PERTENGAHAN Agustus 2024, Alex Mahuse bersama keluarganya, marga Mahuse, di Dusun Senayu, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketiban pulung. Tiba-tiba saja perusahaan perkebunan tebu bernama PT Global Papua Abadi memberikan uang tunai senilai Rp 3,8 miliar untuk mereka. “Itu uang tali asih atas pembukaan lahan di tanah ulayat kami,” kata Alex, yang merupakan Ketua Marga Mahuse, ketika ditemui pada Rabu, 4 September 2024. Bergepok-gepok uang tersebut dibagikan untuk empat marga di Dusun Senayu, meliputi marga Mahuse besar, Mahuse kecil, Gebze, dan Ndiken. Marga yang dipimpin Alex mendapat Rp 800 juta dan marga lain masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian uang tunai itu dilakukan saat tanah ulayat sedang dibabat, diiringi prosesi upacara adat dengan memotong enam babi.

Alex menyebutkan uang tali asih itu sebatas santunan, bukan uang untuk pembelian tanah ulayat mereka. Perusahaan disebut telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan ada uang ganti rugi atas tanah dan kayu-kayu raksasa yang dibabat dari tanah ulayat. Proses yang sama juga sedang berlangsung di banyak kampung di Distrik Tanah Miring, Jagebob, dan distrik lain di Merauke. Distrik Tanah Miring termasuk bagian dari kluster 3 yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pusat pembangunan proyek swasembada gula dan bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. 

Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Jokowi menunjuk Menteri Investasi—kala itu dijabat Bahlil Lahadalia—sebagai ketuanya. Proyek tebu merupakan bagian dari program food estate seluas 2,29 juta hektare yang sedang dibangun pemerintah di Bumi Anim Ha. Selain tebu, di sana muncul program cetak sawah seluas 1,18 juta hektare yang sedang dibangun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian. Dua megaproyek ini akan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Luasnya 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Dibagi dalam lima kluster, pemerintah mengklaim proyek strategis nasional ini bakal mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi meluncurkan program perkebunan tebu dan industri bioetanol seluas 1,11 juta hektare. Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Lokasi perkebunan tebu berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satunya PT Global Papua Abadi. Perusahaan ini hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu. Mereka berkongsi berusaha mewujudkan mimpi Jokowi. (Yetede)

Indonesia mendapatkan manfaat besar dari beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara akan memperoleh penerimaan hingga Rp80 triliun per tahun dari investasi dan pendapatan pajak terkait. Smelter ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Selain itu, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa keberadaan smelter ini akan mendukung transisi energi dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Smelter ini juga menciptakan lapangan kerja, dengan sekitar 2.000 orang pekerja tetap dan 40.000 orang selama fase konstruksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak perusahaan tambang yang tidak membangun smelter di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan. Peneliti dari Indef, Abra Talattov, menyatakan bahwa produksi dari smelter Freeport Indonesia dapat mengurangi impor bahan baku dan memperkuat posisi Indonesia di pasar logam global.

PT Freeport Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan memulai produksi katoda tembaga di smelter baru mereka di Manyar, Gresik, yang berkapasitas 600.000 ton per tahun. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan dan merupakan langkah besar dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong penghiliran sumber daya alam. Penghiliran ini bertujuan untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi domestik.

Keberhasilan ini sejalan dengan upaya industrialisasi yang menciptakan ekosistem industri hilir, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Smelter ini juga memperkuat posisi PT Freeport Indonesia dalam memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang penting bagi kelangsungan operasional mereka.

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, seperti infrastruktur pendukung, logistik, sumber daya manusia, dan ketersediaan energi. Presiden Jokowi menjadikan kebijakan penghiliran sebagai salah satu warisan penting yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor industri lanjutan agar nilai tambah maksimal dapat tercapai di dalam negeri.

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menurunkan kupon pada Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri-seri mendatang, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI026) yang akan diterbitkan akhir tahun ini. Associate Director Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto, memperkirakan kupon ORI026 berada di kisaran 6,1%–6,2%, lebih rendah dari seri sebelumnya akibat penurunan suku bunga. Meski demikian, instrumen ini diprediksi tetap menarik bagi investor ritel karena kondisi pasar yang tidak menentu dan rendahnya bunga deposito.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, menambahkan bahwa penurunan suku bunga memberikan peluang bagi investor untuk segera membeli SBN Ritel sebelum pemangkasan lebih dalam terjadi. Selain itu, keuntungan dari instrumen seperti ORI026 dan ST013, yang memiliki skema kupon tetap atau "floating with floor", memberikan fleksibilitas bagi investor. Seri ST013, yang akan diterbitkan akhir tahun ini, memiliki kupon yang naik jika suku bunga BI naik, namun tidak turun jika BI menurunkan suku bunga.

Secara keseluruhan, SBN Ritel tetap menarik sebagai investasi, meski kupon menurun, karena risiko pasar yang tinggi dan insentif pajak lebih rendah dibandingkan deposito.

Pelaku industri alat berat meminta kemudahan importasi komponen dan bahan baku guna mendukung produksi dalam negeri yang terdampak oleh lesunya penjualan akibat melemahnya sektor pertambangan. Ketua Umum Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), Giri Kus Anggoro, menekankan bahwa sekitar 40%–50% komponen alat berat masih harus diimpor. Untuk menghadapi persaingan dengan produk impor alat berat yang lebih murah, Giri meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam importasi bahan baku serta mengaktifkan kembali program Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk komponen yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Produksi alat berat dalam negeri menurun pada paruh pertama 2024, dengan total produksi 3.337 unit, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.014 unit. Giri juga menyoroti bahwa salah satu komponen penting, seperti ban alat berat, masih sulit diproduksi di dalam negeri, meskipun kebutuhan pasar mencapai 4.000–5.000 unit per tahun dengan nilai sekitar Rp80 miliar.

Kabar gembira bagi industri tembakau dan rokok dalam negeri. Pemerintah akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2025. Kepastian ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani. "Sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 belum akan dilaksanakan," ujar Askolani dalam acara Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9). Kabar ini ibarat oase di tengah gurun bagi industri rokok. Maklumlah, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 Tentang Kesehatan terbit akhir Juli lalu, industri tembakau dan pebisnis rokok terus dibayangi berbagai sentimen negatif yang mengancam kelangsungan bisnisnya. Askolani menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada tahun depan adalah munculnya fenomena down trading rokok, sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 yang rata-rata sebesar 10%. Jika tarif cukai rokok tahun depan naik lagi, peredaran rokok murah berpotensi lebih masif lagi, termasuk rokok ilegal. Ujung-ujungnya yang rugi juga negara karena penerimaan cukai rokok bakal menyusut. "Jadi, kebijakan cukai hasil tembakau 2025 ini turut mempertimbangkan fenomena down trading tersebut," ungkapnya. Kendati begitu, pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) produk hasil tembakau pada tahun depan, sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. 

Hanya saja, Askolani tak menyebutkan besaran kenaikan HJE yang akan ditetapkan pemerintah. Sebab, besaran kenaikan HJE akan dikaji Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendorong agar pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM), minimum sebesar 5% untuk dua tahun ke depan. Rekomendasi kenaikan tarif minimal 5% tersebut lebih rendah dari tarif tahun 2023 dan 2024 yang dikenakan kenaikan tarif rata-rata 10%. Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan belum bersedia menanggapi lebih jauh kabar batalnya kenaikan tarif CHT tersebut. "Kami baru mendengar kabar ini," ujarnya, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan cukai rokok dan hasil tembakau pada tahun depan.

Anggaran negara masih mencatatkan defisit selama delapan bulan di tahun 2024. Kementerian Keuangan menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 mencapai sebesar Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024. Defisit ini kian melebar ketimbang Juli 2024 senilai Rp 93,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN per Agustus 2024 setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan guyuran belanja negara yang cenderung meningkat. "Masih dalam track sesuai UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (23/9). Dia mengatakan, pendapatan negara per Agustus 2024 senilai Rp 1.777,07 triliun atau hanya naik 2,5% dalam setahun terakhir atau year-on-year (yoy). Realisasi ini setara 63,4% dari target APBN 2024. Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN pada tahun ini akan mencapai 2,7% PDB atau setara Rp 609,75 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya senilai Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Menteri Sri Mulyani menyatakan melebarnya proyeksi defisit itu lantaran pendapatan negara tertekan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. "Ini lebih karena penerimaan mengalami tekanan, sementara pertumbuhan belanja cukup baik," kata dia. 

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara menambahkan, pelebaran defisit APBN menjadi 2,7% PDB karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal IV-2024. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, pemerintah sudah menyadari akan terjadi pelebaran defisit APBN pada tahun ini. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh kesulitan pemerintah memacu pendapatan negara. Pada saat bersamaan, di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengerem belanja. Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan, dengan melihat perkembangan defisit Agustus 2024, maka defisit APBN 2024 berpotensi berada di kisaran 2,2% hingga 2,3% terhadap PDB. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga melihat defisit APBN tahun ini akan di bawah outlook pemerintah. "Kita akan lebih yakin memasuki tahun 2025," ucap dia. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebutkan, dari total tersebut, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 310,4 triliun. Angka ini tumbuh 70% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 183 triliun.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi harapan para emiten untuk menuai kinerja lebih baik pada tahun ini dan tahun depan. Kendati kemarin rupiah di pasar spot melemah tipis 0,37%, tapi dalam sepekan mata uang garuda masih menguat 1,3% ke level Rp 15.206 per dolar AS. Sementara itu, belum lama ini pemerintah dan parlemen menetapkan asumsi kurs rupiah Rp 16.000 per dolar AS dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Angka ini dinilai masih cukup ideal bagi bisnis, meskipun lebih tinggi dari nilai rupiah saat ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, asumsi kurs rupiah dalam APBN memang menunjukkan adanya potensi pelemahan rupiah ke depan. Namun, Azis meyakini arus dana asing yang masih kuat akan membuat rupiah bertahan di level saat ini. Founder Stocknow.id Hendra Wardana juga sepakat, saham-saham yang banyak mengandalkan impor akan diuntungkan dengan posisi rupiah yang masih menguat. 

Tak cuma sektor kesehatan, sejumlah emiten ritel seperti PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) juga masih mengimpor barang kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. ACES pun dapat merasakan keuntungan dari penurunan biaya impor sehingga mendongkrak margin. Emiten yang punya beban utang pinjaman dalam dolar AS seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) juga diuntungkan dari penurunan beban bunga pinjaman luar negeri. "Selisih kurs yang lebih baik akan menurunkan biaya keuangan mereka," katanya. Di sisi lain, analis menilai, kurs rupiah yang ideal sebaiknya berada di antara Rp 15.000 hingga Rp 15.500 per dolar AS. Angka ini dianggap lebih pas untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus menjaga stabilitas biaya impor. Senior Maket Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menambahkan, hal paling penting yang diharapkan emiten dan investor ialah stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendongkrak kinerja bisnis emiten.

Tak terasa lebih Fransiskus Wisnu Wardhana Dany dari dua dekade hari bebas kendaraan bermotor atau car free day mewarnai Jakarta. Sejumlah harapan disampaikan warga metropolitan. arga dari berbagai usia dan kalangan bersukaria pada peringatan 22 tahun car free day atau hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024). Mereka larut dalam senam bersama selama lebih kurang dua jam Selain senam, warga juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ada pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, dan diagnosis tengkes (stunting). Di antara mereka ada Djubaedah (67), warga Jakarta Pusat, yang selalu. nyempatkan diri ke hari bebas kendaraan bermotor yang dihelat setiap Minggu mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. 

Ia sekadar jalan santai, joging, atau senam bersama ibu-ibu lainnya. ”Kegiatannya gratis. Terjangkau juga dari rumah ke sini. Bisa jalan kaki atau sekali naik angkutan umum. Bonusnya sehat,” ujar Djubaedah. Pada perayaan 22 tahun car free day ini, Djubaedah meminta penyewaan sepeda atau layanan bike sharing diadakan lagi. Layanan ini sempat diuji coba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 dengan biaya Rp 3.500 per 15 menit, setiap hari pukul 06.00-18.00 WIB. Djubaedah mengutarakan hal itu saat sesi bincang-bincang terkait perayaan 22 tahun hari bebas kendaraan bermotor. Sesi ini turut diikuti Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Pegiat bike to school (bersepeda ke sekolah), Dehlis, juga merasakan manfaat hari bebas kendaraan bermotor. Persepeda seperti dia bisa melaju tanpa rasa waswas bakal diserempet kendaraan bermotor saat car free day. ”Seru, apalagi jalan di sini (Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin) lebih rata, lebih mulus,” kata Dehlis. Ia berharap pesepeda kian  terwadahi, baik di lajur sepeda terbangun maupun fasilitas penunjang lainnya. (Yoga)