Kontroversi Starlink yang diizinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk, si pemilik, sudah membuat kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (Twitter) miliknya dibolehkan. Kedaulatan digital, yang salah satu unsurnya adalah platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya di mana platform itu beroperasi, tak diperhatikan oleh Musk. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan dan implementasi terkini kedaulatan digital. Dalam perkembangan awal internet dunia, teknologi membawa misi politik ingin mewujudkan cita-cita konsep internet global, world-wide-web, yaitu internet tanpa batas negara. Banyak tokoh, terutama di AS, termasuk Musk, memiliki ideologi internet bebas dan penyokong liberalisme internet.

Musk tidak hanya ingin memeratakan layanan internet di wilayah terpencil, tetapi juga pendukung konsep internet global yang liberal. Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dan tak setuju pemfilteran lokal dan nasional, serta anti-firewall dari pemerintah/negara mana pun. Tunduk hanya pada regulasi hokum nasional tempat kantor pusatnya berada. jika Starlink ingin melayani 13.000 pulau berpenghuni di Indonesia lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri.

Teknologi Starlink tak butuh kerja sama dengan ISP lokal karena teknologinya mampu melayani publik di mana pun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan, jika mungkin, tanpa harus izin. Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway Starlink tak terfilter atau tak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU kian membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan kian mencemaskan jika tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat. Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan.

Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasa dari negara lain, berarti memercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi jadi isu politik karena harus merelakan data penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku di negara asal perusahaan teknologi. Maka, kemandirian teknologi mutlak dan sangat penting agar data digital penduduk tak dikuasai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi risiko dan menciptakan kedaulatan digital di Indonesia. (Yoga)

Investor asing terpantau mengalihkan dana  besar dari bursa saham ke pasar surat berharga negara (SBN), seiring masih tingginya ketidakpastian  global dan pelemahan rupiah yang berkepanjangan. Ini membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terus terpuruk dan jebol di bawah 7.000. Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas, modal asing masuk (capital inflow) ke SBN mencapai Rp 4,3 triliun pada pekan keempat Mei 2024, sedangkan dalam sebulan penuh mencapai Rp 17,47 triliun.

Sejalan dengan itu, kepemilikan  asing di SBN naik menjadi Rp807 triliun per Mei 2024 dari bulan sebelumnya Rp789 triliun. Sebaliknya, masih merujuk data yang sama, modal asing keluar (capital outflow) di saham mencapai Rp 4,6 triliun pada pekan keempat Mei 2024, tertinggi dalam lima pekan terkahir. Akhirnya, indeks turun 3,5%. Sepanjang 2024,  di pasar saham reguler, dana asing keluar mencapai Rp 12,9 triliun, sedangkan di Mei saja mencapai Rp 13 triliun. (Yetede)

Dua pekan terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) dilanda gonjang-ganjing. Episentrum gempa di bursa saham ini, selain jatuhnya rupiah, tak lepas dari kepanikan investor akibat masuknya  PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke  papan pemantauan khusus  dengan skema full periodic call auction alias FCA. Beleid otoritas bursa saham itu pun terus disorot dan diprotes  karena banyak mudarat dan memicu komplikasi hebat di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), misalnya, turun 3,8% dalam dua pekan ini. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) BEI pun ambles sekitar Rp 800 triliun. Maklum, kepanikan akibat tekanan terhadap saham BREN menular dan ikut berandil menyeret turun saham-saham big caps. Banyak investor ritel yang harus menanggung rugi akibat sahamnya terjebak FCA. Apalagi  jumlah penghuni papan pemantauan khusus kian bertambah.

Per Jumat (7/6),  ada 263 saham, naik dari 221 saham saat implementasi papan pemantauan khusus tahap II dengan skema FCA. Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere, Investama Teguh Hidayat menuturkan, banyaknya emiten yang melakukan IPO di beberapa tahun terakhir bukan dari perusahaan terkenal atau akrab di masyarakat. Tidak heran  banyak emiten baru yang akhirnya masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Ini merupakan imbas dari dipermudahnya syarat sebuah perusahaan bisa melakukan IPO. Menurutnya, penolakan atas implementasi mekanisme periodic call auction ini disebabkan kurangnya transparansi dari bursa. Ini yang menyebabkan beberapa saham yang sudah naik tinggi akhirnya terkoreksi. Misalnya, BREN.  Per kuartal I-2024, salah satu emiten Prajogo Pangestu ini membukukan pendapatan US$ 145,41 juta. Sedangkan laba tahun berjalan sebesar senilai US$ 28,83 juta. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina mencermati kinerja emiten sektor energi baru terbarukan (EBT) relatif terjaga, dan berpotensi tumbuh.

Posisi cadangan devisa Indonesia meningkat di tengah tren pelemahan rupiah yang masih melampaui level psikologis Rp 16.000 per dolar Amerika Serika (AS). Rupanya kenaikan cadangan devisa tertolong lagi oleh penerbitan utang valas yang dilakukan pemerintah. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia per akhir Mei 2024 mencapai US$ 139,0 miliar, naik US$ 2,8 miliar dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Bahkan kenaikan ini kali pertama setelah tren penurunan sejak Januari 2024. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa kali ini sejalan dengan penerbitan global bond pemerintah. Pada 17 Mei 2024, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam denominasi yen Jepang alias Samurai Bond dengan nilai sebesar JPY 200 miliar atau setara Rp 20,8 triliun. Namun menurut BI, kenaikan cadangan devisa juga ditopang penerimaan pajak dan jasa. "Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Erwin Haryono, Asisten Gubernur BI dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, kenaikan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh masuknya arus modal asing secara neto sebesar US$ 319 juta sepanjang Mei lalu. Selain itu, ia juga memperkirakan, neraca perdagangan masih akan mencatat surplus di bulan lalu lantaran adanya pemulihan aktivitas manufaktur dan ekspor setelah libur Idul Fitri. Pada semester kedua nanti, Josua memperkirakan posisi cadangan devisa bisa meningkat karena The Fed diproyeksikan akan menurunkan suku bunga acuannya pada Desember 2024. "Penurunan suku bunga tersebut dapat meningkatkan sentimen risk-on, yang berpotensi meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia," tambah dia. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sekaligus surplus neraca perdagangan masih bisa menopang cadangan devisa RI. Namun ia melihat, surplus neraca perdagangan disebabkan impor menyusut. Banjaran juga melihat, rupiah masih menghadapi turbulensi keuangan global dari reposisi investasi. Ia memperkirakan, rupiah akan berada di level Rp 15.680–Rp 16.180 per dolar AS.

Pemerintah terus bernegosiasi agar penerapan Solusi Dua Pilar Pajak Internasional terlaksana. Ini juga menjadi fokus G20 untuk mencegah penghindaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih ada satu negara yang belum menyetujui Solusi Dua Pilar yang diusung oleh OECD. "Tinggal satu negara dan mengenai dua pilar dalam hal ini dan bagaimana mereka bisa mengadopsi maka dia akan menimbulkan global taxation agreement," kata Sri Mulyani, Kamis (6/6). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi jika kebijakan tersebut mulai berlaku nanti. "Kalau dua pilar sudah mulai berlaku kita juga akan melihat secara lebih realistis negara mana dari mitra dagang utama kita yang akan melakukan, dan juga mitra investasi kita," kata Febrio. Adapun dua pilar tersebut, yakni pilar pertama: Unified Approach, yakni memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pilar dua: Global Anti Base Erosion (Globe), mengenakan pajak internasional minimal 15% terhadap perusahaan dengan omzet bisnis minimal 750 juta per tahun.

Dalam 100 hari kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah menyelesaikan 19 kasus mafia tanah. Dari kasus itu, kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan yang ditangani sepanjang Februari-Mei 2024 mencapai Rp 893,14 miliar. Pada awal menjabat, AHY mengaku telah menggelar rapat pra-operasi untuk menentukan jumlah target penanganan kasus. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan penanganan 82 kasus dengan perkiraan penyelamatan kerugian negara Rp 1,7 triliun. "Ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress," kata dia, kemarin. AHY menyadari besarnya potensi kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan, maka upaya menumpas para mafia tanah dijalankan demi menyelamatkan kekayaan negara. "Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar Rp 893 miliar. Bayangkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kami selamatkan," ucap dia.

Memasuki pekan kedua Juni 2024, beberapa emiten masih memberikan bonus ke pemegang saham. Misalnya  PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO). Emiten ritel bahan bangunan ini siap mengguyur dividen Rp 27,16 miliar dari laba bersih tahun buku 2023. Dengan jumlah tersebut, para pemegang saham DEPO akan menerima dividen sebesar Rp 4 per saham. Pembagian dividen ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (6/6). Alokasi dividen sebesar Rp 27,16 miliar tersebut setara 31,71% dari laba bersih sebesar Rp 85,64 miliar pada tahun 2023. Adapun jadwal cum dividen DEPO di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Juni 2024. Direktur Solusi Sinergi Digital, Gilman Nugraha menjelaskan, jumlah dividen yang akan dibagi setara 4,3% dari total laba bersih 2023.

Usai mengantongi dana segar dari initial public offering (IPO), PT Xolare RCR Energy Tbk memiliki amunisi baru untuk menuntaskan sejumlah target ekspansinya. Emiten yang menggunakan kode saham SOLA ini berambisi membangun rantai pasok bisnis aspal. Berdiri tahun 2015, SOLA bergerak di bisnis modifikasi aspal. Setelah selesai proses restrukturisasi melalui konsolidasi anak-anak perusahaan, SOLA memiliki enam anak perusahaan. Anak usaha itu di antaranya PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Aplikasi Bitumen yang berada di Demak, Jawa Tengah, PT Modifikasi Bitumen Sumatera di Muara Enim, Sumatera Selatan, serta PT Bumiraya Energi Hijau di Jakarta. Melalui anak-anak usaha inilah, SOLA hendak membangun jaringan rantai pasok bisnis aspal. Saat ini SOLA sudah mengintegrasikan binisnya. Selain usaha modifikasi aspal, SOLA juga menjadi aplikator atau kontraktor pengerjaan jalan area tambang (hauling road). Selain itu, SOLA juga mengembangkan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sektor ini diakomodir oleh PT Bumiraya Energi Hijau sebagai kontraktor PLTS berbasis industri. Presiden Direktur SOLA, Mochamad Bhadaiwi melihat, prospek bisnis di aspal dan pembangkit listrik dapat berkelanjutan. Menurutnya bisnis aspal adalah bisnis yang consumable.

Di sisi lain, SOLA harus menanggung biaya pengiriman aspal dari pabrik Demak ke proyek perusahaan pada industri tambang di Kalimantan. Ongkosnya bisa lebih besar ketimbang biaya impor dari Timur Tengah. Karena itu, SOLA bertekad untuk membangun anak usaha bernama PT Xolabite Bitumen Borneo. Secara keseluruhan, bisnis aspal menjadi segmen utama SOLA. Kontribusinya mencapai 65%. Di saat yang sama bisnis elektrikal menunjukkan keberlanjutan, dengan dimulainya beberapa proyek yang menawarkan konsep zero capex pada industri. Lalu, sebanyak Rp 16 miliar akan digunakan untuk membangun pabrik aspal membran dan aspal coating. Kemudian, Rp 1,5 miliar akan digunakan untuk renovasi pabrik di Demak dan sebesar Rp 2,5 miliar untuk renovasi pabrik di Muara Enim. Dalam jangka pendek, SOLA hendak membangun depo di Palembang, Tuban, dan Kalimantan. Lalu dalam jangka menengah, depo ini akan tersebar di Sumatra Utara, Lampung, Jabotabek, Cilacap, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Lalu, target jangka panjang menyasar Papua. Perusahaan mengklaim, dengan berdirinya setiap depo, SOLA akan mampu menghasilkan Rp 45 miliar. Sehingga pada tahun 2024, perusahaan bisa mengantongi pendapatan Rp 115 miliar. Sedangkan laba bersih diharapkan mencapai Rp 20 miliar.

Pemerintah telah menetapkan besaran imbal hasil atau kupon saving bonds ritel (SBR) seri SBR013. Instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel itu bakal ditawarkan mulai 10 Juni 2024 - 4 Juli 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, SBR013 ditawarkan dalam dua pilihan jangka waktu. Yakni SBR013 tenor 2 tahun (SBR013T2) dan SBR013 tenor 4 tahun (SBR013T4). Besaran kupon masing-masing  6,45% dan 6,6% dengan jenis kupon floating with floor. Dengan kata lain, angka 6,45% dan 6,60% tersebut merupakan tingkat kupon minimal dan tidak berubah sampai jatuh tempo.

Jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, kupon SBR013 berpotensi ikut naik. Sebaliknya, ,jika suku bunga BI turun, maka kupon SBR013 tidak akan turun lebih rendah dari batas minimal. Mekanisme penentuan kuponnya yaitu suku bunga acuan BI saat ini di level 6,25% ditambah spread tetap 20 bps (0,20%) untuk SBR013-T2. Kemudian ditambah spread tetap 35 bps (0,35%) untuk SBR013-T4. "Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4 yang akan ditawarkan secara online," tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Jumat (7/6)

Calon pembeli rumah memiliki lebih banyak pilihan kredit perumahan. Sejumlah bank di Tanah Air kini mulai menawarkan KPR Hijau. Berbeda dengan KPR konvensional, skema baru ini menawarkan bunga yang lebih murah. Tapi ada syarat untuk bisa mendapatkan KPR Hijau. Rumah yang dibeli harus dari proyek perumahan yang sudah memiliki sertifikat bangunan ramah lingkungan. Baru-baru ini, BCA, OCBC, CIMB Niaga, Bank Mandiri dan Bank Permata bekerjasama dengan Sinarmas menyalurkan KPR hijau. Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto melihat potensi KPR hijau di Indonesia besar. Ini sejalan meningkatnya kesadaran pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Bunga KPR hijau yang ditawarkan Bank Mandiri mulai dari 2,7% fixed 3 tahun hingga 3,7% tetap untuk 5 tahun pertama.

Aquarius bilang, bunga tersebut lebih murah dari KPR konvensional. Namun, ini hanya berlaku untuk pencairan hingga pada 30 Juni 2024. Ia menambahkan, Bank Mandiri akan mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 serta terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon pada 2050. Ke depan, bank pelat merah ini akan meningkatkan penyaluran KPR hijau. EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko melihat potensi KPR hijau akan berkembang. Tapi untuk saat ini, ia melihat potensinya masih terbatas, karena belum banyak perumahan punya sertifikat hijau. Welly mengungkapkan, outstanding KPR hijau BCA per Maret 2024 sudah mencapai Rp 1,14 triliun. Porsinya terhadap total KPR BCA masih kecil, yakni 1%-2%. Untuk saat ini, kata Welly, bunga yang ditawarkan BCA untuk KPR hijau dan KPR masih sama. Pasalnya, bank swasta ini masih memiliki program promo untuk produk KPR secara keseluruhan. "Saat ini kami menawarkan bunga mulai dari 3.95% fixed 3 tahun pertama," ujar Welly.