;
Teknologi ...

Pelaku Usaha Tidak Puas dengan RUU Kepariwisataan
Yuniati Turjandini 19 Sep 2024 Tempo

PELAKU usaha tak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menolak revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan itu. Musababnya, pembahasan perundangannya tidak banyak melibatkan pengusaha dan nihil strategi pengembangan sektor pariwisata.RUU Kepariwisataan sudah disetujui menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke-V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024. RUU Kepariwisataan inisiatif DPR ini mengubah secara signifikan UU Nomor 10 Tahun 2009. Setidaknya ada 17 bab, dengan rincian lima bab judul tetap, sembilan bab perubahan judul, dan 11 bab baru.

Tiga bab dari UU sebelumnya dihapus. Enam pasal yang sudah diadopsi dalam UU Nomor 6 tentang Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak dimuat dalam draf RUU. Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menilai RUU Kepariwisataan yang disusun DPR belum selaras dengan aspirasi pelaku industri pariwisata. Menurut dia, draf RUU mayoritas bersifat normatif dan terlalu teknis sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan pelaku pariwisata di kemudian hari. Hariyadi pun meminta pemerintah dan DPR segera menunda pengesahan RUU Kepariwisataan. “Kami minta mari susun sama-sama undang-undang ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Jadi jangan keluarnya undang-undang yang tidak sempurna,” kata Hariyadi dalam konferensi pers di Sahid Sudirman Residence, Jakarta, Rabu, 4 September lalu. (Yetede)

Teknologi ...

Pengusaha Yang Mengelilingi Putra Jokowi
Yuniati Turjandini 19 Sep 2024 Tempo

DOSEN Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menjadi salah satu dari dua pelapor dugaan gratifikasi pemberian fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubed—begitu Ubedilah biasa disapa—juga pernah melaporkan soal dugaan gratifikasi kedua putra Jokowi, tapi tak digubris.Dalam laporan terbarunya, Ubed menduga pemberian fasilitas pesawat jet itu berhubungan dengan kedekatan Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang sekaligus mantan Wali Kota Solo, dengan Shopee dan Garena, dua perusahaan yang berada di bawah naungan Sea Limited. Pasalnya, pesawat yang digunakan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat pada Agustus lalu identik dengan pesawat yang dimiliki perusahaan asal Singapura tersebut. “Iya benar (soal kedekatan antara Gibran dan Shopee),” kata Ubed.

Namun Ubed enggan mengungkap lebih detail soal bukti-bukti kedekatan putra mahkota tersebut dengan Shopee yang diserahkan kepada KPK. “Belum bisa saya share ke publik, ya,” katanya. Berdasarkan penelusuran Tempo, kedekatan kedua putra Jokowi dengan Shopee dan Garena memang sudah berlangsung sejak Mei 2021. Saat Gibran masih menjadi Wali Kota Solo, Shopee mendirikan kantor di Mal Solo Paragon. Pada akhir tahun yang sama, Gibran memberikan tempat kepada Shopee dan Garena untuk membangun kantor lainnya di Solo Technopark yang dikelola oleh Pemerintah Kota Solo. Shopee mendirikan Shopee Solo Creative & Innovation Hub, sedangkan Garena menghadirkan Garena Gaming & Community Hub. Kecurigaan adanya hubungan antara pemberian fasilitas jet pribadi Kaesang dan kerja sama Gibran dengan dua anak perusahaan Sea Limited itu juga diendus oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Dalam laporannya ke KPK, Boyamin menyertakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pemkot Solo dengan Shopee dan Garena. “Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo,” kata Boyamin kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2024. (Yetede)

Teknologi ...

Perbedaan Jumlah dan Asal Menteri Era SBY hingga Kini Era Jokowi
Yuniati Turjandini 19 Sep 2024 Tempo

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Angan Prabowo membentuk kabinet karya atau kabinet zaken pada masa pemerintahannya bakal sulit terwujud. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim kabinet Prabowo bakal diisi kalangan profesional dan teknokrat. Namun, kata dia, kalangan profesional ini juga bisa berlatar belakang dari partai politik.

Konsep seperti itu, menurut pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tak bisa disebut sebagai kabinet zaken. Menurut dia, kabinet zaken idealnya dibentuk dengan komposisi yang didominasi kalangan profesional nonpartai alias kalangan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing tanpa memiliki keterikatan dengan partai politik.

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Hal tersebut, kata Herdiansyah, selain akan mengefektifkan kinerja pemerintahan, bakal meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Apalagi langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang kompak menyepakati diparipurnakannya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara, otomatis menjadikan kabinet Prabowo nanti sarat akan kepentingan politik. Revisi tersebut menghapus aturan jumlah kementerian yang diatur paling banyak berjumlah 34. (Yetede)

Teknologi ...

Meskipun Jabatannya Segera Berakhir, Perhatiannya Terhadap Program Ambisius Masih Jelas
Yuniati Turjandini 19 Sep 2024 Tempo

PRESIDEN Joko Widodo akan menyelesaikan periode kedua masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, perhatiannya terhadap berbagai program ambisius tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Sebut saja Ibu Kota Negara (IKN) dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berpeluang berlanjut.

Jokowi bahkan mengambil langkah “terselubung” untuk mempersiapkan kelahiran visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita. Jokowi juga ditengarai mengatur distribusi jabatan untuk tim sukses dan relawan di badan usaha milik negara, melakukan reshuffle kabinet (wakil menteri), mendorong eksposur internasional untuk Prabowo, serta memberi instruksi agar semua program Prabowo diintegrasikan ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Hal ini merupakan strategi yang diharapkan bakal melanjutkan Nawacita—sembilan prioritas pembangunan Jokowi.

Asta Cita merupakan delapan misi Prabowo-Gibran. Misi ini terdiri atas 17 program prioritas dan delapan program yang hasilnya bisa terlihat secara cepat. Untuk itu, ada upaya akomodasi politik legislasi dalam suksesi Asta Cita dengan menyelundupkan rencana legislasi. Praktik ini dikenal dengan istilah midnight regulations atau midnight rulemaking. Fenomena ini terjadi ketika presiden yang sedang menjabat mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru pada periode transisi sebelum presiden baru dilantik. Tujuannya adalah menyokong kebutuhan legislasi lebih awal serta memastikan kebijakan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Jerry Ellig, 2016). (Yetede)

Teknologi ...

Melonjaknya Harga Emas
Yoga 18 Sep 2024 Kompas (H)
Di tengah sentimen penurunan suku bunga acuan, harga emas terus meningkat. Pasar menunggu keputusan The Fed dan Bank Indonesia terkait suku bunga. Harga emas kembali menembus titik tertingginya dalam sejarah, yaitu sekitar 2.500 dollar AS per troy ons. Di tengah sentimen penurunan suku bunga acuan, harga emas diperkirakan terus meningkat hingga dalam jangka menengah panjang mencapai 3.000 dollar AS per troy ons. Mengutip data harga-emas.org, harga emas Antam pada Selasa (17/9/2024) ditutupRp 1,444 juta per gram atau naik 34,23 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Selama lima tahun terakhir, harga emas Antam terus meningkat hingga harga dua kali lipat.

Sementara itu, harga emas dunia pada perdagangan Selasa (17/9) ada di 2.583 dollar AS per troy ons. Dalam dua tahun terakhir atau sejak bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menaikkan suku bunga acuannya dan bertahan. untuk waktu yang lama, harga emas dunia meningkat sekitar 53,96 persen. Pengamat pasar uang Junito Ahmad Haryono berpendapat, kenaikan harga emas tidak lepas dari konflik geopolitik yang berkepanjangan di sejumlah tempat. ”Semakin kencang isu terkait perang (konflik geopolitik), semakin banyak orang yang membeli emas,” katanya, Selasa. Meningkatnya permintaan emas juga dipengaruhi kebutuhan produk sirkuit terpadu (cip). Salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuat cip ialah emas. (Yoga)
Teknologi ...

Percepatan Pembangunan Angkutan Perkotaan dengan Kolaborasi
Yoga 18 Sep 2024 Kompas (H)
Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada Selasa (17/9/2024) ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan angkutan di perkotaan Indonesia yang tengah tumbuh pesat. Sejauh ini, sudah ada 22 kota yang memiliki program angkutan modern berbasis skema buy the service (BTS) atau pembelian layanan per kilometer sesuai standar pelayanan minimal. Dengan bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (APBD), layanan bus modern ini telah memberikan perubahan positif pada kota. Namun, tren pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi masih jauh lebih tinggi daripada pembangunan angkutan umum massal perkotaan. Di banyak kota, kemacetan telah menjadi pengalaman rutin bagi warganya.

Selain itu, pembangunan angkutan perkotaan juga masih berfokus di Indonesia bagian barat dan tengah, dengan konsentrasi utama tetap di Jawa. Kota-kota di Indonesia bagian timur masih belum tersentuh penataan. Padahal, sistem transportasi publik perlu dibangun sedini mungkin dengan mempertimbangkan kalkulasi pertumbuhan kota. Dengan demikian, berbagai masalah akibat buruknya sistem transportasi umum kelak dapat dihindari. Pada 2022, Presiden Joko Widodo menekankan jika angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan. Pendapat Presiden itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

”Dalam catatan (kami), kerugian secara kumulatifjika angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak Rp 100 triliun dalam masa satu tahun,” kataBudi (Kompas.id, 3/11/2022). Fakta lainnya, pembangunan angkutan perkotaan modern yang dirintis sejak dua dekade terakhir tak selalu mampu bertahan. Di Kota Jambi, inisiatif pemerintah kota setempat mengelola bus Koja Trans hanya bertahan dua tahun. Isu pembiayaan, pengembangan usaha, integrasi antarangkutan umum, terdampak pandemi Covid-19, serta bagaimana menarik minat warga untuk menggunakan angkutan umum disebut penyebab Koja Trans berhenti beroperasi. (Yoga)
Teknologi ...

Iklim Usaha Semakin Ruwet
Yoga 18 Sep 2024 Kompas
Perpecahan di Kadin menambah masalah di dunia usaha. Setelah tertekan akibat penurunan daya beli dan isu geopolitik, kini dunia usaha didera konflik internal. Sejumlah asosiasi pengusaha menyesalkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang terseret ke dalam konflik elite politik. Mereka berharap segera ada solusi atas polemik itu sehingga Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dapat fokus menyelesaikan masalah perdagangan dan industri nasional. Perpecahan muncul ketika sejumlah perwakilan Kadin provinsi menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Padahal, jabatan ini masih diampu Arsjad Rasjid yang diakui sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara aklamasi dalam musyawarah nasional (munas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2021 (Kompas, 17/9/2024). Tak beda dengan partai politik, sejumlah orang di kalangan dunia usaha ikut-ikutan membuat manuver untuk meraih kekuasaan. Mereka seperti meniru dan sangat mungkin bagian dari kepentingan politik tertentu. Apabila demikian, kita mendapat masalah besar, yaitu mudahnya dongkel-mendongkel pengurus organisasi. Cara seperti ini seolah lazim, apalagi birokrasi merestuinya dengan memberi izin. Dampaknya, kekuatan masyarakat sipil makin kehilangan tenaga. Keadaan ini melemahkan demokrasi. Demokrasi yang lemah juga akan merusak ekonomi. Kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis terhambat oleh tekanan kekuasaan, konflik politik, dan intervensi yang mudah dilakukan oleh siapa pun, terutama pemegang kekuasaan, ketika demokrasi mandek.

Pada akhirnya, muncul kolusi dan korupsi yang merupakan kelindan antara kekuasaan dan bisnis. Perpecahan di dalam Kadin menambah masalah bagi dunia usaha. Dunia usaha bakal dipersepsikan makin lekat dengan konflik politik. Suasana ini akan memicu saling curiga di antara pelaku bisnis sehingga menambah bebas dunia bisnis yang sedang menghadapi masalah penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja, tekanan pasar global, dan lain-lain. Suasana seperti itu menambah ketidakpastian. Setiap konflik juga memunculkan suasana tidak nyaman dan membuang energi. Padahal, sekarang semua pihak ingin bahu-membahu menghadapi masalah tekanan ekonomi. Transisi kekuasaan dalam waktu dekat ternyata masih memunculkan sejumlah pertanyaan, termasuk kebijakan bagi dunia usaha. (Yoga)
Teknologi ...

Permasalahkan Peternakan Ponsel dan Klik
Yoga 18 Sep 2024 Kompas
Pekan lalu, di tengah hiruk pikuk dinamika politik, warganet di X ramai membahas istilah ”peternakan ponsel” atau phone farming dan kaitannya dengan peran pendengung alias buzzer. Phone farming ialah praktik kontroversial di bidang aplikasi seluler, tempat individu atau organisasi memanfaatkan beberapa telepon pintar atau perangkat serupa yang saling terhubung dalam jaringan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Praktik seperti ini bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga memungkinkan pelaku menyimulasikan tindakan organik pengguna manusia di media sosial.

Peternakan ponsel semula dipakai untuk memengaruh berbagai metrik, seperti unduhan aplikasi, penggunaan/keterlibatan aplikasi, peringkat toko daring, tayangan konten, dan klik iklan, lalu merambah ke aktivitas penyebaran isu politik di media sosial. Keramaian pembahasan mengenai phone farming bermula dari cuitan akun @AndrewsTjan yang intinya mengingatkan pengguna X agar tidak perlu berdebat mengenai isu politik di media sosial karena ada phone farming yang menggerakkan isu tersebut. ”Diingat baik-baik, ya,= mengapa tidak perlu berdebat di media sosial, terutama dalam hal politik. Bentuknya tidak persis begini. Akan tetapi, satu pengguna di sini bisa megang 5-10 akun, ada yang gratisan dan ada yang memang bayaran,” tulisnya sembari menyertakan foto suat ruangan yang diisi deretan ponsel pintar menyala dan ada seseorang duduk sambil memantau.

Pemilik akun @Andrews-Tjan mengaku sudah melihat langsung fenomena seperti itu dan orang-orang yang berada di baliknya mengaku dibayar demi mendapatkan tambahan uang. Dia menyebut bisnis seperti itu kadang dilakukan perorangan atau kelompok yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kondisi negara. Akan tetapi, ada pula kelompok yang tidak dibayar, tetapi dari kalangan pendukung garis keras. Cuitannya itu dilihat lebih dari 475.000 kali, disukai le- bih dari 2.900 kali, dan men-dapat komentar 266 kali. Beberapa komentar yang masuk mempertanyakan kaitannya dengan kerja pendengung, menerka dengan sinis bahwa @AndrewsTjan juga sebenarnya seorang pendengung, dan ada pula yang merasa prihatin dengan demokrasi yang dijadikan lahan industri komoditas. (Yoga)
Teknologi ...

PT Pertamina Menggenjot Kegiatan Eksplorasi
Yoga 18 Sep 2024 Kompas
PT Pertamina (Persero) menggenjot kegiatan eksplorasi guna mencari temuan-temuan sumber minyak bumi baru agar bisa memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan mengebor sumur-sumur di lapangan yang sudah ada, yang produksinya menurun secara alamiah. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding PT Pertamina (Persero), Chalid Said Salim dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024), mengatakan, eksplorasi dan pengeboran sumur minyak nonkonvensional(MNK) menjadi dua upaya dalam meningkatkan produksi untuk kebutuhan jangka panjang.

Melanjutkan kegiatan 2023, pada 2024, pengeboran MNK dilakukan di Sumur Kelok dan Gulamo, wilayah kerja (WK) Rokan di Riau. Sementara temuan eksplorasi di Sumur Anggrek Violet (Sumatera Selatan), Astrea (Riau), dan Julang Emas (Sulawesi Tengah). Adapun temuan potensi baru (big fish) ada di area Ambar (offshore Jawa Barat), SSD(Kalimantan),RotanCinta (Jawa Tengah), Tedong (Sulteng), West Beluga (offshore Sulawesi), dan Yaki Emaa (Sulteng). ”Penambahan cadangan (migas) salah satunya tergantung pada kegiatan eksplorasi. Kami melakukan cukup banyak, baik (metode eksplorasi) seismik 2D dan 3D maupun pengeboran pem- buktian terakhir, untuk mendapatkan potensi-potensi baru di seluruh wilayah kerja (hulu migas) Pertamina,” kata Chalid.

Direktur Eksplorasi PHE Muharram J Panguriseng menambahkan, daritotal luas cekungan sedimen di Indonesia seluas 3,7 juta kilometer persegi, baru 20 persen yang sudah menjadi daerah konsesi dengan skema bagi hasil (production sharing contract/PSC). Sementara sisanya, 80 persen, belum menjadi apa-apa atau kerap disebut sebagai daerah terbuka. ”(Usia ketersediaan migas di Indonesia) saya kira masih panjang selama kita berupaya melakukan eksplorasi. Itu yang dilakukan Pertamina sekarang. Ada empat WK baru yang sekarang kami lakukan eksplorasi, di area yang sifatnya emerging dan frontier (garis depan). Jadi, produksi domestik kami upayakan (dengan eksplorasi),” kata Muharram. (Yoga)
Teknologi ...

Rancangan APBN 2025 Resmi Disepakati Pemerintah
Yoga 18 Sep 2024 Kompas
Meski rincian penggunaan anggaran disejumlah kementerian/lembaga masih menggantung, Rancangan APBN 2025 resmi disepakati pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan baru diberikan ruang diskresi luas untuk menyesuaikan rincian belanja ke depan tanpa melalui mekanisme APBN Perubahan. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah, Selasa (17/9/2024), terjadi perdebatan alot dan panjang mengenai de tail penggunaan anggaran tersebut, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) yang bukan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perwakilan dari Fraksi PDI-P menilai, pemerintah semestinya sudah mencantumkan rincian penggunaan anggaran di setiap kementerian/lembaga (K/L) dalam lampiran RUU APBN 2025. Rincian dimaksud bukan hanya nominal alokasi anggaran per K/L, melainkan juga harus disertai peruntukan program dan fungsinya. Hal itu agar sejalan Pasal 15 UU tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR mesti terinci sampai unit organisasi, fungsi, dan program. Artinya, DPR bukan sekadar menyetujui nominal alokasi anggaran untuk setiap K/L. Namun, saat memberi persetujuan atas RAPBN, DPR mesti mengetahui daftar program dan fungsi apa saja yang akan dijalankan oleh K/L dengan anggaran yang sudah dialokasikan.

Meski demikian, pemerintah belum bisa memberi kepastian tersebut dalam lampiran RUU APBN 2025. Pasalnya, masih ada pembahasan rencana kerja yang menggantung antar sejumlah K/L dan mitra  komisinya di DPR. Masih ada pula potensi penyesuaian anggaran ke depan karena rencana tambahan K/L baru di pemerintahan Prabowo. Pemerintah pun meminta agar rincian peruntukan anggaran tersebut menyusul diatur dalam peraturan presiden (perpres) alias tidak dilampirkan dalam satu kesatuan RUU APBN 2025. (Yoga)

Pilihan Editor