Saham emiten pusat data ( data center) seperti PT DCI Indonesia Tbk  (DCII) dan PT Indointernet Tbk (EDGE) terus mengalami kenaikan hingga membentur  auto reject atas (ARA) dalam beberapa pekan terakhir. Emiten milik konglomerat Otto Toto Sugiri dan Antoni Salim, DCII melesat 43,61% dalam satu minggu terakhir, dan melambung 60,82% pada tiap bulan terakhir. Begitupun dengan emiten Toto Sugiri lainnya yakni EDGE yang juga melonjak 24,03% selama sepekan kebelakang, dan menguat 19,70% dalam tiga bulan terakhir. Prospek bisnis data center Indonesia yang masih cerah, membuat dua emiten ini masih menarik untuk dicermati. 

Analis NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengatakan, industri data center Indonesia masih prospektif, dengan kapasitas operasi dan nilai per kapita data center masih rendah. Sebagai gambaran, kapasitas operasi data center Indonesia sebesar 260 megawatt (MW), sementara Malaysia 289 MW dan Singapura 985 MW. Nilai perkapita data center Indonesis juga baru 1,5 watt perkapita, jauh dibawah Jepang yang 10 watt per kapita dan Singapura 100 watt per kapita. "Secara sederhana, jika menangkap peluang dari kebutuhan akan data center di kawasan Asia Tenggara, potensi pertumbuhan data center  sangat luas. (Yetede

Pemerintah mempermudah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kepada perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2024 tata cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. "PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahn di bidang PPN Sesuai dengan prinsip trust by verify," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (DPJ Kemenkeu) Dwi Astuti. Kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik. Baik perwakilan negara asing maupun pejabatnya harus memiliki nomor identitas perpajakan sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dengan mengikuti tata cara penerbitan NPWP. "Penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya DPJ dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM," tambah Dewi. (Yetede)

Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level tertinggi, meski masih ada risiko fluktuasi akibat menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam pertemuan FOMC. Mayoritas pelaku pasar optimis The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham sektor keuangan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan, dengan nilai transaksi Rp713,4 miliar dan penguatan sebesar 2,06%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar US$2,90 miliar, didukung oleh peningkatan ekspor yang naik 5,97% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melaporkan arus modal asing yang signifikan masuk ke pasar surat berharga dan saham, dengan inflows mencapai Rp44,33 triliun di pasar SBN dan Rp31,13 triliun di pasar saham. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik tren ini, karena arus modal yang masuk diperkirakan akan memperkuat transaksi pasar modal hingga akhir tahun.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan lebih giat dalam meningkatkan kualitas pasar, terutama setelah muncul kasus suap IPO yang melibatkan oknum di BEI.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti deregulasi, pembaruan perundang-undangan, dan peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Meski demikian, pada 2023, Indonesia baru mencapai peringkat 73 dalam EoDB, belum mencapai target peringkat 40 seperti yang diharapkan Kantor Staf Kepresidenan pada 2021.

Sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Kewenangan pengelolaan lahan terpisah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik perizinan, dan tumpang tindih kewenangan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan meningkatkan kemudahan bisnis.

Salah satu wacana yang muncul adalah penyatuan kewenangan KLHK dan ATR/BPN. Tokoh penting dalam sektor bisnis, seperti pengusaha dan pelaku usaha SDA, berharap penyatuan ini dapat memperbaiki tata kelola lahan dan perizinan. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah, mengingat resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem yang ada.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk fasilitasi pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mampu mendorong pengembangan usaha dan memperkuat perekonomian nasional.

Contohnya, Deny Martindo, pemilik merek Kopi Benawa dari Palembang, berhasil mengembangkan usahanya dari gerobak kecil menjadi produsen kopi yang menembus pasar nasional. Hal serupa juga dialami Zulhadi, produsen minyak kelapa dari Lombok, yang berhasil memperluas pasarnya hingga Yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya. Mereka merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif, serta dukungan dari lembaga pemerintah.

Program KUR juga terbukti efektif bagi pelaku UMKM seperti Nizar Lubis, pekebun sawit, dan Partono, penjual LPG di Bogor, yang menggunakan fasilitas pinjaman untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada 2022, penyaluran KUR mencapai nilai tertinggi sebesar Rp365,5 triliun, memberikan manfaat bagi 7,62 juta penerima.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menekankan empat hal penting untuk memperkuat UMKM, yakni perluasan akses pembiayaan, peningkatan inovasi pembiayaan, penguatan sinergi lintas sektor, dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Pemerintah akan fokus mengembangkan pusat ekonomi di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan untuk menjadikannya layak huni. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa pembangunan tahap 2 di IKN akan dimulai tahun depan dengan fokus pada fasilitas pendukung ekonomi seperti pertokoan, kafe, mal, serta fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka. Hal ini bertujuan agar IKN tidak hanya menjadi kota administrasi, tetapi juga pusat kehidupan ekonomi yang dinamis.

Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta dalam pembangunan tahap 2 ini, dan saat ini terdapat sekitar 80 investor yang sudah siap terlibat, termasuk 40 investor dari dalam negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong investor untuk berpartisipasi, dengan menawarkan 493 bidang tanah di IKN seluas 2-4 hektare. Jokowi menyatakan bahwa lahan ini akan segera dirilis untuk menarik lebih banyak investasi.

Perjalanan udara masih menjadi pilihan utama wisatawan domestik selama libur panjang meskipun jumlah wisatawan cenderung menurun sejak libur Lebaran 2024. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, Kepala Departemen Hubungan Stakeholder, melaporkan bahwa selama libur panjang 14-16 September 2024, terjadi peningkatan pergerakan penumpang sebesar 2% dibandingkan hari biasa, dengan 84.777 orang yang tercatat. Jumlah pergerakan pesawat juga naik sebesar 2%, mencapai 623 penerbangan selama tiga hari tersebut, terutama untuk rute Jakarta, Surabaya, dan Kendari.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin, Minggus Gandeguai, memperkirakan bahwa pergerakan penumpang di bandara ini sepanjang 2024 dapat mencapai 12,2 juta orang, meningkat 15% dibandingkan 2023. Peningkatan ini didorong oleh pembukaan rute baru, seperti Makassar-Bali oleh Batik Air, Makassar-Kuala Lumpur oleh Malaysia Airlines, dan Makassar-Palopo oleh Wings Air.

Selain itu, industri perhotelan juga optimis untuk melakukan ekspansi di tengah pemulihan pariwisata, seperti yang diungkapkan oleh Ricky Putra, Chief Operating Officer Sudamala Resorts. Sudamala sedang membangun resor baru di Ubud dan Sumba, dengan target menambah 300 kamar hingga 2026, seiring dengan meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap destinasi tersebut.

Upaya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui ajang "Pesona Balikpapan". Kepala Disporapar Balikpapan, Ratih Kusuma, berharap ajang ini bisa memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku seni lokal, dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ratih menekankan bahwa kegiatan ini, yang dimulai di Pantai Manggar Segar Sari, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan dari ekonomi kreatif, sekaligus memamerkan kreativitas seni lokal. Pesona Balikpapan akan digelar setiap bulan dengan inovasi baru untuk menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung.

Ratih juga mengumumkan acara "Balikpapan Fest" yang akan diadakan pada 26-29 September 2024, yang menampilkan berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, tari, musik, fashion, dan seni lukis.