;
Teknologi ...

Mengamankan Momentum Positif di Pasar Modal
Hairul Rizal 14 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Meskipun maraknya aksi Initial Public Offering (IPO) oleh perusahaan besar di pasar modal Indonesia pada awal tahun 2025, hal ini belum mampu mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) ke tren positif. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan sejumlah perusahaan besar yang melantai di bursa, dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp1,13 triliun. Namun, meskipun IPO besar ini mencatatkan permintaan yang tinggi dan melibatkan nama-nama terkemuka, IHSG masih mengalami penurunan dan rata-rata nilai transaksi harian belum mencapai Rp10 triliun. Penyebab lesunya pasar ini antara lain adalah aksi net sell oleh investor asing, ketidakpastian global, dan kurangnya sentimen positif di pasar domestik. Fokus investor yang terlalu terpusat pada IPO sementara perdagangan di pasar sekunder kurang bergairah menjadi salah satu masalah utama. Oleh karena itu, meskipun IPO besar menjadi perhatian, otoritas pasar modal perlu menjaga sentimen positif dan selektif dalam meloloskan emiten agar pasar tetap sehat dan tidak mengalami pelarian modal.


Teknologi ...

Gaikindo Optimis Penjualan Capai 1 juta unit
Hairul Rizal 14 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pasar otomotif Indonesia pada tahun 2025 sangat bergantung pada kebijakan perpajakan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menyatakan bahwa penjualan mobil tahun ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebijakan opsen pajak yang bisa menaikkan harga mobil di daerah tertentu, serta tantangan lain seperti suku bunga Bank Indonesia yang masih tinggi dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Meskipun penjualan mobil pada 2024 turun 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan tersebut masih melampaui target yang ditetapkan Gaikindo. Di sisi lain, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) optimistis penjualan mobil 2025 akan terus mengikuti tren positif yang sama dengan 2024, dengan fokus pada kendaraan ramah lingkungan dan segmen hibrida yang semakin diminati oleh konsumen.



Teknologi ...

KAI Tambah Armada untuk Penumpang
Hairul Rizal 14 Jan 2025 Bisnis Indonesia

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jadwal perjalanan kereta api selama 20 hari, mulai 10 hingga 31 Januari 2025, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang bepergian pada momen libur panjang. Penambahan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif perjalanan bagi pelanggan dengan tiket reguler yang sudah habis, serta memberikan lebih banyak pilihan waktu keberangkatan. VP Public Relations PT KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa tambahan jadwal ini meliputi beberapa rute, seperti Yogyakarta-Gambir, Surabaya-Ketapang, Bandung-Solo, dan Tegal-Semarang. Selain itu, kereta yang dioperasikan dilengkapi dengan fasilitas modern dan memenuhi standar keselamatan, guna memastikan kenyamanan penumpang. Diharapkan dengan penambahan kapasitas ini, kepadatan penumpang dapat berkurang, sehingga pengalaman perjalanan tetap nyaman selama libur panjang.


Teknologi ...

KPK Tunda Penahanan Hasto
Hairul Rizal 14 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Meskipun sudah diperiksa oleh penyidik pada 13 Januari, KPK memutuskan untuk tidak menahan Hasto karena penyidik masih perlu memeriksa saksi-saksi lain yang relevan dalam kasus ini. Beberapa saksi, seperti anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari dan mantan terpidana Saeful Bahri, belum diperiksa. Penahanan Hasto dianggap belum diperlukan pada tahap ini, tetapi bisa dilakukan jika penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) sepakat berkas penyidikan sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.


Teknologi ...

MBG Masih Perlu Perbaikan
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Sepekan sudah program Makan Bergizi Gratis bagi para pelajar di sekolah-sekolah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak anak dan orangtua yang merasa terbantu, tetapitak sedikit pula yang memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut program tersebut. Di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, seorang anak menyayangkan tidak adanya sayur di dalam menu makan bergizi gratis (MBG). Hanya ada sepotong ayam, tahu bacem, sepotong se- mangka, dan sekotak kecil susu UHT. Ahli Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh, menilai, menu MBG di Sidoarjo itu belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Isi Piringku merupakan pedoman yang disusun Kemenkes dalam mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

”Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitu pun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari dan secara kualitas pun masih belum sesuai,” kata Lailatul, Minggu (12/1/2025). Pedoman ini menyarankan, dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk-pauk. Selain itu, Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Menurut Lailatul, prinsip makan bergizi adalah beragam, seimbang, aman, dan sesuai kebutuhan. Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air. Di sejumlah daerah pun para pelajar belum mendapatkan susu seperti yang dijanjikan pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Misalnya, di Jakarta, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah dan Halim belum menyuguhkan susu dalam menu MBG. (Yoga)
Teknologi ...

Lumbung Pangan tapi Merisaukan Petani
Yoga 13 Jan 2025 Kompas (H)
Petani di Jawa Timur masih harus menghadapi beragam persoalan, dari harga gabah yang tak ideal, akses pupuk bersubsidi, hingga irigasi. Mereka berharap janji-janji pemerintah menyejahterakan petani terbukti. Runik Sri Astuti Kebijakan swasembada pangan yang digulirkan Presden Prabowo Subianto disambut sukacita oleh para petani di Jawa Timur. Mereka menanti janji menyejahterakan petani terbukti. Namun, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi sehari-hari, mulai dari masalah pupuk, irigasi, hingga ancaman jatuhnya harga gabah saat panen musim hujan dan panen raya. Sebagian kecil wilayah Jatim mulai memasuki musim panen padi pada Januari 2025. Area panen masih sporadis atau belum merata. Sebelum panen raya, harga gabah di tingkat petani biasanya masih relatif tinggi. Namun, faktanya di sejumlah daerah harga gabah justru cenderung rendah. ”Harga gabah paling bagus hari ini di wilayah Jember dan sekitarnya di kisaran Rp 5.000-Rp 5.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) atau kering sawah,” ujar Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jatim, Jumantoro, Minggu
(12/1/2025).

Harga tersebut jauh di bawah harga ideal, yakni Rp 6.500 hingga Rp 7.500 per kg. Salah satu pemicunya, kualitas gabah pada panen musim hujan ini kurang bagus karena memiliki kadar air tinggi, yakni lebih dari 20 persen. Selain itu, banyak tanaman padi yang roboh diterjang angin kencang sehingga terpaksa dipanen lebih awal. Kondisi itu diperparah oleh produktivitas padi yang rendah. Rata-rata hanya menghasilkan 4,5 ton gabah per hektar sawah. Hasil itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi pada kondisi normal yang mencapai 6-7 ton per hektar. Menurut Jumantoro, harga gabah yang diterima petani itu belum mampu menutup biaya produksi pada kisaran Rp 20 juta-Rp 23 juta per hektar. Biaya produksi itu lebih tinggi jika petani tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka harus menyewa lahan. Oleh karena itu, Jumantoro yang juga Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kg untuk menjaga keberlangsungan usaha para petani. (Yoga)

Teknologi ...

Petani Resah Padahal di Lumbung Pangan Milik Sendiri
Yuniati Turjandini 13 Jan 2025 Tempo

RENCANA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti agenda pembekalan atau retret disambut baik oleh Pramono Anung. Gubernur Jakarta terpilih itu mengaku siap mengikuti acara tersebut jika digelar setelah pelantikan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan bersedia mengikuti retret karena tujuannya baik, yaitu menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi retret ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Prabowo selaku presiden. “Pastinya saya akan ikut,” kata Pramono, yang mengalahkan calon usungan koalisi partai pendukung Prabowo dalam pilkada Jakarta, Ridwan Kamil. Rencana retret untuk kepala daerah terpilih ini sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril beralasan, perlu ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retret.

“Semua kepala daerah akan dikumpulkan supaya kami mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi pemerintah,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Namun mengenai kapan dan di mana retret ini akan dihelat, Yusril melanjutkan, bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari 2025.
Sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota akan dilantik pada 10 Februari 2025. Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret 2025 sehingga berpotensi memundurkan waktu pelantikan. Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, rencana retret kepala daerah terpilih akan dilaksanakan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Alasannya, selain agar menyerupai kegiatan retret para menteri kabinet Prabowo sebelumnya, Lembah Tidar di kompleks Akademi Militer dianggap sebagai tempat yang bagus untuk mengenalkan nilai-nilai patriotisme bagi para kepala daerah saat memimpin kelak. “Ini rencana yang sudah lama disampaikan sebetulnya,” ucap politikus tersebut. Retret kepala daerah, kata politikus ini, juga menjadi upaya Prabowo menyelaraskan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih yang memenangi pilkada 2024 diusung partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju plus. “Supaya semua kebijakan pusat juga bisa dieksekusi daerah, agar sejalan,” ujarnya. Dua relawan Prabowo yang ditemui Tempo menguatkan cerita politikus Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan retret kepala daerah merupakan keinginan lama Prabowo yang sudah disampaikan berulang kali. (Yetede)

Teknologi ...

Penghapusan ”Presidential Threshold" Disetujui Publik
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diamini publik. Ke depan, dengan dihapuskannya presidential threshold, pemilih punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 6-9 Januari 2025 yang menyebutkan, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan setuju jika semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam meng- ajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2029 nanti. Sikap publik ini seiring dengan putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini menyangkut syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres.

MK juga memberikan sejumlah pertimbangan bagi pembuat UU untuk menindaklanjuti putusan ini. Selain membuka peluang semua parpol peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres, MK jug mengingatkan bahwa pengusulan pasangan capres dan cawapres tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Hal ini makin menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak berlaku lagi di pemilihan presiden mendatang. Meskipun demikian, kepada pembuat UU, MK juga meng- ingatkan perlunya memperhatikan agar jumlah pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak sekaligus tidak terjadi dominasi dari kekuatan parpol tertentu, terutama dalam menjalin koalisi antarparpol. Hal ini juga terkait dengan ketentuan bahwa semua parpol peserta pemilu wajib mengusung pasangan capres-cawapres agar terhindar dari larangan mengikuti pemilu berikutnya.

Dari semua catatan di atas, MKmenyatakanperlunya pembuat UU melakukan rekayasa konstitusional dalam perubahan UU No 7/2017 dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu,termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Putusan MK ini sejalan dengan harapan publik yang berharap munculnya banyak calon alternatif capres dan cawapres. Sebab, dari mereka yang  menyatakan setuju semua parpol bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, separuh dari kelompok responden ini beralasan agar pemilih punya banyak pilihan pasangan capres-cawapres. Alasan kedua yang paling ba nyak disebutkan adalah dengan putusan MK ini, semua parpol memiliki kesempatan menyalurkan kadernya untuk menjadi capres-cawapres di pilpres mendatang. Hal ini disampaikan hampir sepertiga dari kelompok responden yang setuju dengan putusan MK tersebut. (Yoga)

Teknologi ...

Pemerintah Berwacana Menghidupkan Kembali Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Sebelum tahun 2024 berakhir, DPR dan pemerintah sempat berwacana menghidupkan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kini, tahun sudah berganti. Pemerintah sedang ”pusing-pusingnya” mencari sumber penerimaan baru dikala kinerja pajak masih seret. Apakah amnesti pajak akan dijadikan solusi? Gagasan soal program pengampunan pajak yang diusulkan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat tenggelam di tengah ingar-bingar polemik kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang akhir tahun lalu. Awal tahun ini, wacana itu kembali muncul ke permukaan lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menurut Budi, pemerintah sedang menyiapkan program pengampunan pajak jilid III. 

Program itu disebut-sebut akan menjadi solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara, khususnya dari kasus korupsi besar. Budi melempar pernyataan tersebut dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung pada 2 Januari 2025. Ia menyebut, wacana program pengampunan pajak sedang dirumuskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. ”Ini salah satu mekanisme yang sedang disiapkan untuk memberi ruang, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, melalui program tax amnesty,” kata Budi saat itu. Wacana untuk menghidupkan kembali program pengampunan pajak tersebut mendapat respons beragam dari berbagai pemangku kepentingan. 

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas sebagai penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menilai wacana program pengampunan pajak tersebut terlalu terburu-buru untuk dibahas. Mengutip anggota DEN, Chatib Basri, saat ini masih terlalu dini untuk membahas opsi menghidupkan kembali program amnesti pajak. Ia pun enggan berkomentar terlalu jauh. ”Saya kira terlalu cepat untuk membicarakan mengenai tax amnesty saat ini. It’s too early (terlalu dini). Itu, kan, sebenarnya pembahasannya (masih) masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Kalau informasinya sudah lebih jauh, baru kita bicara,” kata Chatib dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Sementara itu, anggota DEN lainnya, Arief Anshory Yusuf, dengan tegas menyatakan tidak sepakat jika program pengampunan pajak diadakan
sampai berjilid-jilid. (Yoga)
Teknologi ...

Menata Ulang Tata Niaga Gas Nasional
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang terlambat diterapkan sejak awal tahun telah menyebabkan lonjakan harga gas komersial, yang memperburuk disparitas antara harga gas pipa dan gas hasil regasifikasi LNG. Kondisi ini memperburuk daya saing industri dan menegaskan perlunya penataan ulang tata niaga gas nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, akselerasi pembangunan infrastruktur gas, termasuk pipa transmisi, pipa distribusi, dan terminal LNG, sangat diperlukan sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022-2031. Selain itu, percepatan proyek hulu gas juga menjadi kunci untuk memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan mendukung ekspansi industri serta kebutuhan konsumen di masa depan.


Pilihan Editor