;
Teknologi ...

Mengapa Penerimaan Pajak Tak Mencapai Target
Yuniati Turjandini 09 Jan 2025 Tempo

REALISASI penerimaan pajak tak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Dari perencanaan sebesar Rp 1.988,9 triliun, hanya terkumpul Rp 1.932,4 triliun hingga 31 Desember 2024. Data tersebut mengacu pada laporan APBN 2024 yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu pemicunya tak tercapainya penerimaan pajak adalah rendahnya pajak penghasilan (PPh) non-migas yang minus 22 persen. APBN 2024 menargetkan PPh non-migas mencapai Rp 1.063,4 triliun. Namun realisasinya hanya Rp 997,6 triliun. Padahal porsi PPh non-migas mencapai 51,6 persen dari total penerimaan pajak. Selain itu, penerimaan dari PPh badan tercatat hanya Rp 335 triliun atau turun 18,1 persen dibanding realisasi pada 2023 yang mencapai Rp 409 triliun pada 2023. PPh badan mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap total penerimaan pajak, yaitu 17,4 persen. PPh badan adalah pajak yang dikenai terhadap penghasilan sebuah badan atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.


Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimayu, setoran perusahaan menurun akibat moderasi harga komoditas. “PPh badan berkontraksi akibat penurunan profitabilitas perusahaan pada 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan,” tuturnya saat konferensi pers APBK 2024 pada Senin, 6 Januari 2025. Contohnya, harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti batu bara, turun 22,3 persen secara tahunan.  Anggito mencatat PPh badan terkontraksi selama tiga kuartal berturut-turut sebelum akhirnya melonjak pada kuartal terakhir tahun lalu. Penerimaan pajak ini anjlok 29,8 persen pada kuartal pertama, lalu turun lagi hingga 36,6 persen pada kuartal berikutnya. Memasuki kuartal III, kontraksi menipis menjadi hanya 10,3 persen. (Yetede)

Teknologi ...

Menteri Airlangga Janjikan Keringanan Berbagai Fasilitas Pajak untuk Investor Hong Kong
Yuniati Turjandini 09 Jan 2025 Tempo

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan berbagai fasilitas keringanan pajak kepada Investor dari Hong Kong. Tawaran tersebut diungkap Airlangga saat menerima kunjungan dari Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Rabu 8 Januari 2024. Airlangga menyambut baik rencana investasi dan kerja sama pembiayaan yang ditawarkan Hong Kong untuk membangun sarana rantai pasok dan proyek infrastruktur lainnya. Dia juga mendorong para pelaku bisnis dari Hong Kong untuk menggali lebih dalam lagi berbagai peluang investasi di Indonesia. Berbagai kemudahan akan diberikan, sehingga diharapkan entitas bisnis dari Indonesia dan Hong Kong dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis. “Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, dan Super Deduction Tax. ” ujar Airlangga dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 9 Januari 2024.

Bekas pemimpin partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa sektor kerja sama potensial lainnya yang dapat dijajaki oleh para investor Hong Kong. Di antaranya energi terbarukan dan greenfield. Airlangga mengatakan Indonesia menawarkan berbagai kerja sama menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan fokus area seperti industri, pariwisata, manufaktur, dan digital. Paul Chan menyampaikan bahwa Hong Kong dapat menjadi mitra potensial untuk mengembangkan servis rantai pasok atau supply chain di Indonesia. Sebagai salah satu penyedia financial services terbesar di Asia, Hong Kong melihat berbagai potensi kerja sama yang signifikan dengan Indonesia, khususnya di bidang keuangan. “Indonesia memiliki lingkungan bisnis kondusif serta surplus populasi usia muda dapat menjadi faktor utama yang akan memperkuat kerja sama investasi,”ujar Paul. (Yetede)

Teknologi ...

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Baru Sentuh 26 Provinsi
Yuniati Turjandini 09 Jan 2025 Tempo

Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.

Terkait penerapan program yang belum merata, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang selama periode Januari hingga April 2025. Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. “Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” katanya. Jakarta gandeng bank sampah dan pegiat maggot untuk kelola sampah MBG. Pemerintah Jakarta berencana mengelola limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan bank sampah dan penggiat maggot Black Soldier Fly (BSF). (Yetede)

Teknologi ...

Kemenhub Masih Kaji Rencana Penutupan Stasiun Karet
Yuniati Turjandini 09 Jan 2025 Tempo

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum ada kepastian ihwal rencana penutupan Stasiun Karet. Mulanya, rencana penutupan stasiun KRL ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kabar ini kemudian menuai penolakan dari masyarakat—terutama para pengguna KRL. “Belum (pasti ditutup). Masih dikaji,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Januari 2025. Risal juga mengatakan definisi penutupan tersebut masih belum jelas. Pemerintah pun masih mengkaji sisi kemudahan transportasi untuk masyarakat, sehingga persoalan ini masih didiskusikan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. “Definisi (ditutup) itu apakah (Stasiun Karet) tidak difungsikan, sebagai jalan menuju BNI City, kan belum klir,” kata Risal. “Kalau integrasi, sekarang pun terintegrassi. Tapi kata ‘tutup’ itu nanti kami bicarakan.”

Sebelumnya, saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta pada Rabu, 1 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan Stasiun Karet rencananya akan ditutup karena berdekatan dengan Stasiun BNI City. Menurut dia, integrasi kedua stasiun itu menjadi mendesak sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus kemudian mengatakan penghentian operasional Stasiun Karet tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan pengkajian ini masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait. “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. (Yetede)

Teknologi ...

Skema Makan Bergizi Gratis Sulitkan UMKM
Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Nama usaha mikro, kecil, dan menengah belum ada dalam daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi jantung program Makan Bergizi Gratis. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional menyebutkan sejumlah nama perusahaan dan yayasan yang berpartisipasi. Contohnya, PT GSI, PT Sritex, PT Astra Pangan, Yayasan Arara Visi Hijau, atau Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. Padahal, saat pemerintah mencita-citakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga ingin ikut serta. Selama masa uji coba, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKU MANDIRI) Hermawati Setyorinny menilai, pemerintah sudah menggandeng vendor skala usaha besar.

”Saat program (Makan Bergizi Gratis) berjalan, belum ada UMKM anggota kami yang ikut menjadi mitra,” ujarnya, Selasa (7/1/2025). Dalam menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pihak di luar pemerintah menjadi mitra SPPG dengan mendaftar lewat laman resminya. Untuk mendaftar, bakal calon mitra akan diminta profil usaha atau organisasi beserta proposal kerja sama. Pelaku usaha juga perlu menyediakan lahan untuk membangun dapur berukuran 20 meter x 20 meter (m). Berdasarkan hitungan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas lewat kalkulator simulasi perhitungan di laman Indobild, biaya untuk konstruksi bangunan berukuran 20 mx20 m sekitar Rp 844 juta. Angka ini belum termasuk harga tanah. Dengan situasi arus kas UMKM saat ini, tidak semua skala usaha dapat memenuhi syarat tersebut. ”Mungkin hanya yang kelas menengah,” kata Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Yoyok Pitoyo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, akhir Desember 2024, mengatakan, jika ada usulan skema pengelolaan pemberdayaan UMKM oleh swasta, pemerintah terbuka untuk menerimanya. Namun, usulan skema itu tetap harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BGN. Ia menambahkan, pemerintah juga membutuhkan model pengelolaan dapur untuk daerah terpencil, yang misalnya melayani 500 porsi. BGN sejauh ini, menurut Hasan, telah menyiapkan tiga skema pengelolaan program MBG. Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri, kemudian BGN bekerja sama dengan lembaga lain seperti pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Terakhir, BGN bekerja sama dengan swasta. (Yoga)
Teknologi ...

Gabung BRICS, Menjadi Perhatian Sejumlah Pihak
Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi perhatian sejumlah pihak. Di satu sisi, posisi itu dipandang sebagai ketiadaan desain besar kebijakan luar negeri di tengah rivalitas negara-negara adidaya yang semakin memanas. Di sisi lain, keanggotaan itu dilihat sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya sikap pandang itu memperlihatkan bahwa konsekuensi dan tantangan dari pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia akan semakin besar, selain peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran,  Irman Gumilang Lanti, Rabu (8/1/2025), BRICS bukanlah lembaga kerja sama ekonomi, melainkan kerja sama politik. ”BRICS buat saya bukanlah lembaga yang serius melakukan kerja sama bidang ekonomi. Dia adalah lembaga politik yang kemudian mengembangkan konsep alternatif dari tata kelola ekonomi dunia yang dikuasai AS dan sekutunya,” katanya.

Menurut Irman, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Dunia Selatan (Global South) patut ditelaah lagi kesahihannya. Dalam pandangannya, keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut dia, kerja sama ekonomi tetap akan berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan China atau Rusia, bukan melalui BRICS. Dia juga menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, AS akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat. ”Situasi ini mengindikasikan menguatnya situasi yang runcing ke depan. Posisi sekarang ini (keanggotaan BRICS) membuat kita canggung,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia tengah menyusun langkah menjadi negara maju.

Hal itu tersirat dalam keinginan kuat Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Mayoritas negara anggota OECD memiliki status sebagai negara ekonomi maju atau yang dulu dikenal dengan sebutan negara-negara dunia pertama. Menurut Irman, berbeda dengan keanggotaan BRICS yang tidak menetapkan syarat tertentu, seperti persoalan hak asasi manusia atau aturan aturan yang mengikuti standar pemerintahan yang baik, OECD menerapkan syarat yang ketat. OECD, kata Irman, digunakan oleh banyak institusi ekonomi, sektor swasta, dan negara jika mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi, termasuk investasi. Ketatnya persyaratanini, lanjut dia, akan mendorong Indonesia mencapai standar yang serupa, selaras dengan standar ekonomi negara-negara maju. Dampak yang bisa dirasakan oleh negara yang tergabung dengan OECD adalah jaminan ”mutu” dalam hal standar atur- an yang berlaku, peringkat kredit yang lebih baik, dan potensi investasi yang besar. (Yoga)

Teknologi ...

Lima Sosok Ramaikan Bursa Pengganti PM Justin Trudeau yang Mengundurkan Diri
Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Partai Liberal yang menguasai Pemerintah Kanada mencari calon ketua partai untuk mengganti Perdana Menteri Justin Trudeau yang mengundurkan diri pada Selasa (7/1/2025). Mereka harus  mengisi kekosongan sampai Maret, yaitu ketika pemilihan umum dilaksanakan. Trudeau mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Liberal karena konflik internal. Posisi ini telah ia pegang selama sembilan tahun sejak 2015. Ia dituduh tidak cakap menangani inflasi dan krisis karena kinerja ekonomi seusai Covid-19 belum bisa bangkit sepenuhnya. Trudeau juga dinilai kurang berinisiatif menyiapkan Kanada melawan ancaman kenaikan tarif 25 persen apabila Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Mundurnya Trudeau sebagai ketua partai berarti pun mundur dari posisi sebagai perdana menteri. Partai Liberal memiliki dua pilihan, yang pertama ialah langsung menentukan ketua baru yang otomatis menjadi perdana menteri sampai dengan Maret 2025.

Pilihan kedua ialah membiarkan Trudeau sebagai penjabat ketua partai dan penjabat perdana menteri sampai pemilu tiba. Per Rabu (8/1/2025), belum ada politikus Partai Liberal yang mencalonkan diri. Meski begitu, media-media arus utama Kanada memperkirakan sejumlah calon yang kuat. Calon pertama ialah Chrystia Freeland, mantan wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Ia mengundurkan diri dari kabinet pada 16 Desember 2025. Freeland sebelumnya adalah salah satu orang kepercayaan Trudeau. Pada periode pertama Trudeau, 2015-2020, Freeland dipercaya menjadi menteri luar negeri. Namun, mereka berseteru soal ekonomi. Trudeau memutuskan memberi potongan pajak di tengah kontraksi. Sikap Freeland berbeda. ”Kita harus menjaga cadangan fiskal kita tetap kuat guna menghadapi ancaman perang dagang,” tulis Freeland dalam surat pengunduran dirinya.

Nama kedua yang digadang-gadang adalah mantan Gubernur Bank Sentral Kanada, Mark Carney. Posisi dia saat ini adalah penasihat ekonomi untuk Trudeau. Para pengamat mengakui kepiawaian Carney di dalam mengelola ekonomi, tetapi ia tidak memiliki pengalaman politik. Padahal, untuk masa jabatan Partai Liberal yang tersisa tiga bulan lagi, diperkirakan bakal penuh dengan gejolak politik. Calon berikutnya adalah Dominic LeBlanc, teman masa kecil Trudeau sekaligus menteri keuangan pasca mundurnya Freeland. Analisis media CBC dan BBC menyebutkan, Le-Blanc adalah politikus yang populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi, untuk situasi sekarang, kedekatannya dengan Trudeau secara pribadi justru berisiko merugikan. Ia dianggap tidak bisa lepas dari bayang-bayang sahabatnya. Menteri Luar Negeri Melanie Joly juga salah satu calon kuat. (Yoga)

Teknologi ...

Dampak Pinjol, Satu Keluarga jadi Korban

Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Hingga akhir 2024, fenomena keluarga atau orangtua yang mengakhiri hidup dengan anak-anak karena impitan ekonomi, terutama karena terjerat pinjaman daring, terus terjadi. Anak-anak pun menjadi korban. Pada Desember 2024, dalam dua hari berturut-turut di tempat berbeda terjadi bunuh diri. Pertama, satu keluarga yang mengakhiri hidup di Kediri pada Sabtu (14/12/2024), yaitu ayah serta ibu dengan dua anak berusia 5 tahun dan 2 tahun. Anak berusia 2 tahun meninggal, sementara anak 5 tahun bisa diselamatkan. Keluarga tersebut diduga mengakhiri hidup dengan meminum racun tikus secara bergantian. Diduga, peristiwa tersebut dipicu oleh masalah ekonomi karena keluarga terjerat pinjaman daring. Sehari setelah itu, Minggu (15/12/2024), di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, satu keluarga juga diberitakan meninggal dunia, yakni ayah, ibu, dan anak usia 3 tahun. Sang ayah ditemukan dalam keadaan tergantung, sementara ibu dan anak meninggal dalam kondisi badan kaku. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat, hasil pemeriksaan forensik digital pada telepon seluler milik sang ayah, AF (31), ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi pinjaman daring.

AF diduga meminjam uang melalui aplikasi daring sejak dua tahun terakhir dan menggunakan pinjaman tersebut untuk bermain judi daring. ”Problemnya sudah sistemik. Faktornya banyak dan berkelindan. Bukan hanya soal impitan ekonomi. Intinya resiliensi pribadi memang tidak berkembang,” ujar Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, psikolog yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan, dan Budaya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (7/1/2025). Karena sistemik, menurut Alissa, kuncinya pencegahannya ada di negara. Kebijakan negara sejauh ini memang banyak yang baik. Akan tetapi, tak diimplementasikan dengan optimal. Ia mencontohkan pentingnya implementasi kebijakan terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah, undang-undang terkait keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut dia, pencegahan harus dimulai dari sana, kemudian mendorong dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif dari institusi pendidikan, sektor bisnis melalui tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), dan inisiatif lembaga-lembaga masyarakat. (Yoga)

Teknologi ...

Indonesia Diterima Bergabung BRICS Sebagai Anggota Penuh
Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Kurang dari tiga bulan setelah resmi mendaftar, Indonesia diterima bergabung BRICS sebagai anggota penuh. Ada potensi manfaat, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS—yang didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, setahun kemudian Afrika Selatan bergabung diumumkan oleh Brasil, ketua bergilir BRICS tahun ini, Senin (6/1/2025). Kekuatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara disebut dalam pengumuman itu. Disebutkan pula, Indonesia diterima masuk BRICS secara konsensus oleh negara-negara anggota sebelumnya (sembilan negara). Keputusan tersebut telah diambil pada 2024. Penerimaan Indonesia di BRICS relatif cepat. Hanya 2,5 bulan setelah Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mendaftar pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024. Namun, Indonesia sudah lama ”dipinang” BRICS agar bergabung, termasuk saat Presiden Joko Widodo hadir di KTT BRICS, Johannesburg, Afsel, Agustus 2023. Postur dan kekuatan Indonesia dinilai memberi bobot plus daya tawar BRICS.

Namun, baru setelah Presiden Prabowo Subianto—dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai pemain global melalui pelibatan pragmatis (pragmatic engagement)—memimpin, Indonesia resmi mendaftar dan akhirnya resmi masuk BRICS. Kini, setelah Indonesia bergabung, BRICS beranggotakan 10 negara. Selain empat negara pendiri plus Afrika Selatan, ada empat negara anggota baru: Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Di luar 10 anggota penuh itu, terdapat 12 negara mitra BRICS—tiga di antaranya ialah tetangga di ASEAN— yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dengan jumlah penduduk hampir 45 persen dari penduduk dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) sebelumIndonesia bergabung, BRICS jelas menawarkan peluang manfaat. Ada peluang akses ke pasar baru dan peluang investasi.

Pada 2022, negara-negara BRICS menyumbang 21,2 persen dari total penanaman modal asing langsung Indonesia. Jika kelak Arab Saudi juga bergabung, dengan keberadaan Iran dan Uni Emirat Arab, anggota penuh saatini,BRICS memproduksi sekitar 44 persen minyak mentah dunia. Berbagai potensi manfaat itu, tentu saja, disertai tantangantantangan, baik internal di BRICS maupun eksternal. China dan Rusia, dua kekuatan rival Barat, tak dimungkiri bisa memanfaatkan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan mereka. Dari luar, AS yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi. Semua itu jadi tantangan yang tak ringan bagi Indonesia: dengan kendaraan baru, BRICS, apakah mampu jadi pembangun jembatan (bridge builder), seperti nawaitu awalnya, dan bagian dari pengejawantahan kebijakan luar negeri bebas-aktif, serta jadi penggerak kolaborasi Dunia Selatan. (Yoga)
Teknologi ...

Ongkos Transportasi dan Ekonomi Global Gerus Bisnis Logistik
Yoga 09 Jan 2025 Kompas
Bisnis pengantaran barang dan pergudangan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Strategi efisiensi menjadi solusi utama untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Badan Pusat Statistik memproyeksikan, industri sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 9,52 persen pada 2024. Nilai pertumbuhan itu turun dari 19,87 persen pada 2022 dan sebesar 13,96 persen pada 2023. Pertumbuhan itu sejauh ini masih di atas rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022 dan 5,05 persen pada 2023. CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangannya,Rabu (8/1/2025), memproyeksikan sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada 2025 akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia tumbuh 12,53 persen atau sebesar Rp 1.623,65 triliun.

Secara rinci, subsektor transportasi diperkirakan akan berkontribusi sebesar Rp 1.276,66 triliun atau tumbuh 11,09 persen di 2025 dibandingkan akhir tahun 2024 dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh 18,26 persen. Setijadi mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah di dalam negeri yang perlu diatasi pemerintah dan pelaku usaha. Hal itu seperti konektivitas logistik, kompetensi sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerja antarpelaku usaha yang perlu ditingkatkan untuk efisiensi bisnis. ”Perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, terutama perang dagang Amerika Serikat-China, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global,” ujarnya.

Proyeksi pertumbuhan industri logistik juga tecermin dari kinerja keuangan perusahaan logistik PT Satria Andalan Prima Tbk sampai dengan triwulan III atau akhir September 2024. Pendapatan perusahaan yang tercatat di bursa dengan kode SAPX itu masih bertumbuh 16,58 persen secara tahunan mencapai Rp 523,35 miliar. Namun, pada periode sama, laba bersih menyusut drastis 86,5 persen menjadi hanya Rp 967 juta. Corporate Secretary SAPX Denny Parhan dalam acara Paparan Publik Insidental secara virtual, Rabu (8/1), mengungkapkan, penyusutan laba bersih terjadi karena besarnya biaya operasional bisnis mereka. Faktornya, antara lain, kenaikan tarif jalan tol hingga ongkos transportasi udara karena meningkatnya volume ke Indonesia timur. (Yoga)

Pilihan Editor