Sederet emiten bersiap menebar dividen tunai dalam waktu dekat. Salah satunya  PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO). Produsen air minuman berlabel Cleo ini akan membagikan dividen tunai dari tahun buku 2023 sebesar Rp 60,39 miliar. Jumlah ini setara Rp 5,05 per saham. Jadwal cum date pada 7 Juni 2024. "Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat di recording date 11 Juni 2024," jelas Lukas Setio, Sekretaris Perusahaan CLEO di keterbukaan informasi, Senin (3/6). CLEO membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 305,77 miliar sepanjang 2023.

Pencapaian ini melesat 65,75% secara tahunan dari Rp 195,46 miliar di 2022. Berikutnya ada PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA)  bakal membagikan dividen sejumlah Rp 294,39 miliar. Ini setara dengan 43,17% dari laba bersih yang dibukukan STAA untuk tahun buku 2023. Sekretaris Perusahaan Sumber Tani Agung Resources, Juliani Chandra menjelaskan pembagian dividen ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 Mei 2024. Jadwal cum date  sama seperti CLEO, pada 7 Juni 2024.  Sedangkan recording date tanggal 11 Juni 2024. Emiten sawit lain, PT Palma Serasih Tbk (PSGO) tak mau ketinggalan menebar bonus dividen sebesar Rp 150,80 miliar. Nantinya setiap pemegang saham PSGO akan memperoleh Rp 8 per saham. 

Kinerja emiten menara, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) diprediksi masih akan tumbuh positif pada 2024. Optimisme itu terbersit di saat hadir pemain baru di di bisnis telekomunikasi yakni Starlink. Pendapatan yang kuat dari bisnis menara dan non menara akan jadi amunisi TOWR ke depan. Laba bersih TOWR di kuartal I-2024 naik 6% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi Rp 797 miliar, didukung oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 6% yoy. Analis Sucor Sekuritas, Christofer Kojongian mengatakan, bisnis non-menara juga terus menjadi mesin pertumbuhan utama, yang tumbuh 19% yoy menjadi Rp 965 miliar. Pendorongnya adalah lonjakan yang signifikan dalam bisnis jaringan internet kabel optik (FTTH) menjadi Rp 118 miliar pada kuartal I-2024 dari Rp 11 miliar pada periode sama 2023.

Ditambah pertumbuhan bisnis jaringan fiber ke menara (FTTT) yang naik 13% yoy. Saat ini kontribusi pendapatan non-menara mencapai 31,7% dari total pendapatan. Potensi pertumbuhan bisnis menara juga terbuka dengan 500 pesanan menara baru di sisa tahun ini. Hal ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan bisnis menara 5% yoy pada 2024 menjadi Rp 8,8 triliun. Sehingga dia memproyeksi laba bersih TOWR akan naik 12% yoy dan 6% yoy di 2024 dan 2025 menjadi masing-masing Rp 3,6 triliun dan Rp 3,9 triliun. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, sentimen negatif di industri menara ke depan terkait persaingan yang ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi suku bunga yang tinggi. Karena rasio utang cukup tinggi," kata Sukarno, kepada KONTAN, Selasa (4/6).

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuka kesempatan Starlink bisa bekerja sama dengan pemain lokal. Skemanya akan bergantung perizinan masing-masing pihak. Jadi sesuai perizinan masing-masing. Sementara soal kemampuan Starlink tersambung langsung ke ponsel warga Indonesia secara aturan diperbolehkan. Sebab, Starlink bisa langsung berjualan ke konsumen. Jadi akan ada persaingan di suatu wilayah dengan internet service provider (ISP), yang mungkin juga bekerja sama dengan Starlink. Analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia Won Junghoon menilai kehadiran Starlink sejatinya untuk segmen business to business (B2B) bukan untuk ritel. Seperti di Malaysia dan Filipina, meskipun sudah ada Starlink tetapi operator di kedua negara tersebut tetap bisa menjaga pangsa pasar. "Justru, para emiten bisa menangkap peluang dengan bekerja sama dengan Starlink untuk menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Junghoon.

PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan polemik keras. Penolakan terutama terkait pasal wajib pungut sebesar 3 % mulai 2027, di mana 0,5 % dibebankan kepada pemberi kerja dan selebihnya ditanggung pekerja. Serikat pekerja keberatan karena gaji bulanannya akan berkurang. Sementara, asosiasi pengusaha menolak pasal wajib karena akan menambah beban. Selama ini pemberi kerja sudah membayar banyak tanggungan, seperti jaminan tenaga kerja, hari tua, kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hingga cadangan pesangon. Total aneka pungutan tersebut berkisar 18-20 % dari anggaran upah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.

Pokok persoalannya, perekonomian kita membutuhkan penggalangan dana lebih besar guna memastikan target pembangunan tercapai, tanpa harus menambah utang dan membebani anggaran pemerintah. Masalahnya, kebijakan ini menambah beban sektor formal. Sementara itu, kualitas regulasi dan institusi tak mendukung pergeseran sektor informal menjadi formal. Situasi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga bertentangan dengan peta jalan menuju negara maju. Karena itu, perlu mencari akar persoalannya serta melakukan pembenahan terstruktur dan sistematis guna menyelesaikannya.

Jika program Tapera berjalan, akan ada penggalangan dana cukup besar yang mampu mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara makro-finansial, ini positif karena akan menambah likuiditas sektor keuangan. Namun, secara mikro-prudensial, harus diperhatikan tata kelola dan manajemen risiko pengelolaan aset. Kompleksitas persoalannya lebih banyak dari aspek lain, seperti penyediaan tanah, perizinan, dan aspek nonteknis lainnya. Jika mafia tanah yang melibatkan banyak oknum di Kementerian ATR/BPN tidak disentuh, target pembangunan perumahan sulit dicapai. Polemik pungutan Tapera hanyalah puncuk gunung es dari persoalan regulasi dan institusi yang begitu besar. Tanpa transformasi regulasi dan institusi dalam skala besar dan menyeluruh, negara maju 2045 hanyalah mimpi belaka. (Yoga)

Kendati menerima pengunduran diri Bambang Susantono dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden Jokowi masih meminta Bambang membantu pembangunan IKN, terutama untuk menarik investor. Rencana menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan Ke-79 RI di IKN juga tetap berlanjut. ”Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” kata Mensetneg Pratikno, Senin (3/6) di Jakarta. Status untuk Bambang ini, kata Pratikno, akan ditetapkan dalam waktu dekat. Selain Bambang. Dhony Rahajoe juga mundur dari posisinya sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Dalam siaran pers yang dikirimkannya, Dhony menghaturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan sebagai Wakil Kepala Otorita IKN sejak 10 Maret 2022. ”Walaupun saya sudah tidak menjabat Wakil Kepala Otorita IKN, saya akan senantiasa mendukung keberhasilan terwujudnya IKN sesuai tujuannya, yaitu kota yang berkelanjutan di dunia, pusat pergerakan ekonomi nasional, dan simbol keberagaman Indonesia,” ujar Dhony. Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keppres pemberhentian Bambang dan Dhony dari jabatannya. Keppres itu juga memuat pengangkatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. (Yoga)

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, uang yang perlu dianggarkan seorang pekerja untuk menikmati masa pensiun jika disiapkan dari usia 25 tahun berkisar Rp 372.264 per bulan. Dengan situasi rata-rata penghasilan generasi milenial dan Z sekitar Rp 1,72 juta per bulan dan pengeluaran Rp 1,42 per bulan, ruang anggaran mereka tersisa Rp 292.594 per bulan. Sisa gaji itu tak cukup untuk anggaran dana pensiun bulanan, yang menunjukkan keuangan generasi milenial dan Z dalam kondisi jompo sebelum mereka menua. Padahal, semakin tua usia memulai anggaran dana pensiun, makin besar pula uang yang mesti dialokasikan.

Jika menyiapkan diri mulai usia 30 tahun, alokasinya naik menjadi Rp 431.331 per bulan. Apabila pekerja menyiapkan di usia 35 tahun, anggarannya Rp 507.902 per bulan, lebih tinggi 1,3 kali lipat dibanding menyiapkan dana pensiun sejak usia 25 tahun. Rangkaian data perkiraan dana pensiun itu diperoleh dari kalkulator perencanaan hari tua di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Asumsi yang digunakan terdiri dari, pensiun pada usia 65 tahun, nilai inflasi 3 % per tahun, imbal hasil investasi 5 % per tahun, serta biaya hidup saat ini Rp 1,98 juta per orang per bulan.

Dana pensiun diasumsikan akan dimanfaatkan hingga usia 75 tahun berdasar rata-rata angka harapan hidup yang dikeluarkan BPS. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan, tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %, artinya, hanya 16 orang dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Sari Kesuma (43) guru bimbel Semarang, Jateng, menyatakan belum menyiapkan dana pensiun. Dia mengandalkan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk menopang urusan kesehatannya. ”Aku belum memikirkan dana pensiun karena fokus untuk pendidikan anak. Apalagi, biaya sekolah mahal,” ujarnya. (Yoga)

Kesejahteraan warga lansia di beberapa provinsi padat lansia, belum cukup baik. Tingkat kepesertaan warga lansia pada program dana pensiun masih minim. Sebagian mereka juga masih masuk pada kelompok keluarga miskin. Merujuk data BPS, jumlah penduduk lansia berusia 60 tahun ke atas di Indonesia pada 2023, sebanyak 30,9 juta jiwa atau 11,1 % dari total 278,7 juta penduduk, yang diperkirakan naik dua kali lipat menjadi 65,8 juta jiwa pada 2045, setara 20,5 % dari 320,4 juta total penduduk tahun 2045. Tahun 2023, ada sejumlah provinsi yang memiliki persentase penduduk tua cukup besar, terlihat dari persentase penduduk lansia di provinsi itu yang melampaui angka rata-rata nasional, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 17 % warga lansia, Jatim (14,4 %), Bali (14,1 %), Jateng (13,5 %), Sulut (13,3 %), NTT (11,6 %) dan Sumbar (11,4 %).

Ke tujuh provinsi itu telah melampaui rata-rata nasional sebelum tahun 2023 sebesar 11,1%. Ironisnya, kesejahteraan warga lansia di tujuh provinsi itu rendah. Publikasi BPS berjudul ”Statistik Penduduk Usia Lanjut 2023” menunjukkan, mayoritas warga lansia di provinsi itu berada di kelompok keluarga miskin, dalam kelompok distribusi pengeluaran 40 % terbawah. Kelompok keluarga ini paling besar ada di 46,4 % warga lansia DI Yogyakarta. Disusul Jatim (44,7 %), Jateng (43,73 %), Bali (42,92 %). Angka di provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional 41,3 %. Para warga lansia itu tidak banyak yang menggantungkan hidupnya dari uang pensiun. Analisis data mikro Susenas BPS Maret 2022 menunjukkan, dari total 21,7 juta keluarga lansia di Indonesia, hanya 1,1 juta keluarga atau 5,2 % yang mengandalkan dana pensiun untuk kebutuhan terbesar di rumah tangganya.

Menurut Kadis Sosial DI Yogyakarta Endang Patmintarsih, tahun ini DI Yogyakarta ingin mewujudkan sebagai provinsi ramah warga lansia. DI Yogyakarta, juga mempunyai balai lansia untuk menampung warga lansia yang tidak mampu secara ekonomi atau ditelantarkan keluarganya, balai ini ditunjang oleh 40 lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang didirikan warga. Balai lansia ataupun LKS tak sekadar menampung lansia, tetapi juga memberdayakan lansia dengan mengajarkan ketrampilan membuat sapu, sulak, batik ecoprint, serta bercocok tanam. Warga lansia di Yogyakarta juga menerima Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dari APBD. JSLU diberikan pada 8.000 warga lansia miskin yang belum menerima jaminan sosial Program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat, senilai Rp 300.000 per orang / bulan. (Yoga)

Selama empat tahun, uang perjalanan dinas para pegawai Kementan disunat 10 – 50 % untuk memenuhi kebutuhan bekas Mentan Syahrul Ya-sin Limpo. Total uang dinas pegawai yang disunat mencapai Rp 6,8 miliar. Penyunatan uang dinas hak pegawai Kementan terungkap dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Mohammad Hatta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6). Dalam perkara ini, Syahrul telah didakwa bersama Kasdi Subagyono dan Mohammad Hatta memeras, memotong pembayaran pegawai Kementan dan menerima gratifikasi hingga Rp 44,5 miliar sepanjang Januari 2020 hingga Oktober 2023.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh, itu salah seorang saksi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengungkapkan, pada 2020, Staf Khusus Syahrul, Imam Mujahidin Fahmid, mengumpulkan para pejabat eselon I Kementan di ruang kerja pribadinya. Para pejabat eselon I itu diminta untuk membantu Syahrul, termasuk untuk menyiapkan dana bagi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarga. ”Pak Imam waktu itu bilang bahwa dana operasional menteri itu terbatas dan minta disiapkan dana sharing untuk kegiatan menteri,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, semua pejabat eselon I mengetahui permintaan untuk mengumpulkan dana tersebut, tetapi dengan nominal yang berbeda-beda pada setiap direktorat di Kementan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, pernah diminta Rp 500 juta untuk membiayai perjalanan Syahrul ke Arab Saudi. ”Untuk memenuhi permintaan Rp 500 juta itu, kami terpaksa memotong perjalanan dinas pegawai 10-50 %,” kata Dedi. Dedi menyatakan, melakukan hal itu karena ada ancaman, dicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi permintaan tersebut. (Yoga)

Asosiasi Perhubungan Udara Internasional memperkirakan industri penerbangan menuai laba hingga 30,5 miliar USD atau Rp 495 triliun pada 2024. Laba itu hasil 5 miliar penumpang pesawat tahun ini. Hal tersebut diungkap dalam rapat umum International Air Transport Association (IATA) di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin (3/6). Sebanyak 300 maskapai penerbangan anggota IATA atau 80 % maskapai di dunia hadir. ”Ada perkembangan yang menggembirakan, terutama di Asia,” kata Dirjen IATA Willie Walsh. Pendapatan kotor industri penerbangan pada 2024 diperkirakan 1 triliun USD, dengan laba bersih 30,5 miliar USD. Angka ini melebihi capaian laba penerbangan 2023, yakni 27,4 miliar USD.

Pada 2023, industri penerbangan masih berusaha bangkit setelah selama tiga tahun dihantam pandemi Covid-19. Pengetatan keluar-masuk negara, bahkan penutupan perbatasan oleh sejumlah negara, membuat perjalanan internasional secara umum nyaris tiada. Dampaknya, kerugian industri penerbangan mencapai 140 miliar USD pada 2020. Peningkatan pendapatan 2024 dipicu peningkatan jumlah penumpang sebesar 3,2 % dibanding 2023. Sebaliknya, pengangkutan kargo melalui udara turun 17,5 %. Pada 2024, maskapai penerbangan memperkirakan setidaknya 5 miliar orang akan melakukan perjalanan udara. IATA menyebutkan, jumlah itu mengalahkan rekor penerbangan sebelum pandemi Covid-19.

Amerika Utara masih menjadi sumber pendapatan nomor satu industri penerbangan. Laba dari sana sebesar 14,9 miliar USD atau setengah dari laba global. Akan tetapi, pasar Asia menunjukkan tren positif. China merupakan salah satu negara di Asia yang memberi keuntungan bagi industri ini. Meskipun begitu, IATA tetap mewanti-wanti masalah yang akan terjadi. Kendala di rantai pasok tetap ada. Boeing kesulitan memenuhi pemesanan pesawat Boeing 737 MAX. Selain itu, pada awal 2024 Boeing tersandung sejumlah masalah. Saingan utama Boeing, Airbus, juga mengalami kendala. Perusahaan pembuat mesin mereka, Pratt and Whitney, kesulitan berproduksi secara cepat. Walhasil, ratusan jet Airbus diperkirakan tidak bisa terbang pada akhir 2024. (Yoga)