Kemitraan Strategis Alibaba, Tencent, dan GoTo
Yoga
25 Sep 2024 Kompas
Pekan lalu, Alibaba dan Tencent, dua perusahaan raksasa teknologi dari China, resmi menjadi mitra strategis GoTo yang ingin memperkuat ekosistem bisnis digitalnya lewat adopsi komputasi awan dan teknologi kecerdasan buatan. Apa konsekuensi kemitraan itu pada industri digital Indonesia? Perusahaan teknologi raksasa dari China, Alibaba Group Holding Ltd (Alibaba), lewat Alibaba Cloud mengumumkan kemitraan strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada Selasa (17/9/2024). GoTo akan memanfaatkan teknologi komputasi awan dan kecerdasan buatan dari Alibaba Cloud untuk memperkuat ekosistem bisnis serta inovasi produk digital GoTo.
Kemitraan strategis itu mengukuhkan komitmen Alibaba sebagai investor jangka panjang GoTo. Kemitraan dilakukan selama lima tahun, dengan komitmen Alibaba mau mempertahankan kepemilikan sahamnya di GoTo selama periode kemitraan itu. Per 31 Agustus 2024, Alibaba Group memiliki 88.531.124.993 lembar saham seri A GoTo. Seiring dengan pengumuman itu, William Xiong yang sebelumnya menjabat Vice President Alibaba Cloud Intelligence ditunjuk menjadi Chief Technology Officer GoTo. Direktur Utama GoTo Patrick Walujo dalam keterangan pers mengatakan, penunjukan William menjadi langkah penting GoTo yang ingin menjangkau pasar yang luas melalui inovasi produk digital. (Yoga)
Kerja Sama dengan Jepang untuk Mengejar Industrialisasi
Yoga
25 Sep 2024 Kompas (H)
Industrialisasi menjadi syarat utama untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Demi mengejar target tersebut, Indonesia menyasar kerja sama manufaktur yang lebih gencar dengan Jepang. Namun,transfer teknologi dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri menjadi syarat mutlak. Indonesia dan Jepang telah menjalin kerja sama ekonomi yang panjang, baik dari sisi investasi maupun perdagangan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam penanaman modal asing Jepang di Indonesia hingga mencapai 4,6 miliar dollar AS atau sebanyak 6.155 proyek. Nilai investasi itu naik dibandingkan 3,56 miliar dollar AS pada tahun 2022 dengan 4.220 proyek. Jepang pun kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia setelah Singapura, China dan Hong Kong. Potensi kerja sama tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target Indonesia maju 2045.
Menteri Perindustrial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kuliah tamu yang ia sampaikan dalam acara penganugerahan gelar doktor kehormatan (honorary doctorate degree) di Hiroshima University, Jepang, mengatakan, Indonesia bercita-cita mencapai status negara industri. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia. Salah satunya, struktur industri manufaktur yang belum komprehensif. Saat ini, struktur industri dalam negeri belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Masih ada sektor industri yang lemah di hulu, tetapi kuat di hilir, atau sebaliknya. Akhirnya, impor bahan baku pun masih gencar dilakukan oleh industri hilir karena sektor hulu yang lemah.
Agus mengatakan, Indonesia telah membentuk banyak aliansi strategis dengan Jepang untuk mendorong pertumbuhan dan kolaborasi industri yang lebih mendalam. Ke depan, kerja sama yang lebih gencar dibutuhkan untuk mengatasi kendala industri yang dihadapi Indonesia. ”Ada kebutuhan yang belakangan ini semakin meningkat di Indonesia untuk mendorong keterampilan tenaga kerja dan memfasilitasi investasi dalam bisnis yang digerakkan oleh teknologi. Kesulitan-kesulitan ini dapat menjadi dasar bagi kerja sama masa depan antara Indonesia dan Jepang,” kata Agus. (Yoga)
Transportasi Publik Surabaya Raya
Yoga
25 Sep 2024 Kompas
Konektivitas di kawasan aglomerasi metropolitan Jawa Timur semakin baik seiring hadirnya angkutan modern Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, Wira Wiri, dan Trans Jatim. Aktivitas sekolah, kerja, hingga wisata menjadi lebih aman, nyaman, murah, dan bebas gerah. Bus Trans Semanggi Suroboyo (TSS) Koridor 3 melaju pelan meninggalkan Terminal Purabaya, tepat pukul 11.00, Sabtu (7/9/2024). Bus listrik produksi PT Inka itu memiliki fasilitas mewah berupa kursi berlapis kain beludru serta alas karpet. Bus yang pernah dipakai untuk melayani tamu internasional saat gelaran G20 di Bali tahun 2022 itu dilengkapi penyejuk ruangan. Kendaraan berkapasitas 19 tempat duduk dan lima penumpang berdiri itu pun terasa adem di tengah teriknya Surabaya siang itu.
Bus TSS Koridor 3 melayani rute Terminal Purabaya-Kenjeran Park. Perjalanannya melintasi Jalan Tol Juanda-Gunung Anyar-Rungkut Madya-Pandugo-Merr-Semolowaru-Kertajaya Indah-Galaxy Mall-Mulyorejo-Kalijudan Kenjeran dan terakhir tempat wisata Kenjeran Park. Rute ini melewati sejumlah kampus, seperti UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), ITATS, ITS, Unair, Universitas Dinamika, Stikom, juga Unika Dharma Cendika. Siang itu, Sandra (45) hendak ke Kenjeran Park. Warga Sidoarjo yang bepergian bersama anaknya, Danendra (10), itu memilih TSS karena tarifnya murah. ”Total tadi bayar Rp 8.200. Tarifnya Rp 6.200 untuk penumpang umum dan Rp 2.000 untuk pelajar dan mahasiswa. Pembayaran harus pakai nontunai,” ujar Sandra. (Yoga)
Iklim Memberikan Dampak Buruk bagi Masyarakat Miskin
Yoga
25 Sep 2024 Kompas
Jakarta memiliki sejumlah masalah krusial terkait lingkungan yang mendesak untuk dibenahi. Mulai dari masalah air bersihhingga polusi udaramasih mengintai masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin. Untuk itulah pemimpin Jakarta di masa depan diminta mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta. Hal itu termuat dalam riset bertajuk ”Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan” yang dirilis Greenpeace Indonesia, Selasa (24/9/2024), di Jakarta. Hasil penelitian dibahas dalam diskusi yang dihadiri Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, pengamat tata kota Nirwono Joga, dan Asmania, warga Pulau Pari.
Jeanny mengatakan, Greenpeace merekam sejumlah masalah krusial lingkungan hidup, seperti wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, akses air bersih yang sulit, serta polusi udara memburuk. Akibatnya, kualitas hidup warga Jakarta semakin terpuruk. Dalam laporan penelitian setebal 56 halaman itu, Greenpeace Indonesia menyoroti situasi krisis iklim di Jakarta mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai implementasinya.Bukan hanya soal lingkungan, laporan ini juga menyoroti keadilan di perkotaan (urban justice). ”Ancaman dan dampak krisis iklim menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka yang hidup di kawasan pesisir, daerah padat penduduk, atau masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah menanggung beban paling berat, dari risiko banjir yang lebih sering hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuk hijau,” kata Jeanny.
Hasil riset itu menunjukkan wilayah yang paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru wilayah yang ditinggali masyarakat miskin kota. Padahal, kata Jeanny, mereka paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca, faktor utama penyebab krisis iklim. ”Hal ini membuktikan tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarat miskin di Jakarta sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tutur Jeanny. Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan sering
kali tersingkir dari proses pe rumusan kebijakan. Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, trans portasi, dan tata ruang. (Yoga)
Emiten Ramai-Ramai Tarik Kredit untuk Pertumbuhan
Hairul Rizal
24 Sep 2024 Kontan
Sejumlah emiten di pasar modal mulai melirik pendanaan perbankan untuk ekspansi bisnis, membiayai modal kerja dan memperkuat struktur permodalannya.
Emiten milik taipan Prajogo Pangestu terbilang paling aktif mendulang pinjaman bank. Terbaru, ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang menandatangani perjanjian fasilitas kredit dari Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 13 September 2024.
CUAN mendapatkan fasilitas kredit berjangka dengan nilai maksimal Rp 700 miliar. "Seluruh pinjaman untuk membiayai gap cashflow," ungkap Robertus Maylando Siahaya, Sekretaris Perusahaan CUAN di keterbukaan informasi, Rabu (18/9).
Senior Vice President & Head of Retail Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan mengamati, banyaknya emiten meraih pendanaan perbankan menunjukkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap prospek bisnis emiten di masa depan. Di sisi lain, Analis Stocknow.id Muhammad Thoriq Fadilla menambahkan, penurunan suku bunga jadi insentif bagi korporasi untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan dengan biaya lebih murah.
Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus bilang, pinjaman bank memberikan fleksibilitas lebih tinggi daripada penerbitan obligasi.
Fondasi Baru Perekonomian dengan Hilirisasi Pertambangan
Yoga
24 Sep 2024 Kompas (H)
Pengoperasian smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, diharapkan menjadi fondasi baru perekonomian Indonesia yang selama ini bertumpu pada konsumsi domestik. Proyek hilirisasi tersebut berkontribusi signifikan pada penerimaan negara, mulai dari perpajakan, royalti, hingga bea keluar. Pengoperasian smelter juga diharapkan menumbuhkan industri ikutan lainnya dalam berbagai skala. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo seusai meresmikan smelter tembaga milik Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Senin (23/9/2024). Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Chairman of the Board Freeport-McMoran RichardCAdkerson dan CEO Freeport-McMoran Kathleen L Quirk. Sebelum peresmian, Presiden meninjau fasilitas smelter didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
”Hitung-hitungan saya, penerimaan negara yang masuk kira-kira Rp 80 triliun (per tahun) yang bersumber baik dari dividen, royalti, PPh (Pajak Penghasilan) Badan, PPh Karyawan, pajak daerah, bea keluar, dan semuanya. Kira-kira hitungannya begitu,” kata Presiden. Pada Senin pagi sebelum mengunjungi fasilitas smelter di Gresik, Presiden terlebih dahulu meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, di lahan seluas 272 hektar bernilai investasi Rp 21 triliun. Ini merupakan smelter terbesar kedua setelah smelter milik PTFI. Menurut Presiden, jika ada tiga perusahaan, empat perusahaan, lima perusahaan, enam perusahaan yang berkomitmen pada hilirisasi, penerimaan negara akan semakin besar. (Yoga)
Korupsi Agraria Semakin Memburuk
Yoga
24 Sep 2024 Kompas
Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani disejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9/2024), untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.
”Para petani meminta KPK serius membongkar korupsi agraria yang sangat masif. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar. Korban yang terdampak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Menurut Dewi, agraria dan segenap isinya merupakan penunjang pokok hidup petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum perempuan. Namun, sumber-sumber agraria, terutama tanah, air, dan hutan,
kini dikuasai segelintir orang saja. Data KPA menunjukkan, hingga saat ini sudah 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar tanah dikuasai pengusaha kayu.
Sementara itu, 17,24 juta petani gurem hanya menguasai tanah di bawah 0,1 sampai dengan 0,5 hektar, sisanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. ”Parahnya, kemiskinan struktural ini berada dalam sistem ekonomi-politik agraria yang diskriminatif kepada rakyat, tanpa kepastian hukum, rentan menjadi korban mafia tanah dan koruptor,” kata Dewi. Dalam kesempatan ini, KPA dan SPP juga menyerahkan beberapa dokumen dan contoh lokasi yang diduga menjadi ladang korupsi agraria ke KPK. (Yoga)
Rumitnya Mata Rantai Pertanian dan Inflasi Pangan
Yoga
24 Sep 2024 Kompas
Selama 2023, inflasi nasional meningkat, bahkan mencapai hampir 5,5 persen pada Februari 2023. Inflasi bahan pangan menjadi momok yang menjadi penyebab peningkatan tersebut. Saat itu banyak negara yang merupakan penghasil pangan beras, seperti India, Thailand, dan Vietnam, mengalami penurunan produksi yang juga mengancam kecukupan pangan mereka. Akibatnya, mereka membatasi ekspor bahan pangan mereka. Di sisi lain, El Nino mengakibatkan sejumlah kekeringan di sejumlah daerah, termasuk penghasil pangan utama di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.
Walaupun secara tahunan produksi pangan mencukupi, secara bulanan terjadi kekurangan pasokan disejumlah daerah. Hal ini memicu peningkatan harga beras yang berakibat pada peningkatan harga pangan dan inflasi secara keseluruhan. Jawa Tengah yang juga merupakan daerah penghasil beras mengalami inflasi yang cukup tinggi. Di dalam benak banyak orang, daerah penghasil, seperti Jawa Tengah, seharusnya tidak mengalami inflasi yang tinggi. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian beras yang dihasilkan Jawa Tengah berpindah dulu ke provinsi lain sebelum kembali lagi masuk ke Jawa Tengah. Mekanisme rantai perdagangan yang panjang mengakibatkan tak ada ruang cukup untuk menurunkan harga. Penelitian Bank Indonesia (2023) menunjukkan setidaknya ada tujuh mata rantai perdagangan beras dari petani sebelum sampai ke konsumen akhir.
Hal itu berarti ketika harga akan diturunkan, cuma dapat bersumber dari dua hal, yaitu biaya transportasi dan biaya di petani. Tanpa subsidi biaya angkut, petanilah yang menjadi penanggung penurunan harga beras. Peningkatan harga yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara. Hal ini ternyata tidak hanya beras, tetapi juga disejumlah bahan pangan lain, seperti aneka cabai dan bawang merah. Penguatan kelembagaan petani. Penguatan kelembagaan petani menjadi jembatan bagi peningkatan posisi tawar petani yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani harus dipandang sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai. Petani harus jadi mitra pemerintah dalam pengendalian inflasi. Hal itu berarti petani menjadi pahlawan inflasi. (Yoga)
Support Pelaku Usaha untuk UU Baru Kepariwisataan
Yoga
24 Sep 2024 Kompas
Pelaku usaha dan pakar pariwisata mendukung pembentukan undang-undang pariwisata yang baru ketimbang merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah dan DPR perlu menyamakan visi sehingga regulasi baru relevan dengan kebutuhan obyektif pariwisata Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai UU No 10/2009 memang perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Namun, idealnya memang regulasi disusun sebagai undang-undang yang baru. ”Hal yang paling penting, undang-undang ini betul-betul bisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis, salah satu sektor yang bisa berkontribusi besar untuk negara,” tutur Hariyadi, Senin (23/9/2024).
Pekan lalu, dalam rapat kerja Komisi X DPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. Kemenparekraf menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah sistematika dan esensi sehingga mengubah materi muatan lebih dari 50 persen. RUU tersebut mengusulkan 69 perubahan, sementara UU No 10/2009 hanya memiliki 70 pasal. UU No 10/2009 disokong empat pilar pembangunan pariwisata, yakni destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. Namun, dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR, terdapat 12 aspek ekosistem. Beberapa di antaranya perencanaan, pendidikan, pengelolaan destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.
Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari RUU Kepariwisataan inisiatif DPR sangat bagus. Sebab, penyusunan regulasi tersebut telah mengacu pada rekomendasi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations Tourism). Alih-alih masih menekankan pariwisata massal, Azril menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR berpedoman pada pariwisata berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pergeseran perilaku pengunjung ke personalisasi, lokalisasi, dan berjumlah kecil. Alih-alih masih menekankan pariwisata massal, Azril menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR berpedoman pada pariwisata berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pergeseran perilaku pengunjung ke personalisasi, lokalisasi, dan berjumlah kecil. (Yetede)
Dukungan UU Baru Pariwisata dari Pelaku Usaha dan Pakar
Yoga
24 Sep 2024 Kompas
Pelaku usaha dan pakar pariwisata mendukung pembentukan undang-undang pariwisata yang baru ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah dan DPR perlu menyamakan visi sehingga regulasi baru relevan dengan kebutuhan obyektif pariwisata Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai UU No 10/2009 memang perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Namun, idealnya memang regulasi disusun sebagai undang-undang yang baru. ”Hal yang paling penting, undang-undang ini betul-betul bisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis, salah satu sektor yang bisa berkontribusi besar untuk negara,” tutur Hariyadi, Senin (23/9/2024).
Pekan lalu, dalam rapat kerja Komisi X DPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. Kemenparekraf menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah sistematika dan esensi sehingga mengubah materi muatan lebih dari 50 persen. RUU tersebut mengusulkan 69 perubahan, sementara UU No 10/2009 hanya memiliki 70 pasal. UU No 10/2009 disokong empat pilar pembangunan pariwisata, yakni destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. Namun, dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR terdapat 12 aspek ekosistem. Beberapa di antaranya perencanaan, pendidikan, pengelolaan destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.
Berbasis komunitas Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari RUU Kepariwisataan inisiatif DPR sangat bagus. Sebab, penyusunan regulasi tersebut telah mengacu pada rekomendasi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations Tourism). Alih-alih masih menekankan pariwisata massal, Azril menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR berpedoman pada pariwisata berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pergeseran perilaku pengunjung ke personalisasi, lokalisasi, dan berjumlah kecil. Selain itu, struktur klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia telah disesuaikan dengan sektor dan ilmu pariwisata. Dalam RUU itu pula, pariwisata telah dianggap sebagai sektor prioritas dan menjadi urusan wajib. Pendekatan keuntungan telah digeser menjadi pendekatan ekosistem dan partisipatif (participatory). ”Kalau Kemenparekraf beranggapan UU No 10/2009 terbaik, pemerintah masih mengacu pada paradigma pariwisata lama, yaitu mass tourism. Artinya, jumlah visitor (pengunjung) menjadi andalan utama,” ujar Azril. (Yoga)