Prabowo Diuntungkan dengan Kewenangan Menentukan Susunan Kabinet
Presiden terpilih Prabowo Subianto kini semakin leluasa dan powerful untuk menyusun anggota kabinetnya, termasuk menambah jumlah menteri hingga menetapkan kementerian tersendiri untuk mendukung pemerintahan baru. Kesimpulan itu tecermin setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebutkan beberapa poin revisi di beleid tersebut, di antaranya penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Berikutnya adalah tambahan di Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya tambahan di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi lagi maksimal sebanyak 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga mengajukan usulan penyempurnaan Pasal 25. Semula Pasal 25 Ayat 2 berbunyi lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berkedudukan di bawah presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden atau sesuai dengan yang ditentukan oleh presiden.
DPR menyetujui penyempurnaan Pasal 25.
"Kepada seluruh anggota DPR, apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kepada peserta sidang rapat paripurna. "Setuju," jawab para peserta sidang kompak, kemarin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengklaim penyesuaian kelembagaan kementerian akan lebih responsif, fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Langkah ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam ketentuan terdahulu, yakni UU No. 39/2008, dimaksudkan untuk membatasi kecenderungan penguasa membagi-bagi jatah menteri kepada partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Dengan tidak adanya batasan maksimal jumlah kementerian di revisi UU itu, menurut dia, kecenderungan bagi-bagi kekuasaan dengan membentuk kementerian baru, semakin kentara. Kondisi ini dinilai hanya sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan.
Feri mencontohkan, anggaran untuk memecah kementerian yang sejatinya adalah hal sepela bisa mencapai miliaran rupiah. Misalnya pergantian nama kementerian, nomenklatur di plang, kop surat, baju para pegawai dan hal-hal lainnya.
Memahami Deflasi dan Tren Obligasi di Tengah Dinamika Ekonom
Pemerintah resmi memasang target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan. Target ini dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang menjadi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari satu sisi, pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.005,12 triliun, naik 7,23% daripada outlook 2024. Proyeksi itu meliputi target penerimaan pajak Rp 2.189 triliun atau tumbuh 13,9% dan target penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun atau tumbuh 1,72% dari outlook pada tahun ini. Di sisi lain, anggaran belanja negara dibidik Rp 3.621,31 triliun, tumbuh 6,13% dari outlook tahun ini. Perinciannya, target belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun atau turun 3,23%. Selain itu, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,35 triliun, tumbuh 13,38% dan transfer ke daerah Rp 919 triliun, tumbuh7,61% dibanding outlook 2024. Alhasil, defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616,19 triliun.
Angka ini setara 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski lebih rendah dari defisit 2024 yang diprediksi 2,7% dari PDB.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), satu dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui hal tersebut, namun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, pemerintah perlu bekerja keras mencapai pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan, dengan target pertumbuhan yang dipatok 5,2%, defisit anggaran akan melebar dari proyeksi 2,53%. Ia khawatir kondisi tersebut akan menambah utang pemerintah.
Saham Big Cap Bersinar dengan Dukungan Suku Bunga Rendah
Kendati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa kali menyentuh rekor baru, namun, kinerja sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) masih tertinggal alias laggard. Padahal, tingkat suku bunga yang lebih rendah diharapkan bisa membuat kinerja saham emiten big caps ini lebih positif. Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% dan dipangkasnya suku bunga bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve mestinya dapat menjadi sentimen baik untuk pasar modal dalam negari. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama menilai, penurunan suku bunga BI bisa ikut menurunkan kredit dan menjaga konsumsi masyarakat tetap tinggi. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, di atas kertas, penurunan suku bunga dapat menjadi sentimen positif bagi mayoritas sektor di pasar saham dan berpotensi mengangkat saham big caps. Ini karena saham-saham tersebut biasanya menjadi target pembelian oleh pelaku pasar, terutama investor asing. Dalam sepekan terakhir, investor asing mencatatkan pembelian bersih di pasar saham senilai Rp 23,66 triliun. Dus, dengan tren positif yang masih akan berlangsung, saham laggard big caps pun masih berpeluang membaik setelah penurunan suku bunga. Selama ini, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham big caps.
Salah satunya adalah kinerja keuangan semester pertama yang masih di bawah ekspektasi pasar. Namun, bunga yang lebih landai dapat memperbaiki margin emiten, khususnya yang tersandera beban utang tinggi.
Setelah penurunan suku bunga ini, Sukarno menilai, investor bisa fokus pada saham-saham
big caps
dengan bervaluasi rendah dibandingkan perusahaan sejenisnya. "Jika bingung mana saham yang menarik, investor bisa memiliih saham yang ada di indeks LQ45 atau KOMPAS100," ujarnya.
Senior Market Chartist
Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta melihat, koreksi yang dialami saham
big caps
seperti TLKM, ASII, dan BRPT bukan kabar buruk. Koreksi tersebut bisa dilihat sebagai diskon, sehingga masih menarik untuk dicermati.
Nah, Nafan menilai, investor yang sudah mengoleksi saham-saham ini, sebaiknya melakukan
averaging down
terlebih dulu.
Nafan merekomendasikan
accumulative buy
saham TLKM, BRPT, dan ASII dengan target harga terdekat masing-masing secara berurutan Rp 3.150, Rp 1.230, dan Rp 5.475 per saham.
Divestasi Tol Meningkatkan Prospek Jasa Marga di Masa Depan
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) resmi melakukan divestasi Tol Transjawa. Aksi korporasi ini dilakukan JSMR usai mengantongi restu para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (18/9).
Lisye Octaviana,
Corporate Communication & Community Development Group Head
JSMR mengatakan, RUPSLB menyetujui pendanaan berbasis ekuitas di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). "Pemegang saham setuju pengalihan 30,18% saham JTT senilai Rp 12,82 triliun," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (19/9).
Aksi korporasi ini akan mendilusi saham JSMR sebesar 3,82% di JTT. Dus, porsi kepemilikan saham JSMR di JTT menjadi 65%. JSMR pun tetap jadi pemegang saham mayoritas di JTT. "JTT masih menjadi bagian kelompok usaha Jasa Marga," ujar Lisye.
Research Analyst
Panin Sekuritas, Aqil Triyadi menilai, dampak divestasi akan mengurangi pendapatan JSMR dari tol Transjawa. Alasannya, porsi kepemilikan JSMR di JTT berkurang. Namun, kekurangan itu bisa ditutupi dari pendapatan beberapa ruas tol JSMR yang baru beroperasi dan pengaturan tarif baru tol.
Equity Research Analyst
Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda melihat, divestasi JTT bisa menjadi langkah strategis bagi JSMR. Sebab, dana divestasi dapat digunakan untuk memperkuat struktur permodalan JSMR. Penguatan fundamental keuangan menjadi tujuan strategis dalam jangka panjang bagi Jasa Marga.
Tapi, Jasa Marga akan menghadapi sentimen negatif berupa kenaikan biaya operasional dari harga bahan bakar minyak yang dapat menekan margin laba.
TAPG Mengantongi Dividen Rp 125,6 Miliar dari Kinerja Positif
PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menerima dividen interim dari sejumlah anak usaha. Total dividen interim tahun buku 2024 yang diterima TAPG sebesar Rp 125,6 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis Kamis (19/9), pemberian dividen dilakukan pada dua hari yang berbeda. Pada 18 September 2024, TAPG mendapatkan dividen interim dari tiga anak usaha.
Ketiga anak usaha itu adalah PT Etam Bersama Lestari (EBL), PT Hamparan Perkasa Mandiri (HPM), dan PT Natura Pasific Nusantara (NPN). Kepemilikan TAPG di tiga entitas itu melalui anak usaha, yakni PT Agro Multi Persada (AMP).
Sekretaris Perusahaan TAPG Joni Tjeng menjelaskan, EBL membagikan dividen interim sebesar Rp 41,25 miliar, HPM Rp 54 miliar, dan NPN Rp 38 miliar. "Tidak ada dampak material atas transaksi tersebut," katanya, dalam keterbukaan informasi.
Akuisisi Pinehill Buahkan Keuntungan Bagi ICBP
Tak cuma di dalam negeri, produk mi instan PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) juga laris manis di pasar luar negeri. Emiten Grup Salim itu pun menuai pertumbuhan penjualan yang positif dari penjualan di pasar global, terutama di Timur Tengah dan Afrika. Ini berkat akuisisi Pinehill Company empat tahun silam yang kini berbuah manis untuk ICBP. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto mengatakan, ICBP dapat terus diuntungkan dari tren penjualan positif yang berkelanjutan dari Pinehill. Apalagi, penjualan Pinehill di semester kedua biasanya lebih besar dari semester pertama. Sejak 2021 hingga 2023, penjualan semester kedua berkontribusi sekitar 52%-56% terhadap total penjualan Pinehill setahun penuh. "Penyesuaian ASP dilakukan di beberapa pasar utama yaitu Mesir, Turki, dan Nigeria, yang melaporkan pertumbuhan volume penjualan mi instan yang solid," ungkap Natalia kepada KONTAN, Kamis (19/9). Analis CGS CIMB Sekuritas Hadi Soegiarto sepakat kalau pertumbuhan penjualan ekspor ICBP masih kuat di sisa tahun ini. Apalagi, terdapat penyesuaian upah minimum di Mesir dan Turki, dan ada lonjakan harga roti sebesar 300% yoy pada kuartal I-2024 di Mesir. Faktor ini mendukung pertumbuhan ASP produk ICBP di negara tersebut. Total volume penjualan mi instan ICBP mengembang 11% yoy pada kuartal kedua dan dan 7% yoy pada semester I-2024. Nah, volume penjualan domestik dan luar negeri masing-masing menanjak 9% yoy di separuh pertama 2024.
Di samping kuatnya bisnis mi instan, ICBP juga menuai cuan dari segmen bisnis lainnya. Salah satunya berasal dari pertumbuhan volume produk susu pada semester pertama tahun ini. Pertumbuhan ini didukung oleh produk baru susu UHT, yakni Indomilk Goguma dan Dalgona, serta kental manis.
Dengan volume penjualan ICBP yang kuat dan tak ada urgensi untuk penyesuaian harga produk lagi tahun ini karena harga bahan baku melandai, Natalia pun meningkatkan target kinerja ICBP. Penjualan ICBP tahun 2024 diproyeksi meningkat menjadi Rp 72,86 triliun dari prediksi sebelumnya, Rp 72,59 triliun.
Analis Mirae Asset Sekuritas Abyan H. Yuntoharjo dalam riset 22 Agustus 2024 mengatakan, kinerja ICBP telah jauh melampaui para pesaingnya. Hal ini nampak dari pertumbuhan volume sebesar 9% di pasar domestik dan luar negeri. ICBP juga tangguh di tengah daya beli masyarakat sedang melemah. Harga bahan baku yang stabil ikut mendorong margin di semua segmen bisnis ICBP.
Sedangkan Hadi menilai, ICBP mungkin menjadi penerima manfaat dari kebijakan pemerintah yang baru, misalnya program makan bergizi gratis serta pemulihan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi perlu diingat, ada kebijakan pemerintah lain yang menimbulkan inflasi, seperti membatasi ketersediaan bensin bersubsidi. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat konsumsi.
Penurunan Suku Bunga Buka Peluang Bagi Investasi Unitlink
Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi angin segar bagi produk unitlink. Suku bunga yang lebih rendah bakal menjadi katalis bagi sejumlah instrumen investasi. Dus, imbal hasil unitlink pun berpotensi ikut terkerek. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Begitu juga dengan The Fed yang menurunkan suku bunganya sebesar 50 bps. Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana berpendapat, unitlink yang paling diuntungkan pemangkasan suku bunga adalah yang berbasis pendapatan tetap. Selain unitlink pendapatan tetap, unitlink saham juga dapat katalis positif dari penurunan suku bunga.
Namun, Wawan menyebut kinerjanya akan tergantung
fund manager
perusahaan dalam meracik penempatan saham. Unitlink beraset dasar saham bank dan properti bisa jadi yang paling moncer.
Dengan sentimen suku bunga ini, Wawan memprediksi imbal
unitlink
saham dan pendapatan tetap bakal bersaing ketat untuk menjadi pemberi
return
terbesar hingga akhir tahun nanti. Bila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa tembus ke level 8.000, maka
unitlink
saham berpotensi menjadi juara.
Di lain sisi, Wawan menilai penurunan suku bunga mengancam potensi
return
dari
unitlink
pasar uang, sejalan dengan bunga deposito yang juga akan terpangkas.
Equity Research & UL Strategy Manager
PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Wiratama juga menilai
unitlink
pendapatan tetap akan diuntungkan secara langsung oleh penurunan bunga, yang mengerek harga obligasi.
Head of Investment
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Cholil Ridwan bilang, pihaknya memiliki standar tinggi dalam mengelola
unitlink
saham. Pemilihan saham yang tepat menjadi kunci mencapai kinerja positif jangka panjang dari produk ini. "Kami hanya berinvestasi pada perusahaan yang punya prospek pertumbuhan jangka panjang," kata Cholil.
Jamsostek Kantongi Keuntungan Investasi Rp 31,2 Triliun Tahun Ini
Kinerja investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih mekar. Hingga Agustus 2024, badan sosial eks Jamsostek ini membukukan hasil investasi sebesar Rp 34,27 triliun.
"Nilai tersebut mengalami peningkatan 7,13% dibandingkan capaian per Agustus 2023 yang sebesar Rp 31,99 triliun," ujar Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan.Sepanjang 2024, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi Rp 55,28 triliun, alias lebih besar 25,6%, dari target tahun sebelumnya.
Oni menyebut, kinerja hasil investasi ini turut memberi andil dalam penambahan jumlah dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Dia menerangkan, sampai bulan lalu, pihaknya memiliki dana kelolaan sebesar Rp 767,23 triliun, alias meningkat 12,55% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp 681,64 triliun.
Dari dana tersebut, penempatan investasi terbesar masih dialokasikan ke surat utang dengan porsi 74,48%. Diikuti deposito mencapai 11,74%, saham sebesar 8,37%, reksadana 5,07%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%.
Margin Perusahaan Kian Menguat Setelah Tren Penurunan Suku Bunga
Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan ke level 6% akan memperbaiki margin bunga bersih alias
net interest margin
(NIM) perbankan. Sebab, pemangkasan BI
rate
akan berdampak pada penurunan biaya dana perbankan.
NIM perbankan tercatat telah mengalami tren penurunan di saat suku bunga tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM perbankan per Juli 2024 ada di level 4,59%, lebih rendah dari posisi sama tahun sebelumnya di level 4,84%.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan membenarkan, penurunan suku bunga acuan bisa memperbaiki NIM yang tertekan. Hanya saja, dia menekankan perbaikan tersebut tetap memerlukan waktu.
Sebagai informasi, NIM CIMB Niaga di semester I-2024 berada di 4,21%. Posisi tersebut mengalami penurunan dari periode yang sama tahun lalu di 4,61% dan posisi akhir 2023 di 4,4%.
Senada, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah menyebut penurunan suku bunga acuan akan memperbaiki kondisi biaya dana bank. Alhasil, NIM yang diperoleh bank juga akan semakin membaik.
Menurut prediksi Efdinal, perbaikan NIM perbankan, sebagai dampak pemangkasan BI
rate,
bisa dirasakan dengan cepat oleh bank. Ia menilai bank akan dengan cepat ikut menurunkan bunga simpanan, yang membuat biaya dana segera turun.
Sedikit berbeda, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan memberikan pandangan yang lebih diplomatis terkait perbaikan NIM pasca pemangkasan suku bunga. Menurutnya, yang paling penting adalah penurunan suku bunga bisa mempermudah nasabah memperoleh kredit dengan lebih murah.
Industri Nasional Bersiap untuk Ekspansi Besar
Keputusan Bank Indonesia (BI) yang dipimpin oleh Perry Warjiyo untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points menjadi 6,00% disambut dengan optimisme oleh pelaku industri, khususnya sektor perbankan dan properti. Menurut Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, penurunan ini akan mendorong turunnya suku bunga kredit, yang memungkinkan bank-bank, termasuk Bank Mandiri, untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Bank Mandiri bahkan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20% hingga akhir tahun.
Langkah ini juga diapresiasi oleh Lani Darmawan, Presiden Direktur PT CIMB Niaga, dan Rita Mirasari, Direktur Bank Danamon, yang melihat peluang pertumbuhan bisnis dengan lebih longgarnya likuiditas. Di sektor properti, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya berharap turunnya BI Rate akan meningkatkan pasar properti, meskipun tetap perlu kehati-hatian dalam penerapan sistem perbankan yang prudent.
Di luar sektor keuangan, Wahyudi Chandra, Presiden Direktur PT Multipolar Technology, menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu menjaga arus kas dan modal perseroan hingga akhir tahun.
Ekonom senior Ryan Kiryanto memuji keputusan BI yang berani dan taktis. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi domestik dan global, termasuk prediksi penurunan suku bunga oleh The Fed. Perry Warjiyo menegaskan bahwa fokus BI kini beralih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah sebelumnya berfokus pada stabilitas, terutama untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.









