Pemerintah Terus Mencari Cara untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Tempo
PEMERINTAH terus mencari cara untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun. Program ini merupakan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian murah bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Sejumlah kementerian dan lembaga berdialog dengan tajuk "Percepatan Penyaluran Program 3 juta Rumah" untuk mendorong realisasi program tersebut. Dalam diskusi itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan rencana kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama ini akan membuka opsi bagi masyarakat untuk memanfaatkan saldo jaminan hari tua (JHT) guna memperoleh rumah. "Isunya, bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan virtual account yang bisa digunakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau bank lain untuk menggunakan saldo JHT sebagai uang muka. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu merogoh kocek untuk dana awal ketika mendaftar program 3 juta rumah. Saat ini Kementerian BUMN sedang menyiapkan skema untuk memudahkan penempatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan ke bank. Sebelumnya, anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z. Minang, mengatakan program 3 juta rumah akan menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga rendah atau khusus. Maka, setelah uang muka dibayarkan dengan saldo JHT, pembayaran cicilan bakal berjalan dengan skema KPR. Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membayar cicilan rumah melalui skema tersebut.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, hingga saat ini, belum ada keputusan ihwal pemanfaatan saldo JHT untuk uang muka program ini. "Belum ada pembicaraan soal rencana pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2024. Kendati demikian, ia menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program serupa, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Melalui program MLT, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT. Manfaat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program JHT. Tapi Oni menekankan bahwa fasilitas manfaat layanan tambahan bersifat tambahan sehingga pemanfaatannya bergantung pada peserta. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dibebaskan memilih menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan atau tidak dengan saldo JHT yang mereka miliki. (Yetede)
Prabowo Dipastikan Tarik Utang Baru Rp 775,8 Triliun Tahun Depan
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Tempo
Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal menarik utang baru sebesar RP 775,86 triliun pada tahun depan. Rencana tersebut tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Perpres itu resmi ditetapkan pada 30 November 2024. “Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” demikian bunyi pasal 7 dalam Peraturan Presiden nomor 201 tersebut dikutip Kamis, 5 Desember 2024. Utang pemerintah paling banyak bersumber dari surat berharga negara (SBN) yakni sebesar Rp 642.5 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 133,3 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding target utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang. Adapun bunga utang yang harus dibayar pemerintah tahun depan sebesar Rp 552.85 triliun. Terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 479,6 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 55,2 triliun. Sebelumnya, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (Core), Akhmad Akbar Susamto, mengatakan defisit pada 2025 semakin besar.
Imbasnya harus dibiayai dengan menarik utang baru. “Persoalannya adalah biaya utang kita semakin mahal,” ujarnya dalam pemaparan outlook ekonomi Core beberapa waktu lalu. Saat ini, menurut dia imbal hasil SBN tenor 10 tahun Indonesia makin tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya pembayaran bunga utang yang dibiayai dari APBN. "Harga dari setiap rupiah, imbal hasil obligasi kita termasuk yang paling tinggi, maka ini perlu menjadi perhatian," kata Akhmad. Dalam APBN 2025, proyeksi suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan sebesar 7,0 persen. Berdasarkan Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah yang diumumkan Bank Indonesia 29 November 2024, imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,88 persen. (Yetede)
Masalah Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% Masih Belum Putus
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Tempo
Masalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen masih belum putus, apakah akan dijalankan mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau Presiden Prabowo menundanya. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari serikat buruh sampai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) minta pemerintah membatalkannya karena dikhawatirkan menaikkan harga barang ketika pasar sedang lesu seperti saat ini. Belakangan DPR yang mengesahkan Undang-Undang 7/ 2021 minta pemerintah menundanya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025.
"Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat, sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini," kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024, seperti dikutip Antara. Dia menuturkan meski rencana penerapan kebijakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun seyogianya pemerintah dapat terlebih dahulu melihat dinamika yang berkembang di masyarakat.
"Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi karena kami juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini," tuturnya. "Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat." Jaringan Pengusaha Muhammadiyah Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengumumkan hasil pertemuan Komisi XI DPR dengan Presiden Prabowo Subianto, bahwa PPN 12 persen diusulkan diterapkan secara selektif dan menyasar pembeli barang-barang mewah. (Yetede)
Adhi Karya Buka Tol Solo-Yogya Ruas Klaten-Prambanan Dibuka untuk Nataru
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Tempo
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau ADHI akan membuka secara fungsional Jalan Tol Solo-Yogya ruas Klaten-Prambanan pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2024/2025. Ruas yang akan dioperasikan secara fungsional sepanjang 8,6 kilometer itu akan terkoneksi dengan Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer yang telah beroperasi sejak Oktober 2024. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Rozi Sparta, mengatakan pembukaan fungsional tersebut akan membuat total ruas tol Solo-Yogya yang beroperasi pada Nataru mendatang sepanjang 30,9 kilometer. Jalan Tol Solo-Yogya fungsional akan dimulai pada 20 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 dengan waktu operasi selama 24 jam.
“Sehingga tentunya dapat mempersingkat waktu tempuh pada arus mudik dan arus balik,” kata Rozi dalam keterangan resminya, Kamis, 5 Desember 2024. Sebelumnya, Jalan Tol Solo-Yogya fungsional ruas Surakarta-Klaten pernah berperan penting selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2024 lalu dengan menjadi jalur fungsional yang dilewati lebih dari 109 ribu kendaraan. Menurut Rozi, hingga saat ini progres pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya dipastikan telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk dibuka secara fungsional. PT. Jasamarga Jogja Solo (PT JMJ) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga akan memfungsionalkan Gerbang Tol Prambanan sebagai pintu akses masuk dan keluar.
Lebih lanjut, ia mengatakan, PT JMJ merupakan BUJT yang merupakan perusahaan patungan yang bergerak di bidang investasi pengusahaan jalan tol yang terdiri dari dua pemegang saham yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk 52,82 persen dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 47,18 persen. “Proyek jalan tol ini merupakan proyek investasi milik ADHI dengan total nilai investasi Rp27,48 T,” ujarnya. Sebagai informasi, tol ini merupakan bagian dari Jaringan Jalan Joglosemar (Yogya-Solo-Semarang) yang nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Tol Semarang-Solo, dan Tol Solo-Kertosono. (Yetede)
Rekam Jejak Blackrock
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Investor Daily (H)
Blackrock, perusahaan aset manajemen terbesat di dunia besutan Larry Fink yang didirikan pada 1988 di New York merupakan pemegang saham di emiten-emiten bluechip Indonesia di berbagai industri. Emiten-emiten Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu juga tidak terkecuali. Berdasarkan data terminal Bloomberg, Blackrock memiliki sekitar 808 juta lembar Barito Pacific (BRPT). Di Chandra Asia Pacific (TPIA), Blackrock memiliki 227 juta lembar, dengan total Rp 1,7 triliun. Kemudian, total jumlah kepemilikan saham Blackrock di Barito Renewables (BREN) adalah 137 juta lembar, dengan nominal total Rp 1 trilun. Tidak kalah bergengsi, Vanguard, perusahaan investasi berbasis di Pennysylvania, Amerika Serikat, justru memiliki 50 juta lembar total Rp356,7 miliar. Vanguard juga memiliki 1 juta lembar saham di BPRT dengan nilai total mendekati Rp 1 triliun. (Yetede)
Cari Sumber Pemasukan Lain dengan Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah diminta menunda kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dari saat ini 11%. Demi mengejar setoran penerimaan negara, pemerintah harus mencari sumber lain di luar kenaikan PPN. Ekonom dan pengusaha menilai, kenaikan PPN akan menekan mayoritas sendi ekonomi nasional, mulai dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Selain itu, kenaikan PPN akan mendongkrak laju inflasi, memicu PHK massal hingga penurunan jumlah kelas menengah. Akibatnya, ekonomi akan sulit berakselerasi. Alih-alih mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo, menjadi pertumbuhan 5% saja dirasa sulit di tengah tantangan berat global hingga domsetik. Sementara itu, menaikkan penerimanaan negara bisa dilakukan dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang diprediksi mendatangkan pemasukan sekitar Rp 100 triliun. (Yetede)
Derasnya Arus Asing Masuk Pasar Saham
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Investor Daily (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat 3,97% dari 7.046 menjadi 7.326 hanya dalam tempo dua hari terakhir, sejalan dengan derasnya arus masuk (inflow) asing ke pasar saham. Tercatat, asing membukukan net buy total Rp2,08 triliun pada Selasa (3/12/2024). Pergerakan IHSG makin diuntungkan dengan dimulainya window dressing pada awal Desember ini. "IHSG sudah menyentuh level psikologisnya kemarin di 7.046, dan berpotensi menuju 7.500-7.600 diakhir tahun ini. Pasar modal Indonesia tetap menarik di mata asing, dan sekarang mereka sudah kembali lagi ke saham," kata Head of investment Nawasena Abhipraya Investama Kiswoyo Adi Joe kepada Investor Daily. Dalam catatan Kiswoyo, IHSG hanya memerah lima kali dalam 25 tahun terakhir, dan Desember biasanya menjadi bulan terbaik bagi IHSG. Dengan pertimbangan hak tersebut dan melihat perkembangan yang terjadi saat ini, dia optimistis IHSG masih bisa mencatatkan pertumbuhan pada 2024. "Meski, dalam perjalanannya IHSG juga tetap rawan penurunan. Karena kenaikan yang cukup tinggi juga biasanya akan diwarnai koreksi," tuturnya. (Yetede)
Investasi Ketahanan Iklim Semakin Dibutuhkan
Yuniati Turjandini
05 Dec 2024 Investor Daily
Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan suhu bumi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, investasi dalam aksi ketahanan iklim sebagai respons terhadap tantangan global semakin mendesak. Sejak 2015, berdasarkan data internasional Disaster Database jumlah bencana alam telah meningkat hingga 15%. Serta tingkat keparahan yang naik dan menyebabkan peningkatan biaya ekonomi hingga 205%. "Angka-angka ini diperkirakan akan terus meningkatkan suhu global menyebabkan lebih banyak lagi kerugian, kerusakan, dan penderitaan manusia," jelas Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) Risa E. Rustam. Dia menerangkan, berinvestasi pada ekonomi hijau bukan hanya pemenuhan kewajiban moral tetapi juga menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutam. Risa menjelaskan pentingnya bagi perusahaan untuk dapat menerapkan ekonomi hijau dalam tata kelola hingga proses bisnis yang dimiliki lantaran kerusakan lingkungan dan bencana alam hingga saat ini dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. (Yetede)
Solusi Kompromi untuk Upah Minimum 2025
Hairul Rizal
05 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Keputusan pemerintah mengenai kenaikan upah minimum pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5%. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 yang diterbitkan pada 4 Desember 2024. Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto memilih jalan tengah setelah mempertimbangkan usulan pengusaha yang meminta kenaikan 3% dan tuntutan pekerja yang meminta 10%.
Kebijakan ini juga menetapkan formula kenaikan upah minimum yang mencakup beberapa pertimbangan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Dengan kenaikan sebesar 6,5%, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2025 dipastikan menjadi Rp5,39 juta.
Tax Amnesty Kembali Diluncurkan
Hairul Rizal
05 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Kemungkinan dilaksanakannya pengampunan pajak jilid tiga pada 2025 yang kini mulai mencuat. Rencana ini mengacu pada revisi Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan model yang mirip dengan program pengungkapkan sukarela atau voluntary disclosure programme (VDP), yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya secara sukarela. Sejarah menunjukkan bahwa pengampunan pajak telah dilakukan beberapa kali di Indonesia, dan terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, seperti pada pengampunan pajak 2016 yang mengumpulkan Rp 130 triliun.
Meskipun beberapa pihak mengkritik program ini, beranggapan bahwa pengampunan pajak yang terlalu sering dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, data dari beberapa negara menunjukkan bahwa program serupa yang dilakukan berkali-kali justru dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Misalnya, negara seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, India, dan Turki telah menjalankan pengampunan pajak berkali-kali dengan interval yang tidak terlalu jauh, menunjukkan bahwa pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi pembinaan kepatuhan pajak.
Secara keseluruhan, pengampunan pajak jilid tiga diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara, serta mendukung efisiensi dan keseimbangan dalam sistem perpajakan. Jika dilakukan dengan baik, program ini bisa menjadi strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di masa depan.