Perekonomian Indonesia pada Mei 2024 secara month to mont (mtm)  mencatatkan deflasi 0,03%, menambah catatan tren deflasi yang sering terjadi pada bulan-bulan pasca-Lebaran. Deflasi pada bulan lalu disumbang oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29% dengan kontribusi ke deflasi 0,08% serta penurunan tarif kelompok transportasi sebesar 0,36% dengan kontribusi ke deflasi 0,04%. Dari kelompok pertama, komoditas yang dominan memberikan andil ke deflasi yaitu beras sebesar 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar masing-masing sebesar 0,03%, serta tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02. Untuk kelompok transportasi, yang dominan memberikan andil ke deflasi adalah tarif angkutan antarkota 0,03%, tarif angkutan udara 0,02%, dan tarif kereta api 0,001%. Namun tingkat deflasi mtm pasca-Lebaran pada tiga tahun terakhir tergolong tiis bahkan sempat inflasi, yakni inflasi 0,4% pada Mei 2022. (Yetede)

Program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang menuai polemik di publik sebenarnya bertujuan bagus, yakni sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog hunian sebanyak 9,9 juta keluarga per akhir 2023. Akan tetapi program ini masih perlu disempurnakan. Contohnya, perlu redefinisi perumahan rakyat yang berbasis pada rumah tapak menjadi rumah vertikal, seperti apartemen dan rusun. Tujuannya agar rumah tapera bisa lebih terjangkau dan memiliki posisi strategis, yakni di jantung kota atau kawasan padat penduduk hingga kawasan industri. Selama ini, salah satu alasan  rumah tapera tak dimintai adalah lokasinya yang jauh dari perkotaan. Ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan program ini. Di sisi lain, sejumlah kalangan masih mengeluarkan kritik ke program tapera yang dijalankan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). (Yetede)

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit di akhir tahun ini akan berada di batas atas dari target 10-12%. Hal ini didukung oleh insentif yang diberikan kepada perbankan lewat kebijakan likuiditas makropudensial (KLM) dengan penambahan sektor tertentu. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, per 1 Juni dampak kebijakan terhadap tambahan likuiditas  sebesar Rp 81 triliun. Sementara, sampai akhir tahun akan ada tambahan Rp 115 triliun, sehingga secara total insentif likuiditas yang diberikan menjadi Rp 280 triliun. "Kami perkirakan dengan tambahan KLM ini pertumbuhan kredit akan di batas atas 10-12%. Secara whole year bisa mencapai 12%, itu kira-kira," tutur Juda. Per April 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 13,09% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Pemerintah harus mewaspadai potensi pelambatan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Bukan hanya dari pasar global yang masih bergejolak, ancaman juga datang dari pasar domestik yang semakin lesu. Dari pasar global, kenaikan tensi geopolitik masih akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Juga arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berimbas ke pasar Indonesia. Ini turut melemahkan nilai tukar rupiah. Persoalan pelik juga datang dari dalam negeri, yakni daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2024 makin sulit mengejar kebutuhan masyarakat. Lihat saja, indikator terbaru yang mencerminkan konsumsi masyarakat. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur  Indonesia pada Mei 2024  menyusut ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur RI, pada bulan Mei 2024, PMI kita melemah ke level 52,1, dari bulan sebelumnya 52,9. Posisi ini juga terendah setelah November 2023 di 51,7. Mengacu laporan S&P, permintaan pasar relatif bertahan positif, dan lebih didorong permintaan domestik. Sayang, permintaan domestik itu belum mampu mengerek ekspansi manufaktur lebih kencang. "Meski pertumbuhan positif, ada tanda-tanda akan memburuk," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Senin (3/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski menurun, PMI Manufaktur masih di atas 50.

Selain itu, "Inflasi turun lebih bagus sehingga pertumbuhan ekonomi lebih positif," kata dia, kemarin. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan banyaknya kebijakan pemerintah yang justru membuat ekspektasi konsumsi ke depan melambat. "Seperti PP Tapera, rencana kenaikan PPN 12% tahun depan, serta rencana penyesuaian harga bahan pokok dan harga energi," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti kenaikan UMP yang tak sebanding dengan pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, stabilisasi harga pangan dan pembatalan rencana kebijakan yang kontra produktif menjadi solusinya. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, dua hal ini menjadi kunci penting pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke depan. Pertama, perbaikan daya beli masyarakat. Kedua, mendorong investasi semaksimal mungkin.  Salah satunya, menekan biaya investasi alias incremental capital output ratio (ICOR) sampai level 4%.

Komisi XI DPR menyepakati Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029. Keputusan ini setelah Destry menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (3/6). Saat mengikuti fit and proper test, Destry menyampaikan tiga aspek sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia. Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valutas asing (valas) dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Dia bilang, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan negara sebaya. Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro-growth melalui penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM) dengan perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rupiah mampu menguat pada perdagangan awal pekan ini. Mengutip Bloomberg, Senin (3/6), rupiah ditutup pada posisi Rp 16.230 per dolar AS atau menguat sekitar 0,14% dari posisi akhir pekan lalu. Rupiah berdasar Jisdor Bank Indonesia (BI) juga menguat tipis 0,01% ke Rp 16.251 per dolar AS. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengamati, rupiah terapresiasi akibat dampak dari data manufaktur AS dan Price Consumption Expenditure (PCE) yang cenderung melemah pada Jumat (31/5) lalu. Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong menambahkan penguatan rupiah ini mungkin hanya sementara. Investor masih wait and see menanti data ISM Manufaktur dan Non Farm Payroll (NFP) AS yang dirilis pekan ini. Untuk Selasa (4/6), Lukman memproyeksi rupiah berada di rentang Rp 16.150–Rp 16.300 per dolar AS. Adapun Josua memperkirakan, rupiah di antara Rp 16.150 hingga Rp 16.300 per dolar AS.

Perbankan optimistis bisnis bancasurance bakal cerah tahun ini. Hal itu sejalan perluasan kolaborasi yang dilakukan dengan perusahaan asuransi dan munculnya beragam inovasi baru untuk produk-produk proteksi. BCA misalnya, melihat potensi bisnis bancassurance masih sangat besar karena jumlah masyarakat yang belum memiliki asuransi masih banyak. Oleh karena itu, bank swasta ini optimistis pendapatan komisi dari bancassurance tahun ini akan tumbuh positif. “Lewat kerja sama itu, akan semakin banyak solusi proteksi baru yang bisa ditawarkan BCA ke nasabah,” kata Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn kepada KONTAN, Senin (3/6). Hera menyebut, pendapatan bisnis bancassurance menjadi salah satu pendorong pertumbuhaan pendapatan komisi BCA sepanjang kuartal I-2024 sebesar 8,6% secara tahunanmenjadi Rp 4,5 triliun.

Ia berharap pendapatan non bunga BCA akan terus berlanjut solid hingga akhir tahun dan bisa menopang pertumbuhan laba. Optimisme yang sama juga ditunjukkan Bank BJB. Yuddy Renaldi Direktur Utama bank ini mengatakan, optimisme itu didorong dengan melihat tren kenaikan pendapatan komisi dari bisnis bancassurance sepanjang awal tahun. “Fee based income  produk bancassurance dan reksadana naik 8,7% secara tahunan,” ujar Yuddy. Sementara itu, Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima mengatakan, pihaknya juga akan terus  memperluas kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mendorong pertumbuhan bisnis bancasurance.  Pada kuartal I-2024, bank ini meraup pendapatan sebesar Rp 166,40 miliar dari bisnis bancassurance, tumbuh 3,4% secara tahunan.

Pemerintah terlihat sangat berhitung dalam menyusun program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwadahi melalui UU No. 4 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2016.Jika membaca kembali undang-undang tersebut, mestinya operasional kelembagaan Badan Pengelola (BP) Tapera dan peraturan pelaksanaannya terbit paling lama 2 tahun setelah diundangkan.Faktanya, pejabat di lingkungan BP Tapera dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Maret 2019. Sementara itu, aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang didalamnya mengatur besaran iuran kepesertaan Tapera baru diterbitkan pada Mei 2020.Artinya, ada jeda hampir 3 tahun hingga 4 tahun sejak UU No. 4/2016 diundangkan. PP tentang Tapera yang mengatur iuran diterbitkan pada 2020 setelah Presiden Jokowi terpilih untuk periode keduanya.Apabila melihat semangatnya, program penghimpunan dana publik untuk hunian itu cukup membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Apalagi, banyak negara yang mengadopsi pola serupa. Dalam Naskah Akademik penyusunan RUU Tapera, negara-negara seperti Jerman, China, Singapura, dan Malaysia memiliki program jaminan bagi warga memiliki rumah layak. Sementara itu, Singapura menjalankan skema Central Provident Fund (CPF) berupa program wajib. 

Dalam program itu, manfaat yang diterima oleh peserta mencakup fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga perumahan. Indonesia mengadopsi pola yang hampir sama dengan Malaysia. Nantinya, peserta memiliki akun melalui bank kustodian. Hanya saja, sejak awal pola Tapera berupa tabungan yang tidak semua pesertanya bisa memanfaatkan. Tapera berprinsip gotong royong dan hak pemanfaatannya khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.Sementara untuk pekerja non-MBR hanya bisa memperoleh manfaat Tapera saat selesai kepesertaannya, termasuk hasil investasinya saat usia pensiun. Demikian halnya dengan pemberi kerja yang tidak memperoleh insentif apapun. Saat menghadiri konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5), Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program iuran Tapera penting diimplementasikan untuk menekan ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga.

Sementara itu, kemampuan pemerintah menyediakan rumah, sangat terbatas. Belum lagi harga rumah yang main naik dan kurang terjangkau.Heru menyatakan angka keterjangkauan residensial di beberapa provinsi dengan populasi tinggi di Pulau Jawa dan Bali sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi masif pelaksanaan program Tapera. Terkait dengan mekanisme pungutan bagi pekerja swasta, kata Indah, nantinya akan diatur dalam peraturan tingkat menteri selambat-lambatnya hingga 2027.Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyatakan persoalan utama Tapera bukan pada sosialisasi, tapi lamanya penerbitan aturan UU No. 4/2016, baik pada 2020 dan 2024. Pemerintah perlu waktu hingga 8 tahun untuk menerbitkan aturan turunan dan masih akan menunggu lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi program Bapertarum tak pernah jelas. Kondisi itu menambah trauma masyarakat, terutama pekerja yang mengikuti program wajib tapi nantinya tidak memperoleh pengembalian optimal simpanan hari tuanya atau dananya justru disalahgunakan.

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada dalam periode menantang. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berisiko menjadi pukulan yang bisa melahirkan persepsi negatif di mata investor. Apalagi, keputusan tersebut diambil menjelang groundbreaking Tahap 6 yang rencananya dilakukan hari ini, Selasa (4/6) oleh Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri Bambang dan Dhony diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (3/6). Menurut Pratikno, Dhony terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri, disusul Bambang. Kabar itu pun mengagetkan banyak pihak lantaran sejauh ini realisasi investasi terutama asing di pusat pemerintahan baru itu terbilang seret. Nusantara pun masih banyak mengandalkan investor domestik serta fi skal negara. Jika sentimen negatif investor asing muncul, bukan tidak mungkin anggaran negara untuk pembangunan IKN bakal makin membengkak di masa mendatang.

Data termutakhir menunjukkan hingga akhir Maret 2024 realisasi investasi di IKN hanya senilai Rp49,6 triliun, sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022—2024 terkucur Rp72,3 triliun. Memang, Kepala Negara telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan mundurnya pejabat OIKN menjadi faktor nonoperasional yang memengaruhi keputusan investor. Di sisi lain, langkah buntu Otoritas IKN dalam mengundang investor asing harus dikompensasi dengan keterlibatan Indonesia Investment Authority atau INA yang sejatinya sempat menolak tugas tersebut. Sumber Bisnis yang dekat dengan INA mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) itu sejak jauh-jauh hari ditugaskan untuk mengundang investor global masuk ke Nusantara. Di sisi lain, modal yang terbatas dan lamanya jangka waktu untuk mendapatkan imbal hasil menjadi aral bagi INA untuk memanfaatkan jaringan investor global ke Nusantara. VP Communication INA Putri Dianita, mengatakan lembaga tersebut telah menjalankan fungsinya sejak menerima tugas untuk menjaring investor belum lama ini.

Hanya saja, Putri enggan memberikan bocoran soal negara yang tengah dijajaki untuk turut terlibat dalam pembangunan megaproyek Nusantara. Menteri PUPR yang juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah akan segera memutuskan status lahan di kawasan tersebut apakah dijual, disewa, atau menggunakan skema KPBU. Sementara itu, kalangan pelaku usaha berharap penunjukan Plt tetap memberikan kepercayaan di mata investor sehingga dinamika di OIKN tidak memengaruhi keputusan penanaman modal. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, berharap proyek IKN dapat tetap berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terlebih, IKN merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang juga menjadi andalan pemerintahan baru. Harmoso, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) yang menjadi salah satu investor di IKN, memastikan komitmen investasi Hermina tetap berlanjut meski ada pergantian kepemimpinan OIKN. Adapun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan rencana pemerintahan baru yang akan menambah porsi APBN cukup realistis.

Tidak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini dikhawatirkan membawa persepsi negatif terhadap investasi di ibu kota baru, Nusantara. Pengunduran diri Bambang Susantono itu dibarengi dengan Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Dhony Rahajoe. Secara formal, pengumuman mundur dilakukan di Istana, kemarin. Beberapa pekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah mengetahui rencana itu. Namun, tidak ada keterangan jelas mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru menjabat seumur jagung tersebut. Mereka berdua dilantik pada 10 Maret 2022. Istana pun mengumumkan pengangkatan pelaksana tugas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN. Hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar ground-breaking proyek IKN tahap 6 dengan didominasi investasi di sektor pendidikan. Beredar kabar bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bukan mundur, tetapi dimundurkan dari jabatannya. Fraksi PDIP yang mengembuskan kabar pencopotan kedua orang tersebut. Kabarnya, mereka tidak mampu memenuhi target. 

Mulai dari mendatangkan investor dari luar negeri hingga kontruksi yang sangat lamban. Bahkan, rencana upacara bendera hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 terancam batal, karena masalah persiapan. Dhony Rahajoe memberikan keterangan tertulis, tetapi tidak menjelaskan secara gamblang alasan mundur dari Wakil Ketua Otorita IKN. Dari kalangan pengusaha bersuara bahwa masih percaya bahwa proyek IKN akan berjalan dengan pengunduran diri dua nakhoda tersebut. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengunduran diri Bambang dan Dhony agar memberikan persepsi positif dalam berinvestasi. Menurut harian ini, pemerintah sebaiknya secara gamblang memberikan penjelasan apa yang terjadi di balik pengunduran diri dua petinggi di Otorita IKN itu. Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah mengelontorkan dana sebesar Rp72,3 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di IKN dalam 2 tahun terakhir. Adapun kontribusi dari swasta masih sedikit. Padahal, total kebutuhan investasi proyek IKN hampir mencapai Rp500 triliun. Pemerintahan Jokowi sangat ambisius dalam menuntaskan proyek mercusuar itu. Pada perayaan Kemerdekaan ke-79 ditargetkan digelar upacara bendera di Nusantara. Buruknya birokrasi ini tentu memengaruhi persepsi akan keberlangsungan proyek IKN. Hak dasar dari pekerja saja tidak dipenuhi, apalagi mereka mampu menuntaskan target besar yang diinginkan Jokowi.