Solusi Kompromi untuk Upah Minimum 2025
Keputusan pemerintah mengenai kenaikan upah minimum pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5%. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 yang diterbitkan pada 4 Desember 2024. Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto memilih jalan tengah setelah mempertimbangkan usulan pengusaha yang meminta kenaikan 3% dan tuntutan pekerja yang meminta 10%.
Kebijakan ini juga menetapkan formula kenaikan upah minimum yang mencakup beberapa pertimbangan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Dengan kenaikan sebesar 6,5%, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2025 dipastikan menjadi Rp5,39 juta.
Tax Amnesty Kembali Diluncurkan
Kemungkinan dilaksanakannya pengampunan pajak jilid tiga pada 2025 yang kini mulai mencuat. Rencana ini mengacu pada revisi Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan model yang mirip dengan program pengungkapkan sukarela atau voluntary disclosure programme (VDP), yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya secara sukarela. Sejarah menunjukkan bahwa pengampunan pajak telah dilakukan beberapa kali di Indonesia, dan terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, seperti pada pengampunan pajak 2016 yang mengumpulkan Rp 130 triliun.
Meskipun beberapa pihak mengkritik program ini, beranggapan bahwa pengampunan pajak yang terlalu sering dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, data dari beberapa negara menunjukkan bahwa program serupa yang dilakukan berkali-kali justru dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Misalnya, negara seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, India, dan Turki telah menjalankan pengampunan pajak berkali-kali dengan interval yang tidak terlalu jauh, menunjukkan bahwa pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi pembinaan kepatuhan pajak.
Secara keseluruhan, pengampunan pajak jilid tiga diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara, serta mendukung efisiensi dan keseimbangan dalam sistem perpajakan. Jika dilakukan dengan baik, program ini bisa menjadi strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di masa depan.
Kemenhub Pantau Kepadatan di Lima Bandara Utama
Persiapan menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 telah dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai sektor transportasi di Indonesia. Menteri Perhubungan, Dedy Purwagandhi, memprediksi lima bandara yang akan mengalami kepadatan tertinggi, yaitu Soekarno-Hatta (Cengkareng), Sultan Hasanuddin (Makassar), Juanda (Surabaya), Kuala Namu (Medan), dan Sepinggan (Balikpapan), dengan total penumpang pesawat diperkirakan mencapai 8,2 juta orang. Selain itu, kepadatan juga diprediksi terjadi di stasiun kereta api, terminal bus, dan pelabuhan penyeberangan.
Menhub juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengadakan tiga program mudik gratis untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Terkait cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi cuaca buruk selama Nataru, termasuk angin seruak dari Siberia dan erupsi Gunung Lewotobi, yang dapat memengaruhi pelayaran dan transportasi udara.
Selain itu, untuk memastikan kelancaran perjalanan, pihak terkait seperti Astra Tol Cipali telah mempersiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas dan simulasi penanganan kecelakaan untuk meningkatkan keselamatan selama periode Nataru.
KPK Sita Rp6,8 Miliar dalam Kasus Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aliran dan sumber uang korupsi yang melibatkan mantan Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, bersama dua orang anak buahnya, Indra Pomi Nasution (Sekda Pekanbaru) dan Novin Karmila (Plt. Kabag Umum Setda Pekanbaru). Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Desember 2024. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp6,8 miliar, yang sebagian besar diterima oleh tersangka melalui pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Setda Pekanbaru sejak Juli 2024. KPK juga sedang mendalami sumber uang yang diterima oleh ketiga tersangka, yang diduga berasal dari pemotongan anggaran tersebut, dengan bagian uang tersebut juga diberikan kepada pihak lain seperti Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru dan seorang wartawan.
Belanja Besar di Tahun Perdana Pemerintahan Prabowo
Usulan Objek Pajak Baru Tanpa PPN
Pakuwon Jati Tetap Kokoh di Tengah Tantangan
BNI Rencanakan Aksi Korporasi demi Kinerja Lebih Atraktif
Kenaikan harga barang dan jasa disaat kenaikan PPN belum pasti
Tiga minggu menuju akhir tahun 2024, namun, pemerintah tidak kunjung memberi kepastian soal kenaikan tarif PPN yang mestinya berlaku mulai 1 Januari 2025. Saat pemerintah menggantung nasib kenaikan PPN, harga barang dan jasa berpotensi mulai naik di pasaran untuk mengantisipasi kenaikan PPN tahun depan. Beberapa perusahaan pun sudah mulai mengumumkan penyesuaian harga barang dan jasa per 1 Januari 2025 seiring kenaikan tarif PPN menjadi 12 %. Raksasa teknologi Google, pekan ini mengumumkan pungutan tarif PPN baru atas berbagai produk barang dan jasa digitalnya di Indonesia. ”Penyesuaian pungutan PPN tersebut akan dicantukan dalam lembar tagihan dan invoice layanan Google Cloud Anda,” demikian keterangan dari The Google Payments Team.
Pengumuman itu dengan gamblang menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN diberlakukan untuk mematuhi persyaratan pajak yang berlaku di Indonesia seiring kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai tahun depan. ”Tim Google tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pajak. Silakan kontak petugas pajak tempat Anda untuk menanyakan perihal perubahan tarif ini,” demikian pernyataan disclaimer atau sangkalan dari Google. Dalam surat yang disebar kepada nasabah, Mandiri Sekuritas mengumumkan adanya perubahan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % yang akan berdampak pada penyesuaian biaya transaksi. Perubahan itu efektif berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi obyek PPN. (Yoga)
Harga Tiket Pesawat Hanya Turun Tipis
Konsumen menilai penurunan harga tiket pesawat untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terlalu tipis. Terutama bagi konsumen dengan penerbangan jarak jauh, seperti dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Konsumen yang telanjur membeli tiket sebelum ketentuan diterapkan juga belum mendapat informasi apakah kebijakan itu berlaku buat mereka. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat sekitar 10 % untuk penerbangan Kamis (19/12/2024) hingga Jumat (3/1/2025). Nilai penurunan lebih kurang Rp 157.500 per tiket. Namun, konsumen menilai penurunan itu sangat kecil.
Andrea (28), misalnya, seorang karyawan, membeli tiket kelas ekonomi dari maskapai bertarif rendah (low-cost carrier) untuk pergi-pulang Jayapura di Papua-Yogyakarta. Kedua tiket didapatkannya sepaket dengan harga Rp 8,87 juta. Apabila dibagi rata, harganya sekitar Rp 4,4 juta per tiket. Ia memesan tiket untuk keberangkatan Rabu (25/12/2024) dari Jayapura dan kembali pada Minggu (5/1/2025). Pemesanan dilakukan pada Oktober 2024, sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat.
”Pesan lebih awal karena takut kehabisan tiket karena semua mengarah ke Jawa. Itu pun berangkat tepat saat hari Natal. Kemarin cek harga tiket Garuda Indonesia, pergi-pulang minimal Rp 12 juta,” ujar Andrea, Selasa (3/12). Setelah pengumuman harga tiket pada Selasa (26/11), Andrea tidak mendapatkan informasi apakah mendapatkan penyesuaian harga karena telah memesan tiket lebih awal. Alih-alih menerima kepastian, ia justru mendapat pemberitahuan penjadwalan ulang (reschedule) keberangkatan. Ia membandingkan harga tiket sebelum dan sesudah kebijakan penurunan harga tiket diumumkan. Namun, nominalnya tetap tidak banyak berubah. (Yoga)