Di tengah lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Raya Serpong, Tangsel, Banten, Rizky (32) nongkrong di minimarket. Ia duduk di pojok kursi besi warna hitam sambil menikmati minuman. Pekerja swasta di Karawaci, Tangerang, itu biasa meluangkan waktu 1-2 jam sepulang kerja sambil menunggu jalanan sepi. Pukul 20.00, ia melanjutkan perjalanan pulang naik sepeda motor ke rumahnya di Depok, Jabar. Sebagai pegawai swasta, Rizky terbiasa dikejar target, yang naik 20-30 % per tahun. Akhir-akhir ini, ia pusing karena target penjualannya terus berkurang. Nongkrong di kursi besi, menurut Rizky, menjadi cara jitu melepas tekanan kerja.

”Jadi di rumah ngga kepikiran beban pekerjaan. Apalagi ada anak-anak. Saya melepasnya di sini. Ketika sudah enggak stres, saya pulang. Yang penting, sampai rumah sudah adem,” tutur Rizky. Duduk di bangku depan minimarket juga menjadi pilihan Sayyid (22), mahasiswa magang di Jakarta, untuk meredakan penat. ”Saya sering nongkrong di depan Indomaret di Cipayung (Jaktim) sepulang magang karena capek,” katanya di Jakarta, Sabtu (27/7). Bermodal minuman Rp 10.000 per botol, dia duduk sambil bermain ponsel. Dia mendapatkan ketenangan dari melihat orang-orang yang berlalu-lalang di sekitarnya.

Setelah lelahnya reda, dia melanjutkan perjalanan. Sambil tertawa, dia merekomendasikan Taman Literasi, Jakarta Selatan, sebagai tempat untuk duduk, beristirahat, dan melegakan pikiran. Sementara itu, konsultasi ke psikolog dirasa cukup berat, seperti yang dirasakan Nanda (23), pegawai swasta di Yogyakarta. Awal 2023, ketika merasa stres karena skripsi, ia harus mengeluarkan biaya Rp 400.000 setiap sesi konseling. Setelah tiga kali konsultasi, kondisinya membaik. Ia bahkan sadar, ketika kecemasannya terus datang dan semakin mengganggu kesehariannya, ia butuh pertolongan profesional, yaitu psikolog. (Yoga)

Pemerintah Korsel menggelar rapat darurat pada Senin (12/8). Hangusnya 140 mobil yang dipicu kebakaran mobil listrik Mercedes-Benz EQE dan Kia EV6 menjadi bahasan rapat. Keamanan baterai mobil listrik dipertanyakan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Lee Byung-hwa memimpin rapat itu. Hari ini, pemerintah dijadwalkan memanggil perwakilan Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz Korea, dan Volkswagen Group Korea. Insiden yang terjadi pada Kamis (8/8) menjadi pembahasan karena menghanguskan 140 mobil dan satu blok apartemen tempat mobil terparkir di Incheon. Insiden dimulai dari satu unit Mercedes-Benz EQE yang terbakar di tempat parkir bawah tanah.

Sejumlah pakar otomotif menyebut, saat kendaraan listrik terbakar, proses terbakar hingga padam berlangsung lebih lama. Pemadaman kebakaran lebih sulit karena cenderung menyala kembali. Sebelumnya, Selasa (6/8), di Geumsan, Chungcheong Selatan, Kia EV6 terbakar kala diparkir. Merujuk kantor berita Yonhap, saksi mata mengatakan, kebakaran bermula dari bawah kendaraan, tempat baterai berada. Saat itu, mobil tersebut dalam proses pengisian baterai. Proses pemadaman berlangsung 90 menit. Sebelum insiden Incheon dan Chungcheong Selatan, Korsel mencatat sejumlah insiden lain soal kebakaran mobil listrik. Korsel disebut akan membuat aturan baru soal baterai bagi kendaraan, baik roda dua maupun mobil, juga aturan soal perlindungan konsumen.

Pekan lalu, surat kabar Chosun Ilbo melaporkan, Korsel berencana mengharuskan produsen kendaraan listrik mengungkap merek baterai yang digunakan produk mereka. Sejauh ini, produsen mobil memberi rincian terbatas baterai yang digunakan, tanpa menyebutkan nama produsen. Moon Hak-hoon, profesor teknik otomotif Universitas Osan, mengatakan, mengharuskan perusahaan mobil memberi merek baterai EV tidak akan mencegah kebakaran. Pemerintah wajib menstandardisasi dan memberi sertifikasi keamanan setiap merek baterai yang digunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Sabtu (10/8) Hyundai mengungkapkan, baterai yang mereka gunakan di 13 model kendaraan listrik berasal dari LG Energy Solution Ltd atau SK On Co. Khusus untuk Kona Electric, perusahaan ini menggunakan produk baterai buatan perusahaan China, CATL. Mengutip Yonhap, sebagian besar dari tujuh model mobil listrik buatan KIA termasuk EV3, EV6, dan EV9, menggunakan baterai buatan LG Energy Solution Ltd dan SK On Co. Sementara untuk model terbaru, Ray EV segmen A, dan beberapa model crossover, seperti Niro EV, dipakai baterai CATL. (Yoga)

BPS merilis statistik jumlah penduduk miskin Indonesia ”tinggal” 25,2 juta pada Maret 2024, lebih rendah dari Maret 2023, di 25,9 juta jiwa. Artinya 700.000 penduduk Indonesia berhasil ”keluar” dari jurang kemiskinan. Tingkat kemiskinan juga turun dari 9,36 % pada Maret 2023 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024, atau turun 0,33 % poin. Penurunan ini diikuti makin sedikitnya penduduk yang miskin ekstrem. BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Maret 2024 sebesar 0,83 %. Turun 0,29 % poin dibanding Maret 2023 di 1,12 %. Berbagai upaya yang dilakukan, termasuk kucuran anggaran superbesar oleh pemerintah, memberi hasil positif bagi program penghapusan kemiskinan.

Sayangnya, angka-angka itu sekaligus mengungkapkan bahwa target pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak tercapai. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 7,5 % pada akhir masa pemerintahannya. Masih ada sisa waktu beberapa bulan ini untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,03 % pada Maret 2024 menjadi 7,5 % pada Oktober 2024, tapi, mengacu tren penurunan angka kemiskinan yang hanya 0,2-0,3 % poin per tahun, penurunan 1,5 % poin dalam enam bulan hampir mustahil. Demikian juga angka kemiskinan ekstrem.

Hampir mustahil angka yang masih 0,83 % pada Maret 2024 menjadi nol % pada Oktober 2024. Tidak tercapainya target penghapusan kemiskinan pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjadi PR bagi pemerintahan mendatang, terutama karena presiden dan wapres terpilih menggunakan label ”lanjutkan”. Pemerintahan mendatang menetapkan target tingkat kemiskinan turun menjadi 6 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem hilang pada tahun 2026. Namun, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 poin % selama lima tahun, dibutuhkan kerja ekstra dan berbagai terobosan, setidaknya mempertahankan anggaran yang superbesar.

Produksi beras nasional 2024 diperkirakan susut 3,8 juta-4 juta ton dari target 32 juta ton. Untuk menambal kekurangan tersebut, Perum Bulog melanjutkan impor beras. Bulog juga diminta Bapanas menambah serapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 600.000 ton. Walau ada potensi produksi beras pada Agustus-September 2024 sebanyak 5,66 juta ton, produksi beras tahun ini tetap lebih rendah dibanding tahun lalu. Merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi BPS, potensi produksi beras nasional pada Januari-September 2024 sebanyak 24,37 juta ton.

Produksi itu diperkirakan turun 1,78 juta ton atau 6,81 % dibanding realisasi produksi beras Januari-September 2023, di 26,15 juta ton. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Senin (12/8) mengatakan, stok beras Bulog per 9 Agustus 2024 sebanyak 1,45 juta ton. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) 1,37 juta ton dan komersial sebanyak 79.962 ton. Selama ini, stok beras Bulog digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah.

Agar program-program itu dapat berjalan hingga akhir tahun 2024 dan Bulog tetap memiliki CBP di awal tahun depan, stok beras harus terus dijaga. ”Upaya menjaga stok beras itu dilakukan melalui impor dan pengadaan beras dalam negeri. Untuk pengadaan beras dalam negeri, Bapanas telah menugaskan kami menambah stok beras sebanyak 600.000 ton,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

PPN kemungkinan besar tetap naik menjadi 12 % tahun depan. Untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar tak terlalu tertekan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fiskal lain, seperti keringanan pajak bagi masyarakat dan sektor tertentu. Sinyal PPN tetap naik dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (8/8). Menurut Airlangga, kenaikan PPN merupakan mandat UU No 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dampak kenaikan PPN pasti akan dirasakan dan ditanggung langsung masyarakat. Pendiri Kantor Konsultan Pajak PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, kenaikan tarif pajak itu akan menambah inflasi antara 0,5 % dan 1 %. Sebab, imbas kenaikan tarif PPN adalah meningkatnya harga sejumlah barang dan jasa di pasaran. ”Harga-harga yang dibayar masyarakat setidaknya 1 % lebih mahal dari tahun 2024. Secara teoritis, kenaikan tarif PPN akan ditanggung langsung oleh konsumen akhir. Dampaknya ada di masyarakat,” kata Raden, Senin (12/8).

Beberapa jenis barang sehari-hari yang akan mengalami kenaikan harga antara lain pakaian, sepatu, alat elektronik, perlengkapan mandi dan kebersihan rumah tangga, obat-obatan yang dijual bebas (over the counter), dan kosmetik. Adapun kebutuhan pokok, seperti sembako dan beberapa jenis jasa, termasuk angkutan umum, dikecualikan dari pungutan PPN. Tekanan pada masyarakat akan semakin terasa karena akhir-akhir ini daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, sedang mengalami tren menurun. Indikasinya adalah laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan di bawah 5 % selama tiga triwulan terakhir secara berturut-turut. (Yoga)