Sektor energi Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi (migas), mengalami tantangan besar dengan terus merosotnya lifting migas sejak 2014. Target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 kini semakin sulit dicapai, seiring dengan lifting minyak yang per 10 Agustus 2024 hanya mencapai 578.067 barel per hari, jauh dari target 635.000 barel. Di sisi lain, lifting gas bumi justru melampaui target, mencapai 7.178 MMscfd dari target 5.785 MMscfd.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto, berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan produksi. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan pengawasan terhadap program KKKS serta percepatan tambahan produksi dari proyek seperti Husky-CNOOC Madura Ltd dan Pertamina EP Cepu.

Meskipun menghadapi tantangan besar, prospek sektor hulu migas tetap cerah. Pemerintah terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan antusiasme investor tetap tinggi. Kerja keras pemerintah dan KKKS menjadi kunci penting dalam mencapai target lifting migas nasional, meskipun ada kemungkinan pencapaian tersebut akan mundur dari target awal tahun 2030.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 Oktober 2024 dinilai kurang tepat, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi politik yang belum stabil. Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, menekankan perlunya perencanaan matang dan sosialisasi yang tepat sebelum kebijakan ini dijalankan. Di sisi lain, lemahnya daya beli masyarakat tercermin dari data BPS yang menunjukkan deflasi dan penurunan pajak PPN dalam negeri.

Meskipun tujuan pemerintah adalah menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran, kebijakan ini berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah-bawah. Pemerintah perlu menunda kebijakan ini hingga transisi kepemimpinan selesai dan situasi ekonomi lebih stabil. Digitalisasi penerima BBM bersubsidi juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari ketidaktepatan penyaluran subsidi.

Sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan dinamika global, seperti yang disampaikan oleh Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan. Ia menyoroti dampak fragmentasi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina dan potensi eskalasi di Timur Tengah, yang mempengaruhi kestabilan global. Meski demikian, sektor keuangan Indonesia tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2024, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi Sukamdani, menekankan ketangguhan industri keuangan dalam menghadapi ketidakpastian global. Sebanyak 49 penghargaan diberikan, termasuk penghargaan untuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, yang diakui atas kinerja terbaik dan efisiensi mereka. Penghargaan ini menjadi bukti pentingnya peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang menantang.

Pemerintah Indonesia berencana mempercepat proses perizinan pengembangan panas bumi (geotermal) yang saat ini memakan waktu hingga 6 tahun, guna meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan ini. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempercepat izin agar potensi 24.000 MW geotermal dapat dimanfaatkan lebih optimal. Meski Indonesia memiliki 40% cadangan geotermal dunia, hanya sekitar 11% yang telah dimanfaatkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah akan memangkas syarat dan waktu perizinan untuk mendorong percepatan investasi. Namun, ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan listrik dan besarnya modal investasi yang diperlukan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa tingginya risiko eksplorasi dan biaya modal membuat pengembangan geotermal tidak secepat energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, juga menyoroti bahwa pengembangan geotermal membutuhkan investasi yang lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Ia menyarankan pemerintah Indonesia meniru kebijakan progresif dari Filipina, yang berhasil menarik investor dengan pengurangan pajak dan subsidi bagi sektor geotermal.

Virgin Australia Airlines menjadi maskapai internasional pertama yang menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero). Menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, SAF merupakan solusi jangka menengah yang efektif untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengubah pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet. SAF Pertamina terdiri dari campuran 38,43% minyak jelantah dan 61,57% avtur berbasis fosil.

General Manager Sustainability Virgin Australia, Fiona Walmsley, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mencapai target net zero emission antara Indonesia dan Australia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan aviasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. SAF perdana disalurkan ke pesawat Boeing 737 Virgin Australia yang melayani rute dari Denpasar ke beberapa kota di Australia.

Ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2024, yang ditargetkan sebagai barometer peluang investasi masa depan di Jawa Barat. Salah satu potensi besar yang disoroti adalah keberhasilan Agus Hidayat, seorang petani kopi dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang berhasil meningkatkan nilai jual kopi lokal hingga diekspor ke berbagai negara, termasuk pemasok Starbucks. Kopi Ciwidey menjadi salah satu andalan investasi di ajang tersebut.

Nining Yuliastiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, menyatakan bahwa WJIS 2024 akan mempromosikan lebih dari 170 potensi investasi dengan nilai Rp117,6 triliun. Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menekankan pentingnya investasi yang merata dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Musli-min Anwar, berharap bahwa dampak investasi dari WJIS akan membantu mengurangi angka pengangguran.

WJIS juga menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM serta penyelarasan antara kebutuhan tenaga kerja dan industri, dengan harapan Jawa Barat tetap menjadi primadona investasi yang inklusif dan berdampak pada masyarakat.

Tantangan akses internet di daerah tertinggal Indonesia, di mana sekitar 17,4% dari total 9,82 juta penduduk di daerah tersebut belum memiliki akses internet. Zulfadly Syam, Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyoroti bahwa minimnya infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu penyebab utama.

Survei yang dilakukan APJII bersama dengan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa 82,6% penduduk di daerah tertinggal sudah memiliki akses internet, dengan mayoritas menggunakan internet untuk mengakses media sosial, berita, dan hiburan. Temuan ini berasal dari survei yang melibatkan 1.950 responden dari 64 kabupaten di daerah tertinggal dan 322 ISP.

Zulfadly menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi untuk memperluas akses internet di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut ditangani oleh dua direktorat berbeda, yaitu Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Direktorat Gratifikasi bersifat lebih pasif dan hanya menerima laporan dari subyek penerima gratifikasi, sementara PLPM lebih aktif dalam mengkaji laporan yang masuk. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa kedua direktorat akan saling bertukar data untuk menghindari duplikasi dalam penanganan kasus.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia dapat tercapai sebelum masa jabatannya berakhir. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem telah turun dari 1,12% pada Maret 2023 menjadi 0,83% pada Maret 2024. Meski demikian, Wapres mengakui masih ada tantangan, seperti akurasi data sasaran, pelaksanaan program, serta regulasi yang akan berakhir tahun ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif kepala daerah, serta optimalisasi penggunaan Data P3KE dalam program pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tak punya banyak bahan bakar untuk menggenjot perekonomian di tahun pertama berkuasa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ini bukan angka yang mudah dicapai, mengingat selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari level 5%. Ditambah saat ini ada tekanan terhadap konsumsi masyarakat sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB). Dari sisi anggaran, alokasi belanja kementerian dan lembaga tahun 2025 hanya Rp 1.160,09 triliun, lebih rendah daripada outlook 2024 sebesar Rp 1.198,83 triliun. Hal yang menjadi soal lagi, anggaran itu fokus pada instansi yang tak berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih rendahnya anggaran sejumlah instansi pada tahun depan demi melaksanakan program makan bergizi gratis dengan membentuk Badan Gizi Nasional. Anggarannya pada 2025 mencapai Rp 71 triliun. Pemerintah dan DPR sepakat tak memasukkan perincian anggaran tiap instansi di RUU APBN 2025, yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, Kamis (19/9) hari ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, saat ini belum diketahui rincian anggaran dan program kerja pemerintahan Prabowo, termasuk apabila ada penambahan K/L baru ke depan. "Kalau ternyata dalam masa transisi ada K/L yang berubah, dan karena perubahan ini kemudian UU APBN-nya tidak mewadahi secara fleksibel, saya khawatir pemerintahan baru berhenti," kata dia, belum lama ini. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira melihat, dengan anggaran instansi terbesar pada Kementerian Pertahanan dan komposisi anggaran instansi lainnya, maka APBN 2025 belum mencerminkan stimulus bagi ekonomi. Menurut Bhima, agar efeknya lebih terasa ke ekonomi, setidaknya pemerintah harus menambah anggaran jauh lebih besar. Misalnya di Kementerian PUPR yang diharapkan ditingkatkan dua kali lipat, untuk pembangunan irigasi, serta peningkatan infrastruktur produktivitas pertanian.