Transformasi Digital : Bank Saqu Dorong Pertumbuhan Bisnis Signifikan
Transformasi digital PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) menjadi Bank Saqu dengan fokus pada segmen produktif telah membawa pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi perusahaan. Perseroan juga berencana melanjutkan inovasi dan memperluas layanan keuangan digital. Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta, Leo Koesmanto, menyatakan bahwa sebelum beralih menjadi bank digital, perseroan hanya memiliki 17.000 akun nasabah. Namun, kini Bank Saqu sudah memiliki lebih dari 1 juta nasabah. “Target nasabah akhir tahun sudah tercapai, satu juta tadi sudah sampai. Sekarang kita mungkin menambah sedikit saja. Kami fokus bukan ke jumlahnya, tetapi ke kualitasnya,” ujar Leo Koesmanto saat kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (6/8).
Transformasi digital yang dilakukan oleh PT Bank Jasa Jakarta menjadi Bank Saqu telah berhasil meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan, dari 17.000 akun menjadi lebih dari 1 juta akun. Leo Koesmanto menegaskan bahwa fokus perusahaan kini lebih kepada meningkatkan kualitas layanan daripada hanya mengejar jumlah nasabah. Dengan dukungan dari pemegang saham utama, Astra Financial dan WeLab, Bank Saqu optimistis dapat memperluas pasar, terutama di segmen produktif seperti solopreneur. Bank Saqu juga terus berinovasi dengan menawarkan berbagai produk dan fitur keuangan digital, seperti BI-Fast Transfer, QRIS Payment, dan akan segera meluncurkan kartu debit, untuk menjawab kebutuhan nasabah di masa mendatang.
Tingginya Biaya Implementasi CCS/CCUS : Jadi Tantangan Pengurangan Emisi di Indonesia
Besarnya biaya yang diperlukan untuk menerapkan teknologi carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) menjadi tantangan utama dalam upaya mengurangi emisi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa meski CCS/CCUS membuka peluang besar dalam bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon, tetapi persoalan biaya masih membayangi implementasinya di dalam negeri. "Rencana implementasi CCS/CCUS sekarang masih mahal, tetapi memang harus kami coba. Sesuatu kalau baru dicoba memang mahal," katanya, dikutip Selasa (6/8).
Teknologi CCS/CCUS di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon, tetapi biaya tinggi menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa meskipun proyek ini penting, implementasinya masih terkendala oleh biaya yang sangat besar, seperti yang terlihat dalam berbagai proyek CCS/CCUS yang sedang dikembangkan di seluruh Indonesia. Misalnya, proyek CCS di pemurnian gas alam di Gundih, Jawa Timur, membutuhkan investasi sebesar US$105 juta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap proyek-proyek ini dapat menjadi hub CCS untuk kawasan barat, menunjukkan optimisme pemerintah meskipun dihadapkan dengan tantangan finansial yang signifikan.
Terpukul Berbagai Tekanan di Bulan Kemerdekaan
Bursa saham Indonesia seringkali punya cerita manis di bulan Agustus. Maklum, secara historis, setidaknya dalam 10 tahun terakhir Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih sering berada di zona hijau pada bulan ini. Namun, kali ini ceritanya bisa jadi berbeda. Indikasinya bisa dilihat dari keyakinan pelaku pasar terhadap IHSG yang tak sebaik bulan sebelumnya. Tengok saja Capital Sensitivity Analysis (CSA) Index bulan Agustus 2024 yang hanya di 55,8, turun dibanding posisi Juli 2024 yang di 61. Merujuk survei yang dilakukan CSA Institute dan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) pada 12-30 Juli 2024, proyeksi IHSG di ujung Agustus ada di 7.251. Bulan lalu IHSG tutup di 7.255,76. Sebagai perbandingan, Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki melihat, rentang IHSG bakal lebar bulan ini, yakni di support 6.599 dan resistance 7.322. Sementara dari global, pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) menambah ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi dan luar negeri.
Ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed pada September 2024 pun malah ditafsirkan secara negatif, mengingat pelemahan yang terjadi pada indeks saham utama. Herditya Wicaksana, Analis MNC Sekuritas juga menilai, tekanan dari eksternal yang dihadapi bursa saham lokal antara lain adalah munculnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS hingga ketidakpastian pemangkasan suku bunga The Fed. Faktor penekan lain ialah kenaikan suku bunga Jepang dan menguatnya nilai tukar yen terhadap dolar AS, hingga eskalasi geopolitik Timur Tengah. "Tambahan pekerjaan 114.000 walau di bawah konsensus, tidaklah buruk. Pun bila merunut ke belakang, bila hasil NFP tidak sesuai dengan konsensus, tidak terjadi yang namanya resesi, kok," kata Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro kepada KONTAN. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro pun yakin, probabilitas resesi AS hanya 10% hingga 20%. "Memang masih kecil kemungkinannya. Potensi resesi bisa semakin besar kalau data-data mengenai perkembangan ekonomi AS semakin mengonfirmasi," tuturnya.
Menanti Insentif Pajak Penghasilan Karyawan
Kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi menyarankan pemerintah mengucurkan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan. Langkah ini demi menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah, yang belakangan ini terus melemah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun depan. "Apakah itu besarannya (penghasilan) bisa di bawah Rp 7 juta per bulan, PPh-nya itu ditanggung pemerintah sehingga bisa menjadi stimulus," kata Bhima, Senin (5/8). Menurut dia, insentif PPh 21 DTP untuk karyawan dengan gaji maksimum Rp 7 juta per bulan diperlukan sebagai stimulus memperkuat konsumsi masyarakat. Asumsinya, jika pembayaran PPh 21 ditanggung pemerintah, maka gaji akan lebih besar dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain maupun pembayaran cicilan rutin. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat juga mengusulkan pemerintah memberikan insentif tersebut. Namun, pemberiannya harus selektif dengan memprioritaskan sektor tertentu.
Misalnya, sektor riil seperti perdagangan, manufaktur dan properti. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan pemerintah perlu memberi keringanan pajak penghasilan bagi pekerja formal agar daya beli masyarakat naik. "Untuk pekerja diberikan kepada pekerja formal. Kalau untuk bisnis diberikan kepada sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri manufaktur dan perdagangan," kata dia. Tidak semua pegawai bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini, alias dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang tercantum dalam PMK 44/2020 adalah pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum berencana kembali memberikan insentif tersebut. "Belum ada diskusi tentang itu (insentif PPh 21 DTP)," kata dia, kemarin.
Laba Excl Melonjak 57,52% pada Semester I
Tekanan pada Sektor Semen Masih Terasa
Kinerja emiten semen masih lesu. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten sektor ini masih turun, bahkan ada yang rugi. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat pendapatan Rp 16,41 triliun pada semester I-2024, turun 3,64% secara tahunan alias year on year (yoy). Laba bersih SMGR anjlok 42,11% yoy menjadi Rp 501,48 miliar. Penjualan semen domestik SMGR pada semester I-2024 menurun 1,5% yoy menjadi 14,01 juta ton. Pangsa pasar domestik menyusut 1,9 poin jadi 50%. Pesaingnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan pendapatan sebesar Rp 8,12 triliun pada semester I-2024. Hanya naik tipis 1,9% yoy. Sedangkan laba bersihnya, turun 37,76% yoy menjadi Rp 434,71 miliar. Secara keseluruhan, volume penjualan semen domestik INTP tercatat 8,87 juta ton, tumbuh 808.000 ton atau 10% pada semester I-2024 berkat adanya tambahan volume dari PT Semen Grobogan. Hal ini membuat pangsa pasar INTP di dalam negeri berada di level 29,4%.
"INTP memiliki pangsa pasar di Jawa 37,7% dan luar Jawa 20,5%," ujar Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani, Senin (5/8). Sedangkan PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 2,06 triliun di semester I-2024, turun 1,50% yoy. CMNT mencatat rugi bersih sebesar Rp 222,75 miliar. Penurunan ini disebabkan melemahnya kinerja di sektor semen Indonesia dan Vietnam. Perseroan akan mencari lebih banyak peluang mengembangkan bisnis di industri bangunan dan material, ujar manajemen CMNT, Selasa (6/8). Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kinerja emiten semen masih stagnan di tengah kondisi oversupply. Penjualan ekspor juga bisa mengimbangi kelebihan suplai emiten semen. Nafan merekomendasikan accumulative buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 8.000 dan Rp 4.950 per saham. Sedangkan Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menilai, pergerakan saham INTP ada di level support Rp 6.275 per saham dan resistance Rp 7.950 per saham. Rekomendasi speculative buy disematkan untuk saham INTP dengan target harga Rp 7.950 per saham.
Antisipasi Perlambatan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang kurang trengginas pada kuartal II/2024, seiring lesunya kinerja konsumsi masyarakat dan aktivitas industri, memantik alarm pemerintah untuk kembali meramu formula pendongkrak produk domestik bruto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi pada kuartal II/2024 hanya tumbuh 5,05% year-on-year (YoY), lebih lambat dari kuartal I/2024 dan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93% YoY, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 5,23% YoY. Perlambatan konsumsi masyarakat ini menegaskan indeks keyakinan konsumen yang melemah selama dua bulan berturut-turut, yaitu pada Mei dan Juni 2024.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa perlambatan konsumsi rumah tangga sudah terlihat dari indeks penjualan riil yang hanya tumbuh 1,3% pada kuartal II/2024, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,61%. Faktor utama yang berkontribusi adalah kondisi pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menekankan perlunya stimulus yang ditargetkan kepada kelas menengah untuk mendorong konsumsi, terutama pada barang-barang tahan lama seperti hunian dan kendaraan bermotor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi perlambatan ini dengan mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, kinerjanya masih dalam kategori baik. Namun, ia menyoroti perlunya perhatian pada konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Untuk mengatasi perlambatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah akan menggenjot sektor konstruksi hingga UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memacu belanja pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2024 dan seterusnya.
Ancaman Perlambatan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi mencatatkan laju perlambatan pada kuartal II/2024. Pelemahan daya beli ditambah dengan gejolak ekonomi dunia yang mengarah ke jurang resesi, bakal menjadi ancaman berganda bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 mencapai 5,05% secara year-on-year (YoY), namun laju ini lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.
Penurunan konsumsi rumah tangga, perlambatan investasi, dan penurunan konsumsi pemerintah menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlambatan ini. Ekspor dan impor mengalami rebound, namun tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global, terutama dengan situasi ekonomi di Amerika Serikat yang semakin tidak stabil. Pasar modal dunia, termasuk Indonesia, ikut terpengaruh dengan aksi jual besar-besaran, yang dipicu oleh keputusan Berkshire Hathaway Inc. untuk melepas hampir 50% saham Apple Inc., sebuah sinyal bahwa kondisi ekonomi AS sedang bermasalah.
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan pasar domestik yang kuat dan menahan laju impor barang jadi, serta mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri melalui kebijakan strategis. Fenomena global ini, meskipun berasal dari Amerika Serikat, diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada perekonomian Indonesia.
Mencari Formula BBM Bersubsidi yang 'Bersahabat' dengan Anggaran
Biaya tinggi yang diperlukan untuk menghadirkan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas membuat pemerintah memutar otak agar bisa mendapatkan formula yang tidak membebani anggaran negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas, karena hal ini dapat membebani daya beli masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa harus membebani anggaran negara, sehingga kualitas BBM dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menambah beban pada masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formula campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM, khususnya untuk mencapai standar Euro-4 yang mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa uji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur rendah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jawa bagian utara dan Jakarta.
Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu cara efektif untuk menghadirkan BBM berkualitas tanpa membebani masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketiga skenario yang dipertimbangkan oleh pemerintah—baik pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM, maupun peningkatan kualitas dengan menambah anggaran subsidi—masing-masing memiliki dampak yang harus diantisipasi dengan baik.
Pemerintah Dorong Ekspor Produk Premium Hasil Hilirisasi SDA
Produk premium hasil penghiliran sumber daya alam Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor komoditas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengembangkan sumber daya alam melalui proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang berorientasi ekspor. Beberapa komoditas yang berpotensi menjadi andalan ekspor baru meliputi kopi, teh, buah, kakao, dan susu, yang diolah sesuai dengan standar kualitas terbaik agar dapat dipromosikan sebagai produk unggulan Indonesia.
Agus Gumiwang juga menekankan bahwa tren global saat ini bergerak menuju fase konsumen yang lebih fokus pada produk berkualitas tinggi dan diproses secara berkelanjutan dengan teknologi terkini. Contohnya, pada Specialty Coffee Expo di Amerika Serikat, 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia berhasil mempromosikan produknya dengan potensi transaksi mencapai US$27,1 juta.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa untuk mendorong konsumsi dan permintaan pasar produk olahan makanan dan minuman premium, pihaknya mengadakan pertemuan bisnis "Specialty Indonesia" pada 5—8 Agustus 2024 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 44 perusahaan industri sektor makanan dan minuman, dengan tujuan mendorong perkembangan produk unggulan serta mempertemukan pelaku usaha dengan para pembeli dan menarik minat masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam substitusi impor, penguasaan pasar dalam negeri, pengembangan potensi ekspor, serta perkembangan produk specialty .









