Diskon Lebaran Siap Dongkrak Konsumsi
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi momen penting bagi masyarakat pengguna jasa transportasi umum di Indonesia. Selama periode tersebut, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna angkutan umum, dengan data mencatatkan kenaikan 5,07% YoY menjadi 17,18 juta orang. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada transportasi udara, yang melonjak 10,7%, sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon harga tiket pesawat domestik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan diskon tiket pesawat pada Nataru akan dipertimbangkan untuk diterapkan pada Lebaran 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan selama masa liburan, serta upaya menurunkan harga tiket transportasi lainnya, seperti angkutan laut.
Selain itu, berbagai pihak terkait, termasuk maskapai dan bandara, turut berkolaborasi untuk memastikan kelancaran angkutan Nataru. Kepala Humas PT AirAsia Indonesia, Eddy Krismeidi Soemawilaga, menyoroti pentingnya diskusi mendalam mengenai kebijakan penurunan tarif penerbangan untuk memastikan keseimbangan antara aksesibilitas, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan.
Data dari PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar 11% selama Nataru 2024/2025, dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi yang terbanyak. Faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah kebijakan diskon harga tiket pesawat dan permintaan perjalanan udara yang terus meningkat pasca-pandemi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dengan baik.
Dengan melihat keberhasilan Nataru 2024/2025, Agus Harimurti Yudhoyono merasa yakin untuk menghadapi lonjakan mobilitas menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.
Peran Perguruan Tinggi dalam Urusan Pangan
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Peran perguruan tinggi diperkuat untuk mendukung pembangunan, yaitu dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, industri, dan bangsa. Salah satu fokus kontribusi perguruan tinggi adalah mendukung terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), mengatakan, pemenuhan suplai beberapa komoditas pangan penting Indonesia masih tergantung impor. Untuk itu, perwujudan ketahanan pangan memerlukan langkah strategis, di antaranya dengan pengembangan benih unggul. ”Pengembangan benih unggul di Indonesia masih sangat terbatas dan masih banyak tergantung dari benih impor. Untuk itu, perlu digalakkan riset dan inovasi untuk menghasilkan benih-benih unggul untuk berbagai komoditas pangan yang penting,” tutur Fauzan. Pihaknya sudah bertemu dengan lebih dari 25 pakar dari perguruan tinggi untuk membahas strategi-strategi yang dapat dikembangkan. Sejauh ini, strategi penting nomor satu adalah benih unggul.
Strategi berikutnya adalah intensifikasi. Ini diperlukan karena dapat diterapkan tanpa memperluas lahan arealtanam. Strategi ini lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam budidaya pertanian. Fauzan mencontohkan, di Bondowoso, Jawa Timur, jika tanpa intensifikasi, produksi padi di sawah hanya menghasilkan gabah 5 ton per hektar. Dengan implementasi intensifikasi pertanian berbasis riset organik, produksi bisa meningkat menjadi 8 ton per hektar. DIa mengatakan, peran riset untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu meningkatkan nilai tambah baik dalam hal produktivitas benih melaluiteknologi genomik. Selainitu, riset juga berperan dalam optimalisasi penggunaan lahan melalui implementasi berbagai teknologi, baik berbasis internet of things (IoT) maupun kecerdasan buatan (AI). Agen pembangunan ekonomi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro di acara Taklimat Media Kemendiktisaintek 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, beberapa waktu lalu, menekankan, pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan pengembangan serta pemanfaatan sains dan teknologi. (Yoga)
Pemerintah Merencanakan Pembangunan Sekolah Rakyat Secara Masif
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat secara masif agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan. Namun, rencana ini perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Jangan sampai konsepnya simpang siur atau malah tidak sesuai dengan regulasi sistem pendidikan nasional. Rencana pembangunan sekolah rakyat itu tidak dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, sekolah rakyat merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas.
”Perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun sekolah rakyat,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (9/1). Dia menggambarkan, sekolah rakyat yang akandibangunnantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school). Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi turut bisa menjamin asupan gizi para siswanya. Kemendikdasmen tetap akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya nanti ketika sekolah rakyat sudah berdiri. Tujuan utama dari pendirian sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. ”Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” ujar Gus Ipul. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemensos dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini.
Menurut Mu’ti, program ini bisa membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di Indonesia. Dengan pembangunan sekolah rakyat, anak-anak yang kurang mampu dan selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri diharapkan bisa masuk ke sekolah rakyat. ”PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada empat, salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri. Jadi, konsepnya itu yang elite dan alit (kecil) bisa berkumpul,” kata Mu’ti. Kemendikdasmen saat ini juga memiliki sukarelawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Sukarelawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangunkan sekolah. Rencana ini pun mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua KomisiXDPR Lalu Hadrian Irfani menilai rencana ini merupakan upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. (Yoga)
Kemasan Rokok Bukan Sebatas Pembungkus
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Kemasan rokok bukan sebatas pembungkus, melainkan juga salah satu media pemasaran produk tembakau itu. Rokok yang dikemas dengan berbagai desain dan aneka warna menarik minat masyarakat membeli lalu mengonsumsinya. Diperlukan standardisasi kemasan untuk mengurangi ketertarikan terhadap rokok sekaligus menekan prevalensi perokok. Kemasan rokok ibarat iklan berjalan. Jika standardisasi tidak diatur, semakin banyak orang, termasuk anak-anak, yang terpapar. Alhasil, laju peningkatan jumlah perokok di Indonesia makin sulit ditekan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Ditengah tren penurunan konsumsi rokok global, kondisi di Indonesia menjadi anomali karena mengalami peningkatan.
Salah satu penyebab adalah jumlah perokok baru di kalangan anak dan remaja yang terus bertambah. Survei Global YouthTobacco Survey 2019 menyebutkan, prevalensi perokok anak (10-18 tahun) di Indonesia mencapai 19,2 persen. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya menurunkan prevalensi perokok tidak cukup hanya melalui satu intervensi. Cukai rokok telah dinaikkan beberapa kali, tetapi jumlah perokok masih tinggi. Harga rokok di Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Singapura dan Jepang. Upaya lainnya adalah dengan menstandardisasi kemasan rokok. Standardisasi itu meliputi beberapa item, seperti bentuk dan warna kemasan, gambar pada peringatan kesehatan, tulisan peringatan kesehatan, informasi kesehatan, serta informasi produk.
”Kita perlu mengatur kemasannya supaya anak-anak tidak tertarik mencoba. Harapannya bisa menurunkan prevalensi perokok,” ujarnya dalam diskusi publik ”Perlunya Penerapan Standardisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2023 mendukung upaya pengendalian tembakau di Tanah Air. Pasal 435 peraturan pemerintah itu mengatur standardisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik. Terdapat 25 negara yang telah menerapkan aturan kemasan standar pada produk tembakau dan rokok elektrik, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Finlandia, Denmark, Arab Saudi, Australia, dan Singapura. Menurut Nadia, standardisasi kemasan juga bertujuan mengedukasi warga tentang bahaya mengonsumsi produk tembakau. ”Gambarnya (peringatan kesehatan) diperbesar menjadi 50 persen. (Yoga)
Dampak Ekonomi Akibat Malanutrisi Capai Rp 536,8 Triliun Setiap Tahunnya
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Dampak ekonomi akibat malanutrisi di Indonesia mencapai Rp 536,8 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 2,6 persen dari pendapatan nasional bruto. Pemerintah perlu melakukan intervensi berdasarkan data agar perekonomian lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Angka tersebut didapatkan dari penghitungan dengan menggunakan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan Nutrition International bekerja sama dengan Limestone Analytics. Alat ini memperkirakan biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh stunting atau tengkes, berat badan lahir rendah, serta anemia di lebih dari 140 negara dan kelompok regional. Adapun biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan akibat tengkes di Indonesia mencapai Rp 471,1 triliun, berat badan lahir rendah Rp 81,2 triliun, anemia pada anak-anak Rp 63,3 triliun, serta anemia pada remaja perempuan dan wanita dewasa Rp 38,9 triliun.
”Bisa kita bayangkan betapa kita bisa menghemat biaya besar jika intervensinya lebih baik. Di Indonesia, ada kemungkinan kita bisa menghemat nilai ekonomi jika kita mulai dengan menekan angka stunting,” kata Dylan Walters, Project Director for Health Economics, Nutrition International, di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Secara global, biaya ekonomi tahunan akibat tingkat kekurangan gizi saat ini lebih dari 761 miliar dollar AS atau setara dengan 0,9 persen dari pendapatan global. Dylan menyebut, data ini bisa mendukung semua pihak untuk membuat kebijakan dan keputusan investasi yang lebih baik di antara pemerintah, industri, dan investor untuk turut mengukur implikasi kesehatan dan modal manusia dari beban berat badan lahir rendah, tengkes, serta anemia pada anak-anak dan perempuan. Cost of Inaction Tool adalah alat analisis online berbasis data yang dirancang untuk pembuat kebijakan, pemengaruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
Alat ini tersedia gratis sebagai sumber daya publik dan juga dapat digunakan oleh media untuk mengakses data real time tentang malanutrisi di sejumlah negara atau wilayah dengan mudah. ”Ini adalah alat yang bagus dan berpotensi besar membantu para pembuat kebijakan. Kami sudah lakukan ini bersama Dewan Nutrisi Nasional (NCC) Filipina untuk melakukan intervensi yang tepat. Kami berharap negara-negara lain juga bisa mengikutinya,” kata Regional Director Asia Nutrition International, Manoj Kumar. Manoj menegaskan, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus menggunakan data untuk menganalisis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk intervensi gizi. Sebab, kawasan Asia tengah menghadapi tantangan serius terkait malanutrisi. Mengkhawatirkan Data terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia mengungkap angka yang mengkhawatirkan. (Yoga)
Pemerintah Kemungkinan Harus Berhemat Lagi
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Pada saat pemerintahan Prabowo Subianto mulai tancap gas dengan program-program baru, penerimaan negara hingga akhir 2024 masih terpantau lesu. Untuk menutupi kebutuhan belanja yang lebih besar tahun ini, pemerintah dihadapkan pada opsi melanjutkan langkah efisiensi dan penghematan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Awal 2025 ditandai dengan beberapa terobosan kebijakan Presiden Prabowo yang populis. Setidaknya ada tiga program baru pemerintah yang telah mulai dieksekusi awal tahun ini, yakni program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai program itu mulai dijalankan saat kondisi penerimaan pajak masih lesu dibayangi ketidakpastian global. Pada akhir 2024, Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target (shortfall) yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yakni 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun.
Kinerja pajak yang mengalami shortfall pada 2024 itu menjadi alarm peringatan untuk 2025. Apalagi, dalam APBN 2025, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yakni Rp 2.189,3 triliun. Salah satu sumber pemasukan andalan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada 2025 ditargetkan Rp 917,78 triliun. Angka itu didapat dengan mengasumsikan tarif PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan obyek PPN. Namun, realisasinya berpotensi di bawah target setelah pemerintah memutuskan ”membatalkan” kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah. Tambahan pemasukan yang bisa didapat dari PPN pun turun dari perkiraan awal Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah mesti membiayai belanja negara yang tahun ini ditargetkan meningkat hingga 8,09 persen atau Rp 3.621 triliun.
Kenaikan yang terhitung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali efisiensi di tengah kondisi penerimaan yang masih lesu dan kebutuhan belanja yang besar itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang sempat dilakukan selama dua bulan terakhir 2024 ”Jika ada political will, sebenarnya ada ruang untuk melanjutkan pemangkasan, penghematan, dan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan rapat dinas,” kata ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Langkah penghematan itu sempat dilakukan oleh semua kementerian/lembaga atas arahan Prabowo pada November-Desember 2024. Saat itu, sebulan setelah Prabowo menjabat, semua kementerian/lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kunjungan seremonial sampai 50 persen di sisa tahun 2024. Arahan penghematan itu diatur melalui surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Keuangan. (Yoga)
Pemerintah Bakal Ketat Awasi Pajak untuk Mengerek Pemasukan Negara
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengerek pemasukan negara, pemerintah bakal lebih ketat melakukan pengawasan lewat digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan. Ke depan, wajib pajak akan semakin sulit menyembunyikan hartanya dari kewajiban. Ini diharapkan mampu menutup kebocoran dan pengemplangan pajak yang selama ini terjadi. Saat ini, langkah awal digitalisasi sistem pemerintahan telah dimulai dengan penerapan sistem administrasi pajak, Core Tax. Sistem baru yang berlaku sejak 1 Januari 2025 itu tengah disoroti karena lambat dan sulit diakses, khususnya oleh para pengusaha yang mesti menerbitkan faktur pajak alias bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun. Meskipun penerapannya kini masih bermasalah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, sistem tersebut akan menjadi game changer atau mengubah arah perekonomian Indonesia.
Khususnya, untuk mengatasi praktik pengemplangan dan kebocoran pajak yang selama ini masih masif terjadi dan merugikan perekonomian negara. Ke depan, setelah terintegrasi dengan sistem pemerintahan lain, Core Tax akan mampu mendeteksi berapa banyak aset dan harta yang sebenarnya dimiliki seseorang, berapa nilai transaksi rutinnya di berbagai platform e-dagang, sampai seberapa sering seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, wajib pajak akan semakin sulit ”berbohong” atau menyembunyikan aset, harta, dan kapasitas ekonominya dari kewajiban pajak. Sistem otomatis akan mendeteksi input data yang tidak benar. ”Jadi, setahun ke depan, sistem ini akan jadi game changer buat negeri ini. Bahkan, nanti ada mantan pejabat yang tidak patuh juga akan ketahuan. Misalnya, saya ini mantan pejabat, saya sembunyikan sesuatu, pasti ketahuan. Meski dulu paling berkuasa,tidak ada urusan,” kata Luhut dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Tidak hanya deklarasi Anggota DEN, Septian Hario Seto, menambahkan, pada prinsipnya pemungutan pajak ke depan tidak hanya dilakukan berdasarkan deklarasi wajib pajak semata. ”Kantor pajak tidak hanya mengacu pada apa yang diserahkan oleh wajib pajak. Akan ada deteksi otomatis oleh sistem kalau wajib pajak memasukkan data yang tidak benar. Ini nanti bertahap dilakukan,” ucap Seto. Saatini, kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Luhut mengatakan, Bank Dunia mengkritik Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak mampu mengumpulkan pajak dengan optimal, senasib dengan Nigeria. Ia menyebut, kepemilikan mobil dan sepeda motor di Indonesia sekitar 100 juta unit, tetapi yang patuh membayar pajak hanya 50 persen. Oleh karena itu, mulai tahun 2025, pemerintah akan serius membangun sistem pemerintahan yang saling terintegrasi, termasuk urusan perpajakan. DEN telah memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar memprioritaskan digitalisasi sistem pemerintahan sebagai kunci mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)
Dompet Digital atau Electronic Wallet Kini Bisa Menjadi Tempat Transaksi Judi Daring
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Dompet digital atau electronic wallet kini bisa menjadi tempat transaksi judi daring. Sejumlah perusahaan ewallet pun berupaya melawan aktivitas judi daring tersebut, mulai dengan memberikan literasi keuangan, membuat fitur keamanan, hingga menggandeng Rhoma Irama. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana), salah satu perusahaan dompet digital, misalnya, memiliki fitur tambahan Waspada Online dan Tipu Online. Fitur ini mengedukasi pengguna terkait kejahatan siber, termasuk judi daring, dalam bentuk gamifikasi atau memakai elemen permainan. ”Dana meluncurkan berbagai fitur proaktif, seperti Smart Friction. (Fitur) itu untuk mendeteksi dini transaksi mencurigakan,” ucap Sharon Issabella, Head of Communications Dana Indonesia,melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025), di Jakarta.
Transaksi yang dimaksud itu menyimpang dari pola, profil, dan karakteristik penggunanya. Biasanya, transaksi berjumlah besar dalam waktu singkat. Sebelumnya, pemerintah mendeteksi transaksi mencurigakan yang diduga untuk judi daring di lima dompet digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Oktober 2024 menyebutkan, selain Dana, transaksi mencurigakan juga diduga terdapat di PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (Gopay), PT Fintek Karya Nusantara (Linkaja), dan PT Airpay International Indonesia (Shopeepay). Total nominal transaksi mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun. Rinciannya, Dana dengan nominal transaksi Rp 5,371 triliun dan 5,7 juta transaksi. Urutan kedua ialah OVO dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dan jumlah transaksi 836.095. Lalu, Gopay dengan nominal transaksi Rp 89,240 miliar dan 577.316 transaksi.
Kemudian, ada Linkaja dengan nominal transaksi Rp 65,45 miliar dan jumlah transaksi 80.171 transaksi. Terakhir, Shopeepay dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dan 33.069 transaksi. Sharon memastikan, Dana telah menerapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi judi daring. Selain Smart Friction, ada juga fitur Scam Checker, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Fitur untuk mengidentifikasi nomor dan akun mencurigakan. Dana Indonesia mencatat, penggunaan fitur Scam Checker rata-rata 50.000 pencarian per bulan. Kondisi ini, kata Sharon, menunjukkan peningkatan kesadaran pengguna terhadap aktivitas mencurigakan, termasuk judi daring. ”Proses off-boarding (pemutusan hubungan) terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal (judi online) juga dijalankan secara konsisten,” katanya. (Yoga)
Anak Muda Mudah untuk Beli Rumah dengan Digitalisasi Perbankan
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah
tangga. Pada 2024, nilai KPR lewat aplikasi BTN Properti mencapai Rp 2,5 triliun atau 11 persen dari total nilai KPR di BTN. Pada 2025, pengajuan KPR secara digital lewat Bale ditargetkan senilai 20 persen dari total nilai KPR. Hingga 2024, sebanyak 97 persen transaksi finansial di BTN dilakukan melalui digital dengan volume transaksi tumbuh 106 persen. Pengguna aplikasi digital di BTN mencapai 2,2 juta nasabah. Dengan peluncuran aplikasi super Bale, pengguna aplikasi digital itu ditargetkan berkembang menjadi 3,6 juta nasabah. ”Di Indonesia, pangsa pasar untuk perbankan digital masih sangat besar. Literasi keuangan masih terus didorong. Digitalisasi perbankan akan mendorong inklusi ke uangan, terutama untuk generasi milenial dan Z,” lanjut Thomas. Ceruk ini sangat potensial karena 30-35 persen nasabah BTN adalah generasi milenial dan Z. (Yoga)
Antisipasi Reaksi Diplomatik Barat
Yuniati Turjandini
10 Jan 2025 Investor Daily (H)
Mansuknya Indonesia ke BRICS memang membuka peluang menggenjot ekspor sekaligus investasi, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal itu bisa memicu ketegangan geopolitik antara Indonesia dan negara-negara barat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi reaksi negatif negara barat yang bisa berbentuk tekanan politik. Pada titik ini, menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan AS dan UE harus dilakukan pemerintah. Indonesia juga harus tetap berjuang untuk masuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang digawangi AS. Masuknya Indonesia ke BRICS bisa meningkatkan posisi tawar menawar masuk organisasi itu. Selama ini, negara barat menganggap BRICS sebagai blok yang bisa mengancam hegemoni mereka di dunia. BRICS adalah representasi dua kekuatan ekonomi luar Barat, yakni Rusia dan China. Ancaman ini makin menguat setelah Donald Trump menjadi Presiden AS. Trump disebut-sebut bakal kembali mengobarkan perang dagang dengan China. (Yetede)