Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja ekspor perihasan pada Januari-Juli 2024 telah menyentuh US$ 3,67 miliar atau melonjak 18,66% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sepanjang 2023, ekspor barang perhiasan dan barang berharga mencapai US$ 5,6 miliar atau naik 46,88% dibandingkan 2022 yang berada di angka US$ 3,8 miliar. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Yenita menerangkan, pihaknya aktif mendorong kemudahan akses untuk perluasan pasar bagi para pelaku industri perhiasan, khususnya sektor  industri kecil dan menengah (IKM).

"Tren positif ini tentunya menjadi pelecut bagi pelaku industri perhiasan dalam negeri untuk terus mengembangkan produk dan ekspansi pasarnya," kata dia. Dirjen IKMA menuturkan bahwa berdasarkan data Trademap.org, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-12 sebagai negara eksportir terbesar produk perhiasan ke dunia, dengan angka market share 2,4%. "Angka ini harus terus kita dorong dan maksimalkan, serta kita harus melibatkan pelaku IKM agar turut merasakan dampak positif dari tren peningkatan ekspor produk perhiasan dalam negeri," ucap dia. (Yetede)

POLISI menyita puluhan aset milik Hendra Sabarudin, narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penyitaan itu dilakukan setelah terungkap dia masih mengendalikan bisnis narkotik dari balik jeruji besi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menuturkan perputaran uang jaringan narkotik Hendra, berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mencapai triliunan rupiah. “Beroperasi sejak 2017 sampai 2024 mencapai Rp 2,1 triliun,” kata Wahyu saat konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Polri, Rabu, 18 September 2024.

Pengungkapan itu berawal dari laporan pihak lembaga pemasyarakatan kepada polisi bahwa Hendra kerap berbuat onar di dalam lapas. Dari sana terungkap fakta baru bahwa Hendra punya banyak kaki tangan untuk berjualan narkotik meski sedang dalam masa hukuman 18 tahun penjara. Selama mengendalikan bisnis narkoba dari dalam bui, Hendra mengandalkan kaki tangannya yang bernama Triomawan, M. Amin, Syahrul, Chandra Ariansyah, Abdul Aziz, Nur Yusuf, Rivky Oktana, dan Arie Yudha. Mereka semua, termasuk Hendra, kini sudah ditangkap dan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, tapi masih ada satu orang berinisial F yang buron. Bisnis narkoba Hendra Sabarudin bisa berjalan mulus karena ada keterlibatan aparat, termasuk pegawai dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mengelola dan mencuci uang Hendra. (Yetede)

SOAL pelindungan data pribadi sudah saatnya Indonesia masuk kelompok negara paling tidak aman di dunia. Berulang kali terjadi kebocoran data pribadi tanpa ada penjelasan gamblang dan tindakan tegas menandakan negara tidak berdaya menghadapi para peretas yang begitu leluasa masuk karena buruknya sistem keamanan digital kita. Kejadian teranyar adalah bocornya data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bukan main-main, selain nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, dan NPWP, data pajak yang bocor berupa tanggal daftar wajib pajak, status pengusaha kena pajak (PKP), tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, serta nama badan hukum.

Selain itu, dari 6 juta data NPWP yang bocor tersebut, ada nama sejumlah menteri hingga Presiden Joko Widodo dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Adapun data menteri yang bocor adalah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Data tersebut kemudian dijual oleh akun Bjorka dengan harga sekitar Rp 150 juta di BreachForums pada Rabu, 18 September 2024. Sebelumnya, akun itu beberapa kali mengaku membobol data pemerintah, dari dokumen Badan Intelijen Negara hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pada medio September 2022. Kebocoran data pribadi sebelumnya terjadi pada data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Komisi Pemilihan Umum, dan hasil tes Covid-19 Kementerian Kesehatan. Hingga kini tak jelas kabar lebih lanjut penanganannya. (Yetede)

LIVIA Kristianti mengeluhkan tarif ruas jalan tol Pondok Aren-Serpong yang naik sejak 15 September 2024. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) sebagai operator jalan tol tersebut menyesuaikan tarif untuk semua golongan kendaraan. Seperti jenis kendaraan yang dikendarai Livia, tarifnya naik sekitar 35 persen, dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.500. Kenaikan tarif di jalan tol BSD ini terasa cukup memberatkan bagi warga Kabupaten Tangerang tersebut. Sebab, dia hampir setiap hari menggunakan jalan tol tersebut dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya. Setidaknya dalam satu hari dia mesti dua kali melalui jalan berbayar itu.

"Bujet yang disiapkan untuk mengisi e-toll jadi bertambah," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 20 September 2024. Pengguna jalan tol BSD lainnya, Irma Rahmayuni, heran mendengar kabar kenaikan tarif jalan tol BSD. Menurut dia, biaya menggunakan fasilitas tersebut sudah terhitung mahal jika dibanding tarif jalan tol di ruas lain. Apalagi, menurut Irma, pelayanan di jalan tol tersebut tak optimal. Salah satu yang dia persoalkan adalah minimnya penerangan di jalan tol tersebut. Pencahayaan yang kurang bisa meningkatkan risiko kecelakaan pengendara.

"Harapannya, kenaikan tarif ini diiringi dengan perbaikan pelayanan," kata Irma, yang mengaku sering melalui ruas jalan tol tersebut terutama pada akhir pekan. Dalam keterangan resminya, PT BSD menyatakan kenaikan tarif kali ini sudah mendapat restu dari pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024 menjadi payung hukum untuk menaikkan tarif di delapan gerbang tol di ruas tersebut. Perusahaan juga menyatakan kenaikan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. (Yetede)

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah dihentikan selama 20 tahun menimbulkan polemik besar. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini untuk mengelola sedimentasi laut, namun para ahli menilai bahwa istilah "sedimentasi" hanya kamuflase untuk melegalkan ekspor pasir laut, terutama ke Singapura, yang membutuhkan pasir untuk memperluas wilayahnya.

Tokoh seperti Fajar Yulianti dan Sofiani menyoroti dampak lingkungan dari penambangan pasir laut, termasuk perubahan arus laut dan kerusakan ekosistem yang memengaruhi populasi ikan. Ikan-ikan yang bergantung pada habitat tersebut akan bermigrasi atau mati, menyebabkan nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut, seperti yang terlihat di Kepulauan Riau, di mana penambangan pasir laut sebelumnya telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang belum pulih hingga kini.

Permendag No. 21/2024 dianggap bagian dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) pemerintah yang, alih-alih menciptakan kelestarian sumber daya laut, malah memperburuk ketidakadilan sosial-ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini dikritik sebagai bentuk "perampasan biru" (blue grabbing), yang menguntungkan pihak luar tetapi merugikan nelayan dan komunitas adat yang bergantung pada laut.

Sebagai solusi, para ahli mengusulkan agar pemerintah mencabut Permendag No. 21/2024 serta regulasi turunannya seperti PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan sedimentasi laut harus dilakukan dengan menghentikan aktivitas perusak di hulu sungai dan pesisir, bukan dengan mengekspor pasir laut yang hanya akan merusak ekosistem lebih lanjut.

Satu tahun setelah penerapan perdagangan karbon dan pendirian Bursa Karbon, upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ini dinilai belum optimal. Realisasi volume perdagangan karbon di Indonesia masih jauh dari potensinya, dengan hanya mencapai 1,23% dari perkiraan nilai perdagangan yang mencapai Rp3.000 triliun. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menilai rendahnya minat pelaku usaha disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal. Selain itu, banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian penerapan pajak karbon yang diatur dalam UU No. 7/2021.

Tokoh lain seperti Fransiska Oei, Direktur CIMB Niaga, dan Hera F. Haryn dari BCA, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060. Fransiska juga menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan untuk memperdagangkan kembali unit karbon yang sudah dibeli.

Potensi perdagangan karbon, seperti yang diungkapkan Dicky Septriadi dari PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE), masih belum sepenuhnya terealisasi meskipun ada proyek-proyek besar yang sudah mulai dijual di Bursa Karbon. Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), yakin bahwa membuka akses perdagangan karbon ke pasar internasional dapat meningkatkan likuiditas dan harga yang kompetitif.

Stagnasi dalam penerapan pajak karbon di Indonesia meskipun telah ada payung hukum sejak tiga tahun lalu melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan sejak 1 April 2022 hingga saat ini belum terealisasi karena belum adanya regulasi turunan yang mendukung implementasinya. Pajak ini dirancang untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang menghasilkan emisi melebihi batas yang ditetapkan dengan skema cap and tax, yaitu penerapan tarif pajak sebesar Rp30 per kilogram CO2e pada emisi yang melebihi batas tersebut.

Beberapa pejabat, seperti Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa belum adanya regulasi turunan menjadi kendala utama dalam penerapan pajak karbon. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengedepankan mekanisme perdagangan karbon, meskipun pajak karbon tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan ini. Giordano Rizky Indra Kusuma, Wakil Sekretaris Jenderal ACEXI, menekankan bahwa pajak karbon dan perdagangan karbon saling melengkapi. Dia juga menyarankan agar tarif pajak karbon yang rendah ditingkatkan secara bertahap untuk memberikan efek signifikan dalam pengurangan emisi.

Menurut Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), penerimaan dari pajak karbon diperkirakan minimal, hanya sekitar Rp37,62 triliun berdasarkan data emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2022. Ia juga menambahkan bahwa kecil kemungkinan pajak karbon akan diterapkan pada tahun 2025 karena belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

PT Freeport Indonesia (PTFI) yang meneguhkan posisinya sebagai perusahaan pertambangan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan rencana peresmian produksi perdana smelter tembaga baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Menurut Katri Krisnati, VP Corporate Communications PTFI, smelter ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan. Smelter tersebut mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024, dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan output katoda tembaga 600.000-700.000 ton per tahun.

Katri juga menambahkan bahwa peresmian smelter ini merupakan bukti komitmen Freeport terhadap izin usaha pertambangan khusus (IUPK) 2018 dan dukungan terhadap program hilirisasi pemerintah. Proyek yang menelan investasi US$3,7 miliar atau Rp58 triliun ini berada di lahan 100 hektare di kawasan ekonomi khusus JIIPE.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa peresmian tiga smelter, termasuk milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di NTB dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, akan mendorong hilirisasi tembaga dan bauksit di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang kini tengah menargetkan Korea Selatan sebagai pasar ekspor mangga gedong gincu, setelah sukses memasuki pasar Jepang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengungkapkan bahwa Wali Kota Distrik Eunpyeong-gu, Seoul, Kim Me-Kyung, bersama rombongan pengusaha Korea Selatan akan mengunjungi Sumedang pada 25-26 September 2024 untuk menjajaki peluang investasi. Kunjungan ini merupakan balasan dari kunjungan Pemkab Sumedang sebelumnya ke Korea Selatan, dengan harapan membuka kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan pariwisata. Rombongan akan mengunjungi kebun mangga gedong gincu di Tomo dan Jatigede, serta destinasi wisata lainnya di Sumedang.