Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan yang tengah memenuhi persyaratan untuk spin off memiliki waktu dua tahun  untuk secara resmi mengajukan diri kepada OJK terkait rencana usai melepaskan diri dari entitas induk. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, UUS juga memerlukan persiapan yang memadai sebelum akhirnya spin off. Seperti terkait bisnis model dan lainnya yang harus disempurnakan ketika mereka harus menjadi bank umum syariah. "Dan kemudian juga tentu kami memperkirakan kalau ini terjadi, akan ada masa penyesuaian sehingga nanti pada akhirnya pertumbuhan itu akan berjalan secara natural saja," jelas Dian. Merujuk Data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis OJK, total aset industri bank syariah di Indonesia sebesar Rp861,6 triliun per Mei 2024, tumbuh 9,67% secara tahunan (yoy). Dari nilai tersebut pangsa pasarnya sebesar 7,23%, naik tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar 7,21%. (Yetede)

Emiten nikel atas mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di semester I-2024 akibat fluktuasi harga komoditas dan  membengkaknya biaya operasional. Emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM),  mengalami penurunan laba bersih dan harga saham sejal awal tahun 2024. Ekspektasi membaiknya harga nikel di sisa tahun ini, diharapkan dapat memulihkan kembali kinerja keuangan dan peregarakan sahamnya. "Kinerja emiten nikel di semester I-2024 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dibandingkan periode  yang sama tahun lalu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja antara lain fluktuasi harga komoditas nikel dan peningkatan biaya operasional. Harga komoditas nikel di semester I-2024 mengalami volatilitas yang signifikan, yang berdampak pada pendapatan dan margin laba emiten nikel. Selain itu, peningkatan biaya energi dan bahan baku juga turut menekan profitabilitas perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu mengekspos barang-barang impor dari luar negeri. Penindakan barang ilegal yang dilakukan  antar kementerian/lembaga ini diperkirakan mencapai Rp46 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerangkan, penindakan ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan satu kementerian saja. Dia melanjutkan, tidak ada niat untuk menghambat ritel, tetapi juga mengajak masyarakat untuk membeli barang ilegal. "Misalnya kalau bapak ibu di pasar membeli kaus dari luar negeri Rp 60.000, tiga kaus pasti barang tidak benar karena setiap kaus  masuk itu Rp 60.000, bea masuknya ke negara Rp 60.000 ya masuk dipastikan satu Rp 60.000. Jadi kalau beli baju Rp 50.000 di mal itu jangan bangga, itu pasti masuknya tidak benar. Jadi itu yang membuat negara tidak ada pemasukan," ungkap Zulhas. (Yetede)

Akses keadilan bagi warga miskin tak hanya dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran, tapi juga jangkauan keadilan yang belum memadai akibat persebaran advokat yang tak kunjung merata. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa dalam mendanai bantuan hukum, termasuk melibatkan kepala desa sebagai hakim juru damai. Hingga kini, sejumlah LBH di Indonesia masih menghadapi problem pendanaan untuk membiayai bantuan hokum bagi warga tak mampu yang didampingi. Berdasar data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum dari pemerintah baru menjangkau 619 organisasi bantuan hokum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi di 279 kabupaten/kota.

”Kalau advokat di wilayah itu nggak ada, paralegalnya nggak ada, ya sudah. Orang digebukin sampai mati, dirampas lahannya, pasrah saja,” kata Isnur. YLBHI memiliki jaringan 20 LBH di sejumlah kota. Hakim juru damai Pemerintah, menurut Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, telah menjalankan sejumlah terobosan sebagai jalan keluar dari keterbatasan bantuan hukum. BPHN menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT merevitalisasi eksistensi kepala desa sebagai hakim juru damai desa atau nonlitigation peacemaker. Melalui kebijakan restorative justice, kepala desa dapat mengerem agar tidak semua masalah masuk ke peradilan. Kepala desa berperan mempertahankan kondisi stabil, tenteram, dan bila ada masalah tetap dalam skala yang masih bisa dikendalikan. Contohnya, kasus perceraian. diwacanakan agar hal tersebut diselesaikan di tingkat RT, RW atau kepala desa sebelum masuk ke pengadilan. (Yoga)

Memasuki semester kedua tahun ini, sejumlah emiten gencar melakukan ekspansi seiring dengan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) yang masih sangat besar. Dengan modal belanja yang jumbo, harapannya emiten dapat mendorong kinerja secara jangka panjang. Dengan kocek besar tersebut, setidaknya kepercayaan pasar, baik sektor riil maupun pasar keuangan, bakal terungkit karena adanya potensi pertumbuhan korporasi di masa mendatang.

Tira Ardianti, Head of Investor Relations PT Astra International Tbk. (ASII), yang menjelaskan bahwa Grup Astra akan menggelontorkan capex dalam jumlah besar pada akhir tahun 2024, terutama untuk menunjang lini bisnis pertambangan dan alat berat PT United Tractors Tbk. (UNTR). Presiden Direktur Amman Mineral Internasional, Alexander Ramlie, juga menyoroti bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mengalokasikan belanja modal sebesar US$2 miliar pada 2024 untuk berbagai proyek, termasuk smelter dan infrastruktur pendukung. Dari sektor telekomunikasi, Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan Rp12 triliun pada 2024 untuk meningkatkan jaringan dan mendukung layanan data. Selain itu, Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono, menyatakan bahwa perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun untuk peremajaan dan penambahan armada.

Secara keseluruhan, menurut Kiswoyo Adi Joe, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, besarnya alokasi belanja modal emiten untuk ekspansi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, mencatat bahwa capex normalnya baru akan terefleksi terhadap kinerja emiten dalam beberapa tahun ke depan, sehingga fluktuasi pasar saat ini tidak akan memengaruhi rencana perusahaan.

Sejumlah catatan penting mencuat di awal Agustus, mulai dari sinyal perlambatan ekonomi, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 3,4% di awal pekan, hingga ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) yang menguat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 sebesar 5,05%, turun dari 5,11% pada kuartal sebelumnya dan 5,17% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah, melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menyebut capaian pertumbuhan ekonomi 5,05% pada kuartal kedua tahun ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah di kisaran 5,1%—5,2% sepanjang 2024.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari ketidakpastian ekonomi global, seperti ancaman resesi di AS dan penurunan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5%. Hal ini didukung oleh beberapa indikator makroekonomi yang masih menunjukkan performa yang baik, seperti tren penguatan nilai tukar rupiah, penurunan inflasi yang terkendali, dan defisit APBN yang terjaga. Selain itu, optimisme terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran juga mendorong sejumlah emiten besar untuk terus melakukan ekspansi melalui penggunaan belanja modal (capex) pada semester kedua tahun ini. Ekspansi ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan dan penguatan ekonomi domestik, serta memberikan sinyal positif kepada investor tentang prospek masa depan perusahaan.