Bursa sejumlah negara anjlok pada perdagangan Senin (5/8). Uang kripto pun tidak selamat dari guncangan global ini. Dampaknya, desakan penurunan suku bunga bank sentral semakin menggema. Harga bitcoin terkoreksi 15 % dan ethereum terpangkas 22 %. Mata uang kripto lain juga terpantau turun, seperti solana yang terpangkas 18 %. Sementara BNB turun 19 %. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup turun 3,4 %. Nikkei Jepang anjlok 12,4 % karena kehilangan 4.451 poin. Terakhir kali kinerja Nikkei seburuk itu tercatat pada 19 Oktober 1987, yang dikenal sebagai ”Black Monday” dan bursa di sejumlah negara anjlok. Kini, bursa sejumlah negara terkoreksi habis-habisan.

Taiex Taiwan merosot 8,4 %, penurunan terburuk dalam 57 tahun terakhir. Sementara Kospi Korsel ditutup turun 8,8 %. Otoritas bursa Korsel dan Jepang memutuskan penundaan perdagangan akibat perkembangan perdagangan itu, untuk mencegah kepanikan berlanjut gara-gara indeks terus merosot. Bursa Hong Kong, Hang Seng, dan China, Shanghai Composite, lebih lega karena hanya turun masing-masing 2,3 % dan 1,3 %. Indeks Australia, S&P/ASX 200, kehilangan 3,7 %. Kondisi Eropa juga tidak baik. DAX Jerman, CAC Perancis, FTSE Inggris, dan IBEX Spanyol terkoreksi lebih dari 3 %. Europe 600, indeks bursa gabungan Eropa, terkoreksi 3,11 %. Indeks bursa berjangka AS pada Senin mencatat penurunan. DOW turun 800 poin atau 2 %. S&P 500 terpangkas 2,9 %.

Nasdaq anjlok 4,2 %. Dalam pembukaan perdagangan Senin, DOW langsung terpangkas 1.072 poin atau 2,7 %. Sementara S&P 500 terkoreksi 4,1 % dan Nasdaq merosot 6,3 %. Sementara itu, CBOE Volatility Index yang memantau tingkat gejolak bursa AS mencapai 55 poin. Terakhir kali indeks itu melewati 50 poin ter catat pada awal pandemi. Pialang dan investor cemas kenaikan bunga akan membuat yen menguat terhadap dollar dan mata uang lain. Penguatan yen mengurangi pendapatan eksportir, emiten utama Nikkei. Toyota dan Subaru merupakan raksasa otomotif sekaligus di Nikkei. Emiten otomotif mengandalkan hasil ekspor sebagai pendapatan mereka. Penguatan yen berarti pengurangan keuntungan eksportir. Jika kurs naik 1 yen, keuntungan terkoreksi sampai 10 miliar yen. (Yoga)

Alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah belum menjawab kebutuhan masyarakat, karena masyarakat tak hanya membutuhkan bantuan hukum saat beperkara di pengadilan, tetapi juga saat berhadapan dengan kebijakan pemerintah dan pemilik modal, seperti konflik agraria. Hingga kini, alokasi anggaran untuk litigasi terkait proses di pengadilan memperoleh porsi lebih besar dibanding nonlitigasi yang terkait persoalan struktural, seperti konflik agraria. LBH Bandar Lampung yang masuk kategori C karena dijalankan tiga pengacara dan tiga paralegal/staf, misalnya, hanya memperoleh dana bantuan hukum untuk 10 litigasi dan tiga program nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum litigasi terbatas Rp 8 juta dan nonlitigasi Rp 10 juta per perkara hingga proses hukum tuntas. Padahal, penanganan perkara di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap, ataupun konflik agraria, bisa bertahun-tahun.

Beberapa tahun terakhir, LBH Bandar Lampung memperoleh dana bantuan hokum dari BPHN sebesar Rp 80 juta setiap tahun, dengan Rp 10 juta di antaranya untuk nonlitigasi. Kondisi itu membuat LBH Bandar terpaksa menggunakan anggaran litigasi untuk menangani 80 bantuan hukum nonlitigasi. Menurut Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi, pekan lalu, dana sebesar itudapat digunakan untuk 40.000 penerima manfaat. Selain itu, menurut Sumaindra, dana bantuan hukum yang diperoleh juga digunakan untuk membiayai operasionalisasi kantor, seperti membayar iuran listrik dan air. ”Advokat kami tidak ada yang digaji (karena dana terbatas),” ujarnya.

Besarnya kebutuhan warga akan bantuan hukum terekam dalam survei Litbang Kompas 22-24 Juli 2024. Setidaknya 62,2 % publik membutuhkan bantuan hukum. Namun, baru 12 % yang merasakan bantuan hukum gratis tersebut. Keterbatasan juga membuat LBH Bandung, Jabar, membatasi 9-11 layanan bantuan hukum litigasi dan delapan program nonlitigasi dari 100 permohonan yang masuk, karena LBH Bandung termasuk kategori C. Heri Pramono, pengacara LBH Bandung, mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan LBH, tiap-tiap pengacara menyisihkan honor yang diperoleh jika diminta menjadi pembicara di seminar. Dari situ, LBH Bandung masih bisa membayar gaji pengacaranya meski di bawah upah minimum Kota Bandung yang besarnya Rp 4,2 juta. (Yoga)

Negara maju adalah negara yang memanjakan warganya dengan layanan transportasi public memadai. Indonesia perlu berlari lebih kencang. Hingga pertengahan tahun ini, BPS DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah pengguna angkutan umum. Penumpang MRT Jakarta pada Juni 2024 mencapai 3.474.541 orang. Pada bulan yang sama, pengguna LRT Jakarta 102.707 orang dan 31.617.767 orang naik Transjakarta. Dibanding Juni 2023, kenaikan jumlah pengguna tiga moda transportasi publik massal yang dikelola Pemprov DKI Jakarta tersebut masing-masing 28,22 %, 22,26 % dan 42,01 %. Data BPS itu mengembuskan angin positif dalam upaya pembangunan layanan angkutan umum tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara nasional.

Jakarta membuktikan, kota di Indonesia mampu menyediakan angkutan umum massal yang terintegrasi, murah, dan cakupannya cukup luas. Ketersambungan layanan tidak sebatas antarmoda yang dikelola DKI Jakarta, tapi juga dengan KRL Jabodetabek dan LRT Jabodebek yang dikelola pemerintah pusat. Pembangunan dan perbaikan trotoar hingga fasilitas khusus, seperti halte integrasi Blok M dan Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas, memudahkan warga berganti moda. Keberadaan mikrotrans Jaklingko yang dikelola Pemprov DKI dan berfungsi sebagai angkutan pengumpan yang bisa diakses gratis makin memuluskan integrasi antarmoda.

Soal tarif, DKI Jakarta telah memberlakukan tarif terintegrasi multimoda LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta Rp 10.000 per 180 menit per penumpang. Tarif murah diimbangi layanan mencakup 87 % kawasan menjadi daya tarik utama penggunaan transportasi umum di Jakarta. Kemacetan masih terjadi karena angkutan umum yang cukup ideal baru tersedia di Jakarta, sementara di kawasan sekitarnya masih sangat terbatas. Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan, ada 14,9 % penduduk komuter dari 29,6 juta penduduk Jabodetabek. Sebanyak 79 persen penduduk komuter masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. PR yang harus dituntaskan kalau tidak ingin terus berkubang sebagai negara berkembang dan kurang sejahtera. (Yoga)

Konsekuensi praktik batas usia melamar kerja, terutama membatasi lowongan pekerjaan hanya untuk usia muda, membuat pencari kerja berusia di atas 30 tahun bakal sulit masuk ke sektor formal. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja di sektor informal yang kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Senin (5/8). Menurut Teguh, makin banyak angkatan kerja yang masuk sektor informal, makin banyak kerentanan dalam dunia kerja. 

Sebab, sektor informal sangat kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan, seperti pensiun, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pengembangan karier personal juga jarang terjadi di sektor informal. ”Pembatasan usia melamar kerja sangat wajar dan mungkin dilakukan karena alasan pragmatis pemberi kerja untuk mengurangi biaya rekrutmen (mengurangi biaya seleksi jika pelamar berjumlah banyak) dan kemungkinan pekerja usia muda atau lulusan baru cenderung mau menerima gaji lebih rendah,” ucapnya. Kondisi seperti itu terjadi karena jumlah lowongan lebih sedikit  dibanding jumlah pencari kerja. 

Kondisi berbeda di negara maju karena terjadi penuaan populasi sehingga jumlah lowongan pekerjaan lebih besar dibanding tenaga kerja yang ada. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah, Senin (5/8) mengatakan, persyaratan lowongan pekerjaan di Indonesia cukup unik dan cenderung membatasi kesempatan. Selain usia, ada pula kriteria agama, penampilan, dan pengalaman khusus bagi pekerjaan awal atau entry level. Apa yang banyak serikat pekerja khawatirkan, termasuk Aspek, ialah persyaratan  pekerjaan yang membatasi usia merupakan bentuk penerapan upah murah. (Yoga)

Pemerintah menargetkan Indonesia lepas dari ketergantungan impor garam pada tahun 2024. Mulai tahun 2025, Indonesia diharapkan sudah memasuki era swasembada garam nasional sesuai amanat Presiden Jokowi melalui kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken 27 Oktober 2022 mewajibkan terpenuhinya kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri, yakni petambak garam dan badan usaha, paling lambat pada tahun 2024.

Kini, masa panen garam mulai berlangsung di sejumlah sentra produksi. Musim panen garam yang diprediksi sampai November 2024 akan menjadi tolok ukur Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan garam nasional dan pencapaian target swasembada tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi garam nasional tahun ini sebesar 2 juta ton. Pada 2023, realisasi produksi garam nasional menembus 2,5 juta ton atau melampaui target produksi 1,7 juta ton sehingga menyisakan surplus produksi 800.000 ton. Tercatat ada 15 kabupaten/kota di 6 provinsi yang menjadi sentra produksi dan pengembangan usaha garam rakyat, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, NTB dan NTT.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia Jakfar Sodikin, Senin (5/8) menilai, petambak garam belum siap mencapai swasembada garam, karena beberapa tahun terakhir, belum ada penambahan lahan garam secara signifikan. Sementara, upaya intensifikasi tambak belum optimal karena masih kurangnya peningkatan keahlian petambak dan minimnya pendampingan. Untuk mencapai swasembada garam, diperlukan teknologi produksi garam modern. Masih minimnya terobosan dan hasil produksi yang sesuai standar industri menyebabkan sebagian petambak menganggap usaha tambak garam hanya sambilan. (Yoga)

Industri manufaktur Indonesia jeblok dari posisi ekspansi menjadi posisi kontraksi, tercermin dari Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) Indonesia Juli 2024 yang dirilis S&P Global. Dalam laporan itu, PMI manufaktur Indonesia anjlok dari 50,7 per Juni 2024 ke 49,3 per Juli 2024. Indeks di bawah 50 menunjukkan industri tengah terkontraksi. Kontraksi ini merupakan yang pertama, setelah 34 bulan berturut-turut PMI manufaktur Indonesia dalam posisi ekspansi. Beberapa bulan terakhir, industri manufaktur Indonesia sejatinya sudah banyak tertekan. Rilis PMI manufaktur oleh S&P Global ini hanya memperkuat bunyi alarm peringatan yang sejatinya sudah lama berbunyi, tetapi kurang didengar.

Beberapa bulan terakhir sudah banyak PHK di industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT). Berdasarkan data Kemenperin, sejak Januari hingga Juli 2024 diperkirakan sudah terjadi PHK terhadap 11.000 buruh. Pemicu industri tertekan adalah munculnya kebijakan yang justru kontraproduktif dengan pertumbuhan industri dan malah mendukung deindustrialisasi alias pelemahan industri, yaitu Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu menghapus pertimbangan teknis Kemenperin saat pelaku usaha ingin mengimpor komoditas tertentu. Dampak langsungnya dirasakan banyak industri domestik, antara lain TPT dan keramik. Banjir barang impor langsung menggempur dan menggerus pasar dalam negeri. (Yoga)

Kemenperin mendorong industri makanan dan minuman olahan berbahan baku dasar teh, kopi, kakao, susu, dan buah-buahan untuk menciptakan produk spesial guna menyasar pasar premium. Indonesia punya keunggulan keanekaragaman hayati yang bisa terus dikembangkan untuk menghadirkan produk makanan dan minuman olahan berkualitas tinggi. Menperin Agus Gumiwang mengatakan, salah satu upaya untuk mengakselerasi produk makanan dan minuman olahan ini adalah dengan menghadirkan produk-produk specialty, merujuk pada produk dengan kualitas terbaik berdasarkan parameter tertentu, seperti aroma dan rasa serta diproses dengan standar ketentuan khusus.

”Standar kualitas yang tinggi memunculkan siklus produk premium, yang di dalamnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari petani selaku penyedia bahan baku, distributor, roaster, barista, hingga end-customer,” ujar Agus pada acara Business Matching dan Pameran Produk Olahan Kopi, Teh, Kakao, Buah, dan Olahan Susu ”Specialty Indonesia” di kantor Kemenperi, Jakarta, Senin (5/8). Ia menambahkan, saat ini terjadi peningkatan tren di mana konsumen akan lebih fokus pada konsep produk berkualitas tinggi atau premium yang diproses secara berkelanjutan (sustainable) dengan teknologi terkini. Hal ini menjadikan potensi produk premium sangat luas, didukung keberagaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Pada pameran Specialty Coffee Expo tahun 2024 di AS, 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia mempromosikan produk kepada mitra potensial dari sejumlah negara dengan potensi transaksi 27,1 juta USD. Agus mengatakan, produk olahan kakao, teh, buah, kopi, dan susu punya potensi besar yang belum dioptimalkan. Ekspor produk olahan teh Indonesia pada 2023 mencapai 37.878 ton, senilai 74,12 juta USD. Produk pengolahan kopi Indonesia mencapai 426.500 ton pada 2023, dengan 97.300 ton untuk ekspor ke mancanegara. Hal ini menjadikan Indonesia di posisi keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, variasi kopi Indonesia paling banyak di antara negara lain. Ini bisa menjadi modal utama pengembangan produk dari banyaknya varietas kopi Indonesia pada masa mendatang. (Yoga)

Karyawan sibuk mengatur gunungan karung putih berisi sisa olahan beragam jenis hewan laut di halaman pabrik pengolah ikan PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, Tanjung Priok, Jakut, Kamis (25/7). Pabrik ini mampu menghasilkan 10-20 ton produk siap ekspor per hari. Dari sejumlah varian produk olahan, baik dalam bentuk fillet atau daging irisan beku maupun ikan segar tanpa insang, isi perut, dan sisik, produk tuna sirip kuning menjadi unggulan. Berdasar laporan keuangan perusahaan pada 2023, nilai penjualan tuna Rp 68 miliar dari total penjualan ekspor produk perikanan perusahaan senilai Rp 523 miliar. Pada 2022, penjualan tuna bahkan menyumbang Rp 105 miliar atau 20 % dari total nilai penjualan ekspor tahunan. Produk tuna diekspor, ke AS, Eropa, dan Jepang.

Dirut PT Dharma Samudera Fishing Industries (DSFI) Tbk Ewijaya mengatakan, peningkatan kualitas produksi tuna dari hulu ke hilir ikut menjadi tanggung jawab mereka. ”Hal kritikal yang kami lakukan untuk tuna adalah memastikan bahwa tuna kami adalah produk yang sustainable karena berasal dari perairan yang sustain dan dilakukan dengan penangkapan yang juga sustain,” katanya. Upaya industri seperti DSFI nyatanya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mereka menilai kebijakan perizinan kapal dan pajak membuat nelayan yang mereka bina tertekan. Saat ini adanya persaingan ketat dalam memperoleh pasokan bahan baku juga menjadi penghambat produksi.

Dosen Bidang Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dahri Iskandar, mengatakan, hal ini karena 70 % produk tuna Indonesia dihasilkan oleh nelayan kecil dibandingkan dengan nelayan skala industri. Persoalan klasik yang masih dihadapi nelayan kecil untuk memperoleh ikan dengan kualitas baik adalah kemampuan mempertahankan rantai dingin dan BBM murah. Sinergi swasta dengan pemerintah jika dapat direalisasikan melalui inovasi program orangtua asuh, yang didukung regulasi dan pendampingan yang tepat, akan meningkatkan ekspor perikanan ke depannya. (Yoga)

Setelah petani kopi Sumsel cemas karena harga kopi yang turun di saat panen raya, kondisi serupa juga dirasakan petani lada Kalbar dan petani cengkeh Sultra. Petani berharap agar pemangku kebijakan membuat proyeksi dasar, pembenahan tata niaga, dan regulasi harga untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut. Kenaikan harga komoditas kerap kali tak berlangsung lama, membuat petani kesulitan menetapkan harga sekaligus menghitung marjin keuntungan untuk menjaga keseimbangan biaya produksi dan laba. Situasi sulit itu seperti dialami petani di sejumlah wilayah di Sultra. Pada Mei lalu, harga cengkeh di Sultra sempat mencapai Rp 130.000 per kg.

Kini, harganya anjlok menjadi Rp 80.000 per kg. Ambo Esse (52), petani cengkeh di Desa Wowa Tamboli, Kolaka, Sultra, menuturkan, musim panen cengkeh saat ini didambakan oleh para petani sejak beberapa bulan lalu. Tanaman cengkeh berkembang baik dengan bunga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. ”Sayangnya harga anjlok. Minggu ini Rp 80.000 per kg, minggu lalu bahkan Rp 75.000 per kg. Padahal, di awal tahun sempat Rp 130.000 per kg,” ujarnya, Senin (5/8). Ambo memiliki 3 hektar lahan yang ditanami cengkeh. Usia tanamannya 7-15 tahun. Setiap hektar lahan menghasilkan 4 ton cengkeh basah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah mengendalikan harga cengkeh.

Selama ini, Kolaka merupakan sentra penghasil cengkeh terbesar di Sultra, dengan luas area tanam cengkeh 11.203 hektar dengan produksi 7.000 ton per tahun. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kolaka Hasbir Jaya Razak menyebut, harga cengkeh saat ini anjlok di kisaranRp 75.000 per kg. Penurunan harga terjadi seiring panen raya yang terjadi di semua sentra cengkeh di Kolaka, karena ulah pengepul yang menekan harga hingga turun jauh. ”Tentu ada teori ekonomi yang berlaku. Saat Mei lalu, harga bisa mencapaiRp 130.000 per kg karena memang sejumlah kecamatan belum panen. Sekarang semua daerah penghasil sedang panen bersamaan,” katanya.

Hasbir mengimbau petani menyimpan dulu hasil panen cengkehnya dan tidak menjualnya kepada pengepul. ”Lebih baik disimpan sebagai investasi hingga harganya kembali normal di kisaran Rp 120.000 per kg. Saat ini juga belum ada pelaku ekspor langsung yang masuk,” tuturnya. Ekonom dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Syamsul Anam, mengatakan, anjloknya harga setiap panen raya menunjukkan lemahnya antisipasi dari pemerintah. Kondisi itu bisa diantisipasi apabila pemerintah mengambil sejumlah langkah, misalnya memberi bantuan modal dan mendekatkan petani dengan pembeli. Pemerintah bisa mengarahkan para petani untuk mengolah cengkeh menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitu, nilai manfaat dari komoditas perkebunan ini meningkat. (Yoga)

Awan gelap menggelayuti bursa saham di berbagai wilayah dunia. Aksi jual saham dialami hampir semua indeks saham di bursa saham berbagai negara. Kondisi paling buruk dialami indeks saham Nikkei 225 yang ditutup anjlok 12,4% pada Senin (5/8). Investor di seluruh dunia panik lantaran kekhawatiran Amerika Serikat (AS) bakal mengalami resesi menyeruak. Ini dipicu melemahnya data ketenagakerjaan AS. Ini terjadi karena Sahm Rule, yang disebut sebagai salah satu indikator resesi, terpenuhi. Menurut rumus yang dibuat mantan ekonom Gedung Putih Claudia Sahm ini, bila selisih antara rerata tingkat pengangguran dalam tiga bulan terakhir dengan tingkat pengangguran terendah setahun terakhir mencapai 0,5 poin persentase, ada potensi krisis terjadi. Di Mei, Juni dan Juli tahun ini, AS mencetak angka pengangguran 4%, 4,1% dan 4,3%. Jadi rata-ratanya sekitar 4,13%.

Angka tingkat pengangguran terendah setahun terakhir di AS 3,6% di Juli 2023. Jadi ada selisih 0,53 poin persentase. Jumat (2/8) lalu, Nikkei 225 masih tercatat naik 7,31% sejak awal tahun. Kemarin, indeks ini anjlok 5,99%. Kekhawatiran resesi juga mempengaruhi pasar carry trade. Nilai tukar yen menguat terhadap dollar AS. Per pukul 20.20 WIB, yen menguat 2,79% terhadap dollar AS. "Pergerakan yen yang cukup cepat membatalkan perdagangan carry trade yang besar," kata Kyle Rodda, analis pasar keuangan senior Capital.com, dikutip Reuters, kemarin. Maklum, kekhawatiran resesi ini membuat pelaku pasar makin yakin The Fed akan menurunkan suku bunga. Goldman Sachs Group Inc pada Minggu (4/8) menyebut, potensi resesi AS tahun depan bertambah menjadi 25% dari asumsi semula 15%. Namun asumsi ini bisa mereda asal bank sentral AS menurunkan bunga 25 basis poin pada September, November dan Desember. Saat yang sama, Bank of Japan baru saja menaikkan suku bunga lagi. Kendati begitu, tidak semua pengamat menilai resesi akan terjadi. Bahkan, Claudia Sahm masih yakin resesi tidak akan terjadi. "Laporan tenaga kerja ini memang sangat membingungkan, tapi ini bukan krisis," tandas dia, seperti dikutip Yahoo Finance.