Dewan Energi Nasional menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional belum ditetapkan karena masih menunggu penyelarasan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan baru itu akan meliputi, peningkatan implementasi biodiesel dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelumnya, Komisi VII DPR periode 2019-2024 telah menyetujui Rancangan PP tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) pada 5 September 2024. RPP tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun, dikembalikan lagi kepada Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Mensesneg. ”Masih ada hal-hal yang harus dimasukkan terkait kebijakan kabinet pemerintahan baru. Kami akan sempurnakan dalam waktu yang tidak lama,” kata Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Bahlil menjanjikan KEN yang baru akan lebih bijak, terutama terkait dengan penggunaan energi fosil, termasuk batubara. Ia tidak merincinya, tetapi menekankan bahwa penggunaan energi fosil akan dikurangi perlahan demi tercapainya emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru juga akan disinkronkan. Salah satu program yang didorong oleh DEN dalam kebijakan energi ke depan ialah terkait implementasi campuran biodiesel 40 % atau campuran 40 % olahan minyak sawit dan 60 % solar (B40) mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan meningkatkannya lagi menjadi B50 kelak. Energi lain yang didorong ialah nuklir yang dikategorikan sebagai energi baru. (Yoga)

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Jakarta pada 2024 mencapai 84,15 dengan standar hidup layak mencapai Rp 19,953 juta per tahun. Namun, standar hidup layak Rp 1,66 juta per bulan ini dinilai masih jauh dari realitas pengeluaran warga Jakarta. Dimensi hidup layak per tahun pada 2024 juga meningkat Rp 580.000 atau 2,99 % dibanding tahun sebelumnya. Standar hidup layak ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu biaya konsumsi setiap penduduk yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pada 2024, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun Jakarta mencapai Rp 19,953 juta per tahun atau Rp 1,66 juta per bulan, naik dari tahun 2023 yang tercatat Rp 19,373 juta per tahun. ”Di Jakarta, rata-rata satu rumah dihuni tiga sampai empat orang. Rata-rata sekitar Rp 1,66 juta per bulan ini terkait pengeluaran riil rumah tangga,” kata Nurul.

Rata-rata pengeluaran untuk standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan dinilai Sunu Prawito (41), warga Jakbar, masih jauh dari kenyataan. Sebagai kepala rumah tangga yang hidup dengan istri dan satu anak yang masih SMA, ia bahkan menilai upah yang diperolehnya masih kurang. ”Kebetulan saya ngontrak di Jakarta. Kontrakan saja sebulan Rp 1,2 juta, belum (pengeluaran untuk) listrik sama air,” katanya. Menurut Sunu, pengeluaran hidup layak sebulan minimal Rp 5 juta. Jika dirinci, Rp 1,5 juta untuk hunian atau cicilan (bagi yang sudah memiliki rumah tetap), lalu Rp 1,5 juta untuk makan, Rp 500.000 untuk istri, Rp 500.000 untuk uang saku anak, dan Rp 1 juta untuk keperluan lain atau tambahan biaya pendidikan atau ditabung. ”Uang Rp 1,66 juta per bulan tidak ada apa-apanya, bukan di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga (tidak cukup). Hidup tidak hanya tentang biaya makan sehari-hari. Masih ada hunian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lain yang perlu dipikirkan. Apalagi hidup bersama keluarga,” katanya. (Yoga)

Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran 1,7% sampai 1,2%. Meski angka ini lebih rendah dari inflasi sepanjang tahun 2023 yang sebesar 2,81%, pemerintah harus mewaspadai lonjakan inflasi yang akan terjadi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 11% menjadi 12%.  Pada Novembr 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding inflasi Oktober yang mencapai 0,08%. Adapun inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,55% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,12%. Inflasi tahunan pada November terjadi karena peningkatan indeks tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,35% dan inflasi terendah terjadi di Kepaulauan Bangka Belitung sebesar 0,22%. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali pemerintah perlu membatalkan rencana penaikan PPN. Sebab, kebijakan tersebut akan meningkatkan harga barang-barang sehingga berpotensi mengerek laju inflasi. (Yetede)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas deretan saham yang dapat ditransaksikan saat pre opening atau sebelum pembukaan perdagangan pukul 9 pagi hari. Menurut Direktur BEI Irvan Sudandy, peraturan tersebut diterapkan untuk memperluas kesempatan bagi saham-saham lain agar dapat berada pada harga terbaiknya pada pembukaan perdagangan. "Pertimbangan BEI unuk memperluas saham-saham dalam sesi pre opening adalah untuk memberikan kesempatan bagi kelompok di luar konstituen indeks LQ45 untuk melakukan price discovery, sehingga harga pembukaaan saham berada pada harga terbaik sesuai dengan informasi pasar sebelum sesi perdagangan dimulai, " kata Irvan.

Awalnya, peraturan penjualan saham pada waktu pre opening hanya diperbolehkan pada saham-saham yang termasuk dalam indeks bergengsi LQ45. Namun, saat ini, selain saham-saham yang bergabung dalam LQ45, ada juga saham-saham papan utama, new economy, dan papan pengembangan yang diperbolehkan. (Penerapan perluasan jumlah saham yang masuk ke dalam sesi pre opening diharapkan dapat membantu mendistribusikan jumlah order secara merata terhadap jumlah order masuk ke dalam sistem perdagangan bursa (JATS) pada detik awal pembukaan sesi satu perdangan, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sistem di detik-detik awal sesi perdagangan, Juga menyelaraskan dengan paraktek umum pembukaan perdgangan di bursa regional lainnya," terang dia. (Yetede)

Pemerintah melihat indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai landasan dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Di sisi lain, guna mengimbangi kenaikan itu, perusahaan harus menaikkan produktivitas untuk  menghasilkan pendapatan.  Adapun kenaikan UMP tersebut diumumkan oleh Prabowo Subianto pada Jumat (29/12/2024) sore.  Kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar  6,5%  untuk tahun 2025 merupakan hasil keputusan  melalui rapat terbatas bersama pihak  terkait. Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari hasil usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sebelumnya merekomondasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagau jaringan pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan. Presiden menjelaskan bahwa keputuan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk para pemimpin buruh. Penetapan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya asing usaha. (Yetede)