Kontribusi industri elektronik terhadap PDB baru 1,45 %. Sekitar 80 % tenaga kerjanya berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA. Jika ingin masuk ke rantai pasok global, industri ini harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan meningkatkan keterampilan bagi pekerjanya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pada tahun 2022 saja, industri elektronik hanya menyumbang 1,45 % terhadap PDB atau 7,92 % dari industri manufaktur.

Padahal, berdasarkan PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, subsektor industri elektronik dinyatakan sebagai salah satu industri prioritas nasional, baik dari aspek pengembangan produk rumah cerdas, komponen, maupun semikonduktor.”Jumlah pekerja subsector elektronik terhadap total penduduk bekerja hanya 0,26 % atau 345.000 orang. Hampir 80 % di antara mereka berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA,” ujar Rudy saat memberikan sambutan pembukaan di acara ”Dialog Nasional: Strategi untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Tenaga Kerja Terampil untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Elektronik”, Kamis (16/5) di Jakarta.

Dialog nasional ini juga diisi pemaparan hasil riset terkait kondisi pekerja industri elektronik yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan didukung Pemerintah Jepang. Rudy menyampaikan, temuan riset yang menarik ialah perlunya peningkatan keahlian pekerja subsektor industri elektronik supaya kontribusinya terhadap PDB naik. Menanggapi temuan ini, pemerintah Indonesia sejak dua tahun lalu telah menetapkan Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. ”Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan elektronik di dalam negeri masuk ke rantai pasok global lewat penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Jadi, jika ingin masuk ke rantai pasok global, mereka harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan pelatihan keterampilan,” ucapnya. (Yoga)

Tragedi kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jabar, menyibak lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum transportasi di Indonesia. Alih-alih mereduksi jatuhnya korban dan peristiwa serupa, konsumen justru menjadi korban berkali-kali. Korban kecelakaan bus itu sendiri dan korban atas banyaknya aturan yang dilanggar. Total 64 orang menjadi korban kecelakaan bus di Subang (Kompas.id, 11/5/2024), 11 orang di antaranya meninggal, lainnya luka berat dan luka ringan. Sebanyak 10 korban meninggal adalah penumpang bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 OG. Korban lainnya adalah pengguna jalan yang ditabrak bus.

Berdasar data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, bus Trans Putera Fajar tak tercatat dalam aplikasi Mitra Darat, yang merupakan platform multilayanan berisi beragam informasi satu pintu terkait pengawasan, perizinan, dan pengoperasian bidang transportasi darat. Bus Trans Putera Fajar diduga tak mengantongi izin angkutan. Status lulus uji berkala (BLU-e) hanya berlaku hingga 6 Desember 2023. Artinya, kendaraan ini tak dilakukan uji berkala perpanjangan tiap enam bulan sekali sebagaimana ketentuan berlaku. Ketua Bidang Angkutan Orang Dewan Pimpinan Pusat Organda Kurnia Lesani Adnan juga mengatakan, ada perbedaan fisik bus Trans Putera Fajar dengan bentuk aslinya. Bentuk terbarunya tak sesuai dengan bentuk armada saat uji kendaraan (KIR) pertama kali dilakukan. KIR pertama dilaksanakan saat bus baru saja menuntaskan perbaikan total dari wujud sebelumnya.

Badan bus yang terlibat kecelakaan telah berubah struktur rangka utamanya. Ketinggian badan bus dinaikkan dari kondisi sebelumnya. ”Ini yang membuat bus terbanting terbalik saat pengemudi banting setir ke kanan,” ujarnya. Akademisi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Suripno, menilai, kendaraan yang dimodifikasi wajib melakukan uji tipe ulang. Modifikasi mengacu pada perubahan fungsi dan fisik, termasuk dimensi. ”Adanya perubahan ukuran saja itu sudah tergolong tak laik jalan sekaligus melanggar uji tipe kalau belum dilakukan uji tipe,” katanya. Peristiwa semacam ini bisa dicegah dengan berbagai perbaikan serta penegakan hukum yang tegas. Berbagai pihak perlu bergerak bersama mencegah hal ini terulang lagi. Jangan sampai rakyat yang merupakan konsumen menjadi korban berkali-kali. (Yoga)

Prabowo Subianto selaku presiden terpilih berbicara tentang sejumlah tema relevan dalam periode pemerintahannya, 2024-2029. Ia, antara lain, bicara tentang pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ekonomi, proyek Ibu Kota Nusantara, fiskal, hingga gaya kepemimpinannya. Hal itu ia paparkan pada sesi dialog di Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu (15/5) waktu setempat. Qatar Economic Forum yang berlangsung 14-16 Mei 2024 merupakan forum eksplorasi tentang sejumlah topik penting perekonomian global mutakhir. Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir dalam forum itu, mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin perusahaan. Pada level pemimpin negara, hadir pada kesempatan terpisah misalnya, PM Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Menjawab pertanyaan Kepala Koresponden Internasional Asia Tenggara Bloomberg Haslinda Amin, Prabowo menegaskan, membangun ekonomi Indonesia merupakan proses panjang berkelanjutan. Oleh sebab itu, ia menyatakan akan melanjutkan program pembangunan ekonomi Indonesia di atas fondasi yang telah disiapkan selama 10 tahun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. ”Fokus inti (pemerintahan) saya adalah pada ketahanan pangan dan energi. Saya bertekad untuk mengentaskan rakyat miskin dan menghilangkan rasa lapar pada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya. Prabowo optimistis, dalam dua hingga tiga tahun masa kepemimpinannya, Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi 8 %. Implementasi program-program yang telah ia dan tim ekonominya canangkan menjadi penting. (Yoga)

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan pungutan asuransi wajib terkait kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui tagihan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Meski memberikan tambahan biaya, program asuransi tersebut dapat memberikan penjaminan lebih luas bagi masyarakat. Asuransi kecelakaan lalu lintas termasuk dalam asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL). Asuransi memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Artinya, setiap perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kerugian orang lain (korban) akan ditanggung oleh asuransi. Contohnya, seorang pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal. Ia juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan kendaraan ataupun kerusakan fasilitas.

Apabila telah memiliki asuransi TPL, pengendara tersebut akan mendapat santunan dari asuransi dan penggantian kerugian material. Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI Wayan Pariama mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan infrastruktur yang akan menunjang wacana pemerintah terkait program asuransi wajib. Program tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan ganti rugi atas kelalaian berkendara. ”Nantinya, ketentuan ini akan berlaku bukan hanya kepada orang yang baru membeli mobil (kendaraan), melainkan setiap kendaraan yang turun ke jalan wajib mempunyai jaminan asuransi. Nantinya (iuran) akan di-charge melalui STNK setiap tahun,” katanya dalam seminar ”Asuransi Wajib Third Party Liability”, di Jakarta, Kamis (16/5). (Yoga)

Selama dua bulan terakhir, penerbangan dari dan menuju Wakatobi, Sultra, kembali terhenti. Akibatnya, konektivitas warga dan sektor pariwisata destinasi unggulan nasional ini terdampak. Pemerintah berupaya mengatasi problem ini dengan menyiapkan subsidi. Sekda Kabupaten Wakatobi Nadar menyatakan, penerbangan satu-satunya dari dan menuju Wakatobi terhenti sejak Maret 2024, atas pertimbangan maskapai yang kesulitan memenuhi kapasitas penumpang. ”Yang dari Kendari-Wakatobi itu penumpang banyak, sekitar 85 %. Namun, yang sulit terisi itu (penumpang) dari Kendari-Baubau. Akhirnya, penerbangan terhenti,” kata Nadar, Kamis (16/5). Menurut Nadar, terhentinya penerbangan itu berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas dan sektor pariwisata yang jadi unggulan Wakatobi.

Pendapatan daerah terdampak, sementara gerak masyarakat di sektor ini terhambat. Saat ini pemerintah tengah mematangkan kerja sama dengan maskapai. Kelengkapan administrasi dibahas dalam rapat yang kontinu. Kesepakatan diharapkan bisa segera tercapai dan pesawat bisa kembali beroperasi. Terlebih, kata Nadar, beberapa waktu lalu pemerintah pusat menyatakan bahwa Bandara Matahora, Wakatobi, telah bisa didarati pesawat berukuran besar. Dampaknya, maskapai bisa mendaratkan pesawat-pesawat yang memiliki kapasitas penumpang hingga 180 orang. Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan, terhentinya penerbangan membuat konektivitas wilayah terhambat. Sektor pariwisata juga terdampak. ”Kami upayakan agar semua prasyarat terpenuhi dan (maskapai) bisa beroperasi secepatnya. Sudah ada maskapai yang siap kami ajak kerja sama, tinggal memenuhi legal standing (kedudukan hukum) dan beberapa hal, utamanya tarif,” kata Haliana, Selasa (14/5). (Yoga)

Nilai tukar rupiah menguat dan kembali di bawah Rp 16 ribu per  dolar AS, Kmais (16/5/2024), seiring maraknya sentimen positif dari global dan domestik. Hal ini membuat pasar saham  menggeliat. Berdasarkan kurs Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah menguat 26 poin ke level Rp15.944 per dolar AS, sedangkan data RTI menunjukkan rupiah menguat 0,24% ke level Rp 15.905 per dolar AS, kemarin. Penguatan rupiah dipicu penurunan inflasi Amerika Serikat menjadi 3,4% secara tahunan pada April 2024, dibandingkan bulan sebelumnya 3,5%. Hal ini membuat potensi penurunan suku bunga acuan federal funds rate (FFR) pada September 2024 kian besar. Jejak pendapat oleh CME Fed Watch Tools menunjukkan, peluang pemangkasan FFR naik menjadi 53,3%. dari dalam negeri rupiah dihujani sentimen positif, antara lain surplus beruntun neraca perdagangan selama 48 bulan, pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5%, dan berkurangnya tekanan inflasi. (Yetede)

Pemerintah mengaku terus melakukan upaya dan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang tengah berlangsung 48  bulan berturut-turut dengan memompa kinerja ekspor. Ditengah bayang-bayang gejolak perekonomian global, lima kebijakan sudah dilakukan untuk menjaga surplus neraca perdagangan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan perlambatan ekonomi dunia dan turunnya harga produk komoditas ekspor utama Indonesia cukup mempengaruhi performa eskpor nasional, terlebih sekitar satu setengah tahun terakhir. Karenanya, pemerintah pun terus mencermati perkembangan ekonomi global, khususnya kondisi mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Uni Eropa. "Kinerja ekspor nasional tidak terlepas dari performa perekonomian dunia yang memengaruhi penyerapan produk ekspor kita," ucap dia. (Yetede)

Industri fintech peer-to-peer lending (fintech lending) terus mencetak keuntungan, seiring dengan efisiensi yang dilakukan. Langkah evaluasi yang dilakukan industri pun bisa menjadi sebuah barometer untuk kemajuan industri ini ke depan. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, OJK mencatat kerugian fintech lending terus menurun dari Rp 135,57 miliar per Januari menjadi Rp97,53 miliar di Februari, dan berkurang lagi menjadi Rp 27,3 miliar pada akhir Maret. "Dengan tren ini, diharapkan industri fintech lending dapat kembali mencetak keuntungan pada triwulan kedua 2024," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, ePrusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, baru-baru ini. menurut Agusman, untuk tetap meraih keuntungan, para pelaku usaha fintech lending perlu melakukan evaluasi secara berskala agar dapat menerapkan efisiensi serta menekan biaya operasional dan layanan pinjaman. (Yetede)

Sektor kesehatan (healthcare) masih menjadi salah satu primadona bagi investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbl (SRTG) pada tahun ini. Dana investasi tahunan senilai US$ 100-150 juta atau setara Rp2,39 triliun telah siap diperseroan, salah satunya untuk berburu aset potensial di sektor tersebut. Portfolio aset emiten milik Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno ini memang tersebar di berbagai industri. Mulai dari energi, energi baru terbarukan (EBT), konstruksi, media,  infrastruktur digital, logistik, industri, dan tanpa terkecuali sektor healthcare. Setahun belakangan bisa dibilang menjadi episode paling agresif bagi Saratoga. Disatu sisi perseroan melakukan divestasi atas  aset data center Atria DC dan saham Prima Hospital, namun pada saat bersamaan juga gencar berinvestasi di industri healthcare, yaitu klinik kecantikan ZAP. Bahkan teranyar perseroan resmi mengakuisisi mayoritas  saham rumah sakit Brawijaya dari perusahaan asal Singapura, Falcon House Partner. (Yetede)

Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dinilai akan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan  daya beli masyarakat. Rencana menghilangkan BBM dengan oktan 90  itu sebaiknya diserahkan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. DI sisi lain, Pertamina menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah dalam menghapus pertalite. Pertalite merupakan bahan bakar jenis penugasan yang artiannya alokasi kuota per tahun dan besaran harga ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebelumnya menetapkan Premium sebagai BBM penugasan.

Namun peredaran BBM dengan oktan 88 itu dihentikan pada 2021. Sejak itu Pertalite menyandang status penugasan. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Rahdy mengatakan penerapan Pertalite  sebenarnya belum sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beleid tersebut menyatakan batas Oktan BBM minimum sebesar 91. Sedangkan Pertalite memiliki oktan 90. Ia menyebutkan BBM internasional dengan standar Euro 4 atau setara dengan BBM beroktan 95. (Yetede)