetap membutuhkan biaya dari mahasiswa dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT), yang disebut UKT berkeadilan sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa. Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, Rabu (15/5) di Jakarta, mengatakan, pada 2024 ada penyesuaian standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi negeri (SSBOPTN) agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimal.

Biaya operasional untuk tiap rumpun program studi bervariasi, bergantung karakteristik, mutu (akreditasi), dan indeks kemahalan di suatu wilayah. ”Parameter pembiayaan berubah. Jika dulu dengan standar biaya operasional tahun 2020 kuliah cukup ceramah atau praktik laboratorium, kini variasinya banyak untuk mendukung lulusan yang lebih berdaya saing,” katanya. Menurut Tjitjik, memang ada ruang bagi tiap PTN untuk bisa menetapkan UKT sesuai kemampuan mahasiswa. Namun, tetap dipastikan tidak boleh ada mahasiswa yang berpotensi, tetapi terkendala kuliah di PTN karena masalah biaya kuliah. Karena itu, tiap PTN wajib menyediakan UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta wajib untuk minimal 20 % mahasiswa.

”Termasuk untuk mahasiswa yang pendapatan orangtuanya paling tinggi Rp 4 juta per bulan atau tanggungan tiap orang di dalam keluarga hanya mencapai Rp 750.000 per orang. Mereka harus masuk di UKT 1 atau 2,” ucap Tjitjik. Tjitjik mengatakan, penyesuaian SSBOPTN dengan perhitungan tahun 2023 yang mulai diterapkan tahun ini membuka ruang bagi tiap PTN menambah kelompok UKT, untuk memberikan kesempatan bagi kelompok mahasiswa yang mampu membiayai sendiri biaya operasionalnya. Dengan demikian, bantuan dari pemerintah yang terbatas bisa lebih dimaksimalkan untuk membantu kelompok mahasiswa tidak mampu. (Yoga)

Neraca perdagangan barang migas dan nonmigas Indonesia mengalami surplus selama empat tahun terakhir atau 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Komoditas penopang utamanya adalah bahan bakar mineral yang didominasi batubara serta lemak dan minyak hewan nabati, terutama minyak sawit dan produk turunan. BPS, Rabu (15/5) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada April 2024 surplus 3,56 miliar USD, turun 1,02 % secara bulanan dan 0,38 % secara tahunan. Nilai ekspor RI pada April 2024 sebesar 19,62 miliar USD, turun 12,97 % secara bulanan, sedangkan impor senilai 16,06 miliar USD, turun 10,6 % secara bulanan.

Meskipun tren surplus neraca perdagangan barang turun sejak akhir 2022, RI masih mengalami surplus neraca dagang sejak Mei 2020 hingga April 2024. Sepanjang periode itu, neraca perdagangan RI surplus 157,15 miliar USD dengan komoditas utama penopangnya adalah batubara dan minyak sawit beserta turunannya. Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan barang. Surplus neraca dagang paling lama terjadi selama 152 bulan berturut-turut sejak Juni 1995 hingga April 2008. ”Kemudian, pada Januari 2016 hingga Juni 2017, neraca dagang Indonesia juga mengalami surplus selama 18 bulan beruntun,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan barang selama empat tahun terakhir disokong surplus nonmigas yang mencapai 224,15 miliar USD. (Yoga)

Booming inovasi teknologi kecerdasan buatan di kancah internasional mendorong peningkatan investasi fasilitas pusat data di Asia Pasifik. Dari operator telekomunikasi, investor ekuitas, manajer aset, dan perusahaan raksasa teknologi global ikut melirik. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang tetap dipandang strategis. NTT Data, lini usaha pusat data bagian dari korporasi telekomunikasi asal Jepang, NTT Group, Rabu (15/5) di Jakarta, mengumumkan akan menambah investasi fasilitas pusat datanya di Indonesia. Keputusan bisnis ini bertujuan untuk mengambil potensi ceruk pasar pusat data yang diperkirakan semakin besar karena booming teknologi kecerdasan buatan.

NTT Data sebelumnya telah mengoperasikan dua fasilitas pusat data di Indonesia, yakni fasilitas pusat data JKT-2 (Kawasan Bisnis Kuningan, Jakarta) dan JKT-3 (Bekasi, Jabar). Tambahan investasi fasilitas pusat data diberi nama JKT-2 Annex dan berlokasi 20 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presdir Global Data Centers Indonesia NTT Data dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kaiji dalam konferensi pers, Rabu, di Jakarta, mengatakan, fasilitas pusat data JKT-2 Annex dijadwalkan selesai dibangun pada awal 2026. Pembangunan fasilitas ini menggunakan konsep ramah lingkungan dan menerapkan solusi kecerdasan buatan.

Pembangunan JKT-2 Annex merupakan bagian dari komitmen investasi NTT Data senilai lebih dari 10 miliar USD untuk pembangunan fasilitas pusat data 2023–2027 di seluruh dunia. Asia Pasifik akan memegang porsi besar. Ia menyebut nilai investasi khusus JKT-2 Annex saja sudah mencapai 120 juta USD. NTT Data saat ini mengoperasikan lebih dari 17 fasilitas pusat data di tujuh negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kapasitas total telah mencapai 278 megawatt. Kini direncanakan ekspansi kapasitas lebih dari 60 megawatt. ”Booming inovasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menciptakan kebutuhan besar kapasitas fasilitas pusat data. Kami ingin mengambil peluang pasar dari booming fenomena itu,” ujar CEO dan Presiden Global Data Centers NTT Data Doug Adams. (Yoga)

Tampak salah satu perumahan bersubsidi yang berada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Kuota rumah bersubsidi sebesar 166.000 unit tahun ini diprediksi habis terserap pada triwulan III-2024. Subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 229.000 unit. (Yoga)

Kebutuhan belanja pemerintah yang tinggi di tengah terbatasnya sumber penerimaan negara baru membuat disiplin fiskal dipertaruhkan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Lembaga pemeringkat utang Fitch mengingatkan risiko yang harus siap dihadapi jika defisit anggaran melebar mendekati batas aman. Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch Ratings Thomas Rookmaaker mengatakan, selama ini Indonesia memiliki rekam jejak kredibilitas fiskal yang baik. Meski defisit sempat melebar hingga 6,14 % terhadap PDB pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, konsolidasi bisa cepat dilakukan hingga defisit turun lagi ke 1,65 % pada 2023. Akan tetapi, Fitch melihat jejak disiplin fiskal itu berpotensi berubah signifikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan resmi menjabat Oktober 2024 mendatang.

”Ada sejumlah janji kampanye yang akan membuat pemerintahan baru ini menghabiskan belanja yang lebih  tinggi, salah satunya program makan siang gratis,” kata Thomas di sela acara Fitch on Indonesia Conference yang digelar di Jakarta, Rabu (15/5). Dari sisi regulasi, untuk menjaga tata kelola keuangan negara yang tertib, UU Keuangan Negara telah mengatur ”batas aman” defisit fiskal adalah 3 % terhadap PDB. Sementara batas untuk rasio utang pemerintah adalah 60 % terhadap PDB. Fitch menilai, kebutuhan belanja yang lebih tinggi berpotensi membuat defisit di era Prabowo melebar sampai nyaris menyentuh batas aman 3 %, setidaknya 2,9 % terhadap PDB.

Tanda-tanda pelebaran defisit sudah tampak dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang menargetkan defisit di kisaran 2,45-2,8 % terhadap PDB untuk 2025. Menurut Thomas, satu-satunya cara untuk mengelola risiko tersebut adalah menaikkan penerimaan pajak. Tapi, ia meragukan hal itu bisa dilakukan dalam waktu cepat mengingat pemerintahan Prabowo menargetkan akan segera merealisasikan janji-janji kampanyenya di tahun pertama menjabat.Menurut  Ekonom Senior UOB Enrico Tanuwidjaja, agar disiplin fiskal tetap terjaga, pelebaran defisit itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, pelebaran yang signifikan dilakukan melebihi 3 % di beberapa tahun awal. Kemudian, disiplin fiskal kembali diperketat setelah ekonomi bertumbuh signifikan. (Yoga)

Indonesia bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, dalam mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Diperlukan sejumlah regulasi turunan dari Perpres tentang CCS agar implementasi teknologi dekarbonisasi itu segera terlaksana. Saat ini, koordinasi lintas kementerian tengah di lakukan.Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon agar tak terlepas ke atmosfer. Karbon yang dihasilkan industri, termasuk minyak dan gas bumi, ditangkap lalu disuntikkan ke perut bumi. Penyimpanan karbon dioksida (CO2) bisa dilakukan di depleted reservoir (reservoir migas yang telah mengalami penurunan produksi) atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi). Pada industri migas, CO2 yang ditangkap dapat dimanfaatkanuntuk memberi penambahan (incremental) produksi minyak atau gas bumi.

Dengan demikian, teknologi itu disebut carbon capture, utilization and storage (CCUS). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, terbitnya Perpres No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan CCS menjadi fondasi awal. Selanjutnya, peraturan turunan, termasuk dari kementerian-kementerian terkait, disiapkan. ”Kami sedang kerja sama, semua kementerian, untuk membuat peraturan turunannya. (Itu penting) Karena kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga, seperti Australia dan Malaysia. Australia bahkan sudah menyiapkan anggaran 300 juta dollar (Australia) untuk bisa menurunkan biaya CCS. Malaysia saya dengar juga sedang agresif, sedang menyelesaikan regulatory framework,” tutur Jodi pada hari kedua Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/5). (Yoga)

Pemerintah sedang mengkaji pemanfaatan benih bening lobster atau BBL hasil sitaan untuk dibesarkan dan dipasarkan ke pembudidaya di Tanah Air. Setelah keran ekspor BBL dibuka, setidaknya enam kasus penyelundupan digagalkan aparat. Adapun ekspor BBL tercatat baru tiga kali. Ekspor BBL dibuka dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan tanggal 21 Maret 2024. Pemberian izin ekspor benih diberikan kepada lima perusahaan Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman BBL secara resmi keluar negeri. Ekspor dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International dengan total 306.200 ekor. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tiga kali ekspor tersebut ditaksir Rp 918,6 juta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah baru selesai memverifikasi tiga perusahaan dari total lima perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih.Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri dinilai masih butuh tahapan.Negara memungut tarif PNBP dari ekspor benih lobster sebesar Rp 3.000 per ekor. ”Jumlah benih yang dikirim (ekspor) dikalikan tarif PNBP Rp 3.000, itu menjadi pemasukan buat negara,” kata Haeru di sela-sela peresmian Project Management Office (PMO) 724 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). 

Sementara itu, penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung. Sejak awal tahun 2024, tercatat delapan kasus penyelundupan benih bening lobster telah digagalkan aparat, dengan jumlah benih yang diselamatkan dan disita negara tercatat 982.025 ekor. Sebanyak enam kasus diantaranya berlangsung setelah keran ekspor dibuka. Hasil sitaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggon mengemukakan, BBL hasil sitaan negara kerap dilepasliarkan ke alami.  Akan tetapi, benih itu memiliki tingkat hidup rendah, yakni kurang dari 1 persen, karena dimangsa biota lain.  (Yetede)

Wali Kota Medan Bobby A Nasution, Rabu (15/5) menyegel Mal Centre Point di Jalan Jawa, Medan, salah satu pusat perbelanjaan besar di Medan, Sumut, karena pemilik gedung mal, yakni PT Agra Citra Kharisma, tidak membayar pajak daerah dan retribusi dengan nilai total Rp 250 miliar. Mal Centre Point yang dibuka sejak 2013 ini berdiri di atas lahan seluas 3,1 hektar. Sebelum penyegelan dilakukan, aparat Satpol PP Pemkot Medan, Polrestabes Medan, dan Kodim 0201/Medan sudah siaga di pintu utama Mal Centre Point sejak pagi hari. Satu unit ekskavator juga disiapkan di depan mal. Saat toko- toko di dalam mal mulai buka, petugas Satpol PP berkeliling ke semua lantai pusat perbelanjaan tersebut dan meminta agar toko ditutup kembali.

Setelah petugas berkeliling, Bobby datang ke pintu utama dan langsung memasang spanduk bertuliskan ”Bangunan Gedung Ini Ditutup/Disegel”. Dia juga memasang segel stiker di pintu utama mal tersebut. Pihak manajemen mal lalu menemui Bobby untuk berdialog dan menunjukkan beberapa lembar dokumen. Bobby menyebut, Pemkot Medan sebelumnya sudah bertemu dengan manajemen PT Arga Citra Kharisma (ACK) sebagai pemilik dan pengelola gedung. Pemkot memberi waktu kepada PT ACK sampai Rabu (15/5) untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan alasan tidak ada pembayaran dari PT ACK, pemkot pun menyegel mal tersebut. ”Saya ingin menyampaikan, bangunan ini tidak punya izin. Jadi, kami berhak menyegelnya,” kata Bobby.

Menurut Bobby, pada 2021 Pemkot Medan juga pernah menyegel Mal Centre Point karena tunggakan pajak daerah Rp 56 miliar. Tunggakan itu, kata Bobby, sudah diselesaikan PT ACK. Namun, belakangan muncul lagi kewajiban lain yang harus dibayar. Tunggakan sebesar Rp 250 miliar itu, antara lain, terdiri dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi IMB. ”Kewajiban pembayaran Rp 250 miliar tersebut juga belum total keseluruhan dari potensi yang ada di sini. Belum lagi di sini ada apartemennya,” kata Bobby. Menurut Bobby, Pemkot Medan akan menutup dan menyegel mal tersebut sampai 30 Mei 2024. Jika tidak ada pembayaran kewajiban dari PT ACK, Bobby mengatakan akan membongkar bangunan mal tersebut. (Yoga)

Dishub DKI Jakarta mulai menertibkan tempat parkir dan juru parkir liar di Jakarta, Rabu (15/5). Dari penertiban tersebut, sebanyak 41 juru parkir liar dibawa petugas untuk didata. Dishub DKI Jakarta belum memberikan sanksi kepada mereka. Dari data yang dihimpun Kompas, di Jakbar, ada delapan juru parkir liar yang ditertibkan, di Jaktim ada sembilan orang, di Jakpus ada 12 orang, dan di Jaksel ada 12 orang. Sementara, di Jakut belum ada laporan terkait penertiban juru parkir liar.Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan Dishub DKI Jakarta, Satpol PP, Polri, dan TNI.

Para petugas yang akan berkeliling di kawasan Jakarta Pusat terlebih dahulu mengikuti apel di Lapangan IRTI Monas, Rabu pagi. Setelah apel, petugas menyusuri Jalan Bungur ke arah Pasar Senen. Selain itu, petugas juga menyusuri wilayah Tanah Tinggi Barat ke arah Kemayoran. Kedatangan petugas membuat sejumlah juru parkir liar di minimarket kaget. Meskipun ada protes, para juru parkir liar tersebut tidak melawan. Kedatangan para petugas gabungan itu juga membuat sejumlah juru parkir melarikan diri agar tidak ditertibkan.

Juru parkir liar yang ditertibkan dibawa petugas menggunakan truk Dishub DKI Jakarta. Mereka didata dan ditanyai surat izin mengelola parkir. Dalam penertiban tersebut, Dishub DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan pengelola minimarket yang lahannya menjadi tempat parkir liar. Padahal, aturan yang dikeluarkan oleh pengelola minimarket lahan tersebut gratis. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penertiban itu menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu atau tidak nyaman dengan juru parkir liar yang memungut biaya parkir. Para juru parkir yang ditertibkan itu mendapat surat pernyataan untuk tidak lagi memungut biaya kepada masyarakat atau menjadi juru parkir liar lagi. (Yoga)

Sejumlah warga Jakarta kaget melihat KTP miliknya masuk daftar NIK yang diajukan untuk dinonaktifkan. Padahal, mereka sudah tinggal di daerah itu sejak lama. Hal ini dialami oleh keluarga Wasito, Ketua RT 013 RW 016, Kelurahan Kramatjati, Jaktim. ”Anak saya yang lahir dan besar di Kramatjati KTP-nya masuk dalam daftar yang akan dinonaktifkan,” kata Wasito, di Jakarta, Rabu (15/5). Ia bingung mengingat sudah sejak lama keluarganya tidak berpindah tempat tinggal. Wasito tidak tahu alasan mengapa KTP anaknya diajukan untuk dinonaktifkan. Tidak hanya anaknya, ada lima warga di lingkungan RT Wasito yang KTP-nya masuk dalam daftar penertiban. ”Ke enam warga tersebut sudah tinggal lama di Kramatjati,” ujarnya. Kini, dia menjadi sasaran warga yang protes akan kenyataan tersebut.

”Saya dicecar warga. Mereka mengira saya yang mengusulkan kepada kelurahan untuk menonaktifkan KTP beberapa warga,” kata Wasito. Namun, setelah menerima data tersebut, ia meminta warganya agar mengisi formulir dan mendatangi kelurahan untuk mengaktifkan kembali KTP-nya. Walau KTP milik enam warga itu diusulkan untuk dinonaktifkan, saat Pilpres 2024 lalu mereka tetap berhak memilih. ”Saya langsung mengimbau keenam warga itu untuk mengaktifkan kembali KTP-nya agar bisa memilih pada Pilgub DKI Jakarta nanti,” ucap Wasito. Demikian juga dengan Latifa, warga Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jaksel, yang KTP-nya masuk dalam daftar penertiban. ”Padahal, saya cuma pindah kontrakan, tidak pindah kelurahan, tetapi KTP saya langsung dinonaktifkan,” kata Latifa gusar. Kesal karena KTP-nya dinonaktifkan, Latifa segera melapor kepada ketua RT untuk mengurus masalah ini.

Disdukcapil DKI Jakarta mulai menonaktifkan KTP warga yang meninggal dan tinggal tak sesuai domisili untuk keakuratan data kependudukan di Jakarta. Untuk tahap awal telah diajukan penonaktifan 92.493 KTP yang terdiri dari 81.119 warga meninggal dan 11.374 warga tinggal di RT berbeda ke Kemendagri. ”Sudah diajukan ke kementerian dan mulai dinonaktifkan,” ujar Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (22/4). (Yoga)