Selama satu dekade memimpin negara, Presiden Joko Widodo dianggap telah berhasil mencatatkan beberapa capaian yang harus diakui cukup memuaskan, terutama di sektor infrastruktur, reformasi birokrasi, serta berhasil mengelola krisis pandemi Covid-19. Akan tetapi, sejumlah pihak juga menganggap masih ada 'catatan hitam' yang patut dibersihkan. Di antaranya goyahnya independensi Bank Indonesia (BI), rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya angka kemiskinan. Dunia usaha pun belum semuanya merasakan efek positif dari berbagai pembangunan yang telah dicanangkan dalam dasawarsa terakhir. Catatan ini hendaknya menjadi bahan renungan dan evaluasi yang bisa dicarikan solusi oleh pemerintahan mendatang.

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hampir berakhir setelah dua periode memiliki beberapa pencapaian yang menonjol serta tantangan yang belum terselesaikan. Salah satu prestasi utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang berhasil meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Keputusan berani Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga mencerminkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan, meski proyek tersebut masih menghadapi banyak tantangan.

Namun, di sisi lain, pemerintahan Jokowi belum berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6% secara tahunan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5%. Selain itu, berbagai agenda penting seperti penataan sumber daya manusia, inovasi, kemandirian pangan, dan daya saing industri nasional masih belum terwujud secara optimal. Komitmen dalam pemberantasan korupsi juga belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Jokowi sendiri mengakui bahwa ia adalah manusia biasa yang tidak bisa memenuhi harapan semua pihak, seperti yang diungkapkannya dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan.

Harian ini berharap pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober mendatang dapat melanjutkan capaian positif dan memperbaiki kekurangan dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintah diharapkan konsisten dalam kebijakan dan fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan kelompok tertentu.

Investasi swasta di sektor kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi ini untuk memudahkan proses bisnis. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa investasi untuk teknologi generative AI di perusahaan swasta global telah naik enam kali lipat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilainya mencapai USD 4 miliar per tahun, dan meningkat menjadi USD 25 miliar per tahun pada 2023.

Meskipun ada kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, teknologi AI juga menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Sebagai contoh, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah menggantikan 2.000 penjaga pintu tol dengan 1.500 orang yang mengelola data, menunjukkan adanya pekerjaan yang hilang dan muncul secara bersamaan. Di sektor konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) telah menggunakan AI untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga 50%. Komunitas Kagama Artificial Intelligence (KagamAI) juga didirikan untuk mendukung pengembangan talenta digital di Indonesia, dengan potensi AI yang besar di masa depan.

Agar perekonomian daerah melaju, pemerintah terus mendukung dan memperluas sumber pendanaan kepada pemerintah daerah (pemda). Instrumen pendanaan yang dimaksud adalah penerbitan obligasi daerah maupun sukuk daerah. Hal ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Beleid yang diteken Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ini berlaku sejak 9 Juli 2024. Aturan tersebut menggantikan, menggabungkan serta mencabut tiga Peraturan OJK lain yang mengatur obligasi daerah dan sukuk daerah. Ketiganya adalah POJK 61/POJK.04/2017, POJK 62/POJK.04/2017 dan POJK 63/POJK.04/2017. Otoritas juga memberikan relaksasi, yakni kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) periode terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi wajib disampaikan ke OJK.

Melainkan wajib tersedia di situs web pemda. Instrumen obligasi juga bertambah, yakni berbasis keberlanjutan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mewanti-wanti pemerintah pusat untuk meninjau daerah mana saja yang boleh merilis obligasi. Ini untuk menghindari adanya potensi gagal bayar. "Potensi gagal bayar masih bisa terjadi," kata dia, kemarin. Armand melihat, ada beberapa daerah yang sudah mampu merilis obligasi daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain di Jawa. Juga Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Bandung, yang telah memiliki kemandirian fiskal.Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat aturan ini mengisi kekosongan aturan sebelumnya terkait penerbitan obligasi daerah yang merupakan wacana lama yang pernah dikeluarkan pemerintah.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan current account atau neraca transaksi berjalan Indonesia bergerak surplus hingga tahun 2029. Di saat yang sama, sejumlah ekonom memperkirakan rupiah berpotensi bergerak ke bawah Rp 16.000 per dolar AS tahun ini, dengan catatan The Fed memangkas suku bunga dan harga minyak global stabil. Pada tahun ini, IMF memprediksi neraca transaksi berjalan masih defisit 0,2% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun pada 2025 berpotensi berbalik surplus sebesar 0,3% dari PDB. Adapun pada 2026 hingga 2029, neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan surplus 0,5% PDB, kemudian surplus naik lagi menjadi 0,6% PDB pada 2029. Meski neraca transaksi berjalan diperkirakan positif, IMF melihat neraca pembayaran Indonesia (NPI) justru mencatatkan defisit hingga 2029. Defisit ini bahkan diperkirakan semakin melebar. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang berpendapat, ke depan perekonomian diharapkan bisa tumbuh semakin besar. Sejalan dengan itu, arus investasi asing yang masuk, juga ekspor dan impor kemungkinan meningkat.

Dengan pertumbuhan ekspor dan impor, posisi neraca transaksi berjalan berpotensi meningkat. Dia memperkirakan nilai tukar rupiah selama tiga tahun ke depan berkisar Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS. Meski begitu, pelemahan rupiah bukan berarti menjadi negatif. Hal ini lantaran fundamental makroekonomi domestik terus membaik. Pada Jumat (9/8) pekan lalu, nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.914 per dolar AS. Angka ini sudah menguat 2% dalam sepekan terakhir. Namun sejak awal tahun atau year-to-date (ytd), posisi rupiah masih melemah 2,85% terhadap dolar AS. Sedangkan Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto justru melihat neraca transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan defisit dalam lima hingga enam tahun ke depan. Di sisi lain, investasi juga tetap menarik sehingga masih harus terus membayar dividen, serta membayar imbal hasil obligasi, terutama kepada investor asing. Faktor inilah yang akan menyebabkan neraca transaksi berjalan masih defisit. Apabila Bank Sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pada 2024, maka nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp 15.700 per dolar AS. Kemudian, apabila The Fed menurunkan suku bunga 25 bps pada 2025, maka nilai tukar rupiah berpotensi menguat ke level  Rp 15.500 per dolar AS. Jika pada 2027 The Fed tidak mengubah kebijakan suku bunganya, dan harga minyak global stabil, maka rupiah masih bergerak stabil di Rp 15.500 per dolar AS.

Kinerja keuangan dan saham emiten konstituen indeks Kompas100 diperkirakan lebih moncer di sisa tahun 2024 ini. Hal tersebut menyusul hasil rilis laporan keuangan emiten Kompas100 yang mayoritas mencatatkan kinerja positif. Kinerja keuangan emiten sektor perbankan, energi, dan kesehatan dinilai masih menjadi unggulan di antara yang lain. Pengamat Pasar Modal, Mayang Anggita mengatakan, lebih dari separuh konstituen indeks Kompas100 mencetak pertumbuhan laba secara tahunan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, pertumbuhan laba per saham atau earning per share (EPS) emiten Kompas100 yang terbesar dicatatkan oleh PT Timah Tbk (TINS). "Prospek saham Kompas100 semester kedua bisa lebih baik, dengan peluang penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve yang kemungkinan akan diikuti juga oleh Bank Indonesia (BI)," paparnya. Di sisi lain, kinerja saham Indeks Kompas100 masih lebih landai ketimbang IHSG. Secara year to date (ytd), kinerja IHSG terkoreksi 0,22%. Sementara, kinerja indeks Kompas100 turun 3,23% ytd. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menuturkan, beberapa sektor saham yang tertinggal kemungkinan akan berbalik arah di sisa tahun ini. Mayang melihat emiten-emiten dari sektor perbankan akan berkinerja paling solid di semester kedua ini. Secara teknikal, saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI juga memiliki tren jangka panjang bullish.

Kepastian pelonggaran kebijakan moneter semakin dekat. Namun, tingkat premi risiko investasi Indonesia masih cenderung tinggi. Dari data Bloomberg,credit default swap (CDS) 5 tahun Indonesia berada di level 77,85 pada Jumat (9/8). Dalam sebulan terakhir, level CDS 5 tahun Indonesia menanjak 9,52%. CDS 5 tahun Indonesia naik di tengah penguatan rupiah dan masuknya aliran dana asing belakangan ini. Kendati begitu, premi risiko investasi Indonesia kemungkinan akan membaik di sisa tahun ini. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mengatakan, premi risiko Indonesia lebih banyak ditentukan oleh faktor domestik. Salah satunya adalah iklim investasi dan fundamental ekonomi Indonesia yang memang belum membaik.

"Tapi, level saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun lalu yang berkisar 80-100," ujarnya, akhir pekan lalu. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto sepakat, CDS 5 tahun Indonesia bisa melandai. Pemangkasan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve diharapkan akan mengurangi kekuatan dolar AS yang menjadi faktor risiko bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Suhindarto mengatakan, dengan ekspektasi penurunan premi risiko investasi di Indonesia, akan terjadi pergeseran minat investasi ke instrumen saham. Dia memperkirakan, CDS 5 tahun Indonesia berpotensi turun ke level 67-73 pada akhir tahun nanti. Head of Investment Solution Mirae Asset Roger MM mengatakan, di semester kedua ini, akan ada banyak sentimen positif yang bisa meningkatkan minat investor. Sehingga target rata-rata nilai transaksi harian bursa pun bisa kembali ke Rp 12,25 triliun di sisa tahun 2024. Head of Equity Research

Ketahanan pangan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045. Hal ini berkaitan erat dengan aspek kuantitas maupun kualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan terdapat sejumlah tantangan dan kendala,  baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah keterbatasan lahan dan adanya climate change. UN No 18 Tahun 2012 tentangan Pangan mengamanatkan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri.

Untuk menuju ketahanan pangan yang demikian, pangan-pangan yang digunakan Indonesia harus bersumber dari lokal. Namun data menunjukkan, impor pangan Indonesia cukup besar, mulai dari beras, kedelai, gandum, bahkan kacang hijau. Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi mengimpor  beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun 2024. Realisasi impor beras pada januari-April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton, dan rencana impor pada Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton. (Yetede)

OJK berupaya mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal dengan menerbitan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan  dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (POJK 10/2024). Inti aturan ini, ketentuan penerbitan obligasi daerah direlaksasi dengan harapan lebih banyak pemerintah daerah (pemda) masuk pasar modal. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, POJK 10/2024 dikeluarkan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan ketentuan Peraturan OJK yang mengatur mengenai Obligasi Daerah, serta peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Aturan itu bertujuan  mengatasi kendala penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. (Yetede)

Industri perbankan semakin gencar menyalurkan pembiayaan berkelanjutan, terlihat dari data semester I-2024 yang menunjukkan  peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbankan juga berkomitmen terus meningkatkan komposisi pembiayaan berkelanjutan ke depannya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK telah menerbitkan POJK No.51/2017 dimana salah satunya terkait  kebijakan penyaluran kredit/pembiayaan yang mendukung keuangan berkelanjutan.

"Berdasarkan data implementasi Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan (RAKB) perbankan posisi Desember 2022, pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan bank mencapai sekitar 24% dari total kredit perbankan," jelas Dian. Dian memaparkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran kredit berkelanjutan, antara lain dukungan kebijakan insentif dari pemerintah untuk sektor rill, ketersediaan  dan transparansi  informasi atas proyek hijau, kebutuhan teknologi dan ekspert  terkait proyek hijau yang masih terbatas dan memerlukan pembiayaan besar, serta dukungan kapasitas SDM. (Yetede)