Tidak Belanja demi Kantong dan Lingkungan
Elysia Berman (35) tak mau beli baju baru dan kosmetik lagi. Warga Brooklyn, New York, itu jera setelah utangnya menumpuk gara-gara kalap belanja. Tak hanya berjanji berhenti belanja, Ia juga tak mau keluar rumah untuk kumpul-kumpul yang bisa menghabiskan uang. Direktur kreatif di salah satu perusahaan itu mau fokus bayar utang. Jika berhasil melewati ini, dia berharap bisa hidup hemat atau setidaknya sesuai keinginan. Cerita Berman diturunkan Associated Press, Sabtu (1/6). ”Kalau saya bisa hidup hemat dan menabung, kemampuan saya membayar utang juga bisa lebih baik,” kata Berman. Baru dua minggu Berman mulai hidup hemat, dia tidak dapat menahan diri untuk membeli topi baret. Dia juga tidak mampu menahan diri membeli sepatu bot baru.
Beragam tantangan itu diceritakannya kepada khalayak melalui media sosial. Sejumlah orang juga melakukan hal senada. Meski tidak saling kenal, Berman dan orang-orang itu punya kesamaan. Mereka berusaha mengeluarkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang betul-betul dibutuhkan, yang kini sedang jadi tren yang disebut no-buy year atau setahun tidak belanja yang tidak dibutuhkan. Tantangan ini dimulai beberapa tahun lalu. Awalnya, ini hanya eksperimen dalam blog tentang kesadaran akan penganggaran dan pembelanjaan.
Kemudian menjadi tren populer di media sosial Tiktok dan grup Reddit yang menjadi tempat orang berbagi pengalaman tantangan itu. Di Reddit, anggotanya sampai 51.000 orang. Tren ini tetap relevan sampai sekarang. Penasihat keuangan konsumen untuk perusahaan keuangan pribadi Credit Karma, Courtney Alev, mengatakan, awal 2024 menjadi kesempatan bagi publik untuk mengatur kembali keuangan setelah hidup habis-habisan akibat pandemi. ”Banyak yang berusaha memulihkan kondisi keuangan mereka dengan menghemat uang,” ujarnya. Tidak semua orang yang mengikuti tren ini memiliki utang. Amea Wadsworth yang kembali ke San Diego, California, setelah lulus kuliah, ingin hidup hemat demi menyelamatkan lingkungan dan uang untuk masa depannya. (Yoga)
Warga Lansia Sehat dan Produktif
Struktur penduduk Indonesia menua. Saat ini, penduduk berusia lanjut atau lansia sekitar 32 juta jiwa atau 11,75 % populasi dan terus bertambah. Pada 2045, penduduk lansia diperkirakan mencapai 19,9 % atau seperlima populasi. Jika para warga lansia tetap sehat dan produktif, termasuk mandiri secara ekonomi, Indonesia akan menikmati bonus demografi kedua. Warga lansia sehat dan produktif tak membebani negara, juga berpotensi menggerakkan perekonomian. Kalaupun mereka bekerja, lebih untuk aktualisasi diri. Meski begitu, liputan jurnalisme data harian Kompas menemukan, kondisi warga lansia di Indonesia masih jauh dari ideal (Kompas, 3/6/2024).
Saat ini, jutaan warga lansia harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, bahkan menanggung beban generasi produktif, yaitu generasi milenial dan Z. Sebagian besar dari mereka, sekitar 80 %, bekerja di sektor informal dengan penghasilan tak pasti dan bekerja melampaui waktu yang ditentukan, 40 jam per minggu. Sebagian warga lansia juga belum berdaya dan mandiri. Kehidupan mereka ditopang generasi produktif. Hanya sedikit warga lansia yang hidup mandiri, baik dengan mengandalkan uang pensiun (1,13 juta orang lansia), meski belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maupun menggunakan investasi untuk membiayai kehidupan mereka (900.000 orang).
Pemerintah telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang diamanatkan dalam Perpres No 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercakup dalam stranas tersebut masih perlu ditingkatkan. Dalam program peningkatan perlindungan sosial, misalnya, masih banyak warga lansia kesulitan mengakses program perlindungan sosial karena layanan yang belum ramah lansia. Warga lansia, karena usia dan kondisi kesehatannya, membutuhkan layanan khusus dan prioritas. Kesadaran ini perlu mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. (Yoga)
Iuran Tapera Berisiko Gerus Daya Beli Masyarakat
Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atauTapera yang berlaku paling lambat tahun 2027 dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi menekan profit pelaku usaha, menggerus pendapatan pekerja, dan menurunkan PDB nasional sebesar Rp 1,21 triliun per tahun lantaran merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian ”Tapera untuk Siapa: Membedah Untung Rugi Program Tapera” yang dikeluarkan Celios pada Senin (3/6), kebijakan Tapera lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang manfaat bagi perekonomian negara.
Program itu lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja dan pengusaha. Hasil simulasi mengenai dampak wajib iuran Tapera pada kondisi ekonomi menunjukkan, program tersebut bisa menyebabkan penurunan PDB nasional hingga Rp 1,21 triliun. Risiko itu muncul karena secara teori, iuran wajib Tapera membuat tingkat konsumsi masyarakat (sebagai kontributor utama PDB) menurun di tengah daya beli yang sudah melemah dan biaya hidup yang meroket akhir-akhir ini. Simulasi menunjukkan kalangan pekerja dan dunia usaha sebagai pihak yang paling terpukul Tapera.
Surplus keuntungan dunia usaha berisiko tergerus sebesar Rp 1,03 triliun, sementara pendapatan pekerja berpotensi menurun hingga Rp 200 miliar. Angka-angka itu didapat dengan perhitungan memakai model pendekatan ”Input-Output” Nasional di 185 sektor usaha serta rumusan pembentuk PDB. ”Artinya, daya beli masyarakat berkurang dan itu menurunkan permintaan di berbagai jenis sektor usaha. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli, potongan iuran Tapera sangat memberatkan. Wajar jika ada penolakan dari berbagai pihak,” kata peneliti Celios, Nailul Huda, dalam keterangan pers, Senin (3/6). (Yoga)
Kapal Ikan Asing Run Zeng 03 Ditahan
Kapal ikan asing Run Zeng 03 ditahan sebagai barang bukti di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tual, Maluku, Senin (3/6/2024). Kapal ilegal berbendera Rusia tersebut ditangkap aparat pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura pada Minggu (19/5). Kapal berukuran 870 gros ton tersebut menjadi target operasi terkait pencurian ikan di perairan Indonesia, penyelundupan bahan bakar minyak, dan perbudakan manusia. (Yoga)
Deflasi Dipengaruhi Pola Musiman Pasca-Lebaran
Indonesia mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 % secara bulanan, dipengaruhi pola musiman penurunan harga sejumlah komoditas dan biaya jasa pasca-Lebaran. Namun, secara tahunan, Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 2,84 %. Selain itu, risiko inflasi pangan dan dampak kenaikan biaya input industri manufaktur masih akan membayangi hingga akhir tahun ini. BPS mencatat, deflasi pada Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang deflasi adalah makanan, minuman, tembakau, serta transportasi.
Pada Mei 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,29 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,08 %. Deflasi itu terutama didorong penurunan harga beras. Pada bulan tersebut, deflasi beras sebesar 3,59 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,15 %. ”Kendati panen padi sudah berkurang pada Mei 2024, beras terus mengalami deflasi karena stok komoditas pangan pokok itu masih memadai,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (3/6).
BPS menyebutkan, kelompok yang mengalami deflasi cukup dalam adalah transportasi. Pada Mei 2024, transportasi mengalami deflasi 0,36 % dan andilnya terhadap inflasinasional sebesar 0,04 %, yang disebabkan penurunan biaya transportasi antarkota, udara, dan kereta api. Menurut Amalia, jika dirunut sejak 2020 hingga Mei 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi pasca-Lebaran. Hal itu biasanya terjadi lantaran ada penurunan harga komoditas pangan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta biaya jasa pada kelompok transportasi. (Yoga)
Kerugian akibat Pelabelan Emas Ilegal Perlu Kajian
PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi jumlah kerugian negara karena adanya persekongkolan dalam skandal penyematan logo Antam secara ilegal pada emas logam mulia milik perusahaan swasta. Dirut PT Aneka Tambang Tbk, Nicolas D Kanter dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (3/6) menjelaskan, terdapat anggapan bahwa seolah-olah pihak swasta yang menggunakan jasa manufaktur pengolahan dan pemurnian logam mulia milik Antam dilakukan secara cuma-cuma. Padahal, lanjut dia, pihak swasta yang bersekongkol dengan oknum internal PT Antam Tbk, dalam kurun 2010-2021, tetap perlu mengeluarkan biaya untuk proses peleburan dan pelabelan logo Antam. Adapun aliran dana tersebut masuk ke dalam kas Antam.
”Sebaiknya kita harus duduk, buat kajian bersama dengan kejaksaan untuk mengidentifikasi kerugian negara. Kajian ini diperlukan dari pihak ketiga yang bisa menjelaskan secara runut apakah ada atau tidak kerugian negara. Kalaupun ada (kerugian negara) saya rasa bukan yang bersifat masif,” ujarnya. Nicolas memastikan semua produk emas logam mulia dengan label Antam dilengkapi sertifikat resmi karena diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA). Kendati demikian, logam emas pihak swasta berlabel Antam yang jumlahnya dalam kurun 11 tahun mencapai 109 ton tersebut memang layak disebut ilegal karena bahan baku dari emas-emas tersebut bukan berasal dari rantai pasok milik perseroan. (Yoga)
Harga Gabah Turun di Bawah HPP
Harga gabah hasil panen sebagian petani di Lampung turun hingga di bawah acuan harga pembelian pemerintah. Namun, harga sebagian beras medium bertahan di atas harga eceran (HET) tertinggi. Kondisi ini dikhawatirkan menekan kesejahteraan petani. Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis di Bandar Lampung, Senin (3/6) mengatakan, pada Mei 2024 harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 0,42 % dari Rp 5.001 per kg, jadi Rp 4.980 per kg. Sementara di penggilingan, harga GKP turun 0,5 % dari Rp 5.110 per kg, jadi Rp 5.085 per kg. Selama Mei 2024, BPS Lampung melakukan survei harga gabah di tingkat produsen di 66 titik observasi.
Survei harga GKP dilakukan di 38 titik observasi, sementara survei harga gabah kering giling (GKG) dilakukan di 28 titik observasi. Dari survei itu, harga GKP tertinggi di tingkat petani tercatat Rp 5.500 per kg, yakni varietas ciherang di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. ”Harga terendah GKP di petani yaitu Rp 4.500 per kg, varietas ciherang, (terjadi) di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan,” kata Atas saat menyampaikan perkembangan harga gabah dan beras. Di tingkat penggilingan, harga GKP tertinggi tercatat Rp 5.600 per kg, sementara harga GKP terendah tercatat Rp 4.600 per kg.
Harga GKG tertinggi di tingkat petani di Lampung tercatat Rp 6.000 per kg, sedangkan harga GKG terendah tercatat Rp 5.800 per kg. Berdasarkan Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, HPP GKP ditingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Regulasi ini juga menetapkan HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 6.200 per kg. Dengan demikian, sebagian petani di Lampung mendapatkan harga jual hasil panennya di bawah HPP. Padahal, HPP ditetapkan, untuk melindungi pendapatan petani sekaligus menjadi acuan pembelian gabah dan beras produksi domestik untuk cadangan beras pemerintah. (Yoga)
KEJAHATAN LINGKUNGAN, KLHK Diminta Ungkap Aktor Utama
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumbar menyoroti penindakan perambahan hutan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya menangkap pelaku di lapangan. Aktor intelektual atau pelaku utamanya semestinya juga ditangkap jika pemerintah serius mencegah kerusakan hutan. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto, Senin (3/6) mengatakan, langkah yang diambil Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkesan reaktif bekerja karena muncul desakan publik pascabencana banjir bandang di Pesisir Selatan, 7-8 Maret lalu.
”Kesannya, yang penting muncul pesan ke publik bahwa ’Kami sudah bekerja, sudah menegakkan hukum dengan menangkap pelaku yang melanggar UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).’ Namun, aktor utamanya tidak tersentuh,” kata Wengki. Sebelumnya, Ditjen Gakkum KLHK menetapkan EL (66), warga Dusun Baru Alang Rambah, Pesisir Selatan, sebagai tersangka, Senin (3/6). EL bersama MD (30), warga Kumbung Talang Medan, Kecamatan Lunang, ditangkap saat membuka lahan dan membuat jalur dengan ekskavator untuk perkebunan sawit illegal di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Rabu (22/5). EL jadi tersangka, sedangkan MD berstatus saksi.
Wengki melanjutkan, belum tersentuhnya pelaku utama membuat problem kerusakan hutan di Sumbar ini tak kunjung selesai. Kawasan hutan yang rusak dan beralih fungsi jadi perkebunan sawit meluas setiap tahun dan akhirnya memicu bencana ekologis. Rekam jejak di Sumbar selama ini, penegakan hukum cuma sampai pada pelaku lapangan. Sementara pelaku utama atau pemodal bisa melenggang bebas. Kekhawatiran itu didukung fakta bahwa petugas kehilangan barang bukti ekskavator yang dijadikan oleh para pelaku lapangan untuk membuka lahan. Padahal, saat operasi pada 22 Mei, petugas menemukan ekskavator di lokasi, tetapi belum menyitanya. Saat kembali beberapa hari kemudian, barang bukti itu hilang. (Yoga)
Harga Tiket Melonjak, KPPU Selidiki Dugaan Kartel
Pengusaha pariwisata di Kepulauan Riau mengeluhkan harga tiket kapal Batam-Singapura yang melonjak hampir dua kali lipat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus campur tangan kartel di balik kenaikan itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kepri, Eva Betty Siahaan, Senin (3/6) mengatakan, usaha tur dan perjalanan merosot karena biaya perjalanan membengkak. Kunjungan wisatawan dari Singapura ke Batam anjlok sampai 60 %, karena harga tiket kapal yang melonjak.
”Daripada beli tiket 76 dollar Singapura (Rp 915.000) untuk ke Batam, wisatawan Singapura mending ke Johor (Malaysia). Uang segitu cukup buat menginap dan makan satu hari di Johor,” ujarnya. Harga tiket kapal feri Batam-Singapura naik sejak April 2024. Kini, tiket pergi pulang untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, naik dari sebelumnya Rp 450.000. Bagi pemegang paspor negara lain, harga tiket sekarang Rp 915.000, sebelumnya sekitar Rp 650.000.
Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, rute feri Batam-Singapura dilayani empat perusahaan yang semuanya berbasis di Singapura. Kepada KPPU, operator kapal menyatakan, mereka menaikkan harga tiket karena kenaikan harga minyak dunia. ”Yang menjadi pertanyaan, kok, melonjaknya tinggi sekali dan semua operator menerapkan harga yang sama. Ini seolah-olah bentuk kartel dan ada kesepakatan,” ujar Ridho. Saat ini KPPU masih dalam proses menyelidiki dugaan kartel dan pengaturan harga tiket kapal tersebut, jika terbukti, perusahaan bisa dikenai denda 50 % dari keuntungan yang didapat selama melakukan praktik kartel atau 10 % dari omzet. (Yoga)
TRANSPORTASI UMUM, Jumlah Penumpang Turun Imbas Lebaran
Jumlah penumpang LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, April 2024 tercatat turun secara bulanan. Penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan merupakan imbas dari Lebaran 2024 dan diprediksi akan meningkat lagi pada Mei 2024. Plt Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi di Jakarta, Senin (3/6) mengatakan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 2,6 juta orang atau turun 9,33 % dibanding Maret 2024 di 2,87 juta orang. Namun, jumlah itu meningkat 26,26 % dibanding April 2023 (year-on-year). Realisasi perjalanan MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 7.626 perjalanan, turun 4,4 % atau 351 perjalanan disbanding bulan sebelumnya, di 7.977 perjalanan. Namun, disbanding April 2023, jumlah perjalanan MRT Jakarta meningkat 4,9 % atau naik 356 perjalanan.
Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 84.571 orang atau turun 8,08 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 92.004 orang. Namun, jumlah itu meningkat 16,94 % dibanding April 2023. Total perjalanan LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 6.120 perjalanan atau turun 3,18 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 6.321 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2024 tercatat 26,9 juta orang, turun 10,58 % dibanding Maret 2024 yang mencapai 30 juta orang. Namun, jumlah ini meningkat 61,21 % dibanding April 2023.
Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph membenarkan penurunan tersebut. Menurut dia, penurunan jumlah penumpang terjadi karena bertepatan dengan Lebaran 2024. ”Lima hari pertama pada bulan April adalah bulan puasa dan warga sudah mulai cuti dan bersiap untuk mudik. Setelah itu, cuti bersama Idul Fitri tanggal 6-15 April. Lalu, ada perpanjangan cuti bersama dari institusi pemerintahan,” kata Daud. Meski demikian, ujar Daud, jumlah penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik dibandingkan dengan April 2024, yakni lebih dari 29 juta penumpang. Namun, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 30 juta penumpang. (Yoga)









