Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan dan peluang bagi ekonomi global, dengan agenda politik besar, terutama pemilu di sekitar 40 negara. Risiko politik dan geopolitik tetap menjadi ancaman besar bagi pasar keuangan global, sementara dampak dari perang, seperti yang tercatat dengan 56 konflik bersenjata saat ini, akan terus mempengaruhi pasar dan rantai pasokan global.

Lanskap ekonomi global pada 2025 diperkirakan akan tetap tangguh, meskipun menghadapi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% hingga 3,3%, dengan ekonomi AS diperkirakan tumbuh stabil pada 2%, meskipun terpengaruh oleh kebijakan politik yang lebih proteksionis di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sementara itu, ekonomi Jerman menghadapi tantangan struktural, sementara Inggris diharapkan mengalami pertumbuhan 2% berkat kebijakan inovasi dan teknologi.

Negara-negara Asia, termasuk India dan Indonesia, diperkirakan akan terus tumbuh dengan kecepatan tinggi, masing-masing dengan proyeksi 6,5% dan 5,1%, didorong oleh faktor demografi yang menguntungkan. Sementara itu, China dihadapkan pada tantangan tarif dan ketidakstabilan pasar properti, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah sekitar 4,5%. Indonesia diharapkan melanjutkan momentum pertumbuhannya pada kisaran 5%–5,2%.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, memberikan ruang bagi pelonggaran suku bunga kebijakan, meskipun dengan ketidakpastian seiring kebijakan proteksionis yang semakin kuat. Di Indonesia, sektor keuangan, terutama perbankan, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi investasi langsung meningkat dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak.

Langkah-langkah yang diambil oleh dua organisasi besar, PBNU dan Muhammadiyah, terkait dengan rencana mereka untuk mengelola tambang batu bara. PBNU, melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, sedang merencanakan penghiliran batu bara dengan melakukan kajian untuk memastikan pengelolaannya tidak merugikan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya keuntungan dalam bisnis batu bara ini, yang masih dalam tahap eksplorasi dan pencarian investor untuk mendanai kegiatan reklamasi. PBNU memperoleh wilayah izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur seluas 25.000–26.000 hektar.

Sementara itu, Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menyikapi rencana pengelolaan tambang batu bara bekas PKP2B Adaro Energy, yang luasnya mencapai 7.437 hektare. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menunggu kepastian dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Muhammadiyah juga sudah membentuk dua perusahaan untuk mengelola izin usaha pertambangannya jika disetujui.

Secara keseluruhan, meskipun kedua organisasi besar ini bergerak di bidang yang sama, PBNU lebih cepat dalam memulai langkah-langkah konkret, sedangkan Muhammadiyah lebih menunggu kepastian dari pihak pemerintah. Sementara itu, sektor batu bara di Indonesia terus berkembang, dengan proyeksi permintaan batu bara global yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2027.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Hasto sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang masih buron. Tim hukum KPK akan bekerja sama dengan penyidik untuk menjawab gugatan praperadilan tersebut.

Selain itu, KPK juga menahan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan server dan storage yang merugikan negara hingga Rp280 miliar. Kasus ini melibatkan PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) dan PT Sigma Cipta Caraka (SCC), dengan tersangka utama adalah Imran Muntaz, seorang konsultan hukum, serta Robert Pangasian Lumban Gaol dan Afrian Jafar, yang merupakan pegawai PT PNB. Ketiganya ditahan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran untuk proyek data center yang dimulai pada 2017.