Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani di sejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9/2024), untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan
korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.

”Para petani meminta KPK serius membongkar korupsi agraria yang sangat masif. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar. Korban yang terdampak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Menurut Dewi, agraria dan segenap isinya merupakan penunjang pokok hidup petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum perempuan. Namun, sumber-sumber agraria, terutama tanah, air, dan hutan, kini dikuasai segelintir orang saja. Data KPA menunjukkan, hingga saat ini sudah 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar tanah dikuasai pengusaha kayu.

Sementara itu, 17,24 juta petani gurem hanya menguasai tanah di bawah 0,1 sampai dengan 0,5 hektar, sisanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. ”Parahnya, kemiskinan struktural ini berada dalam sistem ekonomi-politik agraria yang diskriminatif kepada rakyat, tanpa kepastian hukum, rentan menjadi korban mafia tanah dan koruptor,” kata Dewi. Dalam kesempatan ini, KPA dan SPP juga menyerahkan beberapa dokumen dan contoh lokasi yang diduga menjadi ladang korupsi agraria ke KPK. Korupsi agrari Sekjen SPP Agustiana meminta KPK agar bergerak bersama rakyat dalam membangun tatanan agraria yang adil, berdaulat, akuntabel, dan trans-
paran. (Yoga)

Meski telah terakselerasi dalam lima tahun terakhir, belum semua pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital. Digitalisasi transaksi dapat mendukung efisiensi kerja pemerintah, mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi, serta mendukung penguatan ekonomi lokal sekaligus mendorong inklusi keuangan. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) per semester I-2024, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang masuk kategori digital mencapai 480 pemda atau 87,9 persen dari total 546 pemda di seluruh Indonesia sehingga yang belum masuk kategori digital 66 pemda. Angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 pemda sekaligus menembus target pemerintah pada 2024 sebanyak 85 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, selaku anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), mengatakan, transformasi digital di Indonesia terakselerasi dengan cepat dalam lima tahun terakhir. Digitalisasi pembayaran  telah mendukung keuangan daerah dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan digitalisasi, penerimaan pajak dari pembayaran pajak langsung ke rekening pemerintah pusat dan daerah. Pengeluarannya juga melalui digitalisasi bisa efisien sesuai dengan tata kelola yang baik. Digitalisasi berperan dalam mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024). Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD. Hadir pula anggota Satgas P2DD lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah.

Berbagai upaya untuk mengakselerasi digitalisasi, kata Perry, antara lain dilakukan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 2030 yang dirilis BI. Beberapa kebijakan yang mendukung program pemerintah itu adalah pengembangan QRIS, BI-Fast, serta kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Perry menambahkan, ekosistem transaksi digital daerah diperkuat dengan inovasi dan akseptasi digital melalui peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan pelindungan konsumen serta literasi digital. Selain itu, infrastruktur juga diperkuat agar pembayaran stabil, modern, serta sesuai dengan standar internasional. ”Keandalan infrastruktur sistem pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memproses penyelesaian transaksi keuangan pemerintah. (Yetede)

Kehadiran Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Pansela juga dapat menggairahkan  sektor pariwisata di Jawa bagian selatan yang memiliki pemandangan eksotis. Selama ini, kawasan utara Jawa berkembang pesat, karena besarnya jumlah penduduk dan maraknya aktivitas ekonomi. Itu sebabnya pembangunan jalur pansela sangat strategis demi mengurangi disparitas ekonomi kawasan utara dan selatan Jawa. Jalur ini juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantai Utara Jawa (Pantura) kala musim mudik lebaran. Saat ini, panjang Jalan pancasila di selatan Jawa mencapai 1.550 kilometer (km). Selama 10 tahun terakhir, pemerintah Jokowi berhasil menyambungkan 1.339 km, sedangkan 207 km lagi akan digarap pemerintahan berikutnya. Sementara itu, hadirnya jalan Trans Papua bisa memangkas waktu tempuh di pulau tersebut. Jalan ini juga meningkatkan jalur logistik hingga mampu memangkas harga barang dan jasa di wilayah di Indonesia Timur. (Yetede)

Smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju. Keberadaan smelter tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus lahirnya industri-industri turunan lainnya. Smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Porst Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik pelebuhan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. 

Fasilitas pendukung berupa pelabuhan, gudang konsentrat, slag treatment, steam dryer, pabrik oksigen, pengolahan air limbah dan air permukaan. Produksi perdana katoda tembaga dari smelter tembaga itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024). Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan smelter merupakan langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam sehingga tidak mengekspor mineral mentah. "Pembangunan smelter PTFI ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor mentahan atau raw material," kata Presiden. (Yetede)

UMKM industri perbankan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 4,3% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah di sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, per Januari 2024 kredit UMKM tumbuh 7,9% (yoy) utamanya ditopang oleh kredit mikro yang tumbuh tinggi 24,5% (yoy), sedangkan kredit kecil dan menengah terkontraksi masing-masing 2,8% dan 3,5%. Kemudian pertumbuhan UMKM meningkat pada posisi Februari menjadi 8,9% (yoy), meski ada penurunan dari kredit mikro, dan kecil, sedangkan kredit menengah berbalik arah menjadi tumbuh positif 3,1% (yoy). Penyusutan pertumbuhan UMKM mulai terjadi pada Maret hingga Agustus tahun ini. Dimana yang paling jelas terlihat adalah perlambatan dari pertumbuhan kredit mikro dari yang tumbuh diatas 24% (yoy) per Januari hingga hanya 5,6% (yoy) per Agustus. Sementara itu kredit usaha kecil membaik dari yang sebelumnya terkontraksi menjadi tumbuh positif 4% (yoy) per Agustus. Meski data BI per Agustus 2024 masih sementara, namun apabila dibandingkan secara bulanan juga mengalami perlambatan dari Juli yang tumbuh 5,1% (yoy). 

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami difisit sebesar Rp153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB). "Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,". kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target dalam  pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 2,5%. 

Meskipun terjadi kontraksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa kontraksi  pendapatan negara sudah lebih baik dari kondisi bulan Juni dan Juli 2024 yang pada saat itu terjadi kontraksi pertumbuhan pendapatan negara masing-masing sebesar 6,5% dan mencapai 8%. "Ini adalah penurunan kontraksi pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun bisa menjaga  agar pendapatan negara terus mengejar sesuai target. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa  pos pendapatan terutama dari sisi  penerimaan pajak badan," tutur Sri Mulyani. (Yetede)

Keandalan dan performa motor elektrik hasil konversi terbukti dalam ajang balap  pada Minggu (22/9/20204). Konversi motor  konvensional menjadi motor elektrik merupakan  program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini bertujuan untuk menekan emisi karbon serta menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Berbaai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk konversi motor. Balapan motor elektrik konversi merupakan terobosan teranyar. Upaya sebelumnya dengan memberi kesempatan kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menkonversi motor secara gratis. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan kembali pentingnya konversi kendaraan BBM menjadi motor  elektrik yang terus didorong oleh pemerintah. Konversi ini berdampak terhadap pengurangan emisi, dengan motor listrik hanya menghasilkan sekitar 40% emisi dibandingkan kendaraan bermesin BBM. "Kementerian ESDM terus mengupayakan  dua hal utama, yakni meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan , dan kegiatan hari ini merupakan  kombinasi dari kedua tujuan tersebut," ujar Dadan. (Yetede)

DEWAN Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas dengan membuat lelucon besar: memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Padahal, selama lima tahun masa kerjanya, kinerja DPR sangat buruk dan banyak melahirkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pin ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang terakhir pada 19 September 2024. Tidak jelas kriteria yang dipakai untuk pemberian penghargaan tersebut, di tengah buruknya kinerja legislasi dan anjloknya citra lembaga dalam sejumlah survei kepuasan publik.

Saat mereka mulai bekerja pada 2019, ada 264 rancangan undang-undang yang disepakati masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, dalam setahun, mereka menargetkan bisa menyelesaikan 52 undang-undang atau empat per bulan. Hingga akhir masa jabatan mereka, hanya 26 yang dihasilkan atau 10 persen saja dari yang direncanakan. Secara kuantitas payah, kualitasnya juga buruk. Sejumlah regulasi yang dihasilkan diprotes publik hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada 2020, adalah contohnya. Undang-undang tersebut dibahas dengan cepat dan sangat minim partisipasi publik sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa perubahan substansial, pemerintah dan DPR kemudian bahu-membahu meloloskannya pada 2021. Model pembahasan ala kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Joko Widodo dengan DPR: dibahas cepat, cenderung tertutup, dan segera disahkan. Selama ini, kalaupun ada upaya meminta masukan publik melalui rapat dengar pendapat, terlihat lebih banyak sebatas formalitas. (Yetede)